Budi Dayak

Berminat Memiliki dan Melestarikan Budaya?

2012-01-19T01:00:00.000-08:00

Upacara Tiwah dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan, sesungguhnya mer...upakan ritual tertinggi. Melalui serangkaian upacara panjang, melalui sebuah jembatan, roh leluhur diantar menuju surga. Kami mendokumentasikan seluruh rangkaian upacara itu dalam sebuah film dokumenter produksi PADMA Publisher & Communications (Penerbit Tabloid URBANA). Berminat memiliki dan melestarikan budaya? Hubungi via blog ini. Harga Rp55.000,- sudah termasuk ongkos kirim.

Budi Dayak: Surat dari Lombok Sudah Berada dalam Tubuh

2012-01-09T07:34:00.000-08:00

Budi Dayak:
Surat dari Lombok
Sudah Berada dalam Tubuh

Surat dari Lombok Sudah Berada dalam Tubuh

2012-01-09T07:20:00.000-08:00

Oleh: Budi Kurniawan (Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid URBANA, bekerja di Banjarmasin, tinggal di Jakarta)

Nyiur melambai di pantai landai. Ombak putih saling berkejaran, lalu berdebur di pantai berpasir halus. Angin berembus pelan membelai dedaunan rimbun pohon cemara. Ratusan bule menjemur diri di bawah terik mentari pagi. Di pantai yang senyap, sebagian di antara mereka bercengkerama dengan pasangan masing-masing. Sebagian lainnya, asyik membaca buku, berselancar, berenang, dan menyelam menikmati indahnya laut di sekitar Gili Trawangan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, awal November lalu.

Keindahan alam dan suasana senyap, rupanya menjadi alasan utama para pelancong dari berbagai negara mengunjungi Lombok dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Data Pemprov NTB tahun 1980 mencatat ada 101 pulau yang berada di sekitar Lombok. Pulau-pulau seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, menjadi salah satu tujuan utama para turis selain Pantai Senggigi yang terkenal itu dan obyek wisata lainnya.

Secara umum, topografi dan kebudayaan di Lombok sangat mirip dengan Bali. Karena itu pula, sejak lama banyak orang menyebut Lombok sebagai Bali kedua. Namun, Lombok bisa jadi lebih eksotis dan alami dibanding Bali. Obyek-obyek wisata di pulau ini relatif masih belum banyak direkayasa tangan manusia. Selain itu, tak seperti Bali yang riuh dan padat pelancong, di Lombok semua masih berlangsung sangat damai.

Karena itu, Pulau Lombok mengibarkan semangat wisata dengan jargon, “Anda bisa melihat Bali di Lombok, tapi Anda tak bisa melihat Lombok di Bali”. Slogan ini tak berlebihan, karena nuansa Lombok memang tak jauh beda dengan nuansa Bali. Anda bisa melihat pura atau tata cara peribadatan umat Hindu di Bali, tapi tak bisa menyaksikan keindahan budaya Islam seperti yang ada di Lombok. Karena nuansa Islam yang sangat kental, khalayak menjuluki Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi ‘Seribu Mesjid’.

Hampir di semua pulau –orang Lombok menyebutnya Gili—terdapat keindahan alam luarbiasa. Di Gili Trawangan misalnya, pelancong bisa berkeliling pulau sepanjang 7,3 Kilometer menggunakan Cidomo, pedati khas Lombok. Satu Cidomo bisa diisi enam penumpang yang duduk saling berhadapan. Biayanya relatif murah, Rp35.000,- untuk tiga penumpang. Sedangkan untuk jarak dekat, tarifnya Rp3000,- hingga Rp5000,-.

Di pulau seluas 360 hektare yang sama sekali tak ada kendaraan bermotor ini, terdapat 32 Cidomo. Sarana transportasi tradisional ini juga biasanya digunakan pelancong menuju hotel atau penginapan dari tempat pendaratan. Selain untuk mengantar pelancong berkeliling pulau, Cidomo juga digunakan untuk mengangkut berbagai barang, dari air tawar, makanan, buah-buahan, sayuran, hingga minuman ringan berbagai merek.

Selain Cidomo, pelancong juga bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi di Gili Trawangan. Sepeda-sepeda ini disewakan baik oleh penginapan maupun warga lokal. Tarifnya sebesar Rp50.000,- sehari semalam. Umumnya sepeda berkondisi baik dan bermerek.

Sambil berkeliling pulau, kita bisa menyaksikan panorama di sepanjang pantai Gili Trawangan dengan lautnya yang membiru. Rumah-rumah penduduk yang sederhana dan khas juga jadi pemandangan tersendiri di bagian tengah pulau. Di pulau ini terdapat 315 kepala keluarga. Rata-rata merupakan pendatang dari Lombok. Mereka mulai bermukim sejak pulau ini mulai dikunjungi banyak pelancong. Warga umumnya bekerja tukang pijat, penjual cenderamata, pembuat rumah, pelayan restoran, dan karyawan hotel.

Di Gili Trawangan sangat mudah mendapatkan tempat menginap. Terdapat puluhan penginapan dengan kelas dan harga beragam, dari Rp300 ribuan hingga Rp1,5 juta per malam.
Harga umumnya ditentukan letak penginapan. Yang berada di sepanjang pantai harganya lebih mahal. Sebaliknya yang jauh lebih murah. Harga juga ditentukan oleh tersedia tidaknya air tawar di penginapan. Maklumlah di Gili Trawangan tidak banyak terdapat sumber air tawar.

Untuk Anda berlibur sambil bekerja, tidak perlu khawatir. Sarana komunikasi dan perbankan di Gili Trawangan sudah jauh dari cukup. Beberapa bank menyediakan mesin ATM. Hampir semua penginapan juga menyediakan internet, bahkan Wifi pun tersedia hingga ke kamar-kamar. Berbagai barang kebutuhan tersedia di banyak toko. Tapi, harganya jauh berbeda dibanding di Lombok.

Di bagian utara Gili Trawangan, para penggemar diving bisa menyaksikan kelompok ikan hiu jinak. Pada kedalaman 80 feet, bisa disaksikan beberapa ekor ikan hiu yang sedang beristirahat. Sementara di bagian timurnya terdapat sponge point atau sponge garden yang dipenuhi karang dan ikan-ikan berwarna menawan.

Di bagian timur Gili Trawangan terdapat konservasi penyu sisik (Eretmochelys Imbricata). Selain berhasil menyelamatkan, konservasi milik pribadi ini juga berhasil menetaskan dan melepaskan banyak penyu ke lautan. Upaya konservasi ini menyedot banyak perhatian para pelancong.

Selain di Gili Trawangan, para penggemar snorkling bisa mendapat pemandangan indah di Gili Meno. Pulau ini memiliki banyak karang laut yang bisa dilihat tanpa harus menyelam lebih dalam. Ikan hias di pulau ini sungguh berlimpah. Ikan untuk dikonsumsi seperti Kerapu dan Napoleon juga mudah didapat. Wisatawan Jepang yang datang pada bulan Mei-Juni menyenangi dua jenis ikan ini.

Jika ingin bersantai, Anda juga bisa memilih menginap di Gili Air. Luas pulau kedua di seberang Gili Trawangan ini 180 hektare dengan keliling 6 Kilometer. Di sini juga banyak penginapan, dari yang sederhana hingga berpendingin udara. Di laut sekitar pulau ini juga terdapat ikan hias aneka warna.

Dibanding Trawangan dan Meno, Gili Air jauh lebih sepi. Ombak biasanya berdebur setelah senja menjelang. Kebun-kebun milik warga yang berada di sekitar penginapan menambah asri suasana. Begitu juga dengan pohon-pohon kelapa yang tumbuh bebas memenuhi tepian pantai Gili Air.
***
Untuk menuju Gili Trawangan, Meno, dan Air relatif mudah dan murah. Jika bepergian dari Jakarta, Anda bisa menggunakan pesawat udara menuju Bandara Internasional Praya di Lombok Timur. Bandara ini baru sekitar tiga bulan menggantikan Selaparang sebagai pintu masuk utama ke Lombok, NTB. Berbeda dengan Selaparang yang berada di tengah kota, Praya berada cukup jauh dari Mataram. Sarana dan prasarana bandara ini juga masih belum lengkap. Penataan bandara masih berlangsung disana-sini. Hampir di seluruh bagian luar menuju bandara masih gersang. Jalanan menuju bandara pun masih baru diaspal.

Parahnya, pengaturan bandara masih jauh dari sempurna. Kala musim haji, bandara dipenuhi ribuan warga yang mengantar atau menjemput sanak-saudara mereka ke dan dari Tanah Suci. Pengantar dan penjemput memenuhi bagian luar pintu masuk bandara, sehingga cukup menyulitkan penumpang yang datang dan mencari angkutan. Para pengantar dan penjemput ini juga meninggalkan sampah dimana-mana. Akibatnya, bandara jauh dari kesan internasional. Yang ada justru kumuh, kotor, dan penuh sampah.

Memasuki Lombok dari Bandara Praya, kita wajib hati-hati, terutama ketika memilih angkutan menuju berbagai tempat wisata di NTB. Made Sudana, sopir taksi yang mangkal di bandara itu berkisah, menurutnya banyak angkutan gelap (tanpa izin) yang beroperasi di sana. Mereka umumnya menawarkan angkutan jenis minibus dengan harga cukup mahal, hingga ratusan ribu untuk perjalanan Bandara-Mataram.

Langkah terbaik untuk menghindari para calo angkutan ini adalah dengan berpura-pura sudah dijemput saudara atau berjalan kaki agak ke luar bandara baru kemudian naik taksi argo. Ini terpaksa dilakukan karena angkutan umum di bandara –juga di Mataram—umumnya tak banyak beroperasi. Jika ingin menghemat, bisa juga naik angkot. Namun Anda harus rela berganti-ganti angkutan hingga menuju Bangsal Pemenang.

Dengan menggunakan taksi argo kita menuju Bangsal Pemenang, 25 Kilometer arah utara Mataram, tempat pemberangkatan para pelancong menuju Gili Trawangan, Air, dan Meno. Perjalanan dari bandara ke Bangsal cukup jauh, memakan waktu hampir dua jam. Setelah melewati Mataram dan menuju Bangsal, Anda akan melewati jalan berkelok, menanjak, dan menurun. Di sebelah kiri terhampar lautan luas yang terlihat jauh karena terlindung jurang. Sedangkan di sebelah kanan, terhampar perbukitan yang sebagian besar telah gundul.

Tiba di Bangsal, kita harus menunggu kapal penuh penumpang sebelum berangkat menuju Gili Trawangan. Kapal penyeberangan yang berkapasitas 30-an orang itu dioperasikan sebuah jasa angkutan berbentuk koperasi. Ongkos menyeberang per orang relatif murah. Biayanya tercantum dalam tiket yang dijual penyedia jasa angkutan. Jika ingin cepat sampai, bisa mencarter kapal dengan biaya di atas Rp115 ribu sekali jalan.

Perjalanan Bangsal-Gili Trawangan hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Perjalanan berlangsung lancar, karena ombak hanya berdebur sesekali dan angin pun berembus pelan. Dari tengah laut, kita bisa menyaksikan gunung-gunung, bukit-bukit, dan pantai Pulau Lombok yang indah. Dari kejauhan kita menyaksikan Pantai Senggigi dengan pasir putihnya yang menawan. Gunung Rinjani setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut dan yang ketiga tertinggi di Indonesia, puncaknya nampak tertutup kabut dan awan.

Tiba di Gili Trawangan kita langsung disambut pantai berpasir putih yang bersih dan terpelihara. Pelancong asing asyik berjemur di sepanjang pantai dengan pakaian-pakaian minim. Mereka juga berselancar dan berenang. Silih berganti kapal membawa penumpang yang baru tiba dan pelancong yang pergi meninggalkan Gili Trawangan setelah menginap beberapa hari.

Di jalanan pulau, Cidomo lalu-lalang membawa berbagai barang. Pengelola penginapan berlomba menawarkan kamar. Para pedagang dan pemilik penyewaan peralatan menyelam, sepeda, dan anak-anak pantai menawarkan jasa masing-masing. Kesibukan ini terus berlangsung hingga malam tiba.

Untuk pecinta kuliner tak perlu khawatir ketika berada di Gili Trawangan atau pulau-pulau kecil lain yang Anda kunjungi. Di pulau-pulau ini, segala macam makanan, baik lokal maupun internasional tersedia. Harganya beragam, dari Rp15.000,- per porsi hingga ratusan ribu rupiah. Restoran yang umumnya dimiliki para pemodal asing yang bekerjasama dengan orang lokal terhampar di sepanjang pantai. Makan malam yang romantis ditemani cahaya lilin dan deburan ombak pun tersedia.

Sebelum malam tiba, Anda bisa menyaksikan matahari terbenam dari banyak bagian pulau. Para pelancong biasanya bersepeda menuju pantai-pantai ketika senja menjelang menunggu matahari terbenam sambil menikmati makanan dan minuman yang disediakan pengelola penginapan.

Namun, Gili Trawangan dan tempat-tempat wisata lainnya di Pulau Lombok tak hanya menyimpan keindahan tiada tara, tapi juga bara perbenturan keras kebudayaan. Beberapa orang yang saya temui di sepanjang Pantai Senggigi berkisah soal kekhawatiran mereka. Umumnya mereka bersyukur atas berkah keindahan alam yang mendatangkan banyak uang bagi warga Lombok. Tapi berkah itu sesungguhnya sedang diuji.

Ujian itu berupa kian tersingkirnya warga lokal yang awalnya menjadi pemilik tanah yang di atasnya telah banyak berdiri bungalow, hotel, dan penginapan.Umumnya mereka hanya memperoleh remah-remah pariwisata dengan menjadi pelayan restoran, karyawan hotel, penjual cendera mata, tukang pijat, tenaga keamanan, guide, dan pengemudi Cidomo.
Tapi apa mau dikata, pariwisata selalu jadi pedang bermata dua. Satu sisi mendatangkan banyak uang. Di sisi lainnya, kebudayaan bisa kehilangan makna dan jadi produk semata.

Di Gili Trawangan hal ini nampak sangat jelas. Di pulau ini ratusan hektare lahan dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Mereka membangun banyak hotel berkelas. Para pemodal umumnya orang asing yang bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha asal Lombok. Sebuah restoran yang berada di tepi pantai misalnya dimiliki orang Jerman yang berkongsi dengan pengusaha asal Jakarta. Hal yang sama juga terjadi di tempat-tempat wisata lainnya di Lombok.

Tak jauh dari pantai di Gili Trawangan yang dipenuhi penginapan dan restoran, sebuah mesjid nampak belum jadi dibangun. Tak banyak warga yang menjalankan ibadah di mesjid ini. Namun yang menarik adalah, di depan mesjid berdiri sebuah baliho berukuran cukup besar. Di baliho itu tertulis kata-kata penuh perlawanan terhadap hegemoni pemodal dan datangnya budaya asing ke Gili Trawangan. Baliho ini mungkin hanya sebagian kecil bukti adanya pergerakan akibat telah terjadinya perbenturan budaya.

Muhammad Noor (35), warga Lombok Timur yang empat hari dalam sepekan rutin mendatangi Gili Trawangan karena dipanggil pelancong untuk memijat berkisah tentang baliho itu. Katanya, itu mungkin reaksi dari banyak orang yang tidak bisa mengubah diri dan persepsi terhadap pariwisata. “Saya ini tukang pijat yang dipanggil bule-bule. Saya merasa itu berkah wisata. Dengan upah memijat saya bisa hidup dan menghidupi keluarga. Anda bayangkan, saya mencari nafkah dengan menyentuh badan orang. Tapi, saya tetap menjadi muslim yang baik. Kita harus bisa mengubah pikiran dan pemahaman,” kata Muhammad Noor yang biasa disapa Matnor itu.

Dalam hati sebelum meninggalkan Gili Trawangan dan kembali ke Kalimantan, saya berharap semoga baliho perlawanan itu tak menjadi pemantik perbenturan kebudayaan yang lebih keras lagi. Dan semoga banyak orang bersikap seperti Matnor.

Harapan itu ternyata sia-sia. Tak berapa lama, di penghujung 2011, benturan keras berlangsung juga di Pulau Lombok. Masyarakat yang berdemonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Lombok Tengah, menentang keputusan bupati yang mengizinkan perusahaan tambang beroperasi di sana, ditembaki polisi. Beberapa orang tewas. Komnas HAM menyebut tiga orang tewas, masyarakat menyebut empat orang, dan polisi menyebut hanya dua dalam peristiwa itu.

Seperti yang sudah-sudah, konflik polisi-masyarakat lebih sering berujung pada penangkapan orang-orang yang dituding sebagai provokator –sejak Orde Baru, “hantu” provokator ini rupanya masih saja dimunculkan hingga kini--, diajukan ke pengadilan dan dihukum, lalu pemerintah membentuk tim pencari fakta, orang-orang pintar saling bersilang sengketa dan mengajukan data-data, dan perkara pun selesai tak berujung.

Jika terus begini, percayalah, Republik ini sudah berada di tubir jurang. Kekerasan akan terus berlangsung di sekujur tubuh Republik. Rakyat pasti akan terus jadi korban, apapun alasannya. Perpecahan bangsa ini bukan lagi ada di depan mata. Tapi sudah berada dalam tubuh. U

September

2011-09-21T09:26:00.000-07:00

September kembali berada di ujung penanggalan. Kala September, selalu saja kenangan akan nama-nama mereka yang pernah mampir kembali tiba menyapa. Bagi kawan-kawan itu --juga bagiku-- September menjadi bagian tahun yang tak pernah berakhir. Sejarah itu tetap abadi hingga kini. Entah lusa nanti...Takzim untukmu selalu kawan....

Mencoba Memahami

2011-09-21T09:19:00.000-07:00

Setelah bertahun-tahun jadi wartawan di berbagai media di Jakarta, dan kini lebih banyak berada di Kalimantan, saya perlahan mencoba memahami keadaan dan orang-orang. Banyak yang berubah. Satu per satu sahabat pergi meninggalkan idealisme dan bergabung bersama orang-orang di "seberang". Tak ada yang salah memang, karena hidup tentu sebuah pilihan.
Saya juga mencoba memahami kian punahnya budaya perlawanan. Kekuasaan kian jumawa. Beberapa orang yang saya kira berada di dataran yang sama, ternyata melawan hanya sesaat, ketika bertemu "harga" yang cocok, mereka kemudian pergi.
Segala persoalan yang datang dan pergi, membuat saya mencoba memahami, mungkin ada baiknya mengerjakan yang bisa dikerjakan, walau kecil sekalipun.

Banjarbaru, September 2011

Hanya Sehelai

2010-07-28T04:56:00.000-07:00

Berbincang tentang bintang jatuh di kejauhan

Mengenangkan perjalanan para leluhur yang dikalahkan akal budi yang diselewengkan siasat terburuk seperti merentangkan setiap helai rambut di sepanjang jalan hingga tiba di tempat yang mereka sebut akhir tujuan perjalanan. Akhir itulah yang menjadi awal perjalanan setelah kehilangan segalanya termasuk juga harga diri yang murah semurah-murahnya hingga elang burung suci itu pun memalingkan mukanya ketika ayat-ayat dan doa-doa dinaikkan agar perjalanan benar-benar berakhir di tanah harapan. Tanah menyaksikan bintang-bintang berjatuhan lalu harapan diudarakan dan tak jua berjawab hingga hari berganti dan luka menjadi sarang darah nanah dan belatung berjatuhan menggantikan mantra-mantra yang tak lagi punya tempat berpijak kecuali menadahkan tempayan menampung semua airmata yang tak kuasa bertahan

Berbincang tentang terbit pelangi di balik bumi berujung

Di ujung pelangi itulah bongkahan emas menanti disetubuhi menjadikannya perhiasan berharga menghiasai paras hingga ujung jari yang retak diretakkan godam mereka yang mengirimkan berbungkus-bungkus airmata hingga menerbitkan tangis. Lunglai jiwa lunglai hati ketika menjadikan airmata bekal perjalanan menuju harapan kematian tapi tak jua kunjung berhenti atau menjenguk sesekali apalagi menyapa dengan tulus hati. Tak guna berharap pada pelangi ketika hanya tangis yang bisa dijadikan buah tangan yang garis-garisnya tak lagi beraturan membentuk kisah nasib perjodohan dan rejeki tapi hanya membentuk jalan menuju kematian yang datang diam-diam sambil menunggu kapan waktu tepat untuk berkunjung

Berbincang tentang jalan airmata yang menenggelamkan segala

Tulus hati tak pernah tiba ketika mesiu menundukkan perlawanan panah tombak parang sumpit bengkok membengkokkan hati jauh sasaran meleset melesatkan sejarah jauh ke pinggiran dan menjadikannya bunga tidur dan dongeng tak berkesudahan. Di tanah inilah kami berdiri menyanyikan kidung malam sambil merindukan lolong serigala beruang dan lesatan burung elang di angkasa yang berbalas hujan airmata membasahi kerontang tanah yang dulu mendekap dalam hangat mimpi. Berhelai-helai bulu burung elang berjatuhan tapi tak sehelai pun berhenti dalam dekap tangan semuanya bertebaran naik memenuhi langit kemudian menghilang padahal untuk sembuhkan semua luka ini hanya perlu sehelai. Elang menitikkan airmata melihat seluruh helai bulunya dihumbalangkan angin. Merenangi airmata tenggelam dalam kedalamannya menuju dasar terdalam mencari kuburan masing-masing linglung di pekuburan tak bernisan

(Quawpaw, Oklahoma, Juli 2010)

Surat dari Amerika (Bagian Kedua)

2010-07-26T05:25:00.000-07:00

Sarah...

Oleh : Budi Kurniawan
(Wartawan, bekerja di Banjarmasin, tinggal di Jakarta.
E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Dari sebuah rumah di sebuah komplek yang teduh di pinggiran Los Angeles, nada-nada berdentingan kala jemari kecil itu menari di atas papan-papan piano. Nada-nada itu membentuk lagu. Sederhana. Ada ragu saat jemari itu kebingungan harus menekan papan mana untuk melanjutkan lagu yang dimainkan. Di saat seperti itu, mata kecilnya yang indah memandang pada sang ibu yang sibuk mengiris tomat, bawang merah, dan cabe merah, mengaduknya dan mencampurkannya dengan remasan jeruk nipis segar, bertanya ke mana jari harus ditekankan agar lagu bisa terus berlanjut. Di dini hari yang dingin itu, sang ibu memberi arah. Tapi lagu tetap tak bisa mencapai tuntas paripurnanya.

“Mom, how can I play this song? My books leave in Ambon. U must bring it,” kata gadis kecil bermata hitam itu pada sang ibu.
“Ok, when holiday next year, we are going to Ambon again and bring your book and you can play that’s song. Right? Now, how can you say good night in Bahasa?”
“That’s simple Mom. Selamat malam,” jawab si gadis kecil sambil tertawa kecil.

Ada rasa yang berbeda kala mendengar kata ‘Selamat Malam’ keluar dari gadis kecil warga Amerika itu. Namun tak hanya kata sederhana itu yang bisa ia suarakan. Ia mahir berhitung dalam Bahasa Indonesia. Ia mengenal Ambon dengan sangat sempurna. Kian sempurna lagi ketika hampir sebulan ia berada di sana, bermain bersama anak-anak Ambon, menyaksikan dan menjadi bagian terapat dari keindahan alam dan kekhasan masyarakatnya.

Bagi Sarah, gadis kecil bermata indah itu, Ambon bukan sekadar tempat berlibur. Dari pulau dengan pantai, tanjung, dan gunung-gunung indah itulah leluhurnya berasal. Usi Endah, ibunya orang Ambon yang bermukim dan menjadi warga negara Amerika sejak tahun 1980. Sang ibu bekerja di Amerika dan menemukan jodohnya, lelaki asal Belanda yang menikahinya pada tahun 2000. Tak berapa lama, Sarah lahir dan kini berusia delapan tahun.

Ayah dan ibu Sarah tak sekadar bertemu, berjodoh, dan kini membesarkan putri tunggal mereka. Keduanya pribadi yang unik. Sang ibu termasuk orang cukup berada di Ambon. Hampir semua orang di sana mengenal baik leluhur dan orangtua Usi Endah. Keluarga mereka lah yang menjadi pionir masuknya bisnis perminyakan di Ambon. Keluarga besar ini juga berpendidikan. Sebagian besar di antara mereka tinggal di luar negeri. Selebihnya masih di Ambon.

Ayah Sarah tak kalah menariknya. Leluhurnya orang sangat terkenal di Buitenzborg atau Bogor di masa silam. Namanya terukir abadi dalam sejarah pembangunan Kebun Raya Bogor. Namanya setenar Rafless. Bedanya, ia orang Belanda. Ayah Sarah dan empat generasi sebelumnya lahir dan besar di Tanah Jawa. Mereka orang baik yang terpaksa meninggalkan Indonesia karena tanah air ini memproklamirkan kemerdekaannya dan mengusir semua orang Belanda pulang ke kampungnya tanpa bisa lagi membedakan apa pun.

Walau demikian, Sarah dan kedua orangtuanya tetap merasa menjadi orang Indonesia, bagaimanapun lusuh tidaknya wajah negeri ini. Perasaan semacam ini, kata Usi Endah dan beberapa warga Amerika keturunan Ambon di Los Angeles, wajib dipelihara. Caranya kadang sederhana: berkisah tentang Ambon dan masyarakatnya pada anak dan cucu masing-masing.

Salah satu kisah yang malam itu ramai mereka bincangkan adalah pertemuan dengan beberapa putra Ambon yang membela tim nasional sepak bola Belanda. Yang berkesan ketika mereka membicarakan bagaimana Kapten Timnas Belanda, Giovanni Van Bronckhorst bersama teman-temannya sesama keturunan Ambon pulang dan bertanding melawan kesebelasan lokal. Giovanni yang kedua orangtuanya berasal dari Ambon dan kawan-kawan mengalahkan Persatuan Sepak Bola Ambon (PSA) dengan skor 13-0.

Giovanni dan kawan-kawan memang punya akar sangat dalam dengan Ambon dan masyarakatnya. Menjelang final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan melawan Spanyol misalnya, secara berantai beredar pesan pendek ke telepon genggam warga Ambon. Isinya: Tahuri babunyi di Murkele/Bringin tua berbunga bangga/Nusa ina Pulau Ibu meneteskan airmata/Ketika lima dan satu anak cucu alune dan wemale berlaga di Afrika Selatan membela Belanda/Gandong Ee…Jangan pisah tanpa garam/Mari dukung lima saudara laki-laki di Timnas Belanda/Karena Maluku cuma satu darah…

Yang dimaksud anak cucu Alune dan Wemale dalam pesan pendek itu adalah: Giovanni Van Bronckhorst, Gregory Van Der Wiel, Jhony Heitinga, Zemy de Zeuw, dan Nigel de Jong. Karena kedekatan emosional dan psikologis dengan para pemain Belanda ini, jadi jelas mengapa Ambon gaduh ketika tim yang mereka dukung itu kalah dari Spanyol.

Apalagi dulu Giovanni dan kawan-kawan rutin datang ke Ambon dengan biaya pribadi. Mereka juga membiayai promosi hingga penyelenggaraan pertandingan. Di sela pertandingan dan saat berada di rumah leluhurnya di Ambon, Giovani berbagi kisah tentang pengalamannya bermain sepak bola di daratan Eropa dalam bahasa Ambon yang sangat fasih. Sefasih saat Sarah mengucapkan kata ‘Selamat Malam’…

Surat dari Amerika –Bagian Pertama

2010-07-26T05:19:00.000-07:00

Senyum di Korea
Cemberut di Amerika

Oleh : Budi Kurniawan (Wartawan, bekerja di Banjarmasin, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

“Diperlukan karyawan. Berpenampilan dan berwajah menarik. Tinggi badan minimal 160-170 Cm. Usia 20-25 tahun. Single. Punya kendaraan sendiri. Mudah menyesuaikan diri. Mampu bekerja dalam tim. Langsung interview. Yang diterima langsung mendapatkan penghasilan cukup besar. Bersedia ditempatkan di mana pun. Hanya yang memenuhi syarat yang bisa bergabung.” Iklan lowongan pekerjaan semacam ini di Indonesia jamak ditemukan di berbagai media cetak. Orang-orang yang berminat pada lowongan pekerjaan ini tentu harus berpikir panjang, apakah mereka memenuhi syarat-syarat itu. Karena jika tidak sesuai dengan persyaratan, impian untuk mendapatkan pekerjaan itu wajib dikubur dalam-dalam.

Sadar tidak sadar, persyaratan yang ditentukan empunya usaha ini selain memberi batasan yang sangat jelas tentang orang macam apa yang ia inginkan, juga telah menutup peluang bagi beberapa kalangan. Karena tentu saja tak semua orang berwajah dan berpenampilan menarik. Tak semua orang punya tinggi badan ideal, terutama dalam pandangan umum Indonesia: mereka yang bertungkai panjang, berbadan sintal dan dada berisi, berkulit putih, dan berhidung mancung lah yang menarik dan membuat pandangan mata diam abadi.

Karena persyaratan semacam ini pula –dan khalayak memang menginginkannya—di Indonesia hanya mereka yang menarik lah yang bisa ditemukan dalam sektor-sektor usaha, terutama pelayanan publik dan jasa, yang bisa mendapat pekerjaan. Jadinya, dari pramusaji, pegawai hotel, sales asuransi dan farmasi, hingga pramugari, tentulah mereka yang dinilai menarik, sehingga akan berdampak pada kemenangan persaingan usaha.

Namun, tak hanya orang Indonesia yang berpikiran demikian. Jika kita punya kesempatan bepergian ke luar negeri, maka di maskapai-maskapai penerbangan asing, terutama Asia, pramugari yang bekerja rata-rata mereka yang sesuai dan mewakili stigma serta imajinasi kemenarikan fisik itu. Di maskapai penerbangan seperti Korean Airlines misalnya, para pramugarinya selalu berusia muda, bertungkai panjang, langsing, berbibir tipis, berhidung mancung, dan bertubuh padat berisi. Para pramugari ini kian menarik dan membuat mata malas berkedip ketika senyum tak pernah berhenti mereka mekarkan dari bibir tipis nan ranum itu.

Sepanjang perjalanan Jakarta-Incheon, Korea Selatan, para pramugari ini dengan sangat ramah melayani para penumpang. Bahasa Inggris khas Asia yang mereka kemukakan kadang membuat orang tak paham apa yang dibicarakan. Tapi apalah arti semua itu, ketika keindahan yang dibingkai stigma kemenarikan khas Indonesia –atau Asia—itu ada di depan mata?

Semua itu berlanjut ketika perjalanan dari Incheon berganti maskapai penerbangan. Perusahaan penerbangan Jepang biasanya “menyajikan” pemandangan relatif sama dengan yang diberikan Korean Airlines. Para pramugari Jepang juga berwajah menarik dan ramah. Apa pun yang diminta para penumpang segera mereka penuhi. Komunikasi dengan bahasa Inggris yang kadang pelo itu juga tak banyak mengganggu.

Namun hal berbeda terjadi ketika perjalanan Narita-Washington DC berlangsung menggunakan pesawat milik maskapai penerbangan United Airlines. Di perusahaan milik Amerika ini, jarang –atau sama sekali tidak ada-- pramugari yang sesuai dengan stigma kemenarikan khas Indonesia dan Asia. Mereka rata-rata berusia relatif tua dengan senyum ramah yang langka. Para pramugari ini berkomunikasi strike (langsung), tanpa basa-basi, dan bicara seadanya.

Jika kita mencoba meminta sesuatu yang mereka anggap mengada-ada, maka pra pramugari ini tak sungkan-sungkan untuk berbicara tegas dan menolak permintaan itu. Seorang teman asal Maluku yang di kampungnya menjabat sebagai dosen bagi program S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi, baik Islam maupun Kristen misalnya, merasakan langsung semprotan ketegasan khas pramugari di maskapai penerbangan Amerika. Sang teman meminta makanan yang hanya bisa dimakan orang Islam.

“Kami tidak menyediakan khusus makanan yang Anda minta. Jika Anda masih berkeras memintanya, lebih baik Anda menggunakan penerbangan yang lain. Di sini makanan yang adanya hanya ini. Anda bisa memilihnya sesuai keinginan Anda. Jika makanan yang Anda minta tidak ada, kami tak mungkin membuatnya ada,” kata sang pramugari itu. Tak ada yang bisa dilakukan sang teman selain tersenyum kecut sambil terkaget-kaget dengan perkataan pramugari penerbangan Amerika itu. “Sudah tua, sangar lagi,” bisik sang teman itu.

Teman dari Maluku ini terheran-heran, mengapa penerbangan dengan menggunakan pesawat bagus dan canggih itu justru mempekerjakan pramugari berwajah dan berbodi tak menarik. Sang teman rupanya lupa, di Amerika semua orang punya hak terhadap pekerjaan apa pun sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Persyaratan-persyaratan seperti wajah dan tubuh menarik, bertinggi badan tertentu, dan sejenisnya, merupakan bentuk diskriminasi. Karena itu, di Amerika tak akan pernah ditemukan ada iklan lowongan pekerjaan seperti yang jamak di koran-koran di Indonesia.

Tuba yang Kau Tumpahkan...

2009-07-07T08:04:00.000-07:00

Kudengar terbata-bata seorang kawan dari pedalaman mengabarkan dukanya usai bertemu orang-orang yang rumahnya dikepung perkebunan sawit di Kotawaringin Timur. Selama dua hari dua malam, ia dan seorang Damang (Kepala Adat di Kalimantan Tengah) naik sepeda motor melintasi jalan penuh kubangan. Ia dan sang Damang --saya bertemu dengan Damang ini dalam sebuah pelatihan tentang Dasar-dasar HAM di Palangka Raya-- menembus jalanan yang di kiri kanannya penuh sawit untuk menyaksikan dan mendengar langsung apa yang telah terjadi di pedalaman. "Habis Le (sebutan akrab pada sesama orang Dayak yang usianya sebaya). Habis, semua sudah habis," katanya lirih.

Tak kuasa, airmataku menetes mendengar suara terbata-bata itu. Aku yang berada di Banjarmasin, tempat numpang mencari makan, tak kuasa mengeluarkan kata. Yang singgah di depan mata adalah rimba raya yang kukira tinggal dongeng masa silam untuk generasi kini. Kesombongan manusia yang datang dari kota, membuatku memendam dendam. Aku merindukan Tuhan murka, dan menerbitkan Sodom Gomora di atas perkebunan sawit, pada mereka yang telah membuat suara kawanku terbata-bata yang mengabarkan semuanya telah habis. Pada mereka yang telah menghancurkan segalanya...menghancurkan budaya..menuba kearifan lokal dengan uang dan materi...

Caleg Golkar Dibui

2009-01-15T01:56:00.001-08:00

BANJARMASIN – Polisi menetapkan Bambang Haryono Arisudewo (58) caleg Partai Golkar Kalsel nomor urut 10 Dapil Banjarmasin Selatan sebagai tersangka.
Sebelumnya melalui kader bidang hukum, Karli Hanafi Kalianda, Golkar ingin persoalan yang menimpa calegnya itu diselesaikan secara damai dengan keluarga H Syahril Effendi, korban tewas setelah sepeda motornya ditabrak mobil Kijang warna kuning milik Partai Golkar Kalsel.

“Kasus tabrakan maut antara mobil Kijang warna kuning yang dikendarai Bambang dan menewaskan H Syahril Effendi, proses hukunya terus berlanjut sampai ke pengadilan. Bambang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Tidak ada pilih kasih. Yang bersalah akan tetap diproses hukum,” kata Kanit Laka Poltabes, Ipda Soegiarto, kepada Sinar Kalimantan, Selasa (23/12).

Pantauan koran ini, caleg Golkar itu terlihat mendekam dalam sel rutan Poltabes. Pihak petugas rutan memperlakukannya sama dengan para tersangka lainnya. Beberapa petugas terlihat menjalankan tugasnya seperti biasa. “Tidak ada tahanan yang diistimewakan petugas. Memang ada beberapa kali keluarga Bambang menjenguk,” kata Soegiarto.

Menurut Ipda Soegiarto, jika upaya damai itu ditujukan pada polisi, pihaknya tidak menerima hal itu. “Bambang diduga melakukan kesalahan dengan menabrak korban, bahkan korban sempat terseret sepanjang 25 meter dari tempat asal mula terjadi tabrakan. Dari itu saja sudah diduga saat mengendarai mobil dia lalai tanpa memperhatikan keselamatan warga pengguna jalan lain.”

Mobil Kijang warna kuning ini diamankan di halaman parkir Mapoltabes dan dijadikan barang bukti. Kepada pelaku, kata Kanit, dikenakan pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Seperti yang ditulis Sinar Kalimantan, Selasa (23/12), istri Kasubdin Pendidikan Menengah Disdik Kalsel, Almarhum H Syharil Effendi, Ny Hermiati (45), menyatakan belum pernah didatangi orang-orang Partai Golkar untuk berdamai dan menyampaikan belasungkawa. Keluarga, kata Ny Hermiati, memilih penyelesaian melalui jalur hukum. rds/SK

Golkar Kalsel Bohong

2009-01-15T01:50:00.000-08:00

BANJARMASIN – Partai Golkar Kalsel, Senin (22/12), mengaku telah mendekati keluarga H Syahril Effendi (45), korban yang tewas setelah ditabrak mobil Kijang warna kuning dikendarai Bambang Haryono Arisudewo (58), caleg nomor urut 10 Dapil Banjarmasin Selatan itu, Jumat (19/12) dini hari. Pendekatan itu dilakukan agar kasus ini diselesaikan secara damai.

“Kita sudah dua kali berupaya melakukan pendekatan kepada pihak keluarga koban. Atas kejadian ini kita meminta perdamaian, karena musibah itu sama sekali tidak dikehendaki,” kata Karli Hanafi Kalianda, kader Golkar Kalsel bidang hukum.

Namun, Hermiati (45), istri Kasubdin Pendidikan Menengah Disdik Kalsel yang tewas itu, mengaku belum pernah didatangi orang-orang Partai Golkar. Hermiati dan keluarga besarnya memilih penyelesaian melalui jalur hukum. “Setelah kejadian itu, Golkar tidak pernah menghubungi apalagi mendatangi kami memberikan ucapan belasungkawa,” kata Hermiati kepada Sinar Kalimantan, Senin (22/12).

Seperti yang ditulis koran ini, Sabtu (19/12), H Syahril Effendi (45), warga Jl Gatot Subroto Gg Pala RT 25, Banjarmasin Timur, tewas diterjang mobil jenis Kijang warna kuning milik Partai Golkar Kalsel di Jl Gatot Subroto, depan Wijaya Service Mobil, Banjarmasin Timur, Jumat (19/12) dini hari sekitar pukul 00.30 Wita.

Korban menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju RSUD Ulin akibat luka di kepala dan wajah setelah terseret mobil sepanjang 25 meter. Sopir mobil, Bambang Haryono Arisudewo (58), warga Jl Sultan Adam, Komplek Perkasa Indah RT 21 No B 54, Banjarmasin Utara, merupakan caleg partai beringin dengan nomor urut 10 Dapil Banjarmasin Selatan.

Setelah peristiwa itu, Bambang menyerahkan diri ke petugas Satlantas Poltabes. Sedang mobil kijangnya, DA 7054 AE, dan sepeda motor Honda Beat warna merah, DA 6627 EA, milik korban yang rusak berat, diamankan.

Menurut Karli Hanafi Kalianda, upaya damai kepada keluarga korban masih belum ada hasilnya. “Sampai saat ini memang belum ada hasil. Namun dari kejadian itu caleg kita sudah bertanggung jawab di depan hukum,” katanya.

Menurutnya Karli, proses hukum sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk menindak lanjuti peristiwa tabrakan itu. Namun, ujar Karli, setidaknya permasalahan yang tidak disengaja ini bisa ditempuh dengan jalan kekeluargaan.

Sementara isteri korban, Hermiati (45), ketika ditemui Sinar Kalimantan di rumah duka, mengaku orang Golkar belum penah menemui atau menghubunginya. “Setelah kejadian itu, Golkar tidak pernah menghubungi, apalagi mendatangi kami untuk memberikan ucapan belasungkawa,” tutur Hermiati.

Mengenai upaya damai yang dimintai Partai Golkar, Hermiati bersama keluarganya lebih memilih jalur hukum. “Kita serahkan saja kepada hukum, yang penting bertindak adil,” katanya. djo/rds/SK

Kijang Golkar Tewaskan Pejabat Kalsel

2009-01-15T01:38:00.000-08:00

BANJARMASIN- Kasubdin Pendidikan Menengah Disdik Kalsel, Syahril Effendi (45), warga Jl Gatot Subroto Gg Pala RT 25, Banjarmasin Timur, tewas diterjang kijang warna kuning milik Partai Golkar di Jl Gatot Subroto, depan Wijaya Service Mobil, Banjarmasin Timur, Jumat (19/12) dini hari sekitar pukul 00.30 Wita.

Korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan menuju RSUD Ulin akibat luka di kepala dan wajah setelah terseret mobil sepanjang 25 meter. Sopir mobil, Bambang Haryono Arisudewo (58), warga Jl Sultan Adam, Komplek Perkasa Indah RT 21 No B54, Banjarmasin Utara, merupakan caleg partai beringin dengan nomor urut 10 dapil Banjarmasin Selatan.

Setelah tertabrak korban, Bambang menyerahkan diri ke petugas Satlantas Poltabes. Sedang mobil kijangnya, DA 7054 AE, dan sepeda motor Honda Beat warna merah, DA 6627 EA, milik korban yang rusak berat, diamankan.

Pengakuan Bambang kepada Sinar Kalimantan, dini hari itu ia mendapat tugas memasang bendera Partai Golkar untuk penyambutan kedatangan Ketua Umum DPP partai tersebut, Jusuf Kalla.

Dengan menggunakan mobil itu, seorang diri Bambang bermaksud pulang ke Sekretariat DPD Partai Golkar Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, untuk mengambil beberapa bendera yang akan dipasang di sekitar Jl A Yani.

Karena terburu-buru, dari Jl A Yani melalui jalur Jl Gatot Subroto, mobil dipacu dengan kecepatan cukup tinggi. Terlebih lagi dini hari itu, jalan sudah lengang. Tepatnya di depan Wijaya Servis Mobil, karena hendak menghindari lubang, setir dibelokan ke arah kanan.

Namun tak disangka, ternyata di depan ada sepeda motor yang dikendarai korban. Benturan keras pun terjadi. Korban setelah ditabrak, sempat terseret sepanjang 25 meter. Sedang sopir mobil diduga tidak menyadarinya. Setelah satu ban bocor dan seperti ada menyeret sesuatu, barulah sang sopir menghentikan mobilnya.

Beberapa menit Bambang sempat berusaha mengeluarkan korban dari jepitan di bawah mobil kijangnya. Beruntung ada warga lewat membantu mengeluarkan tubuh korban. Dengan menggunakan mobil pikup warga itu, korban dilarikan ke RSUD Ulin. Namun belum sampai di tujuan, korban keburu menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Sementara Bambang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menyerahkan diri ke petugas Satlantas Poltabes. Dia terancam pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. rds/SK

Makam Pun Ikut Tergusur Sawit

2009-01-03T00:55:00.000-08:00

PALANGKARAYA - Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit terus saja terjadi. Tidak hanya karena lahan perkebunan warga yang diklaim menjadi milik perkebunan, konflik makin menjadi karena lokasi-lokasi yang dianggap sakral seperti makam leluhur juga sering ikut tergusur.

Seperti laporan warga kepada aktivis yang tergabung dalam Save Our Borneo (SOB) belum lama ini. Sejumlah warga dari Desa Tanah Putih Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng mengadu karena kebun dan makam keluarga mereka digusur oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di kawasan itu.

Koordinator SOB, Nordin mengatakan warga yang mengadu adalah Umbung bin Jahan(58) dan Tarang bin Udil(50). Mereka mengeluh karena pihak perusahaan belum merealisasikan janjinya mengembalikan tanah makam tersebut dan mengganti rugi kebun dan tanam tumbuh milik mereka.

"Umbung minta makam dikembalikan seperti semula dan ganti rugi kebun. Sedangkan Tarang minta makam keluarga mereka juga dikembalikan dan dilakukan tiwah atas kejadian itu. Mereka juga meminta perusahaan melakukan sumpah aday untuk tidak melakukan perbuatan merugikan masyarakat lagi dalam bentuk apapun," kata Nordin, Jumat (2/1).

Dijelaskan, penggusuran makam itu sebenarnya terjadi antara 2003-2004 lalu. Pembukaan lahan oleh perusahaan tersebut membuat delapan makam dan sandung di lokasi yang disebut masyarakat setempat sebagai Padang Agung ikut diratakan.
Para ahli waris marah namun kebingungan karena sadar yang mereka hadapi adalah perusahaan besar. 9 Mei 2005 lalu sempat dilakukan pengecekan lapangan bersama-sama oleh perusahaan, masyarakat serta ahli warisnya.

Lokasi yang bermasalah, baik karena penggusuran makam, maupun tanah, kebun dan ladang masyarakat yang di gusur perusahaan tersebut terdapat di Blok D30T, D31T, E31T, E32T, E34T dan D35T. Namun belum ada tindak lanjut dari hasil pengecekan tersebut sehingga ahli waris terus menuntut.

Senin, 21 Juli 2008 lalu Umbung mengirimkan surat kepada Camat Talawang yang intinya telah terjadi perataan-penggusuran sewenang-wenang oleh perusahaan. Makam tersebut milik orangtua dan kerabat Jaruh, Anoi, Moni, Mido, Wesi dan Irik.

"Mereka berharap pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap masalah ini. Para ahli waris juga berencana mengadukan perbuatan pidana perusakan kuburan tersebut ke polisi. Mereka berharp kepolisian juga bersikap adil meski yang dilaporkan adalah perusahaan besar," kata Nordin.

Sebelumnya Gubernur Agustin Teras Narang meminta perusahaan yang beroperasi di Kalteng mencari jalan tengah jika terjadi konflik lahan dengan masyarakat. Jika ternyata terdapat makam atau situs budaya dalam kawasan maka hendaknya tetap diamankan dan tidak diganggu.

Damang Masih Dipandang Sebelah Mata

2008-12-15T12:04:00.000-08:00

Berita di Harian Sinar Kalimantan, Sabtu 2 Desember 2008

PALANGKA RAYA - Posisi Damang/Kepala Adat selama ini masih dianggap sebelah mata dalam setiap pengambilan keputusan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat lembaga Kedemangan merupakan institusi tertua di tengah masyarakat Indonesia yang menjujung tinggi nilai-nilai budaya.

“Damang harus memiliki posisi tawar dan memiliki kesamaan persepsi,” kata Setia Budhi, Direktur Eksekutif Centre for Reseach and Development Studies ( CRDS) kepada Sinar Kalimantan di Palangka Raya, kemarin.

Menurut dia, di berbagai daerah di Kalimantan, posisi Damang sering terjepit ketika harus berhadapan dengan investor yang didukung pemerintah daerah.
Di daerah rawan konflik kepemilikan tanah, posisi Damang selalu berada di pihak yang kalah karena tekanan penguasa dan pemodal besar. Dengan pertimbangan tersebut CRDS berupaya memberikan bimbingan dan pedampingan kepada Damang Kepala Adat yang wilayah kerjanya rawan gesekan kepentingan investor.

Damang Kepala Adat, kata Setia Budhi, harus di bekali pengetahuan seiring dengan perkembangan jaman. Seperti meningkatnya konflik tanah menyusul masuknya investor ke daerah ini. “Selama ini hak-hak Damang banyak terabaikan.” katanya.

Direktur Program CRDS, Budi Kurniawan menyatakan pihaknya siap mengadakan pendampingan bila para Damang/Kepala Adat terlibat konflik dengan investor menyangkut kepemilikan tanah di daerahnya. Saat ini CRDS memfokuskan pendampingan pada masyarakat adat di Daerah Aliran Sungai (DAS). “CRDS memiliki komitmen tinggi terhadap kearifan lokal,” kata Budi Kurniawan.

Dalam rangka memberdayakan posisi Damang CRDS menyelenggarakan pelatihan dasar-dasar HAM bagi Damang di daerah konflik di wilayah Kalteng dan Kalsel. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Batu Suli Palangka Raya, mulai Senin (1/12) hingga Jum’at
(5/12). bgz/SK

Ketika Mereka Menghakimi Dayak

2008-12-09T23:21:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan

Bertahun-tahun kerusuhan antar etnis
Dayak-Madura di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah, telah berlalu. Tragedi paling berdarah di bumi
Kalimantan ini menyebabkan 90.000 orang Madura
terpaksa mengungsi pulang ke kampung halamannya.
Seperti puluhan orang Dayak lainnya di Sampit,
sebagian dari orang Madura itu tewas.

Konflik etnis ini tak sekadar menyentakkan. Tetapi
juga memunculkan kembali diskursus dan kontoversi
terhadap orang Dayak yang selama pemerintahan Belanda
di Indonesia sebagai suku terasing, tidak beradab,
barbarian, kanibal, dan biasa mengayau (memotong
kepala musuh dalam peperangan) ke permukaan.
Stigmanisasi Belanda ini “berhasil” menyesatkan
pandangan suku-suku lain di Nusantara terhadap orang
Dayak. Hingga kini misalnya anak-anak di Pulau Jawa
yang lahir pada era 1970-an percaya bahwa orang Dayak
itu berekor, haus darah, dan dilingkupi kehidupan
black magic yang pekat.

Penyesatan persepsi inilah yang dilakukan Michael
Theophile Hubert (MTH) Perelaer (1831-1901) dalam buku
yang ditulisnya dan diterjemahkan oleh Helius
Sjamsuddin ini. Perelaer yang pernah ambil bagian
dalam Perang Banjarmasin (1859) sebagai opsir Belanda
dan diangkat sebagai Civiel Gezaghebber (pejabat
sipil) di daerah Groote en Kleine Dajak --kini
Kalimantan Tengah-- (1860) ini di hampir seluruh
bagian buku yang ditulisnya menggambarkan dengan
sangat mumpuni keindahan rimba raya Borneo beserta
sungai-sungai yang bersih dan berarus deras mengalir.
Tentu sebelum ganasnya gergaji dan raung bulldozer
milik kaum kapitalis dari kota meluluh-lantakkan wajah
dan perut bumi.

Melalui kacamata empat serdadu Pemerintah Kolonial
Belanda (dua Swiss, satu Belgia, dan satu Indo beribu
Nias) yang minggat dari benteng Kuala Kapuas,
melakukan perjalanan selama 70 hari menembus belantara
Borneo dari utara ke Selatan melalui segala
marabahaya, dan tidak mau lagi menjalankan tugas
kemiliteran (desersi) karena merasa ditipu oleh
Pemerintah Belanda yang memberi janji penghasilan
melimpah saat mereka ditugaskan, Perelaer juga
berkisah tentang kebudayaan, mitos, jipen (denda
adat), perkawinan, persaudaraan dan kekerabatan, dan
ketajaman mandau Dayak Punan memenggal kepala
musuh-musuhnya.

Namun yang paling banyak dikisahkah Perelear adalah
hal yang terakhir. Di mata Perelear, kayau menjadi
bukti barbarianisme tumbuh, berkembang, dan menjadi
mesin pembunuh yang sangat efektif di kalangan orang
Dayak pada abad ke-19. Hampir di semua bab novelnya
(19 Bab), Perelear menggambarkan bagaimana kayau
berlangsung. Sayangnya Perelear lupa (?) –mungkin
karena buku ini bersifat novel-- menjelaskan mengapa
kayau hidup, berkembang, dan juga menjadi sarana
perlawanan terhadap kekuasaan kolonial selain menjadi
medium penaklukan dan lambang keperkasaan.

Namun tidak sekali ini saja penulis-penulis Belanda
–juga orang asing lainnya—menggambarkan dengan sangat
tidak sempurna dan cenderung mendiskreditkan orang
Dayak dan kayau-nya.

Buku berbahasa Prancis yang ditulis Jean-Yves Domalain
(1971) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh
Len Ortzen berjudul Panjamon: I was a Headhunter
(Morrow, New York, 1973) pun demikian. Sebuah buku
yang berkisah tentang kayau terakhir (mungkin). Buku
ini lebih banyak memuat fantasi sang petualang (turis)
Domalain. Karena itu tidaklah mengherankan Library of
Congress (AS) membuat subjek buku ini sebagai
Borneo- Description and Travel yang secara tak
langsung menunjukkan kualitas buku ini tak lebih dari
sekadar iklan untuk turis yang keranjingan bepergian
ke tempat-tempat “eksotik”, liar, primitif, dan
menyeramkan. Terutama dalam menantang marabahaya
kayau.

Sama halnya dengan buku Wyn Sargent, My Life with the
Headhunters yang diterbitkan Garden City, New York,
Doubleday, 1974. Seorang Dayak Ngaju perantauan
menceritakan, Gubernur Kalteng WA Gara pernah terpaksa
mengusir Wyn Sargent, wartawan petualang asal Virginia
ini, karena menulis di koran dan tabloid di Amerika,
dan memberi wawancara bahwa dia tinggal di betang
(rumah panjang tempat beberapa keluarga Dayak tinggal
bersama denga guyub) bersama para pengayau dan
melakukan sex orgy setiap malam.

Dalam bukunya Sargent menceritakan hengkang dari
Borneo, ibu seorang putera (waktu itu berusia 11
tahun) kembali berpetualang ke Lembah Baliem, Papua
Barat. Di sini dia mengaku kawin dengan kepala suku
Bahorok atau O'Bahorok. Sargent kembali membuat
sensasi dengan gambar-gambar pesta perkawinan yang
sebenarnya cuma pesta biasa di kalangan
orang-orang Bahorok selesai musim tanam. Sargent
mengklaim gambar-gambar itu sebagai pesta
perkawinannya dengang sang kepala suku. Sargent
kembali membumbui kisahnya dengan sex orgy seperti
yang dilakukannya di Borneo. Dengan cara demikian
Sargent melengkapi fantasi keprimitifan Borneo dan
Papua bagi para pembaca buku-buku berbahasa Inggris di
Amerika dan Eropa.

Penguasa kolonial dan turis menggunakan ketidaktahuan
–bisa jadi karena kesengajaannya—berkisah dan
melebih-lebihkan kenyataan yang ada agar orang
membayangkan Borneo –juga Papua-- sebagai tempat
primitive. Kayau di tangan mereka dibumbui dengan
cerita-cerita lisan yang menggambarkannya sebagai kegiatan
perorangan yg meneror komunitas
lokal maupun seberang sana. Mereka tak pernah berkisah
alasan di balik propaganda kayau sebagai medium
perang psikologis, pertahanan, dan reaksi terhadap
sesuatu yang sudah berlangsung kelewat batas.

Prof Andrew P Vayda dalam bukunya War in Ecological
Perspective: Persistence, Change, and Adaptive
Processes in Three Oceanian Societies (1976)
mengungkapkan bagaimana upaya propaganda menjadi alat
pertahanan komunitas maupun tribal nation setempat
untuk mengamankan wilayahnya dari para pengganggu
keseimbangan hidup dan kearifan lokal yang sudah
berlangsung dan terpelihara sekian lama.

Perelear mungkin lupa bahwa orang Dayak bisa juga
menjadi lebih beradab dengan saling berdamai dan
menghentikan pertikaian yang berlangsung ratusan tahun
melalui sebuah rapat besar yang dihadiri oleh para
utusan dari 400 kelompok Suku Dayak di seluruh
Kalimantan di Desa Tumbang Anoi, Kahayan Hulu Utara,
Kalimantan Tengah, pada 22 Mei -24 Juli 1894.

Pertikaian yang berlumuran adat kebiasaan lama yang
sudah terlanjur membudaya, berurat berakar warisan
negatif dalam bentuk asang-maasang (perang suku),
bunu-habunu (saling membunuh), kayau-mangayau (saling
penggal kepala), dan jipen-hajipen (saling mendenda),
berganti menjadi suasana yang penuh getaran semangat
pembaharuan dan persaudaraan yang pekat akibat Pakat
Tumbang Anoi itu.

Lalu jika kayau terjadi dalam konflik etnis di Sampit
silam, tentu penyebabnya adalah sesuatu yang
maha luar biasa. Hanya sesuatu yang maha dahsyatlah
yang bisa membangkitkan reaksi orang Dayak dalam
bentuk mangayau musuhnya itu hidup kembali.
Ketidakadilan dan pemihakan kekuasaan yang
meminggirkan hak-hak orang Dayak lah yang sesungguhnya
menjadi penyebabnya. Kayau dalam bentuk modern
(korupsi, diskriminasi, penjarahan kekayaan rimba raya
Borneo dan seterusnya) justru lebih berbahaya dari
kayau yang sudah lindap pasca Pakat Tumbang Anoi 1894.

Senja Kala di Tanah Dayak

2008-12-05T10:28:00.000-08:00

Genosida budaya berlangsung sistematis. Kapitalis besar tak hanya merampas tanah. Tapi juga membunuh segalanya. Lembaga Kedamangan dan keberlangsungan adat terancam. Perlawanan harus dilakukan.

Oleh : Budi Kurniawan

Pada suatu masa, hiduplah seekor monyet dan kura-kura –orang Dayak di Kalimantan Tengah menyebut dua binatang ini, bakei dan kelep. Untuk bertahan hidup keduanya sepakat menanam pisang. Karena bisa memanjat dengan mudah, hanya monyet yang bisa menikmati kala pisang yang berbiji yang ditanam itu berbuah.

Melihat prilaku buruk monyet, kura-kura protes. “Bakei nenga aku bua pisang te (Monyet, berikanlah aku buah pisang itu),” kata kura-kura dalam bahasa Kapuas –banyak orang menyebutnya sebagai bahasa Kahayan.

Monyet di puncak pohon pisang bergeming. Ia asyik terus menikmati manisnya buah pisah yang ditanamnya bersama kura-kura. “Mangat bua tuh kelep (buah pisang ini enak sekali),” kata monyet.

“Mun dia bua, upak a barangai (kalau tidak bisa buahnya, kulitnya juga boleh),” kata kura-kura.
“Upak a gin mangat (kulitnya pun enak.”
“Mun dia tau upak ah, bawak a barangai (kalau tidak bisa kulitnya, bijinya juga boleh).”

Permintaan kura-kura tak berjawab. Kura-kura yang jengkel kemudian menyusun siasat. Ia memiringkan tubuhnya dan mengarahkan sisi rumahnya di bawah pohon pisang. Sementara monyet yang keasyikan menikmati buah pisang tak menyadari bahaya yang menanti di bawah. Saat ingin mengambil kembali buah pisang, tangannya tak sampai. Keseimbangan tubuhnya pun goyah. Tak ayal, tubuh monyet pun jatuh deras menimpa sisi rumah kura-kura yang tajam. Darah pun berhamburan. Monyet pun tewas.

Kisah yang hingga kini sudah jarang terdengar di antara komunitas Dayak di Kalimantan Tengah diceritakan Damang Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Punding W Daron, dalam Pelatihan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia untuk Damang Kepala Adat Kalteng dan Kalsel yang berlangsung di Palangka Raya pada 1-5 Desember 2008. Pelatihan yang digagas Center for Research Development Studies, Banjarmasin, ini diikuti para Damang dan Kepala Adat dari lima daerah aliran sungai berbeda di Kalselteng.

“Apa yang jadi pesan dari kisah ini. Nasib kura-kura sama dengan orang Dayak. Orang Dayak yang tertipu berkali-kali baru bisa memperoleh haknya setelah berjuang dengan sangat keras,” kata Punding W Daron.

Ya, budaya Dayak di seluruh Kalimantan sesungguhnya sedang berada di ujung senjakala. Derasnya globalisasi menghantam eksistensi Dayak beserta seluruh bagian adatnya. Masyarakat adat terancam. Ancaman ini juga datang dari derasnya suku bangsa lain yang datang ke tanah Dayak dan tidak mengindahkan –juga menghormati—semua budaya yang telah hidup dan berakar.

Dalam sebuah perjalanan ke Palangkaraya, ibukota Provinsi Kalteng, saya mendengar sayup-sayup sampai musik dengan gending Jawa mengudara di sela acara sebuah pernikahan. Tak hanya itu, bahasa Ngaju yang sudah ratusan tahun hidup pun diganti bahasa Banjar yang disebarkan dengan sangat ekspansif oleh para penuturnya.

Persoalan kian pelik ketika kapitalisasi perkebunan sawit merajalela. Di pinggiran jalan trans Kalimantan kini membentang luas perkebunan sawit. Semua ini sungguh kontras ketika hutan rimba masih meraja memenuhi tanah Kalimantan.

Penguasa rupanya mendewakan angka pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan, lalu menapikkan manusia dan hak adat. Sawit menjelma menjadi sektor penting mendatangkan investor. Logika investor datang membawa pundi-pundi uang, menanamkannya, memberi berkah, kebaikan, dan pendapatan diyakini para penguasa. Soal bagaimana lingkungan porak-poranda, hutan yang beralih fungsi, rusaknya tatanan sosial dan budaya, dan berada di tubir jurangnya kearifan lokal menjadi hal yang tak pernah dihitung. Benda dan uang menjelma menjadi “Tuhan” baru yang diyakini bisa menentukan dan membeli apapun.

Kini di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan terdapat 1,8 juta hektare program sawit dan enam juta hektare untuk pengembangan biofuel; di Kalimantan Tengah saat ini ada 334 izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan dengan luas areal yang dicadangkan mencapai 4,2 juta hektare. Dari jumlah itu, yang beroperasi baru 130 izin dengan luas areal 600 ribu hektare dan sisanya sebanyak 204 izin belum operasional. Data Departemen Kehutanan hingga Desember 2006 ada pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Kalimantan seluas 4,3 juta hektare. Dari luas itu yang terealisasi menjadi perkebunan 373.303 hektare dan yang belum termanfaatkan 3,9 juta hektare.

Secara nasional hingga tahun 2006, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 6.04 juta hektare dengan laju tanam rata-rata dalam waktu lima tahun (1999-2004) mencapai 400,100 ha per tahun (Sawit Watch, 2006). Produksi CPO Indonesia mencapai 16,17 juta ton dibandingkan Malaysia yang hanya 15,88 juta ton (Investor Daily, 01/02/2007). Struktur produksi bisnis minyak sawit dikuasai dan berasal dari 27 grup besar mengendalikan sekitar 600 anak perusahaan yang tersebar di 19 provinsi dan dikembangkan dengan distribusi 50% milik swasta, 33% petani kecil penghasil buah, dan 17% BUMN (Deptan, 2006). Dari segi investasi, hampir 45% berasal dari Malaysia.

Ekspansi besar-besaran ini akhirnya bermuara pada konflik perusahaan versus masyarakat adat, hukum positif versus hukum adat, dan genosida budaya. Hampir di semua daerah yang dimasuki para investor konflik lahan terjadi. Sampai tahun 2006, terdapat 140 kasus yang melibatkan 353 komunitas di wilayah perkebunan yang melibatkan sesama masyarakat lokal atau dengan pendatang.

Sawit Watch mencatat, sekitar 70% dari 500 kasus perselisihan perkebunan besar swasta dan warga bersumber dari sengketa tanah. Di Kalimantan Tengah, ada sekitar 20 kasus sengketa yang dilaporkan. Konflik ini terjadi karena kesalahan sejak awal proses perizinan yang tak melibatkan warga sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Ketika persoalan terjadi, para penegak hukum menafikkan hukum adat. Mereka lebih memilih menegakkan hukum positif. Padahal adat ada jauh sebelum republik ini berdiri.

Proses ini seperti mengulangi kesalahan fatal Orde Baru dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare yang gagal dan menyengsarakan hingga kini. Soeharto dan menteri-menterinya membagi hutan Kalteng bak puzzle dari Jakarta, tanpa melihat di tanah yang mereka bagi itu hidup orang Dayak dengan seluruh potensi alam dan kearifan lokal yang mereka miliki. Konflik lahan kala itu dihadapi dengan senjata dan intimidasi.

Menarik apa yang dikatakan Darius Dubut, seorang Doktor yang bergerak dalam diam di pedalaman membela orang-orang Dayak, tentang betapa besarnya “api” dalam sawit. “Uluh Dayak bara tatu hiang a bihin, belum bara himba, upun kayu, metu dan sebagainya. Itah maimbul parei hong tana haru tau amun jadi balaku dengan liau. Himba lepah, sawit dumah, itah dia tau hindai babalian balaku izin dengan liau? Itah dia tau hindai manyambulut burung. Itah tau matei lepah (Orang Dayak sejak nenek moyang dulu, hidup dari hutan, kayu, binatang dan sebagainya. Kita menanam padi di ladang baru bisa dilakukan setelah menggelar upacara meminta izin pada roh. Ketika hutan hilang, dawit datang, kita tak lagi bisa menggelar upacara dan memuja alam. Kita tak bisa lagi menjebak burung di pohon. Kita akan binasa,” kata Darius. Senjakala sepertinya akan tiba di tanah Dayak.

Salah Satu Edisi Koranku

2008-11-22T02:32:00.001-08:00

Ini salah satu edisi koranku, Sinar Kalimantan

Koranku

2008-11-21T11:52:00.000-08:00

Koran Kriminal:)

“In Memoriam” Pers Mahasiswa

2008-10-20T07:28:00.000-07:00

Oleh: Budi Kurniawan (Aktivis Pers Mahasiswa Unlam 1990-1996.
E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Dalam sebuah kesempatan, salah satu pendiri Harian KOMPAS Jakob Oetama menggambarkan dengan cerdas apa sesungguhnya peran pers yang paling mendasar dalam kehidupan umat manusia. Pers, kata Jakob, adalah cerminan zamannya. Ketika zaman berlangsung busuk, pers pun menampakkan semua kebusukan itu dengan sangat kasat mata. Demikian pula sebaliknya.

Karena itu ketika di hari-hari ini lembaran koran, tayangan televisi, dan acara radio diputar ulang, dengan jelas semua yang terjadi di era ketika semua produk jurnalistik itu dibuat menjadi berwujud. Wujudnya bisa berupa kisah sukses, kegagalan, prestasi gemilang, kesemrawutan hidup, kekuasaan yang lalim dan otoriter, kedzaliman satu kelompok terhadap kelompok yang lain, atau prilaku pengelola lembaga jurnalistik itu sendiri –dari yang pro dan menjilat kekuasaan hingga mereka yang memilih melawan.

Kadang tak perlu menengok jauh ke belakang pada rekam jejak pers sebagai cerminan zamannya. Ketika zaman sedang berlangsung dan pers itu tumbuh di dalamnya, cerminan itu pun bisa bening terlihat. Ketika kini misalnya media yang menjadikan gosip dibalut genre hiburan laku keras dimamah, itulah cerminan sebagian masyarakat yang sedang “sakit” dan suka menggunjingkan berbagai persoalan, dari soal dapur hingga ukuran payudara.

Logika pasar yang tercermin pada tinggi rendahnya rating menjadi “Tuhan” baru bagi media semacam ini. Soal ia menjadi cerminan zaman yang penuh gosip, itu tak jadi hitungan. Semuanya berpulang pada rating. Seorang rekan yang bekerja di sebuah televisi swasta mengeluhkan hal itu ketika berbincang di sebuah senja yang baru saja turun di antara belantara beton di Jakarta.

Tetapi industri sudah mengubah segalanya. Kini sudah tak ada lagi pers perjuangan seperti ketika Djok Mentaya melawan kesewenang-wenangan pemilik hotel yang menyebabkan tempurung lututnya pecah dan harus dijahit kawat baja. Atau ketika Pemimpin Redaksi Indonesia Raya, Mochtar Lubis mengepalkan perlawanan pada prilaku korupsi yang menggurita dan membuat orang malu menjadi orang Indonesia. Orang harus memilih: mengabdi, bertekuk lutut, atau menyiasati pasar. Kepentingan dan keberlangsungan napas bisnis turut menjadi pertimbangan. Apalagi pengalaman mengajarkan konsep, penyajian, dan kualitas media tak selamanya linier dengan kesuksesan bisnis.

Jika hal ini terjadi pada pers umum, hal ini mungkin masih bisa ditolerir adanya. Karena logika industri untuk menjadikan persnya sebagai mesin uang, itu bukanlah pilihan yang haram adanya. Tinggal pembaca yang memiliki hak otonom sangat luas pada pilihannya masing-masing itulah yang menentukan akan memilih (membeli) media macam apa sebagai bahan bacaannya.

Tetapi yang membuat miris adalah ketika pers mahasiswa –dulu disebut sebagai pers alternatif karena keberaniannya memberitakan sesuatu yang tidak berani diberitakan pers umum karena ancaman breidel dan kekuasaan yang lalim—justru tak lagi memiliki idealisme. Pers mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) misalnya memilih dibiayai oleh rektoratnya. Ujungnya tak ada “catatan kaki” yang mereka bisa lakukan terhadap dewa pemberi dana semacam itu. Yang ada adalah jilat-menjilat dan menampilkan semuanya seolah baik-baik saja dan tak ada persoalan sama sekali di kampusnya. Alasan bahwa pers mahasiswa semacam itu hanya menjadi medium komunikasi civitas akademika dan bukan mengorek berbagai “borok” yang ada menjadi dalil utama. Lalu apa yang diharapkan pada pers mahasiswa semacam itu? Dan kecerdasan apa yang didapatkan mahasiswa yang membaca pers semacam itu.

Padahal dalam berbagai teks disebut bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Melalui medium pers yang idealis, kontruktif, dan berani, mahasiswa harusnya kian menjejakkan kakinya sebagai agen perubahan. Inilah yang dulu digenggam erat oleh para aktivis pers mahasiswa ketika kekuasaan Orba sedang kuat-kuatnya.

Pada tataran lokal, hal ini diwakili oleh Djok Mentaya, HG Rusdi Effendi AR, Anang Adenansi, Rusli Desa dan kawan-kawan melalui Bulletin KAMI, Mimbar Mahasiswa, dan penerbitan lainnya. Pada tataran nasional ada Ismid Hadad dan kawan-kawan. Usai era 1960-an, ketika era 1970-an tiba, pers mahasiswa tak berubah. Idealisme yang kental tercermin pada berita dan tulisan yang mereka usung. Ini terus berlangsung hingga periode 1980-an, ketika kekuasaan Orde Baru sudah menemukan track-nya. Penentangan pada kehidupan kampus “dinormalisasikan” yang muncul pada era itu juga terus berlangsung melalui medium pers mahasiswa.

Idealisme ini juga dijaga penuh oleh kalangan aktivis pers mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat pada era 1990-an. Ketika itu selain pers mahasiswa tumbuh subur di seluruh fakultas (Warta Sylva/Fakultas Kehutanan, Suluh Pendidikan/FKIP, Yustisia/Fakultas Hukum, Economica/Fakultas Ekonomi, Ritter/Fakultas Teknik, INTR-O/FISIP, Minapuri/Perikanan), para aktivisnya pun bersuara keras pada berbagai kelaliman yang terjadi. Dari kelaliman lokal yang dilakukan fakultas masing-masing dan rektorat, hingga kelaliman yang dilakukan pemerintah Jakarta terhadap rakyat jelata dan mahasiswa.

Dengan bentuk semacam itu, pers mahasiswa Unlam –dan di kampus-kampus lainnya—benar-benar berani menempuh risiko. Bayangkan saja ketika Orde Baru dengan kaki tiga pendukung kekuasaannya (militer, bisnis, dan Golkar) sedang berada di puncak kekuasaannya, sebuah tabloid mahasiswa yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa FISIP Unlam menulis Laporan Utama berjudul “Menggugat Fungsi Sepatu Lars”. Laporan ini selain dipenuhi wawancara juga dilengkapi dengan kajian teori tentang bahayanya militerisme. Sebuah laporan yang dikemudian hari terbukti kebenarannya.

Keberanian para aktivis pers mahasiswa Unlam era itu kini berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Kini sebuah tabloid mahasiswa kembali hadir –setelah mati lebih dari 10 tahun—dengan konsep yang jauh dari nilai-nilai idealisme dan kebenaran. Baik secara filosofis aupun faktual. Mereka mengabdi pada kepentingan kekuasaan kampus. Mereka membayar semua biaya terbit yang diberikan kampus dengan menjual murah idealisme, menghina dan, mengkhianati sejarah panjang perlawanan pers mahasiswa.

Kayuh Peluh

2008-10-16T12:16:00.000-07:00

berkilau ditimpa cahaya berjuta
keluh melenguh
menjunjung langit borneo runtuh

kayuh lengan melepuh
melukis senyum di antara peluh
menantang hingga hulu nan jauh

Partai Politik di Suatu Masa

2008-10-13T02:28:00.001-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam, Banjarmasin, Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Jauh sebelum partai-partai politik tumbuh bak jamur di musim hujan seperti saat ini, orang yang berani mendirikan partai politik hanya bisa dihitung dengan jari. Itu pun harus menghadapi marabahaya. Orde Baru dengan segala kekuasaannya yang memaharaja siap menggebuk. Dalam bahasa yang jauh dari ukuran santun, Soeharto di hadapan para petai menyatakan akan menggebuk siapapun orang dan pihak yang akan menggantikannya. Soeharto rupanya menganggap dirinya tak akan pernah bisa digantikan oleh siapa pun, kecuali oleh orang yang benar-benar dikehendakinya.

Namun keberanian kadang datang tanpa memperhitungkan sanksi apapun. Sejarah mencatat dua partai politik lahir di zaman Orde Baru yang serba “teratur” itu. Soeharto dan Orba tak pernah memberi ruang sedikit pun pada demokrasi yang subtansif. Mereka lebih bersikap ramah pada demokrasi yang prosedural. Soal bagaimana mutu demokrasi, apakah ia buruk dan tidak memberi manfaat bagi rakyat, itu tak jadi soal. Yang penting secara prosedur –ada lembaga perwakilan, pemerintah, dan hukum—demokrasi berjalan.

Kalaupun ada yang melawan di sela lahirnya dua partai politik itu, hanyalah Megawati Soekarnoputri yang didepak oleh Soerjadi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keberanian Mega bisa jadi tak datang tiba-tiba ketika itu. Namun situasi lah yang membuatnya tumbuh menjadi ikon perjuangan melawan stabilitas yang dibangun Orde Baru. Keberanian yang disambut oleh banyak pihak itu berujung pada tumbuhnya budaya perlawanan melalui parlemen dan demonstrasi jalanan. Sejarah kemudian mencatat, perubahan yang datang bak angin itu tak bisa lagi ditahan. Orba pun runtuh. Lalu tatanan politik –juga tatanan hidup berbangsa dan bernegara—pun berubah. Sayangnya, harapan pada Mega dan partainya itu pun lindap seketika, saat semuanya tak seindah pikiran dan bayangan. Bagi banyak pihak, Mega bukanlah sosok yang memuaskan dan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Begitu juga dengan partai yang dipimpinnya.

Kini orang dengan leluasa mendirikan partai politik. Sejak reformasi bergulir pada 1998, jumlah partai politik peserta pemilu pun tumbuh variatif. Dari 20-an partai menjadi 30-an partai politik. Partai yang lahir itu pun tak semuanya bisa berkembang. Ideologi yang tak jelas dan basis dukungan massa yang kecil menjadi salah satu penyebabnya. Partai-partai politik itu rupanya lupa pada teori periklanan yang mengharuskan satu “barang jualan” harus memiliki spesifikasi dan pasar yang jelas jika ingin laku. Partai-partai politik yang ada saat ini pada dasarnya tak memiliki identifikasi yang jelas tentang dirinya sendiri dan massa pendukungnya.

Yang terjadi kemudian adalah partai-partai politik bak mangga yang dikarbit. Berbentuk bagus tapi rasanya jauh dari manis. Tampilan luarnya indah, dalamnya kopong. Ini menyebabkan para pemilih tak tertarik. Jika ada yang tertarik pastilah mereka bagian dari masyarakat yang lebih mengedepankan tampilan luar. Mereka inilah yang tertipu dan kecewa berkali-kali saat pemilihan umum digelar.

Tak hanya partai-partai politik karbitan yang muncul akibat pengembangan demokrasi prosedural ini. Para kandidat anggota lembaga-lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat) juga tak jauh beda. Mereka kadang datang dari latar belakang yang tak jelas dan tak punya rekam jejak panjang di dataran politik. Mereka juga tak punya spesialisasi yang jelas. Tumpang tindih latar belakang juga sering kali terjadi. Pedagang, broker, preman, raja kecil, dan raja besar akhirnya menjadi politisi.

Hal yang sama juga terjadi pada kandidat perempuan yang akan menjadi anggota lembaga-lembaga pewakilan. Kuota 30 persen bagi calon anggota legislatif perempuan yang ditentukan Undang-Undang hanya berhenti pada tingkat memenuhi prosedur demokrasi. Karena itu ketika diusut-usut, banyak diantara calon-calon perempuan itu memiliki hubungan keluarga dengan para petinggi masing-masing partai peserta pemilu. Atau mereka datang dari kalangan istri-istri mantan pejabat.

Namun karena tergiur oleh segala kemewahan ketika sukses menjadi anggota parlemen, kekurangan-kekurangan semacam ini rupanya tak dianggap serius. Harga mahal yang harus dibayar seseorang jika ingin menjadi anggota parlemen pun tak jadi soal. Padahal sudah jadi rahasia umum, ketika seseorang mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, ia wajib menyetor sejumlah dana pada para petinggi partai dan organisasi yang mengusungnya.

Karena itu hanya sebagian dari partai-partai politik peserta pemilu 2009 ini yang memiliki latar sejarah, ideologi, dan kandidat yang mumpuni. Hanya partai-partai seperti inilah yang mampu menghadapi masa kampanye yang panjang dan menghabiskan dana besar itu. Selebihnya terserah Anda untuk menggolongkan dan memilihnya.

Jalan Bersimpang Polisi Kita

2008-10-13T02:17:00.000-07:00

Oleh: Budi Kurniawan (Wartawan)

Tangannya melambai. Pengendara sepeda motor berhenti di sebuah pinggiran jalan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, siang itu. Dialog singkat terjadi antara seorang polisi dengan pengendara motor itu. Lalu beberapa lembar uang pun berpindah tangan.
Apa yang terjadi di Mampang, bukanlah hal baru kala melihat mitra (?) Kapolisian Negara Republik Indonesia (polisi) dan masyarakat. Karena dari sudut mana pun kita berupaya memotret tampilan polisi di Indonesia, hasilnya tidak pernah memberi kepuasan, baik sebagai objek pengabdian institusi Polri maupun selaku target pelayanan (anggota Polri).

Namun untuk mewujudkan polisi yang ideal –dalam melayani dan melindungi masyarakat--, maka upaya membangun Polri sesungguhnya tidak sekadar menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat yang menjadi mitra institusi ini. Ekspektasi yang tinggi terhadap institusi dan anggota Polri tidak akan bermakna apa-apa, jika hal-hal yang mendasar yang menyangkut mereka tidak ditangani secara professional dan bebas dari berbagai kepentingan politik –juga ekonomi.

Jika membaca upaya pemerintah dan masyarakat membangun Polri menjadi professional, bersih, dan berwibawa, kita perlu merujuk kepada proses penyempurnaan (perubahan) instrumen perundang-undangan yang melandasi eksistensi Polri.

Di antaranya, Perubahan Kedua UUD 1945 (Pasal 30 Ayat 4 dan 5), Undang-Undang 13/1960 tentang Kepolisian Negara, UU 28/1997 tentang Kepolisian Negara RI, dan Instruksi Presiden Nomor 2/1999 tentang Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI. Keppres Nomor 89/2000 tentang Kedudukan Polri (di dalamnya dinyatakan Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden), TAP MPR No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, serta UU 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sayangnya penyempurnaan dan perubahan pada aspek hokum yang bertujuan untuk membentuk polisi yang baik itu berhadapan dengan imej masyarakat yang didominasi buruk sangka, stereotip negatif, introverse individual dan kelompok terhadap polisi. Karena itu, apapun yang dilakukan –termasuk penyempurnaan instrumen perundang-undangan- di mata masyarakat polisi selalu ditempatkan pada posisi yang buruk.

Masyarakat rupanya lupa bahwa posisi buruk dan ekspektasi yang tinggi yang mereka berikan pada polisi sesungguhnya berbanding terbalik dengan kondisi riil polisi itu sendiri. Dari sisi rasio polisi-warga masyarakat di Indonesia (1:1.200) sesungguhnya menunjukkan ketidakseimbangan antara pelayanan dan sumber daya yang dimiliki polisi. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain (Brunei Darussalam 1:200, Hong Kong 1:220, Singapura 1:250, Malaysia 1:400, Jepang 1:400, Filipina 1:500, Thailand 1:550, Korea Selatan 1:563, Vietnam 1:650, Kamboja dan India 1:700, dan China 1:750. Padahal menurut PBB, rasio polisi:warga masyarakat yang ideal adalah 1:500.

Bukan hanya rasio polisi-Buruknya rasio polisi-masyarakat yang tak menggembirakan. Kualitas kesejahteraan anggota Polri pun jauh dari tingkat kesejahteraan polisi di negara-negara lain. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan Bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26% dari gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah.

Karena itu PBB menempatkan kesejahteraan angota Polri adalah yang terendah di Asia. Gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja dibandingkan dengan karyawan bank golongan terendah di negara masing-masing adalah 26%. Sedangkan gaji polisi Vietnam 35%, Thailand 58,1%, Malaysia 95,9%, Singapura 109%, Jepang 113,2% dan Hong Kong 182,7%.

Parahnya Peraturan Pemerintah Nomor 12/2007 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri pun tidak banyak menjawab dan memberi perbaikan kesejahteraan bagi polisi. Karena itu, tak ada jalan lain membuat polisi lebih sejahtera, pemerintah wajib selalu mengkaji ulang dan mengubah kebijakannya berdasarkan perubahan indikator kebutuhan hidup. Jika tidak maka, polisi di Mampang akan selalu melambaikan tangan dan menerima uang yang diberikan sang pengendara motor.

Tumbang Samba...

2008-09-24T06:39:00.000-07:00

Ini adalah Tumbang Samba, tempat tanah lahir beta...dibuai dibesarkan bunda:) Desa ini menjadi pertemuan antara dua sungai (Katingan dan Samba). Desa yang dulu berpenduduk sangat bersahaja ini kini tergerus zaman. Prilaku mengagungkan materi kini merusak banyak tatanan budaya luhur yang diwariskan nenek moyang dari zaman silam. Desa ini merupakan pintu masuk ke pedalaman Sungai Katingan dan Sungai Samba.

Raksasa yang Membinasa

2008-09-18T00:17:00.001-07:00

Dalam selang waktu yang tak lama, silih bergenti pemilik modal raksasa mengirimkan truk-truk raksasa untuk membuka lahan raksasa yang bak raksasa membuat kami, Dayak Ngaju binasa. Foto ini saya ambil ketika berada di muara Sungai Katingan (Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Katingan)

Kau Lumatkan Hutanku, Banjir Lumatkan Aku

2008-09-18T00:17:00.000-07:00

Selama 10 hari (sejak pertama Ramadhan tiba) aku, keluargaku, dan segenap rakyat biasa di Kabupaten Katingan direndam banjir. Banjir datang sebanyak tiga kali dalam jeda yang sangat singkat. Banjir pertama datang bersamaan dengan kedatangan bulan Ramadhan. Segenap warga yang beragama Islam, menjalankan puasa di sela banjir yang menimpa.

Air sempat turun sebentar, warga pun segera membersihkan rumah dan toko-toko tempat berjualan. Setelah semuanya bersih dan rapi, air naik lagi. Kerepotan pun berlangsung lagi. Banjir yang kedua ini berlangsung beberapa hari dan cukup tinggi. Ibuku, adik ayahku, dan seorang keponakanku tidur di atas loteng berdempetan dengan barang-barang yang berhasil diselamatkan sebelumnya.

Sementara aku tidur di tempat menjemur pakaian yang letaknya agak tinggi di bagian belakang rumah di atas dapur. Ketika mengungsi di tempat jemuran, aku mengirimkan sms ke kawan-kawan wartawan. Antara lain ke Anto (Kompas), Bang Yadie (Mata Banua), Bang Yanto (Sinar Kalimantan), Alfi (Radar Sampit), Ka Ida (Banjarmasin Post), Bang Ifan (RCTI), dan kawan-kawan yang lain. Mereka sangat respon. Aku dikabari seorang temen dari Jakarta, bahwa pernyataan-pernyataanku turun di berbagai surat kabar. Aku bersyukur, paling tidak dunia tahu apa yang sedang terjadi dengan tanah lahirku.

Kepada kawan-kawan itu kusampaikan, banjir semacam ini terjadi akibat hancurnya hutan di daerah tangkapan air di hulu sungai Katingan dan sungai Samba. Ketika hujan terjadi di hulu, air pun mengalir deras ke hilir, karena sudah tak ada lagi hutan yang mampu menahan keganasan mereka. Semua memang sudah habis...

Dalam beberapa hari air surut. Tapi setelah warga membersihkan rumah dan menata dagangannya lagi, air kembali naik dengan tinggi air yang mampu menenggelamkan dada. Banjir inilah yang berlangsung relatif lama. Orang tak bisa berbuat apa-apa.

Sementara aku mendengar dari seorang kawan yang berada di Palangkaraya yang sedang membaca koran lokal disana, Camat Katingan Tengah, Drs Ganti, menyatakan banjir tak berdampak apa-apa bagi warga. Lalu Rentas, salah satu kepala dinas di Pemkab Katingan menyatakan ia masih belum mendapat laporan dari Camat bahwa Tumbang Samba, kampung halamanku, dan desa-desa di sepanjang sungai Katingan terendam banjir. Aku hanya mampu mengelus dada mendengar itu...Rupanya bukan hanya para pemilik HPH yang telah merampas hutan-hutan kami orang Dayak Ngaju, dan membuat banjir melumatkan kami, tetapi para birokrat itu juga telah menipu dirinya, menipu kami...Amarahku terasa hampir menyentuh langit...

Dua Sisi Mata Uang?

2008-09-15T04:17:00.000-07:00

Dalam sebuah perjalanan Banjarmasin-Banjarbaru, aku berhenti untuk mengisi perut di sebuah warung di Gambut, yang terkenal dengan nasi itiknya yang enak. Di sini aku tak hanya menemukan nasi itik, tapi juga ada "selebaran" minta dukungan dari seorang "artis"lokal yang sedang mengadu nasib dengan sms di sebuah kontes dangdut di sebuah televisi swasta di Jakarta.

Sementara di warung itu --dan di sebuah warung cukup besar di Km 30 Jalan Trans Kalimantan menuju Sampit dan Tumbang Samba-- juga terpampang wajah ulama yang punya pengikut banyak di Kalimantan Selatan. Ini dua sisi mata uang sikap dan sifat? Entahlah....

Jangan Bicara Soal Keadilan

2008-09-15T04:04:00.000-07:00

Ketika Ayahku tercinta meninggal dunia pada 19 Agustus 2008, aku segera pulang dari Jakarta, tempatku numpang "nyari makan". Namanya orang pedalaman --aku lahir di Tumbang Samba, sebuah desa di pedalaman Kabupaten Katingan (hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur)-- aku panik untuk pulang. Tiket ke Palangkaraya baru bisa didapatkan sehari setelah Ayahku meninggal. Terpaksa lah aku kompromi pada keadaan. Aku pulang pada 20 Agustus ke Palangkaraya.

Dari Palangkaraya aku naik sepeda motor menuju kampung halaman. Perjalanan ke kampung dari Palangka membutuhkan waktu lebih dari 4 jam dengan melalui medan yang cukup berat --terutama dari Km 30 arah Sampit menuju Tumbang Samba. Di sepanjang jalan membentang lahan yang kini mulai ditanami sawit oleh orang-orang lokal berduit dan orang luar yang kaya raya. Sebagian lagi lahan kering bekas penambangan emas besar-besaran pada tahun 1980-an. Udara terasa sangat panas. Ditambah dengan kondisi jalan yang sulit untuk dikatakan bagus.

Perjalanan ke Samba jika jalannya bagus tak perlu waktu hingga 2 jam. Karena jaraknya tak sampai 100 Km. Tapi itulah, Katingan, katanya kaya raya, tapi untuk membangun jalan saja mereka tak mampu.

Sementara di Kasongan, ibukota Kabupaten, aku menyaksikan rumah bupatinya bak istana. Gedung pemerintahannya mentereng. Sementara rakyat di pedalaman tetap saja menderita. Mereka tak punya pekerjaan. Menambang tradisional terpaksa dilakukan. Padahal merusak lingkungan. Membangun rumah dari kayu tak lagi bisa dilakukan, karena telunjuk kekuasaan menganggap mereka pelaku illegal logging. Sementara di hulu Sungai Katingan dan Sungai Samba, perusahaan besar pemegang izin dari Jakarta, melenggang seenaknya, dan membabat hutan sambil tertawa girang.

Api dalam Sawit

2008-07-23T07:13:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Wartawan dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Tinggal di Jakarta. Blog: budidayak.blogspot.com)

Di pinggiran jalan Trans Kalimantan yang membelah kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan kini membentang luas perkebunan sawit. Sebagian diantaranya masih dalam bentuk pohon-pohon kecil dalam bungkus plastik hitam yang siap ditanam di lahan yang lebih luas. Semua ini sungguh kontras ketika hutan rimba masih meraja memenuhi tanah Kalimantan.

Seiring dengan napsu pemerintah yang mendewakan angka pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan, lalu menapikkan kualitas manusia dan kehidupannya, sawit kini menjelma menjadi salah satu sektor yang “penting” untuk mendatangkan investor dari berbagai penjuru dunia. Logika bahwa investor datang membawa pundi-pundi uang, lalu menanamkannya di Indonesia, memberi berkah dan kebaikan pada penduduk lokal berupa pekerjaan dan penghasilan, dan pendapatan daerah yang kemudian melimpah menjadi pilihan. Soal bagaimana lingkungan porak-poranda, hutan yang beralih fungsi, rusaknya tatanan sosial dan budaya, dan berada di tubir jurangnya kearifan lokal menjadi hal yang tak pernah dihitung. Benda dan uang menjelma menjadi “Tuhan” baru yang diyakini bisa menentukan dan membeli apapun.
Padahal dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).
Tengoklah kini di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan terdapat 1,8 juta hektare program sawit dan 6 juta hektare untuk pengembangan biofuel; di Kalimantan Tengah saat ini ada 334 izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan dengan luas areal yang dicadangkan mencapai 4,2 juta hektare. Dari jumlah itu, yang beroperasi baru 130 izin dengan luas areal 600 ribu hektare dan sisanya sebanyak 204 izin belum operasional; Data Departemen Kehutanan sampai bulan Desember 2006 menunjukkan adanya pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Kalimantan seluas 4,3 juta hektar: dan dari luas lahan yang dikonversi itu lahan yang terealisasi menjadi perkebunan seluas 373.303 hektar. Sementara luas lahan yang belum termanfaatkan seluas 3,9 juta hektar.
Secara nasional hingga tahun 2006, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 6.04 juta ha dengan laju tanam rata-rata dalam waktu 5 tahun (1999-2004) mencapai 400,100 ha per tahun (Sawit Watch, 2006). Produksi CPO Indonesia mencapai 16,17 juta ton dibandingkan Malaysia yang hanya 15,88 juta ton (Investor Daily, 01/02/2007). Struktur produksi bisnis minyak sawit dikuasai dan berasal dari 27 group besar mengendalikan sekitar 600 anak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 19 propinsi dimana kelapa sawit dikembangkan dengan distribusi 50% milik swasta, 33% petani kecil penghasil buah, dan 17% BUMN (Deptan, 2006). Dari segi investasi, hampir 45% perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah milik investor dari Malaysia.
Seiring dengan ekspansi sawit yang tumbuh cepat itu, konflik terjadi. Hampir di semua daerah di Kalimantan Tengah dan Selatan yang dimasuki para investor sawit –bahkan masih rencana pun—konflik lahan terjadi. Sampai tahun 2006, terdapat 140 kasus yang melibatkan 353 komunitas di wilayah perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sesama masyarakat lokal atau dengan pendatang.
Sawit Watch mencatat, sekitar 70 persen dari 500 kasus perselisihan perkebunan sawit besar swasta dengan warga di Indonesia bersumber dari sengketa tanah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, ada sekitar 20 kasus sengketa yang dilaporkan. Konflik ini terjadi karena kesalahan sejak awal proses perizinan yang tak melibatkan warga sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Ini terjadi karena perizinan lebih banyak melibatkan pemerintah pusat di Jakarta, pemerintah daerah, elit lokal, dan para investor. Sementara masyarakat yang sejak nenek moyangnya tinggal dan hidup di lahan yang diberin izin justru ditinggalkan. Proses ini seperti mengulangi kesalahan fatal pemerintah Orde Baru ketika bermimpi menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung padi nasional di luar Jawa dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare yang gagal dan menyengsarakan hingga kini. Ketika itu Soeharto dan menteri-menterinya hanya membagi hutan Kalteng bak puzzle dari Jakarta dan menjadikannya sebagai bagian dari PLG, tanpa melihat bahwa di tanah yang mereka bagi itu hidup orang Dayak dengan seluruh potensi alam dan kearifan lokal yang mereka miliki. Konflik lahan kala itu dihadapi dengan senjata dan intimidasi. Hal yang kini tak jauh berbeda dengan lahan rakyat yang menjadi perkebunan sawit.
Seharusnya pengalaman buruk PLG bisa menjadi cermin bening bagi pemerintah lokal untuk melindungi segenap tumpah darah masyarakatnya dari kepentingan yang hanya mendewakan uang dan materi. Pemerintah lokal juga wajib melindungi tetap tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal warganya. Bukan justru bertindak sebaliknya.
Betul pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah bertindak tegas dengan mencabut 11 izin perkebunan kelapa sawit –sementara di Kalsel hal ini tak dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Mereka ternyata tidak serius menanamkan modalnya dan hanya mengincar kayu di lahan yang mereka bersihkan melalui izin pemanfaatan kayu (IPK) –modus ini juga dilakukan Orba dalam PLG.

Tetapi tindakan itu ada baiknya dilakukan terus menerus dan tidak hanya dititikberatkan pada soal keseriusan investor dan pemanfaatan IPK semata yang dianggap membuat iklim investasi semrawut. Yang tak kalah penting adalah melindungi masyarakat lokal dari serbuan sawit dengan lebih memilih pengembangan perkebunan yang secara psikologis, budaya, dan terbukti mampu menghidupi masyarakat tanpa benturan konflik. Jika itu tak dilakukan, percayalah sesungguhnya ada api dalam sawit...

Melangkah

2008-06-30T11:39:00.000-07:00

Perempuan Dayak Ngaju ini melangkah gontai dengan "luntung" di pundaknya. Dia hanya bisa pergi ke ladang dan menatap kehancuran yang kian meraja di sekitarnya. Dan mereka yang berkuasa, membagi tanah lahirnya dengan pisau "kebijakan" yang tak pernah bijak.

Adaro?

2008-06-27T08:10:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Sedianya Initial Public Offering (IPO) PT Adaro Energy akan berlangsung pada 24-27 Juni 2008 ini. Namun penawaran saham perdana dengan nilai emisi yang ditargetkan sebesar Rp12,3 triliun dan akan menjadi rekor baru hasil IPO terbesar di pasar modal Indonesia itu dipastikan batal dilakukan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) belum bisa memutuskan apakan akah memberikan pernyataan efektif terhadap Adaro atau tidak. Bapepam-LK memutuskan untuk terus mengkaji semua dokumen yang berhubungan dengan rencana IPO PT Adaro Energy.

Pengkajian ini sesungguhnya adalah hal yang wajar dilakukan pra IPO. Karena jika pada pra IPO persoalan-persoalan membelit, informasi yang diberikan dalam prospektus berkabut, dan kemungkinan adanya transfer pricing atau insider trading, maka bukan hanya otoritas pasar modal yang akan mendapat masalah, tetapi juga para investor baik yang spekulan maupun yang berinvestasi dengan spektrum jangka panjang akan dirugikan.

Semua ini akan berujung pada kian bopengnya wajah pasar modal Indonesia di mata pasar modal dunia, dan sulitnya mengharapkan pergerakan pasar modal yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan ekspansi para pemodal besar di lantai bursa. Hal ini penulis temui ketika menelusuri sebuah praktik insider trading di lantai bursa untuk sebuah rubrik ekonomi di sebuah majalah berita mingguan di Jakarta. Yang hasilnya sungguh mengejutkan karena ternyata pelaku pasar modal punya segudang cara untuk mengelabui dan meniti buih berbagai instrumen perundang-undangan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa berpikir semua langkahnya berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Apalagi hingga kini di pasar modal Indonesia, hanya ada beberapa saham yang menjadi blue chips (Telkom, Aneka Tambang, Indosat, dan Sampoerna). Selain saham-saham ini, saham yang lain tak lebih dari sekadar penggembira di pasar modal.

Memang saham Adaro belum tentu akan menjadi blue chips di lantai bursa. Tetapi jika melihat performance perusahaan ini, hal itu tak mustahil terjadi. Selain porsi saham yang akan dilepas perusahaan ini melalui IPO yang mencapai 35%, Adaro juga adalah perusahaan coal mine terbesar kedua di Indonesia setelah Kaltim Prima Coal yang usahanya terintegrasi dari unit usaha strategis pertambangan dan perdagangan batu bara, jasa penambangan, infrastruktur dan logistik batu bara.

Adaro Energy melalui anak perusahaannya Adaro Indonesia, juga merupakan produsen tambang batu bara tunggal terbuka terbesar di belahan dunia bagian selatan. Operasional pertambangan Adaro Energy merupakan pertambangan batubara terbuka (surface open-cut mining) dari wilayah pertambangannya yang berlokasi di Kalimantan Selatan, yang hak pengelolaannya berlangsung hingga tahun 2022. Cadangan proven reserve di wilayah pertambangan Adaro Energy melalui anak perusahaannya diperkirakan sebesar 876 juta ton, dengan resource diperkirakan sebesar 2.803 juta ton.

Total luas seluruh wilayah pertambangan Adaro Energy saat ini adalah seluas kurang lebih 34.940 hektar dengan kapasitas produksi Adaro saat ini mencapai 40 juta ton per tahun dan mereka berencana untuk meningkatkan kapasitas produksinya hingga mencapai 80 juta ton dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Namun semua prospek cerah itu untuk sementara harus terhenti. Karena semenjak Adaro Energy akan melakukan IPO, gugatan dari berbagai pihak bermunculan, seperti masih adanya sengketa kepemilikan saham Adaro Indonesia dengan Deutsche Bank dan Beckett Pte Ltd. Kalangan politisi di Senayan pun mencoba menjegal IPO itu dengan mengajukan hak angket –walaupun gagal. Kalangan politisi sangat beralasan untuk mengajukan hak angket. Karena jika transfer pricing terjadi, maka pendapatan Negara dari pajak yang dikenakan pada laba Adaro jumlahnya akan sangat kecil –hal ini dibantah Adaro.

Itu yang terjadi pada makro ekonomi dan sudut pandang Jakarta. Lalu apa dampak penundaan IPO yang menjadi hot issue di pasar modal itu bagi kita di Kalsel yang menjadi sebagian besar lokasi aktifitas penambangan yang dilakukan Adaro Energy melalui anak perusahaannya Adaro Indonesia?

Dengan hak pengelolaan hingga tahun 2022, aktifitas Adaro pastilah berdampak luar biasa bagi masyarakat Kalsel baik yang berada di sekitar lokasi penambangan maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai konflik antara masyarakat dan Adaro terjadi berulang-ulang dengan pola yang tak jauh berbeda. Koran ini dan Walhi Kalsel misalnya mencatat persoalan masyarakat versus Adaro itu terjadi pada soal ganti rugi lahan; limbah dan debu batu bara yang mengganggu kesehatan, tidak diberikannya lapangan pekerjaan bagi warga –jika pun ada, itu hanya sekadar pekerjaan “ecek-ecek””--; rusaknya tatanan sosial, ekonomi tradisional masyarakat, dan perubahan pada pendewaan materi; dan reklamasi.

Parahnya otoritas daerah tak banyak melihat semua itu sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup di masa datang. Mereka lebih sering terlibat dalam polemik soal besar kecilnya “sumbangan” Adaro pada pendapatan daerah. Dan pada umumnya mereka terkesan puas dengan “budi baik” dan program corporate social respinsibility (CSR) Adaro.

Mungkin masih ada harapan jika IPO berlangsung sehingga kepemilikan publik terhadap saham Adaro menjadi lebih besar dan berdampak pada transparansi pengelolaan dan produksi kebijakan yang berdampak pada kemaslahatan khalayak Kalsel. Tapi jika tidak bagaimana?

Tiwah...

2008-06-11T23:52:00.000-07:00

Tiwah is a rare traditional ritual of Dayak tribe in Borneo to send the soul of dead person to heaven. In Dayak Ngaju belief, the death is a commencement of a long journey to the Lewu Tatu (Heaven). The soul of the dead stays around one's living area until the family performs this ritual. The substance of this ritual is the respect to ancestor and elder person. This is also a very long exotic ritual, rich with natural wisdom. To know more about this ceremony and other Dayak culture, please do not hesitate to send message to my email: budibanjar@gmail.com or see budidayak.blogspot.com and my mobile phone +628164532082

Jalan Kekerasan dan Mephistopheles Bung Hatta

2008-06-09T01:48:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unlam, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Informasi Komando Laskar Islam menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monumen Nasional hari itu dengan cepat beredar. Awalnya orang Jakarta tak menduga insiden penyerangan itu bisa terjadi, karena selain peringatan kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2008 marak dilaksanakan, juga pada hari itu aksi massa masih bergerak di sekitar penentangan terhadap tindakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Pasca penyerangan itu kontroversi pun terjadi. Masing-masing kalangan mengungkapkan alasan, penyebab, dan bagaimana insiden itu bisa terjadi. Serta merta suasana di seluruh Indonesia pun memanas. Masing-masing pihak saling menuding dan menyerang. Ujungnya –apapun alasan dan penyebabnya— kembali muka Indonesia tercoreng. Perbedaan sepertinya sudah tak ada tempat lagi di negeri yang sesungguhnya dibangun atas dasar keberagaman ini. Jargon Bhinneka Tunggal Ika kembali ke titik nadir. Bhinneka kah yang meminggirkan Ika, atau sebaliknya Ika telah menindas sang Bhinneka?

Mencermati sepak terjang sebagian elemen Islam selama delapan tahun terakhir ini seperti melegitimasi telah dipilihnya jalan kekerasan untuk “menegakkan” dan “melawan” kelaliman –paling tidak dalam persepsi mereka sendiri. Ini bisa jadi benar di satu sisi. Reaksi dan dipilihnya jalan kekerasan disebabkan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sebagai otoritas kekuasaan. Pemerintah dianggap tidak berani menegakkan aturan dan keputusan yang sudah mereka ambil. Hal ini misalnya terjadi –dan kembali mencuat pasca Insiden Monas-- pada keputusan melarang aliran Ahmadiyah berada di muka bumi negeri ini. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah apakah jika pemerintah bertindak tegas, lalu jalan kekerasan yang diambil oleh sebagian elemen Islam itu serta-merta hilang? Bukankah selama delapan tahun ini kekerasan seperti menjadi hal yang biasa berlangsung? Dan itu tak melulu hanya berhubungan dengan soal agama. Bahkan kekerasan itu juga berlangsung di area abu-abu lainnya.

Memang tak bisa dipungkiri, kekerasan tak hanya dilakukan oleh elemen Islam. Tetapi di tengah keyakinan bahwa Islam sesungguhnya adalah rahmat bagi sekalian alam, sorotan publik pada kekerasan yang dilakukan sebagian elemen Islam itu menjadi lebih keras. Karena tindakan kekerasan itu bisa jadi akan melegitimasi bahwa Islam adalah ketakutan, teror, tidak bisa menerima keberagaman, dan hanya melihat kebenaran dari sisinya sendiri. Parahnya lagi, Islam yang melalui jalan panjang sejarah dan kebudayaan di Indonesia menjadi mayoritas itu memiliki tanggung jawab lebih besar dari minoritas lainnya. Mayoritas sesungguhnya menjadi pelindung bagi minoritas. Bukan sebaliknya, justru menjadi ancaman bagi minoritas. Jika menjadi ancaman, jelas lah ia tak lagi menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Kekerasan yang kini terjadi menjadikan kita lupa pada sejarah panjang Islam di masa silam yang menjadi peneduh dan pelindung bagi umat manusia. Kita misalnya di masa silam –mudah-mudahan saat ini pun demikian—percaya bahwa Islam berkembang tanpa ayunan pedang, penuh welas asih pada minoritas, dan tak pernah memaksakan orang lain yang berbeda pikiran dan keyakinan untuk mengikuti kehendak Islam.

Kita lupa pada kebesaran hati para tokoh Islam yang mengakomodir aspirasi minoritas saat membentuk negara ini. Karena kebesaran hati dan menjadikan Islam sebagai pengayom minoritas lah para pendiri bangsa ini dengan lapang hati “mengubah” Piagam Jakarta. Karena itu pula para pendiri bangsa di masa silam tak pernah membeda-bedakan tokoh minoritas untuk turut mengelola negeri ini.

Kita tidak mau menoleh pada kebesaran hati para tokoh masa silam mengelola dan menghadapi perbedaan. Ketika politik hingar dan panji-panji partai menjulang tinggi, para tokoh masa silam biasa berbeda pikiran dan langkah politik, tetapi kekerasan tak menjadi pilihan. Baru ketika pihak-pihak tertentu pasca 1965 memilih kekerasan sebagai penyelesaian pertarungan politik lah kita seolah terbiasa dengan berbagai kekerasan.

Mungkin ada baiknya kita berpaling sejenak pada apa yang dikatakan Bung Hatta ketika “bertengkar” sengit dengan Bung Karno di ujung masa kekuasaannya. Bung Hatta membandingkan Bung Karno dengan Mephistopheles di hikayat Goethe’s Faust dalam Demokrasi Kita (1960:20). Apabila Mephistopheles berkata bahwa dia adalah ein Teiljener Krafte die stets das Gute schaff (satu bagian dari suatu tenaga yang selalu menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik), maka Soekarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya kerapkali menjauhkannya dia (Bung Karno) dari tujuannya itu. Apakah Front Pembela Islam yang ada dalam Komando Laskar Islam yang terlibat Insiden Monas itu mau menjadi Mephistopheles, atau justru sebaliknya?

Jakarta: Demonstrasi Tumpang Tindih

2008-06-09T01:38:00.000-07:00

Oleh Budi Kurniawan (Warga Jakarta)

Perjalanan sejarah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Jakarta menjadi magnet dan legitimasi utama bagi apa dan siapa pun yang ingin meraih kisah sukses. Para politisi tak akan menjadi siapa-siapa jika tidak hadir dan ikut bertarung di Jakarta. Hal yang sama juga terjadi pada segala macam jenis profesi dan kepentingan lainnya. Kalimat yang diproduksi Orde Baru dalam sebuah film propagandanya, “Jakarta harus kita kuasai,” menjadi relevan untuk menyatakan bahwa untuk “menguasai” Indonesia maka Jakarta lah yang harus dikuasai pertama kali.

Karena posisi dan nilai strategisnya itu, dalam setiap pergolakan dan dinamika, Jakarta menjadi sasaran utama. Beragam isu diproduksi dan diolah sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mengembangkan opini publik. Setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sering tidak bijak, berbagai kepentingan di Jakarta langsung bereaksi. Jakarta menjadi tolok ukur dan barometer untuk setiap pergerakan yang kemudian kadang diikuti oleh gerakan yang sama di berbagai daerah.

Dalam soal perkelahian di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan (4/6); penentangan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM); reaksi terhadap penyerangan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) oleh Komando Laskar Islam –di dalamnya terdapat elemen Front Pembela Islam (FPI)--; demonstrasi pasca penyerangan polisi ke kampus Universitas Nasional (Unas); dan penentangan Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan tindakan meredam aksi mahasiswa dengan pemberian beasiswa oleh pemerintah; menunjukkan fenomena bahwa posisi Jakarta masih sangat menentukan dan diikuti oleh elemen pergerakan di daerah.

Sayangnya otoritas Jakarta sepertinya tidak bisa memahami posisi strategis itu. Otoritas Jakarta terkesan tidak mampu mengelola, menjaga, dan mengarahkan reaksi itu ke arah yang positif dan konstruktif.

Ketika massa Komando Laskar Islam menyerang Aliansi Kebangsaan yang baru akan menggelar aksi di Monumen Nasional untuk memperingati kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2008 misalnya, otoritas Jakarta tak banyak berbuat. Polisi bahkan terkesan tak bereaksi positif terhadap aksi brutal itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun demikian. Yang terjadi justru otoritas di Jakarta saling lempar tanggung jawab, terutama dalam soal tuntutan pembubaran FPI.

Sebagian otoritas menyatakan pembubaran itu bukan tanggung jawabnya. Tetapi menjadi tanggung jawab otoritas yang lain. Ini menjadi semacam benang kusut yang membuat bingung bagaimana cara menguraikannya. Padahal penyerangan dan aksi brutal dilakukan oleh elemen ini sudah berkali-kali terjadi di Jakarta. Dan selalu saja tidak ada penegakan hukum yang tegas dan konstruktif. Bukankah penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang membuat khalayak banyak ketakutan dan tidak aman diperlukan untuk memberi efek jera, sehingga di kemudian hari hal yang sama tidak terjadi lagi.

Di tengah kondisi demikian, otoritas Jakarta seperti tak berdaya dan membiarkan semua pelanggaran hukum itu terjadi semena-mena. Dan karena tak ada sanksi yang jelas, pelanggaran hukum itu akhirnya terjadi berulang-ulang. Entahlah dengan Habieb Riziq dijadikan tersangka? Apakah dengan itu penegakan hukum memang sudah berjalan?

Sudah saatnya, otoritas Jakarta menjadikan dirinya berwibawa, berpengaruh, dan disegani. Karena mereka berada di jantung Republik tempat semua institusi dan kepentingan berada, maka seharusnya otoritas Jakarta tampil ke depan dan menjadikan Jakarta tempat yang aman bagi semua. Demonstrasi yang berlangsung tumpang-tindih dalam waktu yang juga hampir bersamaan, hanya salah satu cobaan bagi otoritas Jakarta. Tetapi otoritas Jakarta harus menguasai Jakarta!

Harapan Retak Murad Aidit

2008-05-21T20:28:00.000-07:00

Oleh Budi Kurniawan (Penulis Buku Menolak Menyerah Menyingkap Tabir Keluarga Aidit. Kini sedang menyelesaikan buku Pemikiran Politik DN Aidit 1950-1965)

…Apakah hukum duniawi akan membiarkan perbuatan ini berlalu dengan demikian saja. Saya kira rakyat Indonesia akan mengutuk perbuatan serupa ini…Harapan agar Indonesia akan dapat mengalami masa depan yang lebih cerah di tahun-tahun mendatang…

Sembilan tahun silam Murad Aidit menulis surat terbuka kepada Presiden BJ Habibie. Dalam suratnya Murad meminta sang Presiden merehabilitasi nama baik Dipa Nusantara Aidit. Di mata Murad, apa yang sudah dilakukan Soeharto terhadap Abang kandungnya yang menjabat Ketua Politbiro Centra Committe Partai Komunis Indonesia (PKI), Wakil Ketua MPR/DPR, penerima Bintang Mahaputra Indonesia, dan salah satu Menteri Koordinator terakhir Bung Karno, itu tak masuk akal. Tanpa diadili Aidit ditembak mati. Murad menduga penembakan itu disengaja untuk mengaburkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Dugaan yang hingga kini tak jua kunjung berjawab.

Walau surat terbuka itu tak pernah berbalas, Murad tak pernah berhenti mengirimkannya kepada setiap Presiden yang silih berganti berkuasa seusai Soeharto dan Orde Baru yang ia bangun tumbang. Harapan akan proses hukum yang adil dan terbuka terhadap DN Aidit dan rakyat banyak yang telah disakiti dan dibunuh penguasa atas alasan tak pasti tetap ia semaikan.

Dalam sebuah pembicaraan di sela hujan yang mendewasa di rumahnya yang sederhana di Depok, Jawa Barat, kepadaku harapan itu kembali Murad sampaikan. “Sayangnya, kini kita hidup di alam yang mendewakan materi. Mereka yang berkuasa memiliki segalanya. Sedang kita berada di pinggiran sejarah dan hanya bisa sekadar melihat dan berharap. Tetapi jangan pernah hilang harapan, karena mereka yang berpunya dan berkuasa menyenangi ketika kita kehilangan harapan,” katanya.

Harapan itulah yang membuat Murad Aidit bertahan hidup. Kegetiran hidup ia alami bertubi-tubi setelah pulang dari Moskow ke Indonesia. Murad yang dilahirkan pada 21 Agustus 1927 itu berada di Moskow setelah mendapatkan tawaran kuliah di Patrice Lumumba University. Di universitas ini Murad belajar ekonomi. Ia juga belajar bahasa Rusia, Inggris, Jerman, dan Belanda.

Selesai pendidikan enam tahun dengan mengantongi ijazah sebagai sarjana ekonomi, Murad kembali ke Indonesia pada Agustus 1965 dan ditempatkan di Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) golongan F/II. Karena seorang veteran, golongannya akan dinaikkan menjadi F/III, setara dengan pejabat tinggi.

Namun setelah peristiwa G 30 S meletus, Murad ditangkap tentara di rumahnya di Depok. Ia dibawa ke Bogor dan kemudian dipindahkan ke penjara di Bandung. Di sepanjang perjalanan ketika dipindahkan itu, Murad hampir saja kehilangan nyawanya.

Di sebuah jembatan pada malam yang kelam, mobil yang membawanya berhenti. Tentara menawarinya untuk turun jika ingin buang air kecil. Naluri Murad menyatakan tawaran itu hanyalah pembuka jalan menuju kematian. Jika ia turun, Murad memastikan nyawanya akan melayang. Betapa tidak, malam yang kelam dan sepi, dan sebuah sungai di bawah jembatan yang mengalir deras dipastikan akan membuatnya tewas. Tentara tinggal memberondongkan senapan ke arah Murad. Atau cukup dengan memaksanya melompat ke haribaan sungai deras itu. Murad menolak tawaran itu. Mobil pun melaju menuju Bandung.

Hanya sebulan Murad ditahan di Bandung. Ia terjaring "Operasi Kalong" dan kembali dimasukkan ke tahanan di Salemba, Jakarta. Istrinya yang masih menyusui bayinya juga dibuang ke penjara di Plantungan. Dari Salemba Murad diberangkatkan ke Pulau Buru bersama ratusan tahanan lainnya. Lebih 10 tahun Murad berada di Unit XV pada
barak khusus yang disebut "Barak Isolasi". Selanjutnya ia dipindahkan ke Unit V. Di Pulau Buru inilah Murad Aidit bertemu dengan Abangnya Basri Aidit yang menghuni Unit lain.

Seperti yang terjadi dengan tahanan lainnya, Murad juga mengalami kekerasan. Beras hasil pertanian yang mereka kerjakan tak bisa dinikmati sendiri dengan mudah. Tentara hanya memberi jatah 2 ons sehari untuk makan. Murad berkisah ia dan kawan-kawan harus mencuri beras hasil keringat sendiri hingga bisa makan dengan “layak”.
***
Sebelum ke Moskow, Murad putra Abdullah Aidit, pendiri Nurul Islam di Belitung yang merupakan orang pertama –bersama dokter Suryo—mengibarkan bendera merah putih di Madrasah yang dipimpinnya, bersekolah di Dai Ichi Chu-Gakko (Sekolah Menengah Pertama). Ibrahim Isa yang bersekolah di tempat yang sama, berkisah tentang keberanian Murad menghadapi amukan seorang guru yang memberinya “semangat” (sebutan untuk tamparan seorang guru pada muridnya di zaman Jepang) pada satu pagi. Murad tidak terima pada tindakan guru yang hendak menempelengnya itu. ditempeleng begitu saja. Ia mengelak dan mengelak.

Murad kemudian melanjutkan belajar di MULO Jakarta, persis setahun setelah tentara Jepang mendarat. Bersama DN Aidit, Murad menjual koran sebagai cara menyambung hidup. Ketika perang berkecamuk, Penolong Korban Perang (PKP) memulangkan Murad ke Belitung, tanah kelahirannya.

Namun karena di Belitung Jepang sudah berkuasa dan banyak rakyat sudah menjadi romusha, sang Ayah memilih mengirimkan Murad kembali ke Jakarta naik kapal laut. Angin yang buas membawa kapal yang seharusnya menuju Jakarta itu ke Pekalongan, Jawa Tengah. Murad harus naik kereta api untuk kembali ke Jakarta, tujuan semula.

Sambil bersekolah Murad masuk Angkatan Pemuda Indonesia
(API) dan aktif di Menteng 31, markas kalangan muda progresif kala itu. Di sini ia bertemu Sukarni, Chaerul Saleh, Hanafi, dan Wikana. Di kamar kostnya di Gondangdia, Murad sering menampung penyair Chairil Anwar yang bohemian itu.

Murad masuk Laskar Rakyat Jakarta yang bermarkas di Karawang bersama teman-temannya dari Pesindo. Di Karawang Murad bergabung dengan Adam Malik. Adam Malik ketika menjadi Wakil Presiden lah yang turut “berperan” dalam pembebasan Murad pada tahun 1978.

Penyakit TBC yang diderita Murad membuatnya mengurangi berbagai aktifitas. Ia dirawat di Rumah Sakit Cisarua, Bogor, selama bertahun-tahun. Menjelang Pemilu 1955 Murad yang mendapat status veteran perang itu kembali ke Belitung. Dengan bendera PKI, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung sekaligus DPRD Sumatera Selatan.
***
Seusai bebas dari Pulau Buru, Murad hidup sebagai eks tahanan politik –KTP Murad dibubuhi singkatan ET (Eks Tapol). Berbagai pekerjaan tak bisa dilakukannya. Tangan gerejalah yang turut menyelamatkan hidup Murad. Gereja Katolik menggunakan jasa Murad yang pada tahun 1996 naik haji itu untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Inggris, Rusia, dan Belanda, ke dalam bahasa Indinesia. Dari hasil menerjemahkan inilah Murad bisa menghidupi keluarga dan membesarkan anak-anaknya. “Saya bahagia di usia senja ini masih sempat menyaksikan putra bungsu saya menikah. Terharu rasanya,” kata Murad ketika saya mengunjunginya seusai sakit dan sempat dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, tahun lalu.

Kebahagiaan Murad mungkin akan lengkap jika penguasa yang selalu disuratinya itu membalas harapan-harapannya. Harapan yang hingga Murad berpulang pada Sabtu, 29 Maret 2008, masih juga retak...

Anang Ardiansyah, Sanja Kuning, dan Budaya Luruh

2008-05-21T19:36:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. E-mail: budibanjar@yahoo.com). Foto: Budi Kurniawan

Bamula angin manyapu banyu
Manghiringi padang banta

Malam itu Anang Ardiansyah, pencipta dan penyanyi ratusan lagu-lagu Banjar itu bak raja tiada tanding. Duduk takzim di tengah panggung, bertumpu pada sebuah tongkat di tangan kanan, sesekali mengepalkan tangan dan menahtakannya di langit, lalu air matanya berderaian. Kadang matanya menerawang menembus batas, ruang, dan waktu yang bergerak di Balairung Sari, Taman Budaya Kalsel, Rabu (9/4). Tangannya bergerak mengikuti birama lagu-lagu Banjar yang diciptakannya dan dinyanyikan anak-anak muda yang terpaut jauh usia dengannya.

Usia yang terpaut jauh itu tak membuat kharisma Anang Ardiansyah berkurang sedikitpun. Kala menyanyikan lagu “Sanja Kuning”, pensiunan tentara berpangkat Letnan Kolonel itu menghunjamkan kharisma terdalam dalam dirinya. Dengan napas yang tak lagi sepanjang dulu ketika usianya masih muda, “Sanja Kuning” seperti menuju suasana magisnya yang tertinggi. Dalam getaran suara Anang Ardiansyah, “Sanja Kuning” mengalun, mendayu, dan hadir di depan mata. Karena “Sanja Kuning” dan penampilan Anang Ardiansyah di senja usianya, membuat hadirin yang memenuhi ruang pengap dan bau asap rokok itu menderaikan airmata.

“Sanja Kuning” malam itu membuat politik pencitraan yang secara tak sengaja beredar lindap seketika. Rupanya seni memang punya cara sendiri untuk menghindari –juga melawan—kekuasaan.

“Sanja Kuning” yang penuh pesona dengan warna indah memenuhi kaki langit yang sekaligus “berbahaya” membuat Abah si Galuh memanggil anaknya yang tergesa memetik kambang waluh seperti mempertegas memori dan keyakinan bersama masyarakat Banjar di masa silam akan “Sanja Kuning”, senja yang harus dihindari.

Ya, Anang Ardiansyah sesungguhnya bukan sekadar pencipta lagu Banjar yang bergerak dalam mainstream picik. Mainstream yang menganggap lagu Banjar hanya sama dengan lagu yang menggunakan bahasa Banjar, tanpa punya kaitan dan kajian psikologis, budaya, keyakinan, gambaran, pengalaman, dan memori bersama. Kajian yang sesungguhnya rumit dan memerlukan keluasan pengetahuan pencipta lagu itu, justru di tangan Anang Ardiansyah bisa menjadi sangat cair.

Karena itu seluruh lagu yang diciptakan Anang tak pernah lepas dari akar Kebanjaran yang ada dari soal larangan yang diambil urang, kakamban habang yang jadi ingatan, tradisi bausung dan kambang guyang di ujung galung dalam perkawinan, hikayat Raja Banjar nang baislam panambayan, syair nelayan di bibir pantai yang menunggu hari baganti musim, doa yang jadi sangu batulak merantau, keinginan menggantikan amal dan pahala kedua orangtua yang terpanggang panas manggantang di tangah sungai, hingga kota Banjarmasin yang panas bau sandawa.

Memang bersamaan –juga belakangan—dengan Anang Ardiansyah banyak juga pencipta “lagu Banjar” yang lahir. Hanya saja “rasa lagu”-nya sungguh berbeda. Bahkan walau pun “bahan” untuk menciptakan lagunya sama, tetap saja sentuhan dan aroma psikologisnya berbeda.

Dalam sebuah wawancara dengan Anang Ardiansyah ketika bekerja pada koran ini, soal rasa yang berbeda itu pernah saya tanyakan. Saya baru mengerti ternyata hampir semua lagu yang diciptakan dan dinyanyikannya itu bermula dari kisah nyata (disaksikan dan dialami langsung). “Paris Barantai” yang tersohor itu misalnya, Anang Ardiansyah ciptakan setelah bergaul dan menyaksikan dengan para nelayan keturunan Bugis di sebuah pinggiran pantai di Kotabaru. Para nelayan ini biasanya menyenandungkan kidung pujian keselamatan sebelum pergi melaut. Di tangan Anang Ardiansyah kidung itu digubah sedemikian rupa sehingga jadilah “Paris Barantai” yang cengkok di awal, di tengah, dan di akhir lagu sungguh memesona.

Lagu “Halin” pun demikian. Ada semacam pengalaman pribadi dalam lagu yang juga mendayu ini. Pengalaman pribadi dan kesaksian langsung Anang rupanya klop dengan kenangan bersama para pendengar dan penikmat lagu yang ia ciptakan. Tersambungnya hal itulah yang membuat Anang dan lagunya menjadi berbeda dengan lagu-lagu Banjar lainnya.

Hal inilah yang mungkin berbeda dengan seniman yang menggeluti kesenian bersyair Banjar lainnya. Mamanda, Balamut, Bawayang, dan Madihin misalnya, yang tak pelak digerus zaman. Kesenian jenis ini seolah datang dari masa silam yang notabene memiliki latar dan pengalaman berbeda dengan kekinian. Penyesuian diri dengan dengan pasar (kapitalisme?) pun tak banyak berjalan. Parahnya mereka yang berkuasa dan menentukan tak banyak berpaling dan peduli dengan hal itu.

Bisa jadi pilihan setia pada tradisi, pelestarian, dan kesetiaan pada pakem menjadi dasar pilihan untuk menjaga jarak –bahkan melawan—perubahan selera dan zaman. Kesetiaan kadang berisiko membuat orang dan pemikirannya harus rela berada di pinggiran. Namun kesetiaan bisa juga menjadi berkah yang tak terduga. Tinggal kapan imbalan pada kesetiaan itu tiba.

Anang Ardiansyah adalah salah satu potret kesetiaan yang kemudian menuai hasilnya. Anang-Anang yang lain hingga kini masih bertarung dan dihadapkan pada pilihan: setia, digilas zaman, atau “berkompromi” pada keadaan dan luruh budaya. “Sanja Kuning” bisa jadi merupakan peringatan penuh simbolik dari Anang Ardiansyah pada khalayak agar tatanaman budaya jangan layu; agar alang berkesenian bulik ka sarang kesetiaan; agar jukung tiung kebudayaan dikayuh melaju bersamaan dengan zaman; agar para Abah nang berkuasa mangiau “galuh” nang mamutik kambang waluh ketika malarak sanja, hingga tidak tertimpa bencana.

Maantar alang tarabang
Handak bulik ka sarangnya

Sosok Tangguh itu Berpulang

2008-04-07T07:44:00.000-07:00

Murad Aidit, adik mendiang Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit, meninggal dalam usia 81 tahun di Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/3) pukul 4.45 WIB. Obituari tokoh yang kurang populer ini dikirim Ibarruri binti DN Aidit ke mailing list Wahana-News.

"Telah meninggalkan kita dengan tenang Oom kami yang tercinta, Murad Aidit. Pemakamannya akan dilakukan hari ini juga," tulis Ibarruri yang mencantumkan namanya sebagai I.sudharsono.

Mailing list atau ruang diskusi maya ini juga diikuti Asahan Aidit, satu-satunya adik Adit yang masih hidup. Sesudah itu, muncul sederet ucapan bela sungkawa. Joesoef Isak dari penerbit Hasta Mitra menulis, "Selamat Jalan kawanku satu cel. Kepada yang dia tinggalkan, tabah dan terus melanjutkan kerja yang belum selesai."

Seorang kolega mendiang Murad lainnya lantas mengenang kebersamaannya selama 1961-1965 sebagai mahasiswa di Uni Soviet. Katanya, Murad tekun belajar, tangguh berorganisasi dan setia pada cita-cita mulia. "Patut kita warisi demi melanjutkan usaha mewujudkan cita-cita yang terbengkalai itu," tulisnya.

Saya pernah sekali mewawancarai Murad sewaktu adiknya, Sobron Aidit, meninggal dalam usia 72 tahun di Paris, 10 Februari 2007. "Lha iya, dia adik saya, malah meninggal duluan," kata Murad saat itu.

Sobron meninggal setelah terjatuh di stasiun kereta bawah tanah di Paris. Sekira dua bulan sebelumnya, Sobron pergi ke Jakarta untuk peluncuran buku bersama-sama Murad. Kedua bersaudara ini sering ditemani Poppy binti Murad. Sekira bulan Maret 2007, Murad jatuh sakit dan dirawat di RS Fatmawati, Jakarta.

Endang Darsa, 66, bekas sopir pribadi DN Aidit sebelum pecah Gerakan 30 September 1960 tapi juga 'sempat' dipenjara tujuh tahun (1965-1972), turut membesuk Murad. Endang Darsa bekerja untuk Aidit tahun 1963-1964 ketika Ibarruri belum dikirim belajar ke Rusia.

Ibarruri terhalang pulang setelah pecah Gerakan 30 September. Sedangkan Murad, hanya 100 hari sepulang dari Rusia ditangkap, lalu dikirim ke Pulau Buru untuk 10 tahun. Ia tak tahu alasan penangkapannya kecuali menduga karena di belakang namanya ada kata Aidit.(Surya/Yuli Ahmada)

Duka Untuk Bang Murad Aidit

2008-04-04T09:46:00.001-07:00

Dering telpon genggamku yang mati berhari-hari karena sinyal tak menyentuh pedalaman yang kujejaki dan jelajah menjerit tiada henti.
Sebuah suara lembut nan bersahaja mengabarkan duka:
"Mas Budi, Pak Murad meninggal tiga hari lalu."
Ah, pisau tajam yang kukhawatirkan itu datang juga. Bang Murad berpulang pada Sabtu, pekan lalu di rumahnya yang asri di Depok, Jawa Barat.
Aku terhenyak.
Dukaku memenuhi langit pagi yang lahir di pedalaman Borneo.

Selamat Jalan Bang.
Bebaskan dirimu dari duka yang dibuat penguasa...
Bertemulah dengan Tuhan yang tak pernah membeda-bedakan dan menyakiti umatnya...
Tuhan yang tak mau berbuat seperti mereka-mereka yang telah menistakanmu..

Banjarmasin, 5 April 2008
Budi Kurniawan,

Tiwah at Far of Katingan

2008-02-15T22:14:00.000-08:00

Tiwah is a ritual send soul to heaven. In Ngaju believe, Tiwah very important, cause every human was died must be going to soul. And than the family must be make some ritual. If not, the life can dangerously.
At 22 th March, Tiwah will be in Tumbang Labaning, far Katingan Hulu, Katingan Regency. If u want see that, u can send some email to budibanjar@yahoo.com, or can call me on +628164532082. Maybe i can help u. I m waiting in Katingan.

Best Regard,

Budi

Tiwah di Pedalaman Katingan

2008-02-15T05:26:00.000-08:00

Dalam kepercayaan Kaharingan --Orde Baru "memaksa" agama yang dianut oleh sebagian besar orang Dayak ini masuk dalam agama Hindu dengan sebutan Hindu Kaharingan-- kematian adalah awal sebuah perjalanan panjang ke Lewu Tatau (Sorga). Roh mereka yang mati masih berada di sekitar wilayah semasa hidupnya. Untuk mengirimkan roh itu ke Lewu Tatau, orang Dayak wajib menggelar upacara Tiwah. Tiwah yang memiliki substansi penghormatan pada para leluhur dan perjalanan di surga ini akan digelar pada 22 Maret 2008 di Desa Tumbang Labaning, Katingan Hulu, Kabupaten Katingan. Pada bulan Mei dan Juni, Tiwah juga akan digelar di Manuhing, Kahayan, Kalimantan Tengah. Sebuah ritual eksotik dan kaya pesan kearifan ini menanti Anda.

Isi Rimba di Tepian Sungai

2008-02-04T04:46:00.000-08:00

Kebijakan terhadap "illegal logging" ternyata pandang bulu. Jika si kecil menebang pohon untuk sekadar hidup, penguasa langsung murka. Tetapi di tepian Sungai Katingan, Katingan, Kalimantan Tengah, isi rimba berserakan. Dengan kantong tebal dan sebaran uang merata yang mengalir kemana-mana, mereka aman. Kekuasaan memang selalu buta dan ramah pada mereka yang berpunya.

Katingan, Januari 2007

Punah Dihantam Kapitalisme

2008-02-04T04:15:00.000-08:00

Di masa silam, banyak penghuni pinggiran Sungai Katingan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, bergantung hidup pada pembuatan dan penjualan "Jukung Patai" (perahu kecil). "Jukung Patai" ini semula berbahan kayu besi yang diolah sedemikian rupa --dibakar bagian tengah kayu, dibentuk menjadi perahu kecil. Namun sejak penguasa melarang kayu besi ditebang --walau hanya untuk menyambung hidup-- penduduk kesulitan mencari kayu untuk di hutan, dan kini hanya menggunakan kayu dengan bahan yang tak bisa tahan lama. Tapi itulah, penduduk dengan kearifan lokal selalu tergusur ketika kekuasaan mengambil kebijakan yang tidak bijak.

Pinggiran Katingan, Akhir Januari 2007

Mengenang Djok Mentaya di Zaman yang Berubah (13 Januari 1994-13 Januari 2008)

2008-01-11T05:51:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo dan bersama HM Thamrin Junus menulis buku “DJOK, Penakluk dari Sungai MENTAYA”. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

“Hoofd, amun bisa jangan turun ka kantor dulu. Di sini HI lagi mahamuk. Inya mambawa lading (Ketua, kalau bisa jangan berangkat ke kantor dulu. Di sini HI sedang mengamuk. Dia membawa pisau).”

Hal itu disampaikan Wakil Pemimpin Umum Banjarmasin Post HG Rusdi Effendi AR pada 1 September 1977. Rusdi yang kini menjabat Pemimpin Umum Banjarmasin Post mengingatkan hal itu kepada atasannya, HJ Djok Mentaya, melalui telepon ketika melihat segerombolan orang dengan marah dan bersenjata tajam mendatangi kantor Banjarmasin Post di Jalan Pasar Baru 222, Banjarmasin.

Pada awalnya Djok mengindahkan peringatan itu. Tetapi tak berselang lama, Djok mengangkat telepon dan menghubungi Rusdi. “Di, HI masih di situ kah? Kaya apa amun aku ka kantor ja? (Di, HI masih di kantor? Bagaimana kalau saya ke kantor saja?).”

“Tasarah Hoofd aja. HI masih di sini. Inya tarus maangkat dan maarah akan ladingnya. (Terserah Ketua saja. HI mash di sini. Dia terus mengacung-acungkan pisaunya),” jawab Rusdi ragu.

Sekitar pukul 09.30 WITA pada Kamis, 1 September 1977, itu Djok sudah berada di depan kantor Banjarmasin Post, koran yang dia dirikan dan kelola bersama kawan-kawan mantan aktivis gerakan mahasiswa Angkatan 1966 itu. Begitu Djok tiba, HI yang sebelumnya sudah mengamuk itu menyambut Djok dengan sebilah pisau terhunus. HI tak sendiri, ia ditemani tiga orang lainnya yang juga mencabut pisau.

Djok berusaha lari menghindari kejaran kawanan itu. Tetapi malang, dia tergelincir dan jatuh di depan kantor Harian Utama, salah satu koran cukup besar pada era 1970-an di Banjarmasin. Ketika itulah tiga mata pisau ditudingkan ke arah Djok. HI membentak Djok dan memerintahkan ayah tiga anak ini meminta ampun. “Ya, saya minta ampun,” kata Djok kepada Sjachran R dari Majalah TEMPO pada awal September 1977.

Saat meminta ampun dan terdesak akibat tudingan pisau itulah, beberapa wartawan Harian Utama yang sedang berada di kantor muncul membantu Djok yang kala itu berusia 38 tahun. HI dan kawan-kawan pun langsung kabur. Para wartawan Harian Utama langsung memapah dan melarikan Djok ke rumah sakit.

Ternyata ketika Djok tergelincir saat berusaha menghindari HI dan kawan-kawan dia jatuh deras betul. Setelah tiba di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin, Djok diperiksa Bagyo S Winoto, seorang dokter bedah yang cukup ternama di Kalimantan Selatan kala itu. Pemeriksaan menemukan tempurung lutut kiri Djok pecah, kakinya patah, dan salah satu urat kakinya putus. “Kalau tak segera dioperasi bisa cacat seumur hidup. Timpang atau lumpuh,” kata dr Bagyo tentang tempurung lutut Djok yang pecah.

Pada Jumat (2/9) siang sekitar pukul 12.00 WITA dokter berhasil mengoperasi lutut kiri Djok yang cedera. Pada malam hari setelah Djok sadar dari pembiusan ketika operasi berlangsung, dia merasakan nyeri dan ngilu luar biasa pada tempurung lututnya yang sudah dijahit dengan kawat anti karat. Sakit yang luar biasa itu menyebabkan Djok tak bisa tidur. Baru pada malam ketiga setelah insiden itu rasa sakit berangsur-angsur berkurang.

Pasca operasi Djok harus diopname selama sebulan. Dan sesudah sembuh, Djok harus banyak beristirahat. Djok hanya boleh berjalan dengan dua tongkat penopang. Enam bulan kemudian tongkat itu mungkin boleh dibuang setelah kepingan tempurung lutut yang pecah bertaut kembali. Kawat-kawat yang digunakan menautkan tempurung lutut itu dicabut melalui pembedahan ulang.

Peristiwa percobaan pembunuhan tak hanya membuat Banjarmasin gempar. Di seluruh penjuru Kalsel dan Kalteng peristiwa itu menjadi buah bibir. Reaksi keras pun berdatangan, dari mahasiswa, politis lokal dan nasional, aparat keamanan dan penegak hukum, persatuan wartawan lokal dan nasional, dan pejabat Kalsel dan Kalteng. Semua mengutuk peristiwa percobaan pembunuhan itu. Pelaku pun ditangkap dan diproses di pengadilan.

***
Tak sekali dua Djok menghadapi rintangan. Ketika mulai membangun “Banjarmasin Post” misalnya dia menghadapi rintangan yang datang dari rekan sejawatnya saat bersama-sama turut menumbangkan Orde Lama yang kemudian memunculkan Orde Baru. Sayangnya kekuasaan yang cenderung korup juga berlaku pada Orde Baru. Orba menjelma menjadi rezim otoriter yang mengatur seluruh napas hidup khalayak. Djok kecewa.

Namun ia tetap melawan segala kelaliman dengan caranya sendiri, misalnya dengan menolak tawaran untuk menjadi anggota parlemen –baik di tingkat lokal maupun nasional—dan lebih memilih mengurus –juga membesarkan—Banjarmasin Post. Sebuah keputusan yang kini sulit dicari tandingannya ketika semua orang berlomba-lomba dan kadang dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota parlemen lokal dan nasional yang dilengkapi segala macam kemewahan duniawi. Djok bersikap tegas seperti motto "Demi Keadilan, Kebenaran, dan Demokrasi” pada Banjarmasin Post yang ia lahirkan dan besarkan.

Djok harus pintar meniti buih menghadapi berbagai rintangan yang datang. “Kalau tidak terus berkonsultasi dengan psikiater, saya sudah sakit saraf. Tulis begini, dipanggil si ini. Tulis begitu, dipanggil si itu. Yah, harus rajin minta maaf,” kata Djok kepada George Junus Aditjondro dari TEMPO pada awal September 1977. George kini dikenal sebagai aktivis anti korupsi dan rajin membongkar kekayaan mantan Presiden Soeharto. Kini George mengajar di sebuah perguruan tinggi di Australia setelah “pindah” dari Universitas Kristen Satywa Wacana, Salatiga, Jawa Tengah.

Namun jalan hidup rupanya tak selalu lempang. Hal itu juga berlaku pada diri Djok Menyata (Lahir di Sampit, Kalteng, 19 Juli 1939-Wafat di Jakarta 13 Januari 1994). Djok yang menurut Lies Pandan Wangi, putrinya, saat masih dalam kandungan sang ibu mimpi sedang mengasuh bulan itu –pertanda sang anak akan menjadi orang besar-- dikenal sebagai sosok penentang dominasi kapital besar media itu akhirnya mengalami ironi.

Hanya setahun setelah dia berpulang, Banjarmasin Post yang ia bangun dengan darah dan air mata itu tak lagi menjadi miliknya. Tak ada yang salah sesungguhnya dalam hal ini. Karena perubahan tak bisa diindahkan. Ia bisa menjadi macan yang memakan anaknya. Tetapi juga bisa menjadi macan yang dengan telaten menjaga dan membimbing anaknya hingga perkasa menghadapi perubahan.

Tersesat di Jalan Kayau

2007-12-29T05:08:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo yang sedang menulis novel berlatar Kayau, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Lebih dari dua pekan kabar angin tentang Kayau menggedor psikologis khalayak di Kalimantan Selatan dan Tengah. Kabar angin yang bermula dari layanan pesan pendek di telepon genggam menggunakan terus meluapnya lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dan pemerintah yang bergeming dengan penderitaan rakyatnya, sebagai cantelan (news peg). Pesan pendek itu menyatakan untuk menghentikan luapan lumpur Lapindo diperlukan sekian ribu kepala anak-anak sebagai tumbal.

Di era informasi yang kian modern yang menyebabkan jarak, waktu, dan ruang menyempit, pesan pendek itu cepat meluas. Sayangnya sebagian khalayak percaya dengan kabar angin itu. Target teroris (penyebar isu) membuat kekacauan psikologis dan tumbuhnya sikap saling curiga dalam masyarakat itu kian tercapai ketika media massa memberi ruang bagi kabar angin soal Kayau itu. Media massa –terutama lokal—rupanya masih menggenggam erat kredo lama bad news is good news (berita buruk adalah berita baik). Kredo ini telah menjerumuskan media menjadi sekadar institusi kapitalis dan meminggirkan peran dan tugas media untuk turut mencerdaskan khalayak melalui pemberitaan yang tak hanya konstruktif, tetapi juga cerdas. Jika mau jujur, hanya sebagian media yang memberikan semacam “catatan kaki” terhadap teror bertajuk Kayau ini.

Teror berselimut Kayau itu hampir saja menjadi kebenaran yang diyakini ketika peristiwa pembunuhan seorang gadis cilik di Kapuas, Kalimantan Tengah, terjadi. Kepala sang gadis dipenggal pembunuhnya. Lalu media dan khalayak mengaitkan pembunuhan itu sebagai bentuk aksi Kayau. Setelah sang pembunuh diketahui barulah muncul fakta bahwa pembunuhan gadis cilik tanpa kepala itu adalah peristiwa kriminal biasa. Sang pembunuh memenggal kepala korbannya untuk menghilangkan jejak.

Terkuak dan ditangkapnya pelaku pembunuhan yang semula dikira sebagai Kayau bisa jadi akan mengurangi ketegangan psikologis khalayak. Tetapi dari teror yang berlangsung lebih dari dua pekan ini terlihat dengan sangat jelas betapa khalayak, media, dan pemegang otoritas kekuasaan masih “tersesat” dalam memahami Kayau. Back mind banyak pihak masih berlatar masa silam, ketika Kayau menjadi salah satu tradisi dalam sebagian besar suku Dayak di Kalimantan, dan menjadi salah satu cara untuk mendiskreditkan, mengucilkan, dan memberi stigma buruk terhadap orang Dayak sebagai bangsa yang barbarian, terbelakang, tidak berpendidikan, tidak berperikemanusiaan, dan menggunakan kepala manusia yang dipenggal sebagai salah satu simbol keberanian dan keperkasaan.

Tak ada yang salah dengan back mind semacam itu. “Ketersesatan” memahami dan menyikapi Kayau menjadi salah satu buah keberhasilan kampanye buruk penguasa kolonial terhadap orang Dayak. “Ketersesatan” semakin jauh terjadi ketika bekal untuk memahami Kayau lompong. Apalagi selain merupakan fakta dan menjadi tradisi orang Dayak –juga Dayak Ngaju di sebagian besar Kalimantan Tengah-- di masa silam untuk menyelesaikan konflik antar sesama, Kayau juga dibumbui mitos dan legenda.

Penguasa kolonial dan turis –juga khalayak—sering menggunakan ketidaktahuan dan kesengajaan— untuk berkisah dan melebih-lebihkan kenyataan yang ada agar orang mengimajinasikan orang Dayak sebagai kaum primitif. Kayau di tangan mereka dibumbui dengan cerita-cerita lisan yang menggambarkan sebagai kegiatan perorangan yang dengan barbarian memenggal kepala orang. Padahal selain sebuah simbol adat, Kayau juga menjadi medium perang psikologis, pertahanan, dan reaksi terhadap sesuatu yang sudah berlangsung kelewat batas.

Prof Andrew P Vayda dalam bukunya "War in Ecological Perspective: Persistence, Change, and Adaptive Processes in Three Oceanian Societies" (1976) mengungkapkan bagaimana upaya propaganda menjadi alat pertahanan komunitas maupun tribal nation setempat untuk mengamankan wilayahnya dari para pengganggu keseimbangan hidup dan kearifan lokal yang sudah berlangsung dan terpelihara sekian lama. Pertahanan psikologis semacam itu cukup efektif menghambat gerak kaum penjajah yang ingin menguasai dan menjarah hal-hal berharga milik orang Dayak. Dengan pertahanan itu harga diri Dayak menjadi relatif terjaga. Dalam hal ini tesis Andrew P Vayda menunjukkan kebenarannya.

Pakat Dayak dan Damang

Memang tak bisa dipungkiri seperti pada suku-suku lain di Indonesia, kekerasan juga menjadi bagian dalam kehidupan Suku Dayak. Suasana penuh kekerasan di kalangan Suku Dayak sebelumnya tumbuh subur ketika Perang Banjar pecah pada tahun 1859. Perang ini meluas hampir ke seluruh bagian Kalimantan Tengah. Perang Pulau Petak, Palingkau, Palangkai Telo/Basarang Kanamit misalnya melanda Sungai Kahayan di Bukit Rawi. Perang Lentang Tamuan/Juragan Bangkusin melanda Tewang Pajangan.

Hal yang sama juga terjadi di Tumbang Kurun sebagai akibat dari perang Nuhuda Lampung, di Tewah pada tahun 1885 akibat Perang Patangan (Perang Tewah), di sepanjang sungai Barito, Mambaroh (Kalimantan Barat). Bersamaan dengan itu perang suku di Datah Nalau daerah Barito Hulu/Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, juga pecah.

Keresahan yang timbul akibat perang antar suku, perang Banjar dan perang-perang lainnya melawan Belanda yang berlangsung lebih dari 35 tahun lah yang mempengaruhi psikologis dan keberlangsungan hidup suku Dayak.

Untungnya para Damang yang dalam struktur masyarakat Dayak memiliki posisi penting dan strategis, prihatin dengan keadaan ini. Mereka yang semula menjadi pusat dan pendukung para prajurit yang terlibat penuh di berbagai medan perang (Barandar), dengan kesadaran tinggi kemudian mengalihkan dukungan itu kepada proses perdamaian. Bersama komponen masyarakat lainnya mereka menerima tawaran damai dari Belanda, namun dengan syarat status kedamangan tetap tegak dan lembaga keadatan lainnya tetap berdaulat.

Pokok-pokok perdamaian itu mengandung arti kedua belah pihak berdamai atas dasar persamaan derajat; pengalihan strategi perjuangan jangka panjang melalui proses pembaharuan yang tidak rapuh; mengalihkan tugas para prajurit Barandar menjadi misi konsultasi ke segala penjuru demi penyeragaman strategi perjuangan; menuju sasaran membangun persiapan untuk pemantapan yang berkesinambungan.

Tuan rumah pertemuan, Damang Batu, Singa Rontang, Singa Duta, Tamanggung Panji dan kawan-kawan berhasil menggelar pertemuan besar di Tumbang Anoi yang berlangsung selama 60 hari itu. Berbondong-bondong seluruh utusan berdatangan menuju Desa Tumbang Anoi yang berada ditengah-tengah sebuah pulau itu. Semua itu mereka lakukan bukan karena perintah dan bentuk berserah diri pada Belanda, tapi karena ajakan para Damang yang berpengaruh itu.

Rapat Tumbang Anoi yang menghasilkan Pakat Dayak yang terjadi sejak para utusan dari 400 kelompok Suku Dayak di seluruh Kalimantan berkumpul di bawah satu atap di Desa Tumbang Anoi, Kahayan Hulu Utara, Kalimantan Tengah, pada 22 Mei -24 Juli 1894 menghasilkan kesepakatan yang berisikan pertama; perang antara Belanda dan pasukan Barandar dilakukan tanpa penuntutan ganti kerugian masing-masing. Kedua; mengakui kewenangan pemerintah untuk memajukan dan membangun daerah Dayak yang diimbangi dengan pengakuan pada kedaulatan dan status lembaga adat/Kedamangan. Ketiga; semua pihak sepakat menghentikan kegiatan asang maasang (perang antar suku). Keempat; dihentikannya kegiatan bunu habunu (saling bunuh) yang seringkali dilakukan dengan latar belakang dendam. Kelima; menghentikan kegiatan kayau mengayau (kebiasaan memburu manusia, memotong kepala untuk koleksi pribadi dan bukti kepahlawanan). Keenam; menghentikan kebiasaan jipen manjipen dan hajual hapili jipen (perbudakan dan jual beli budak). Ketujuh; menyempurnakan warisan turun temurun yang dipangku para Damang disamping ketentuan-ketentuan yang dijalankan pemerintah. Kedelapan; memberi kesempatan untuk berbagai pihak mengemukakan masalah yang dihadapi masing-masing dan dicarikan penyelesaiannya.

Melihat peran para Damang dalam Rapat Tumbang Anoi, terlihat jelas mereka memang menjadi faktor penentu. Dalam struktur masyarakat Dayak, para Damang ini tak hanya menjadi pemimpin yang disegani dan selalu diikuti perintahnya. Mereka juga memiliki peran sebagai pilar penjaga tegaknya hukum adat.

Namun tidak mudah sebenarnya menjelaskan bagaimana posisi Damang secara formal dalam struktur masyarakat Dayak. Para peneliti tentang Kedamangan di Kalimantan Tengah misalnya kesulitan meneliti tentang apa dan bagaimana lembaga ini berperan di tengah masyarakat. J Mallincrodi (1887-1929) dalam Het Adatrecht van Borneo (1928) ketika menguraikan bagaimana hukum adat di Kalimantan Tengah sama sekali tidak membicarakan lembaga Kedamangan.

Thomas Linblad mengartikan Damang sebagai village head. Arti ini sama dengan Pembakal dan Kyai yang disebut Linblad sebagai indigeneous district officer (Linblad, 1988:271).

Sedangkan Hans Scharer (1904-1947), seorang misionaris yang banyak meneliti kepercayaan Dayak menyatakan Damang adalah the present-day damangnya (adat chief) dan bukan orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat setempat untuk turut mengatur kehidupan mereka (Scharer, 1963:103). Scharer meyakini Damang hanyalah sebuah jabatan dan status yang diberikan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri.

Tokoh masyarakat Dayak, Tjilik Riwut (1918-1987) menguraikan secara singkat tentang lembaga Kedamangan dalam bukunya. Menurutnya Damang Kepala Adat Tjilik Riwut yang juga adalah Gubernur pertama Kalimantan Tengah menggunakan istilah Damang dan bukan Damang seperti yang tercantum di beberapa produk pemerintah Indonesia, yang pada tahun 1928 dilahirkan sebagai pejabat tebusan menggantikan jabatan Kepala Adat. Kepala Adat di masa lampau oleh Suku Dayak dipandang sebagai suatu rehabilitasi yang diberikan kepada suatu perasaan untuk dihargai dan sekaligus pengakuan atas adat istiadat leluhur mereka (Riwut, 1979:250, 1993:295).

Pasca Pakat Dayak yang didukung penuh para Damang bisa dikatakan Kayau menjadi tinggal cerita. Namun beberapa hukum adat seperti jipen yang kemudian diganti dengan denda adat yang nilainya terukur hingga kini masih hidup dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di tingkat lokal.

Sayangnya bumbu mitos dan legenda di sekitar Kayau juga ditelan mentah-mentah begitu saja oleh khalayak, walau pun kekuasaan kolonial telah lama berakhir. Dalam kasus pembunuhan di Kapuas misalnya, jelas bukan merupakan Kayau. Karena dalam Kayau yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang “setara” kekuatan dan kelasnya. Perempuan dan anak-anak bukan menjadi sasaran utama Kayau. Pelaku yang bukan orang Dayak pun memperterang ketidak benaran Kayau itu.

Peraturan adat di masa lalu, seperti yang ditulis Tjilik Riwut dalam Kalimantan Memanggil dan Kalimantan Membangun yang sebagian besar isinya ditulis kembali oleh Nila Riwut dalam Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur (2003), menunjukkan apabila ada asang dan kayau –asang adalah perang suku dengan melibatkan banyak orang, bersifat tumpas kelor, berupa serangan mendadak, dan memilih sasaran dalam jumlah besar, sementara Kayau adalah sebuah proses penuntasan konflik dengan logika apa yang diambil harus dikembalikan dalam ukuran yang sama-- perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Kayau seringkali memiliki sasaran satu orang dan tidak bersifat tumpas kelor.

Terkecuali perempuan yang ikut terjun langsung dalam peperangan, boleh ditangkap untuk dijadikan jipen (Nila Riwut, 2003:54). Kebebasan sebagai budak baru akan diperoleh apabila pihak yang kalah ataupun kaum keluarganya menebus. Besarnya tebusan ditentuikan oleh kerapatan adat. Di saat perang berlangsung, apabila ada musuh yang telah menyatakan marup yang berarti menyerah, tidak diperkenankan untuk dibunuh.

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesetaraan jender, bukan merupakan hal yang baru bagi mereka. Peran serta dalam tugas kemasyarakatan, memangku jabatan Kepala Adat atau Mantir, mengurus rumah tangga, mencari nafkah, siapapun boleh baik laki-laki maupun perempuan, asalkan mau dan mampu.

Charles Baharuddin kepada sebuah koran nasional pada 2001 menceritakan asang memang melibatkan banyak orang. Salah satu yang terbesar adalah Asang Paking Pakang. Dalam peristiwa itu warga Dayak di hulu sungai-sungai besar menyerang secara besar-besaran warga Dayak di hilir sungai. Beribu-ribu pasukan Dayak hulu, seperti tikus, melakukan penyerangan. Dayak hulu merasa kelakuan Dayak di hilir sungai sudah keterlaluan.

Mereka sakit hati karena banyak anggota kelompok mereka yang dikayau. Dalam penyerangan itu, tak peduli anak-anak atau perempuan dibunuh. Asang maasang memang berarti pembunuhan berskala besar. Ketemu perahu, dihancurkan. Dapat ternak juga di sikat. Bahkan, dapat kuburan pun mereka bongkar dan hancurkan. Peristiwa konflik etnis di Sampit pada 6,7 tahun silam pola dan dan jumlah korban yang jatuh mirip dengan Asang Paking Pakang.

Dayak Ngaju khususnya juga memiliki pasal yang ditujukan untuk melindungi dan menjaga orang asing yang masuk kedaerahnya. Suatu penghinaan apabila ada orang asing masuk kedaerahnya, kemudian orang asing tersebut menderita atau mengalami kesusahan di daerah suku Dayak. Di lain pihak, orang asing yang masuk ke daerah suku Dayak, juga dituntut untuk mematuhi aturan yang ada. Hukum ini mewajibkan orang asing yang masuk ke daerah suku Dayak, setelah melaporkan diri, untuk “menyerahkan” nasibnya kepada Kepala Adat, dan telah menyatakan janji untuk tunduk kepada hukum adat suku Dayak, maka kehadirannya wajib diterima dan keamanannya menjadi tanggung jawab warga masyarakat secara bersama-sama.

Akan tetapi, apabila orang asing yang datang mengunjungi mereka itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, membuat kekacauan, mungkin saja keselamatannya
bisa terancam. Kehadirannya bisa dianggap sebagai perusak dan pengganggu keamanan suku. Lebih fatal lagi apabila orang asing tersebut telah melakukan kesalahan besar, lebih-lebih kesalahan tersebut dilakukan kepada Kepala Suku ataupun pimpinan agama, maka hukuman mati bisa dialami. Akan tetapi apabila perkaranya hanya kecil saja, maka hukumannya dapat dijadikan jipen.

Soal menjunjung tinggi hukum adat, menghormati komunitas lokal, dan hidup berdampingan secara damai inilah yang tidak ada dan menjadi pendorong utama terjadinya konflik etnis di Sampit. Akan berbeda halnya jika peribahasa dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung itu hidup dan berkembang di Sampit.

Tidak Mudah

Orang Dayak di seantero Borneo tidak gampang mangayau. Mangayau –juga asang maasang-- memerlukan prakondisi dan prasyarat yang wajib hukumnya dipenuhi. Mangayau misalnya memerlukan persetujuan para roh nenek moyang. Untuk mendapatkan persetujuan itu dilakukan upacara seperti manajah antang, mengikat beliung di atas parang panjang dengan menggunakan bajakah (tanaman merambat) yang khusus yang kemudian ditaburi behas bahandang bahenda (beras merah dan kuning), yang melaksanakan tugas mangayau pun adalah orang-orang terpilih dan direstui para balian. Sasaran mangayau pun harus ditentukan terlebih dahulu. Walau sudah ditentukan, mangayau belum tentu bisa langsung dilaksanakan sebelum restu dari para roh nenek moyang dan penjaga alam tiba. Jika restu tidak datang, mangayau batal dilakukan.

Mangayau juga dilakukan sesuai dengan prakondisi yang terjadi sebelumnya. Misalnya satu orang anggota suku dikayau oleh suku lainnya, maka kepala harus dibayar kepala wajib terjadi. Jadi korban kayau tidaklah berasal dari orang yang tidak memiliki kesalahan sebelumnya.

Para pangayau yang berangkat mangayau juga diwajibkan untuk tidak melanggar pantangan seperti tidak boleh mencuri, merampok, berdusta, berzina, dan mengganggu istri dan anak gadis orang. Pantangan ini menunjukkan Kayau tidak boleh dinodai hal-hal buruk. Karena selain akan menggagalkan Kayau, juga akan berdampak buruk (kematian) bagi para pangayau jika melanggar pantangan-pantangan itu.

Pemahaman yang tersesat terhadap Kayau juga terjadi dengan mempersepsikan bahwa sasaran Kayau hanya manusia. Padahal Kayau memiliki banyak jenis, antara lain Kayau Kayu (“membunuh” kayu yang telah menyebabkan kematian anggota suku), dan Kayau Danum (“membunuh” sungai yang telah mengakibatkan kematian terhadap anggota suku). Bahkan di zaman hidup susah, sandang pangan sulit ditemukan, istilah Kayau Lawu juga muncul. Ini memiliki makna dihembuskannya bahwa akan terjadi Kayau di sekitar kampung. Kayau ini bertujuan menakut-nakuti suku lain yang memiliki sumber pangan melimpah agar mereka meninggalkan permukiman. Begitu mereka pergi, sumber pangan itu diambil alih.

Karena itu Kayau bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi serta-merta dan begitu saja. Kayau palsu yang dihembuskan melalui pesan pendek yang meneror khalayak dalam dua pekan terakhir ini jelas hanyalah tindakan sekelompok pihak yang tidak ingin melihat orang Dayak muncul sebagai entitas yang bermartabat dan dilingkupi nilai-nilai kemanusiaan seperti suku-suku lainnya di negeri ini. Penghembus teror Kayau rupanya ingin membenturkan orang Dayak dengan suku lainnya agar saling mencurigai dan kemudian terlibat dalam konflik berkepanjangan. Hanya dengan kecerdasan lah teror Kayau bisa dihadapi. Tinggal pilihannya kemudian adalah: mau cerdas, atau mau bodoh?

Prolog

2007-12-13T23:05:00.003-08:00

Oleh Budi Kurniawan

Bang Ber, begitu saya dan kawan-kawan di Majalah Berita Mingguan GAMMA (Almarhum pada tahun 2002) menyapa Bersihar Lubis. Selama bertahun-tahun saya menjadi salah satu anak buah Bang Ber di Majalah GAMMA.

Sebagai wartawan yang jam terbangnya lebih tinggi dari saya, Bang Ber adalah penulis yang baik. Gaya tulisannya yang penuh metafora, sering membuat berita yang saya laporkan dan kumpulkan dari lapangan menjadi lebih “bunyi.

Sebagai teman, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Bang Ber adalah sosok yang hangat. Dia tidak pelit berbagi ilmu. Saya akui saya banyak belajar dari dia. Persahabatan diantara awak GAMMA bagi saya sungguh berbeda jika dibandingkan di media lain di Jakarta tempat saya pernah bekerja (saya pernah menjadi wartawan Majalah GATRA, FORUM Keadilan, GAMMA, Banjarmasin Post, dan Voice of Human Right). Walau didera persoalan keuangan yang sesungguhnya bukan dataran kami para wartawan, awak GAMMA selalu riang dan penuh canda. Paling tidak hal itu bisa sedikit mengurangi kepahitan hidup di Jakarta yang terus mendera.

Sayangnya semua kehangatan itu harus berakhir. Majalah GAMMA terus didera persoalan keuangan. Anehnya walau dihajar persoalan keuangan, tiras majalah yang didirikan kawan-kawan eks Majalah GATRA ini terus menaik. Karena tak kuat “membayar” biaya psikologis, saya memilih mengundurkan diri dari Majalah GAMMA. Saya pindah ke satu media yang konon akan diterbitkan perusahaan yang menerbitkan Majalah GATRA. Sayangnya hal itu tak kesampaian. Karena situasi saya dipekerjakan di Majalah GATRA. Disini saya tak lama. Karena sesuatu yang tak bisa saya uraikan, saya termasuk orang yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya. Saya pun pergi meniti nasib (kembali) bersama Bang Ber dan kawan-kawan di Majalah MEDIUM.

Saya dan kawan-kawan eks GAMMA –juga Bang Ber—pun berjuang menghadapi hidup. Saya tak lama di MEDIUM. Saya kembali pergi meniti nasib. Lama tak saling berkabar, hingga saya membaca berita di KOMPAS tentang Bang Ber yang diadili di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Saya kaget dengan berita itu. Rupanya ketika saya “nyari makan” di Kalimantan, berita tentang Bang Ber ramai di Jakarta.

Kini pengadilan (?) terhadap Bang Ber terus berlangsung. Dalam sebuah pesan pendek saya sampaikan pada Bang Ber untuk terus berjuang dan melawan. Keep the fight for the truth, saya bilang. Nah, di bawah ini adalah satu tulisan Bang Ber yang beredar luas di internet. Semoga memberi inspirasi.

Banjarmasin, 14 Desember 2007

Menulis itu, Kapok Sambal

2007-12-13T23:05:00.002-08:00

Oleh Bersihar Lubis

Belum seratus hari saya bekerja di Majalah B-Watch pada awal Maret 2007 itu. Majalah Berita Dwimingguan MEDIUM, tempat saya bekerja sebelumnya, tak lagi terbit sejak awal 2006. Majalah ini sudah “megap-megap” sejak 2005. Biasalah. Soal modal, dan sebagainya, "bahaya laten" yang selalu mengintai penerbitan pers. Apa yang bisa saya kerjakan hanya menulis, dan menulis.

Saya sudah menjadi wartawan sejak 1970, menjadi reporter koran Medan, Mercusuar dan Mingguan Taruna Baru. Jadinya, saya “dungu” dan ini bukan dosa --untuk bekerja di bidang lain. Misalnya membuka kedai kopi, atau menjadi pedagang ikan di kampungku, Sibolga yang pantai pasir putih dan rimbunan pohon kelapanya molek di pantai barat Sumatera Utara. Saya juga “dungu” soal nuklir. Yang Maha Tahu segalanya, hanya DIA.

Tak bisa lain saya mulai menulis kolom atau opini di berbagai koran, baik daerah dan nasional sejak awal 2006. Di antaranya, Koran TEMPO. Walau sudah menjadi Wakil Pemred di B-Watch, menulis opini di koran-koran rupanya membuat tagih juga. Saya pikir, lebih “aman”, ketimbang “nyabu-nyabu”.

B-Watch, majalah bulanan itu sudah beredar di awal Maret 2007, sampai kemudian, Masyarakat Sejarah Indonesia dikagetkan oleh pelarangan peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU setingkat oleh Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2007.

Alasannya, karena tidak mencantumkan kebenaran sejarah tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948 dan Peristiwa Pemberontakan PKI pada 1965. Gerakan 30 September (G30S) 1965 memang tercantum, tetapi tanpa menyebut keterlibatan PKI. "Itu pemutarbalikan fakta sejarah," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin (kini Wakil Jaksa Agung RI), Jumat 9 Maret lalu kepada pers.

Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah pelarangan buku-buku sejarah untuk “anak-anak” kita itu sudah didasarkan pada telaah ilmiah dari para sejarawan, atau hanya karena sekedar kekuasaan? Seandainya ada bahasan ilmiah yang melibatkan sejarawan seperti Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam dan lainnya, mungkin pelarangan itu sedikitnya telah bertolak dari pandangan ilmiah.

Jika buku sejarah yang dilarang oleh Jaksa Agung tersebut tidak mencantumkan
PKI sebagai pemberontak pada 1965, tidak mengherankan. Banyak sekali buku publikasi domestik dan luar negeri yang meragukan keterlibatan PKI, meskipun versi pemerintah menyebut PKI tetap terlibat. Akibatnya, di masyarakat muncul beragam versi yang berbeda, sehingga menurut Jaksa Agung Muda Muchtar dapat menimbulkan keresahan dan pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum.

Berita pelarangan itu beredar di media, juga kontoroversi dan prokontranya. Saya terdorong untuk menulis. Berbagai memori berlarian di benak, tentang sejarah pelarangan buku dan sejenis. Satu di antara yang banyak itu, yang saya ingat adalah kisah pak Joesoef Isak.

Beliau pernah selama sebulan diperiksa oleh Kejaksaan Agung menyusul terbitnya roman "Anak Semua Bangsa" dan “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer. Joesoef adalah penerbit Hasta Mitra (1980) dan penerbit karya Pram yang kemudian dilarang. Pernah meringkuk di penjara pada 1965 dan 1966. Meringkuk lagi di penjara Salemba sejak 1967 selama 10 tahun.

Namun, atas keberaniannya menerbitkan karya Pram, ia menerima hadiah "Jeri Laber Pour Ia Liberte de l'edition" dari Perhimpunan Para Penerbit Amerika, partner Pen American Center pada April 2004 lalu di New York. Masih ada hadiah sejenis dari Australia dan Belanda.

Majalah MEDIUM pernah menulis Joesoef Isak tatkala berbicara pada "Hari Sastra Indonesia" di Paris pada Oktober 2004 lalu. Saat itu, ia bertutur tentang jalannya interogasi tersebut. Mulanya, ia mengusulkan supaya Kejaksaan Agung menggelar sebuah simposium ahli untuk membicarakan secara obyektif karya Pram.

Tapi ternyata ditolak. Alasannya, interogator lebih paham dari siapapun bahwa "Bumi Manusia" dan "Anak Semua Bangsa" adalah karya sastra Marxis. Anehnya, ketika diinterogasi, aparat kejaksaan meminta Joesoef untuk menunjukkan baris-baris mana yang menunjukkan adanya teori Marxis dalam buku Pram.

Ketika Joesoef diminta meneken berita acara pemeriksaan, para interogator
tersenyum. "Buku-buku Pram luar biasa. Apakah bapak mempunyai eksemplar tersisa? Istri saya belum membacanya. Bisakah bapak mengirimkan satu eksemplar ke rumah saya?" kata si interogator.

"Pak Joesoef hendaknya maklum bahwa apa yang saya lakukan hanyalah melaksanakan perintah atasan," tambah si interogator. "Saya telah disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator telah disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kebodohannya," kata Joesoef.

Kisah ini ditulis oleh Koresponden MEDIUM di Paris. Sebagai Pemred MEDIUM,
tentu dengan rapat redaksi, kami menerbitkannya pada edisi 27 Oktober-9
November 2004, lengkap dengan foto pak Joesoef saat berbincang dengan Adrian
van Dis, seorang pengarang Belanda di Paris.

Di tengah prokontra pelarangan buku sejarah SMP dan SMU itulah, saya mengutip kembali penjelasan Jesoef di Paris untuk sebuah tulisan yang kemudian saya kirimkan via email ke Koran TEMPO, jika tak salah pada 11 Maret 2007, dan terbit pada 17 Maret 2007, dengan judul “Kisah Interogator yang Dungu”. Judul ini saya cuplik dari isi tulisan, yakni ceramah Joesoef Isak di Paris.

Banyak tulisan dan berita yang muncul di media. Antara lain protes PHBI, Jhonson Panjaitan dan Masyarakat Sejarah Indonesia terhadap pelarangan itu, seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif pada 19 Maret 2007. Sejarawan Asvi Warman Adam berkomentar, bahwa istilah obyektif sesuai dokumen 1 Oktober 1965 adalah Gerakan 30 September. Tidak disingkat atau disertai dengan embel-embel apapun, karena bisa mengaburkan fakta sejarah.

PBHI malah melihat keanehan. Misalnya, buku pelajaran kelas 1 SMP yang masih
membahas kerajaan-kerajaan Nusantara belum sampai pada Peristiwa Madiun 1948
dan 1965. Malah ada buku (Grasindo) yang mencantumkan istilah G30S/PKI pun
tetap dilarang.

Saya bukan sejarawan. Tapi wartawan. Rangkaian fakta demi fakta saya sunting
menjadi tulisan. Agar tak kelihatan “dungu”, saya kutip jugalah pendapat
Benedetto Croce seorang filsuf sejarah kelahiran Italia (1866-1952), bahwa
"Every true story is contemporary history (setiap sejarah yang benar adalah
sejarah masa kini). Kebenaran memang relatif.

Benar di suatu masa, sebaliknya di waktu yang lain. Sejarah adalah gambaran masa silam, tapi tak selalu sepersis masa lalu. Siapa pula yang bisa pergi ke hari lalu yang sangat jauh itu?

Menulis sejarah pun tak bisa mengelak dari ide si penulis bertolak dari visi
dan tafsir sendiri. Topik yang sama bisa berbeda di antara beberapa penulis.
Bahkan, bisa dipengaruhi oleh suasana zaman. Saban zaman juga mengalir sehingga ide, penilaian dan tafsir bisa berubah dan tampillah beragam versi.

Ada versi pemerintah, ada versi sejarawan. Buku sejarah yang ditulis tak berhak memonopoli kebenaran, apalagi hendak memperbaiki buku sejarah yang ada, termasuk versi pemerintah. Menulis kembali dengan visi, tafsir dan metodologi yang berbeda, tidak selalu sama hasilnya. Yang beruntung adalah generasi kemudian yang mewarisi kekayaan sejarah. Terpulang merekalah untuk memahaminya secara arif dan rasional.

Memonopoli kebenaran sejarah itu absurd. Apalagi sejarah selalu ditulis tidak pada saat terjadi, tapi jauh setelah peristiwa itu. Merekayasa sejarah yang telah terjadi cenderung mereduksi sejarah. Rekayasa (dalam arti sebenarnya) itu perbuatan ke depan, misalnya seseorang yang hendak memenangkan Pemilihan Presiden. Tetapi, jika Yudhoyono pernah berhasil pada 2004 lalu, sejarah tak mungkin menulis Yudhoyono gagal menjadi presiden pada 2004 lalu, bukan?

***
Jadi wartawan memang lelah. Tapi nikmat, walau tidak selalu. Seingat saya di
bawah tanggal 11 Juni 2007, rekan Daru Priyambodo dari Koran TEMPO mengabarkan (via telepon) bahwa Kapolres Depok menghubungi Koran TEMPO sehubungan pengaduan dari beberapa staf Kejaksaan Negeri Depok. Kejaksaan tersinggung atas tulisan saya di Koran Tempo 17 Maret 2007. Itulah awalnya, saya diperiksa oleh Polres Depok pada 11 Juni 2007.

Saudara Daru sungkan dan tidak mau memberikan alamat saya di Depok kepada Kapolres Depok, tanpa seizin saya, dan memang begitulah aturan main di Koran TEMPO, seperti juga di media lainnya. Sementara, ini adalah soal penegakan
hukum di Negara hukum tersayang ini. Saudara Daru menghadapi dilema. Akhirnya, kami berdua sepakat bahwa Saudara Daru memberi nomor HP pak Kapolres kepada saya, dan terserah saya lah kemudian untuk menghubunginya.

Merasa tulisan saya di Koran TEMPO “biasa” saja, saya beranikan diri menelepon Kapolres Depok. Percakapan, yang hangat, saya kira. Saya sih sudah bisa menebak ujungnya, ketika pak Kapolres ingin bertamu ke rumah saya, hendak bersilaturrahmi. Bagaimana saya bisa menolak silaturrahmi?

Suatu malam beliau bersama staf datang ke rumah saya. Percakapan mengalir enak. Sembari Kapolres mengabarkan tentang ketersinggungan teman-teman di kejaksaan. Jelaslah, ini soal delicte locus.

Saya lupa harinya, tapi saya datang ke Polres Depok, jika tak salah sehari atau dua hari sebelum hari yang ditetapkan dalam surat panggilan polisi pada 11 Juni 2007. Saya pikir apa bedanya diperiksa lusa dan hari ini? Pemeriksaan pun berlangsung, dan sikap teman-teman di Polres cukup bersahabat. Saya jawab semuanya, mengapa saya menulis artikel itu, kapan dan hal lain yang penting.

Termasuk bahwa kutipan “dungu” itu berasal dari pak Joesoef Isak. Adapun dakwaan yang dikenakan adalah pasal 207 KUHP dan pasal 316 yo pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran dan penghinaan.

Hari itu, juga setelah proses BAP, saya mencoba bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Maksudnya, melihat kemungkinan mediasi. Tapi gagal bertemu. Hal mediasi ini pernah saya tawarkan ke Kapolres Depok sewaktu datang ke rumah saya. Beliau bilang bagus juga.

Sayang tak bertemu. Saya hanya bisa bertemu Sdr Pudin Saprudin (PS), staf Kasi Intel Kejari Depok, yang menjadi saksi pelapor kasus ini Ke Polres Depok. Kami ngobrol. Tapi Kepala Kejari Depok sedang tak di tempat sehingga tak bisa bertemu. Sdr PS menjanjikan, akan melaporkannya kepada Kepala Kejari Depok, dan jika mungkin bertemu saya akan ditelepon.

Memang tak ada keharusan agar bertemu. Boleh ya boleh tidak. Saya sadar itu.
Nah, pada suatu hari, di bulan Agustus datanglah panggilan dari Polres Depok, bahwa kasus saya sudah P-21, dan dilimpahkan ke Kejari Depok. Bersama petugas Polres, saya berangkat ke Kejari dan bertemu Sdr Tikyono, yang kemudian menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Sidang pertama digelar pada 19 September 2007 lalu. Sudah beberapa hari puasa Ramadhan. Saat itu, tiga saksi dari Kejari Depok diperiksa oleh Majelis Hakim kesaksiannya. Seperti saya uraikan dalam pledoi pada 21 November 2007 lalu, juga dalam rilis ke beberapa media, yang kemudian juga muncul di milis jaringan pers, keterangan tiga saksi ini tak saling kompak.

Satu saksi bilang ucapan “dungu” berasal dari pak Joesoef Isak. Dua saksi lainnya berkata dari saya. Tapi setelah dicecar majelis dengan mengkonfirmasikan dengan tulisan di Koran TEMPO itu, keduanya bimbang dan akhirnya menjawab “tidak tahu”.

Sidang kedua, 26 September 2007, adalah pemeriksaan saksi Daru dari Koran
TEMPO, saksi Joesoef Isak dan Frans Asisi, saksi ahli bahasa dari UI, yang
resume keterangannya sudah saya uraikan dalam pers rilis. Lagi-lagi, tak
seorang pun yang menyebutkan bahwa kata “dungu” itu berasal dari saya.

Ada pun tentang pak Joesoef Isak, saya sangat memahami beliau sebagai seorang yang telah berumur 79 tahun. Dalam kesaksiannya, beliau berkata ceramahnya di Paris (2004) lisan, dan tak lagi bisa mengulanginya secara persis.

Saya mengkonfirmasikan ke pak Joesoef Isak, bahwa ada teks pidato beliau di Fordham University New York pada 24 April 1999, yang dibagi-bagikan dalam pertemuan Hari Sastra Indonesia di Paris pada 2004. Karena memang begitulah, laporan koresponden MEDIUM di Paris yang kemudian dimuat Majalah MEDIUM. Saya sendiri memperoleh teks pidato itu dari situs internet Fordham University, yang kemudian saya print out.

Membaca teks pidato itu, pak Joesoef di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan PN Depok membenarkan, memang itu pidatonya di NY. Saya juga mengkonfirmasikan beberapa alinea dari pidato, yang kemudian dilaporkan Koresponden MEDIUM, dan belakangan saya kutip lagi dalam tulisan di Koran TEMPO, lagi-lagi beliau membenarkannya.

Semua itu telah saya tumpah ruahkan dalam pledoi saya bacakan pada 21 November 2007 lalu.
***
Pekan depan, 28 November, Jaksa Penuntut Umum akan tampil dengan Replik, dan saya dengan Duplik sepekan kemudian. Sesuai hukum acara, maka sepekan berikutnya pula adalah pembacaan vonis majelis hakim.

Lepas dari persoalan teknis peradilan itu, saya memberi judul pledoi saya dengan kalimat: Merindukan Hukum Indonesia yang Demokratis?

Sebagai seorang wartawan, dan bukan pakar hukum, saya memikir-mikir, inilah persoalan yang mendasar. Hukum yang demokratis, di mana, saban orang sama di
depan hukum. Ini juga yang, antara lain, saya kupas dalam pledoi.

Saya didakwa dengan pasal 207 KUHP, yakni pencemaran tertulis terhadap penguasa dan badan umum yang ada di Indonesia, dalam hal ini, instansi Kejaksan Agung, di depan umum. Padahal, bahkan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pun telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2006 lalu. Dalil MK karena pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, dan asas persamaan di depan hukum, yang tak memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden punya hak istimewa dibanding warga Negara lainnya.

Apalagi pasal-pasal itu sering dipakai penguasa untuk membungkam aktivis demokrasi yang melakukan kritikdan protes kepada kebijakan pemerintah. Pasal warisan kolonial ini sejatinya dulu juga dipakai kolonial untuk membungkam
pejuang republik. Tak heran setelah kemerdekaan, pasal-pasal itu mendapat kecaman luas dari masyarakat, dan MK mengabulkannya pada 2006 lalu.

Jika pasal yang berhubungan dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pun sudah dicabut, apakah martabat penguasa dan badan umum lainnya di negeri ini, maaf, lebih “tinggi” dibanding Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga (bukan individual)?

Tak heran jika MK menyarankan agar penggunaan pasal 207 KUHP ke depan sebaiknya tak dilakukan, dan menyesuaikannya dengan kondisi berkembang seraya menunggu R KUHP yang baru. Lagi pula yang berkuasa di negeri ini adalah kedaulatan rakyat.

Rakyatlah King Maker yang membuat Anda bisa menjadi Presiden, Wakil Presiden dan anggota parlemen. Adapun penguasa dan Badan Umum lainnya, adalah jelmaan dari kedaulatan rakyat juga. Anda tak bisa menjadi penguasa tanpa adanya rakyat, bukan?

Toh masih ada pasal 310 maupun 316 KUHP yang memungkinkan seseorang yang merasa dihina dapat mengadukan siapapun ke penegak hukum. Itu pulalah yang dilakukan bapak Susilo Bambang Yudhoyomo saat mengadukan Pak Zainal Ma?arif ke Polda Metrojaya. Tapi dalam kasus saya, justru pasal 316 yo 310 KUHP, yang semula ada dalam dakwaan tapi dalam tuntutan telah meminta Majelis Hakim membebaskan saya dari dakwaan alternatif kedua itu. Jaksa Penuntut Umum hanya memakai pasal 207 KUHP.

Saya kira kompotensi mengkritisi pasal 207 KUHP ini tak hanya wilayah pakar
hukum. Tapi semua kita. Termasuk para sejarawan. Bagaimana sebenarnya riwayat dan asal usul pasal ini dalam KUHP kita? Bagimana di Belanda, dari mana kita mengadopsi hukum mereka? Bagimana di Prancis? Konon, Timorleste bahkan tak lagi memakai pasal ini.

***
Saya diperiksa Polres Depok pada Juni 2007. Kemudian, Majalah B-Watch Juli 2007, adalah edisi yang terakhir. Majalah MEDIUM yang berakhir pada awal 2006 pun, bak mengulangi Majalah GAMMA, tempat saya bekerja sejak 1999, dan finished pada 2002 akhir. Bersama beberapa teman eks GAMMA, kami mendirikan Majalah MEDIUM, Febuarari 2003. Usia saya 53 tahun waktu itu.

Ke belakang lagi, saya pernah menjadi stringer TEMPO pada 1978 di Sibolga. Terakhir Kepala Biro TEMPO Sumatera Bagian Utara di Medan hingga majalah ini dibredel pemerintah pada 1994. Masih lanjut ke Majalah GATRA, dan bersama banyak teman eksodus ke GAMMA.

Selalu ada sesuatu di balik sesuatu. B-Watch yang tak lagi terbit sejak Agustus 2007, membuat ketagihan saya menulis di surat kabar memperoleh kemungkinan waktu yang lebih luas pula. “Penyakit” ini semakin merajalela, dan saya tak bisa mengelak.

Saya menulis saban pekan setiap hari Senin di Medan Bisnis di rubrik Weekly Review halaman depan. Senior saya, Ridha K. Liamsi di Riau Pos memberi waktu saban Sabtu setiap pekan. Juga para senior di Harian Analisa Medan juga saban pekan, kadang Senin kadang Selasa. Kadang saya juga menulis di Harian Pikiran Rakyat Bandung, Batak Pos, Sinar Harapan, Sumut Pos Medan, dan Koran TEMPO.

Apakah di hari-hari esok, saya masih menulis lagi, dengan adanya kasus di PN
Depok? Saya tak bisa menebak-nebak, walau hidup kadang seperti teka-teki silang. Mbak Monik dari Radio Utan Kayu mewawancarai saya Rabu malam, 21 November 2007 lalu, setelah sebelumnya diwawancarai by phone, dan bertanya,
“jika Anda dipenjarakan karena kasus itu, apakah Anda akan terus menulis?”

Agak sulit saya menjawabnya. Kata putri saya, juga seorang jurnalis, yang pasti, matahari masih bersinar besok pagi. Rada berbau ABG ya. Adapun tentang kehendak untuk menulis, janganlah sampai sun set, ya Gusti Allah. Saya masih terlalu muda dibanding Mas Goen, apalagi dibanding Rosihan Anwar yang terus saja menulis, dan bukan di atas air.

Menulis tak perlu kapok. Menulis itu bak kapok sambal. Tapi dalam makna sambal Sumatera yang pedas. Sudah tahu pedas, makan sambal juga. Enak, sih. Jika dalam makna sambal Jawa, makin oke pula. Manis pula. Dan dijamin pasal 28 UUD 1945.

(Depok, Pukul 04.00, 22 Nov 2007)

Menulis itu, Kapok Sambal

2007-12-13T23:05:00.000-08:00

Oleh Bersihar Lubis

Belum seratus hari saya bekerja di Majalah B-Watch pada awal Maret 2007 itu.
Majalah Berita Dwimingguan MEDIUM, tempat saya bekerja sebelumnya, tak lagi terbit sejak awal 2006. Majalah ini sudah “megap-megap” sejak 2005. Biasalah. Soal modal, dan sebagainya, ?bahaya laten? yang selalu mengintai penerbitan pers. Apa yang bisa saya kerjakan hanya menulis, dan menulis.

Saya sudah menjadi wartawan sejak 1970, menjadi reporter koran Medan, Mercusuar dan Mingguan Taruna Baru. Jadinya, saya “dungu” dan ini bukan dosa --untuk bekerja di bidang lain. Misalnya membuka kedai kopi, atau menjadi pedagang ikan di kampungku, Sibolga yang pantai pasir putih dan rimbunan pohon kelapanya molek di pantai barat Sumatera Utara. Saya juga “dungu” soal nuklir. Yang Maha Tahu segalanya, hanya DIA.

Tak bisa lain saya mulai menulis kolom atau opini di berbagai koran, baik daerah dan nasional sejak awal 2006. Di antaranya, Koran TEMPO. Walau sudah menjadi Wakil Pemred di B-Watch, menulis opini di koran-koran rupanya membuat tagih juga. Saya pikir, lebih “aman”, ketimbang “nyabu-nyabu”.

B-Watch, majalah bulanan itu sudah beredar di awal Maret 2007, sampai kemudian, Masyarakat Sejarah Indonesia dikagetkan oleh pelarangan peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU setingkat oleh Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2007.

Alasannya, karena tidak mencantumkan kebenaran sejarah tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948 dan Peristiwa Pemberontakan PKI pada 1965. Gerakan 30 September (G30S) 1965 memang tercantum, tetapi tanpa menyebut keterlibatan PKI. "Itu pemutarbalikan fakta sejarah," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin (kini Wakil Jaksa Agung RI), Jumat 9 Maret lalu kepada pers.

Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah pelarangan buku-buku sejarah untuk “anak-anak” kita itu sudah didasarkan pada telaah ilmiah dari para sejarawan, atau hanya karena sekedar kekuasaan? Seandainya ada bahasan ilmiah yang melibatkan sejarawan seperti Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam dan lainnya, mungkin pelarangan itu sedikitnya telah bertolak dari pandangan ilmiah.

Jika buku sejarah yang dilarang oleh Jaksa Agung tersebut tidak mencantumkan
PKI sebagai pemberontak pada 1965, tidak mengherankan. Banyak sekali buku publikasi domestik dan luar negeri yang meragukan keterlibatan PKI, meskipun versi pemerintah menyebut PKI tetap terlibat. Akibatnya, di masyarakat muncul beragam versi yang berbeda, sehingga menurut Jaksa Agung Muda Muchtar dapat menimbulkan keresahan dan pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum.

Berita pelarangan itu beredar di media, juga kontoroversi dan prokontranya. Saya terdorong untuk menulis. Berbagai memori berlarian di benak, tentang sejarah pelarangan buku dan sejenis. Satu di antara yang banyak itu, yang saya ingat adalah kisah pak Joesoef Isak.

Beliau pernah selama sebulan diperiksa oleh Kejaksaan Agung menyusul terbitnya roman "Anak Semua Bangsa" dan “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer. Joesoef adalah penerbit Hasta Mitra (1980) dan penerbit karya Pram yang kemudian dilarang. Pernah meringkuk di penjara pada 1965 dan 1966. Meringkuk lagi di penjara Salemba sejak 1967 selama 10 tahun.

Namun, atas keberaniannya menerbitkan karya Pram, ia menerima hadiah "Jeri Laber Pour Ia Liberte de l'edition" dari Perhimpunan Para Penerbit Amerika, partner Pen American Center pada April 2004 lalu di New York. Masih ada hadiah sejenis dari Australia dan Belanda.

Majalah MEDIUM pernah menulis Joesoef Isak tatkala berbicara pada "Hari Sastra Indonesia" di Paris pada Oktober 2004 lalu. Saat itu, ia bertutur tentang jalannya interogasi tersebut. Mulanya, ia mengusulkan supaya Kejaksaan Agung menggelar sebuah simposium ahli untuk membicarakan secara obyektif karya Pram.

Tapi ternyata ditolak. Alasannya, interogator lebih paham dari siapapun bahwa "Bumi Manusia" dan "Anak Semua Bangsa" adalah karya sastra Marxis. Anehnya, ketika diinterogasi, aparat kejaksaan meminta Joesoef untuk menunjukkan baris-baris mana yang menunjukkan adanya teori Marxis dalam buku Pram.

Ketika Joesoef diminta meneken berita acara pemeriksaan, para interogator
tersenyum. "Buku-buku Pram luar biasa. Apakah bapak mempunyai eksemplar tersisa? Istri saya belum membacanya. Bisakah bapak mengirimkan satu eksemplar ke rumah saya?" kata si interogator.

"Pak Joesoef hendaknya maklum bahwa apa yang saya lakukan hanyalah melaksanakan perintah atasan," tambah si interogator. "Saya telah disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator telah disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kebodohannya," kata Joesoef.

Kisah ini ditulis oleh Koresponden MEDIUM di Paris. Sebagai Pemred MEDIUM,
tentu dengan rapat redaksi, kami menerbitkannya pada edisi 27 Oktober-9
November 2004, lengkap dengan foto pak Joesoef saat berbincang dengan Adrian
van Dis, seorang pengarang Belanda di Paris.

Di tengah prokontra pelarangan buku sejarah SMP dan SMU itulah, saya mengutip kembali penjelasan Jesoef di Paris untuk sebuah tulisan yang kemudian saya kirimkan via email ke Koran TEMPO, jika tak salah pada 11 Maret 2007, dan terbit pada 17 Maret 2007, dengan judul “Kisah Interogator yang Dungu”. Judul ini saya cuplik dari isi tulisan, yakni ceramah Joesoef Isak di Paris.

Banyak tulisan dan berita yang muncul di media. Antara lain protes PHBI, Jhonson Panjaitan dan Masyarakat Sejarah Indonesia terhadap pelarangan itu, seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif pada 19 Maret 2007. Sejarawan Asvi Warman Adam berkomentar, bahwa istilah obyektif sesuai dokumen 1 Oktober 1965 adalah Gerakan 30 September. Tidak disingkat atau disertai dengan embel-embel apapun, karena bisa mengaburkan fakta sejarah.

PBHI malah melihat keanehan. Misalnya, buku pelajaran kelas 1 SMP yang masih
membahas kerajaan-kerajaan Nusantara belum sampai pada Peristiwa Madiun 1948
dan 1965. Malah ada buku (Grasindo) yang mencantumkan istilah G30S/PKI pun
tetap dilarang.

Saya bukan sejarawan. Tapi wartawan. Rangkaian fakta demi fakta saya sunting
menjadi tulisan. Agar tak kelihatan “dungu”, saya kutip jugalah pendapat
Benedetto Croce seorang filsuf sejarah kelahiran Italia (1866-1952), bahwa
"Every true story is contemporary history (setiap sejarah yang benar adalah
sejarah masa kini). Kebenaran memang relatif.

Benar di suatu masa, sebaliknya di waktu yang lain. Sejarah adalah gambaran masa silam, tapi tak selalu sepersis masa lalu. Siapa pula yang bisa pergi ke hari lalu yang sangat jauh itu?

Menulis sejarah pun tak bisa mengelak dari ide si penulis bertolak dari visi
dan tafsir sendiri. Topik yang sama bisa berbeda di antara beberapa penulis.
Bahkan, bisa dipengaruhi oleh suasana zaman. Saban zaman juga mengalir sehingga ide, penilaian dan tafsir bisa berubah dan tampillah beragam versi.

Ada versi pemerintah, ada versi sejarawan. Buku sejarah yang ditulis tak berhak memonopoli kebenaran, apalagi hendak memperbaiki buku sejarah yang ada, termasuk versi pemerintah. Menulis kembali dengan visi, tafsir dan metodologi yang berbeda, tidak selalu sama hasilnya. Yang beruntung adalah generasi kemudian yang mewarisi kekayaan sejarah. Terpulang merekalah untuk memahaminya secara arif dan rasional.

Memonopoli kebenaran sejarah itu absurd. Apalagi sejarah selalu ditulis tidak pada saat terjadi, tapi jauh setelah peristiwa itu. Merekayasa sejarah yang telah terjadi cenderung mereduksi sejarah. Rekayasa (dalam arti sebenarnya) itu perbuatan ke depan, misalnya seseorang yang hendak memenangkan Pemilihan Presiden. Tetapi, jika Yudhoyono pernah berhasil pada 2004 lalu, sejarah tak mungkin menulis Yudhoyono gagal menjadi presiden pada 2004 lalu, bukan?

***
Jadi wartawan memang lelah. Tapi nikmat, walau tidak selalu. Seingat saya di
bawah tanggal 11 Juni 2007, rekan Daru Priyambodo dari Koran TEMPO mengabarkan (via telepon) bahwa Kapolres Depok menghubungi Koran TEMPO sehubungan pengaduan dari beberapa staf Kejaksaan Negeri Depok. Kejaksaan tersinggung atas tulisan saya di Koran Tempo 17 Maret 2007. Itulah awalnya, saya diperiksa oleh Polres Depok pada 11 Juni 2007.

Saudara Daru sungkan dan tidak mau memberikan alamat saya di Depok kepada Kapolres Depok, tanpa seizin saya, dan memang begitulah aturan main di Koran TEMPO, seperti juga di media lainnya. Sementara, ini adalah soal penegakan
hukum di Negara hukum tersayang ini. Saudara Daru menghadapi dilema. Akhirnya, kami berdua sepakat bahwa Saudara Daru memberi nomor HP pak Kapolres kepada saya, dan terserah saya lah kemudian untuk menghubunginya.

Merasa tulisan saya di Koran TEMPO “biasa” saja, saya beranikan diri menelepon Kapolres Depok. Percakapan, yang hangat, saya kira. Saya sih sudah bisa menebak ujungnya, ketika pak Kapolres ingin bertamu ke rumah saya, hendak bersilaturrahmi. Bagaimana saya bisa menolak silaturrahmi?

Suatu malam beliau bersama staf datang ke rumah saya. Percakapan mengalir enak. Sembari Kapolres mengabarkan tentang ketersinggungan teman-teman di kejaksaan. Jelaslah, ini soal delicte locus.

Saya lupa harinya, tapi saya datang ke Polres Depok, jika tak salah sehari atau dua hari sebelum hari yang ditetapkan dalam surat panggilan polisi pada 11 Juni 2007. Saya pikir apa bedanya diperiksa lusa dan hari ini? Pemeriksaan pun berlangsung, dan sikap teman-teman di Polres cukup bersahabat. Saya jawab semuanya, mengapa saya menulis artikel itu, kapan dan hal lain yang penting.

Termasuk bahwa kutipan “dungu” itu berasal dari pak Joesoef Isak. Adapun dakwaan yang dikenakan adalah pasal 207 KUHP dan pasal 316 yo pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran dan penghinaan.

Hari itu, juga setelah proses BAP, saya mencoba bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Maksudnya, melihat kemungkinan mediasi. Tapi gagal bertemu. Hal mediasi ini pernah saya tawarkan ke Kapolres Depok sewaktu datang ke rumah saya. Beliau bilang bagus juga.

Sayang tak bertemu. Saya hanya bisa bertemu Sdr Pudin Saprudin (PS), staf Kasi Intel Kejari Depok, yang menjadi saksi pelapor kasus ini Ke Polres Depok. Kami ngobrol. Tapi Kepala Kejari Depok sedang tak di tempat sehingga tak bisa bertemu. Sdr PS menjanjikan, akan melaporkannya kepada Kepala Kejari Depok, dan jika mungkin bertemu saya akan ditelepon.

Memang tak ada keharusan agar bertemu. Boleh ya boleh tidak. Saya sadar itu.
Nah, pada suatu hari, di bulan Agustus datanglah panggilan dari Polres Depok, bahwa kasus saya sudah P-21, dan dilimpahkan ke Kejari Depok. Bersama petugas Polres, saya berangkat ke Kejari dan bertemu Sdr Tikyono, yang kemudian menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Sidang pertama digelar pada 19 September 2007 lalu. Sudah beberapa hari puasa Ramadhan. Saat itu, tiga saksi dari Kejari Depok diperiksa oleh Majelis Hakim kesaksiannya. Seperti saya uraikan dalam pledoi pada 21 November 2007 lalu, juga dalam rilis ke beberapa media, yang kemudian juga muncul di milis jaringan pers, keterangan tiga saksi ini tak saling kompak.

Satu saksi bilang ucapan “dungu” berasal dari pak Joesoef Isak. Dua saksi lainnya berkata dari saya. Tapi setelah dicecar majelis dengan mengkonfirmasikan dengan tulisan di Koran TEMPO itu, keduanya bimbang dan akhirnya menjawab “tidak tahu”.

Sidang kedua, 26 September 2007, adalah pemeriksaan saksi Daru dari Koran
TEMPO, saksi Joesoef Isak dan Frans Asisi, saksi ahli bahasa dari UI, yang
resume keterangannya sudah saya uraikan dalam pers rilis. Lagi-lagi, tak
seorang pun yang menyebutkan bahwa kata “dungu” itu berasal dari saya.

Ada pun tentang pak Joesoef Isak, saya sangat memahami beliau sebagai seorang yang telah berumur 79 tahun. Dalam kesaksiannya, beliau berkata ceramahnya di Paris (2004) lisan, dan tak lagi bisa mengulanginya secara persis.

Saya mengkonfirmasikan ke pak Joesoef Isak, bahwa ada teks pidato beliau di Fordham University New York pada 24 April 1999, yang dibagi-bagikan dalam pertemuan Hari Sastra Indonesia di Paris pada 2004. Karena memang begitulah, laporan koresponden MEDIUM di Paris yang kemudian dimuat Majalah MEDIUM. Saya sendiri memperoleh teks pidato itu dari situs internet Fordham University, yang kemudian saya print out.

Membaca teks pidato itu, pak Joesoef di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan PN Depok membenarkan, memang itu pidatonya di NY. Saya juga mengkonfirmasikan beberapa alinea dari pidato, yang kemudian dilaporkan Koresponden MEDIUM, dan belakangan saya kutip lagi dalam tulisan di Koran TEMPO, lagi-lagi beliau membenarkannya.

Semua itu telah saya tumpah ruahkan dalam pledoi saya bacakan pada 21 November 2007 lalu.
***
Pekan depan, 28 November, Jaksa Penuntut Umum akan tampil dengan Replik, dan saya dengan Duplik sepekan kemudian. Sesuai hukum acara, maka sepekan berikutnya pula adalah pembacaan vonis majelis hakim.

Lepas dari persoalan teknis peradilan itu, saya memberi judul pledoi saya dengan kalimat: Merindukan Hukum Indonesia yang Demokratis?

Sebagai seorang wartawan, dan bukan pakar hukum, saya memikir-mikir, inilah persoalan yang mendasar. Hukum yang demokratis, di mana, saban orang sama di
depan hukum. Ini juga yang, antara lain, saya kupas dalam pledoi.

Saya didakwa dengan pasal 207 KUHP, yakni pencemaran tertulis terhadap penguasa dan badan umum yang ada di Indonesia, dalam hal ini, instansi Kejaksan Agung, di depan umum. Padahal, bahkan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pun telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2006 lalu. Dalil MK karena pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, dan asas persamaan di depan hukum, yang tak memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden punya hak istimewa dibanding warga Negara lainnya.

Apalagi pasal-pasal itu sering dipakai penguasa untuk membungkam aktivis demokrasi yang melakukan kritikdan protes kepada kebijakan pemerintah. Pasal warisan kolonial ini sejatinya dulu juga dipakai kolonial untuk membungkam
pejuang republik. Tak heran setelah kemerdekaan, pasal-pasal itu mendapat kecaman luas dari masyarakat, dan MK mengabulkannya pada 2006 lalu.

Jika pasal yang berhubungan dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pun sudah dicabut, apakah martabat penguasa dan badan umum lainnya di negeri ini, maaf, lebih “tinggi” dibanding Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga (bukan individual)?

Tak heran jika MK menyarankan agar penggunaan pasal 207 KUHP ke depan sebaiknya tak dilakukan, dan menyesuaikannya dengan kondisi berkembang seraya menunggu R KUHP yang baru. Lagi pula yang berkuasa di negeri ini adalah kedaulatan rakyat.

Rakyatlah King Maker yang membuat Anda bisa menjadi Presiden, Wakil Presiden dan anggota parlemen. Adapun penguasa dan Badan Umum lainnya, adalah jelmaan dari kedaulatan rakyat juga. Anda tak bisa menjadi penguasa tanpa adanya rakyat, bukan?

Toh masih ada pasal 310 maupun 316 KUHP yang memungkinkan seseorang yang merasa dihina dapat mengadukan siapapun ke penegak hukum. Itu pulalah yang dilakukan bapak Susilo Bambang Yudhoyomo saat mengadukan Pak Zainal Ma?arif ke Polda Metrojaya. Tapi dalam kasus saya, justru pasal 316 yo 310 KUHP, yang semula ada dalam dakwaan tapi dalam tuntutan telah meminta Majelis Hakim membebaskan saya dari dakwaan alternatif kedua itu. Jaksa Penuntut Umum hanya memakai pasal 207 KUHP.

Saya kira kompotensi mengkritisi pasal 207 KUHP ini tak hanya wilayah pakar
hukum. Tapi semua kita. Termasuk para sejarawan. Bagaimana sebenarnya riwayat dan asal usul pasal ini dalam KUHP kita? Bagimana di Belanda, dari mana kita mengadopsi hukum mereka? Bagimana di Prancis? Konon, Timorleste bahkan tak lagi memakai pasal ini.

***
Saya diperiksa Polres Depok pada Juni 2007. Kemudian, Majalah B-Watch Juli 2007, adalah edisi yang terakhir. Majalah MEDIUM yang berakhir pada awal 2006 pun, bak mengulangi Majalah GAMMA, tempat saya bekerja sejak 1999, dan finished pada 2002 akhir. Bersama beberapa teman eks GAMMA, kami mendirikan Majalah MEDIUM, Febuarari 2003. Usia saya 53 tahun waktu itu.

Ke belakang lagi, saya pernah menjadi stringer TEMPO pada 1978 di Sibolga. Terakhir Kepala Biro TEMPO Sumatera Bagian Utara di Medan hingga majalah ini dibredel pemerintah pada 1994. Masih lanjut ke Majalah GATRA, dan bersama banyak teman eksodus ke GAMMA.

Selalu ada sesuatu di balik sesuatu. B-Watch yang tak lagi terbit sejak Agustus 2007, membuat ketagihan saya menulis di surat kabar memperoleh kemungkinan waktu yang lebih luas pula. “Penyakit” ini semakin merajalela, dan saya tak bisa mengelak.

Saya menulis saban pekan setiap hari Senin di Medan Bisnis di rubrik Weekly Review halaman depan. Senior saya, Ridha K. Liamsi di Riau Pos memberi waktu saban Sabtu setiap pekan. Juga para senior di Harian Analisa Medan juga saban pekan, kadang Senin kadang Selasa. Kadang saya juga menulis di Harian Pikiran Rakyat Bandung, Batak Pos, Sinar Harapan, Sumut Pos Medan, dan Koran TEMPO.

Apakah di hari-hari esok, saya masih menulis lagi, dengan adanya kasus di PN
Depok? Saya tak bisa menebak-nebak, walau hidup kadang seperti teka-teki silang. Mbak Monik dari Radio Utan Kayu mewawancarai saya Rabu malam, 21 November 2007 lalu, setelah sebelumnya diwawancarai by phone, dan bertanya,
“jika Anda dipenjarakan karena kasus itu, apakah Anda akan terus menulis?”

Agak sulit saya menjawabnya. Kata putri saya, juga seorang jurnalis, yang pasti, matahari masih bersinar besok pagi. Rada berbau ABG ya. Adapun tentang kehendak untuk menulis, janganlah sampai sun set, ya Gusti Allah. Saya masih terlalu muda dibanding Mas Goen, apalagi dibanding Rosihan Anwar yang terus saja menulis, dan bukan di atas air.

Menulis tak perlu kapok. Menulis itu bak kapok sambal. Tapi dalam makna sambal Sumatera yang pedas. Sudah tahu pedas, makan sambal juga. Enak, sih. Jika dalam makna sambal Jawa, makin oke pula. Manis pula. Dan dijamin pasal 28 UUD 1945.

(Depok, Pukul 04.00, 22 Nov 2007)

Antara Bersihar dan Faisal

2007-12-09T05:45:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Penulis buku dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Dua pekan setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan repliknya pada 28 November, wartawan yang pernah malang melintang di berbagai media cetak, Bersihar Lubis akan menghadapi vonis majelis hakim yang menyidangkan perkara pencemaran tertulis terhadap penguasa dan badan umum Indonesia (Pasal 207 KUHP) di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

Seperti yang diberitakan banyak media, Bersihar diadili akibat tulisannya berjudul “Interogator Dungu” di Koran Tempo pada 17 Maret 2007. Penggunaan kata “dungu” yang dikutip Bersihar berdasarkan pidato Joesof Ishak –penerbit Hasta Mitra yang menerbitkan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer kala Orde Baru berkuasa—pada Hari Sastra Indonesia di Paris, 2004 itu rupanya menyinggung aparat Kejaksaan. Dalam pidatonya Joesof Ishak menceritakan dia diinterogasi aparat Kejaksaan Agung menyusul terbitnya roman Anak Semua Bangsa dan Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer.

Tak pelak soal tulisan yang diklaim oleh aparat Kejaksaan telah membuat mereka tersinggung itu membuat banyak pihak tersentak. Terutama mereka yang bergelut dan “bernapas” dari dunia tulis-menulis. Jika apa yang menimpa Bersihar itu terjadi pada masa ketika Orde Baru yang otoriter berkuasa, bisa jadi ia bukan berita besar. Karena kekuasaan Orba dibangun di atas prilaku tiran dan represif. Dengan jaringan yang sistematis dan dukungan aparat (militer, polisi, kejaksaan, dan birokrasi), Orba mengontrol semua sendi hidup warganya. Kritik terhadap kekuasaan Orba selalu berujung penjara.

Tetapi reformasi yang berhasil menggulingkan Soeharto pada 1998 melahirkan banyak perubahan. Salah satunya adalah lindapnya atmosfir pengap kebebasan berekspresi dalam bentuk berpendapat, menulis, dan berbicara. Instrumen perundang-undangan yang ketika Orba berkuasa pun diganti dengan yang lebih terbuka dan tak ketinggalan zaman.

Semua hal itu tak berbanding lurus dengan tuntutan dan konsekwensi demokrasi. Instrumen perundang-undangan yang dilahirkan pasca Orba tak memberi ruang yang sama bagi demokrasi. Sebagian tetap mengusung otoritarian, sebagian lainnya tidak. Sebagian lainnya malah terjebak dan menjebakkan diri pada ruang sektarian, otoritarian, dan pengkhianatan terhadap reformasi.

Salah satu dampaknya adalah yang terjadi pada diri Bersihar Lubis di Depok. Bersihar mungkin termasuk dari sebagian besar wartawan dan penulis yang percaya bahwa kebebasan berekspresi melalui tulisan sudah lahir dan menjadi bagian hidup di era reformasi. Pikiran yang ternyata tidak berbanding lurus dengan yang ada dalam otak penguasa. Lihatlah bagaimana aparat kejaksaan yang mengadukan Bersihar ke polisi. Mereka terlihat gagap mendefinisikan penghinaan melalui tulisan. Mereka tak sepakat menyatakan bahwa kata “dungu” yang meletikkan ketersinggungan itu berasal dari Bersihar atau sekadar mengutip orang lain.

Hal yang sama juga terjadi dengan Muhammad Faisal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Faisal yang pernah menjadi wartawan di salah satu media lokal itu kini dipenjara selama empat bulan. Penjara terpaksa dikecap Faisal sebagai akibat tulisannya di rubrik Surat Pembaca sebuah media lokal berjudul “Duh, Gus Dur Kecil”. Tulisan pendek yang berisi kritik terhadap kebijakan dan prilaku memimpin daerah ini rupanya membuat Gubernur Kalsel Sjachriel Darham –kini mantan Gubernur dan mendekam di penjara setelah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta—tersinggung. Sang Gubernur mengadukan Faisal ke polisi dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya (Pasal 310 dan 316 KUHP). Di pengadilan negeri Faisal bebas.

Namun kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan kasasi itu dan menghukum Faisal empat bulan penjara. Anehnya setelah MA memvonis Faisal, kejaksaan justru tidak langsung melakukan eksekusi. Padahal Faisal tidak pernah meninggalkan Banjarmasin. Hal ini bahkan berlangsung lebih dari dua tahun. Baru pada 13 Oktober 2007, kejaksaan melakukan eksekusi dan menjebloskan Faisal ke penjara. Pada 13 Januari 2008 Faisal akan bebas.

Dua kasus yang berbeda tempat ini menunjukkan betapa tidak arifnya kejaksaan bereaksi terhadap penegakan hukum. Mereka sepertinya sibuk dengan perkara-perkara kecil, tidak prinsipil, tidak mendasar, dan lebih mengedepankan untuk melindungi korps ketimbang menegakkan hukum yang punya dampak besar bagi masyarakat luas dan demokrasi.

Kejaksaan –juga aparat penegak hukum lainnya—rupanya masih terjebak dan menjebakkan dirinya dalam perspektif memahami hukum secara tekstual. Bukan kontekstual. Aparat lupa atau tak mau tahu pasal-pasal pencemaran nama baik dan penistaan dalam KUHP lahir dalam konteks pemerintah kolonial yang menggandangkan aktivis dan masyarakat pro kemerdekaan. Secara kontekstual pasal-pasal yang dikenakan terhadap Bersihar dan Faisal sudah ketinggalan zaman.

Aparat hukum juga lupa dan tak mau tahu dengan konfigurasi politik yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal dalam KUHP. Bukankah konfigurasi politik yang busuk dan penuh persekongkolan juga akan melahirkan perundang-undangan yang juga busuk. Mungkin ada baiknya jika aparat hukum menahan diri untuk menegakkan pasal-pasal yang selalu penuh kontroversi dan beraroma melanggengkan kekuasaan kolonial di masa silam, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP yang sedang dibahas di parlemen selesai. Jika tidak dalam rentang sebelum RUU KUHP itu selesai, maka akan jatuh Bersihar-Bersihar dan Faisal-Faisal yang lain. Itukah yang kita inginkan?

Demokrasi, Iblis, dan Jalan Berliku Sang Calon

2007-12-02T05:24:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam, wartawan, dan penulis buku. Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com

Demokrasi kadang jadi misteri. Suara terbanyak yang menjadi salah satu nilai lebih demokrasi dibanding kekuasaan totaliter sering tak mencerminkan kebenaran. Jika suara terbanyak itu adalah iblis, maka sebagai konsekuensi demokrasi maka iblis lah yang jadi pemenang.

Rakyat yang menjadi pemegang saham terbesar demokrasi sering tak mendapatkan dividen politik atas investasi yang mereka tanam dan menjadi haknya. Anggota parlemen dan penguasa yang hanya memiliki sebagian kecil saham demokrasi justru mendapatkan segalanya. Atau malah mengambil banyak hal yang sesungguhnya bukan hak mereka. Pemikiran untuk melaksanakan logika demokrasi yang mengedepankan partisipasi politik rakyat justru sangat sulit terwujud. Bahkan harus menempuh jalan berliku.

Inilah yang kini terjadi dengan draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan para anggota parlemen di Jakarta. Sikap ngotot mereka terhadap revisi Undang-Undang ini terutama dalam hal syarat calon independen pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan dibolehkannya calon perseorangan mengikuti Pilkada. Draft usulan inisiatif DPR calon independen harus mampu mengumpulkan mengumpulkan 3-15 persen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari jumlah penduduk di daerahnya sebagai bentuk dukungan dan uang jaminan sebesar Rp200 juta-Rp 1,4 milyar untuk calon Gubernur dan Rp50 juta-Rp350 juta untuk calon Buati/Walikota misalnya menunjukkan tidak responsifnya mereka pada nilai strategis calon independen dalam kehidupan demokrasi modern.

Padahal untuk mengumpulkan 10.000 KTP saja, calon independen dipastikan akan keteteran. Apalagi jamak diketahui tak ada yang gratis dalam politik. Warga yang “nakal” bisa menjual KTP nya dengan harga tinggi, tanpa memikirkan siapa dan bagaimana kualitas calon pemimpin mereka entah itu maling atau “Nabi”.

Besarnya uang jaminan jika draft revisi Undang-Undang ini disepakati di DPR juga akan menutup peluang calon independen yang berintegritas dan memiliki kapabilitas, tetapi tak punya banyak uang untuk ikut dalam Pilkada. Padahal keberadaan calon independen sangat jelas bertujuan untuk mempermudah partisipasi masyarakat sekaligus menghilangkan dominasi partai politik.

Karena tanpa adanya calon independen, maka sistem partai yang dikembangkan dalam demokrasi Indonesia pasca Orde Baru tumbang tidak akan sempurna. Negara bisa bergerak ke arah oligarki partai dan tak ubahnya sama dengan sistem totaliter semasa Orba berkuasa.

Penjegalan anggota partai politik di parlemen terhadap kemunculan calon independen dengan syarat politik dan ekonomi ini selain menunjukkan bahwa mereka telah mengkhianati demokrasi, juga memperlihatkan ketakutan yang berlebihan. Mereka takut calon yang diusung parpol kalah populer, kalah kelas, kalah integritas, dan kalah kapabilitas dengan calon independen.

Mereka juga takut kehilangan sumber pendapatan yang selama ini bisa didapat dari para calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada dengan menggunakan perahu partai politik. Karena kesempatan panen uang dalam jumlah sangat besar –selain pada event-event politik lainnya seperti ketika kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawabannya—itu hanya terjadi ketika sang calon melamar dan memilih menggunakan perahu partai politik untuk maju dalam Pilkada.

Belum jadi kepala daerah saja calon independen sudah harus menempuh jalan berliku. Jika pun mereka kemudian terpilih jalan yang tak kalah berlikunya pun harus juga ditempuh. Kepala daerah dari calon independen harus mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dana yang juga besar untuk “menghibur” para anggota parlemen. Jika itu tidak bisa ia lakukan, maka posisi politiknya pasti akan terancam. Gertak sambal dari para anggota parlemen sering berlangsung menjelang event-event politik penting yang menentukan berlanjut tidaknya kepemimpinan seorang kepala daerah.

Teori politik memang mengajarkan bahwa lahirnya instrumen kekuasaan ditentukan oleh konfigurasi kekuatan politik yang ada. Jika konfigurasi politiknya dikuasai dan didominasi partai yang tidak pro rakyat dan hanya mementingkan dirinya sendiri, maka instrumen politik yang lahir pun tidak akan pernah membahagiakan rakyat.

Namun, dalam hal calon independen, sudah saatnya konfigurasi politik yang ada sadar diri. Perubahan adalah keniscayaan. Tak ada yang bisa melawan perubahan.

Korupsi di Negeri Para Penipu

2007-12-02T05:00:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo, wartawan dan penulis buku. Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Melewati jalanan di sekitar Sentra Antasari –dulu Pasar Antasari—tak sekadar mata yang sakit. Kesemrawutan berlangsung tiada henti, akibat taksi Kuning yang sopirnya seenak perutnya parkir dan berhenti mengambil penumpang di pinggiran jalan, becak yang sudah berjalan lamban dan senang berada di tengah jalan, pengendara motor yang tak tahu aturan, gerobak yang menyeberang, kaum miskin papa yang mengamen melantunkan berbagai lagu dengan alat musik seadanya, dan polisi yang lebih senang berada di posnya.

Hati juga miris menyaksikan pasar terbesar di Banjarmasin yang dimasa silam menjadi salah satu ikon mampu bertahannya pasar tradisional di tengah gempuran kapitalisme itu kini berselemak korupsi dengan nilai penyimpangan sebesar Rp 32 milyar. Datangnya PT GJW sebagai investor pembangunan Sentra Antasari yang kemudian merekrut orang-orang yang semula berperan dalam menumbangkan Kepala Badan Pengelola Pasar Antasari Sugito di tahun 1997 dan elite Pemerintah Kotamadya Banjarmasin, rupanya menjadi awal pintu masuk korupsi ini. Korupsi yang dilakukan para pemimpin kota (Sentra Antasari) dan anggota parlemen lokal (kasus Dana Siluman) menambah miris hati.

Koran ini misalnya memberitakan mantan Walikota Banjarmasin Midpai Yabani yang diperiksa aparat Kejaksaan Tinggi Kalsel secara marathon dalam kasus penggelembungan jumlah kios yang dibangun di Sentra Antasari. Kepada koran ini Midpai menyatakan heran mengapa ia diperiksa. Melalui pengacaranya Midpai menyatakn tidak tahu menahu dengan penggelembungan jumlah kios yang dibangun dan disewakan itu.

Hampir bersamaan, pembangunan sarana dan prasarana Bandara Syamsudin Noor pun membawa para mantan pejabat dan pejabat Kalsel ke penjara. Sebagian lainnya kini masih menjadi tersangka dan terus diperiksa aparat kejaksaan. Jauh sebelum dua kasus korupsi ini mengemuka Kalsel juga “menyumbang” mantan pejabatnya sebagai terpidana korupsi. Di Jakarta seorang mantan Gubernur kini meringkuk di penjara. Kalsel –juga Kaltim— rupanya memiliki “prestasi” dalam hal korupsi bersama daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Korupsi di daerah ini sesungguhnya tak berbeda dengan daerah lain. Semenjak pintu otonomi daerah dibuka lebar, yang terjadi bukannya daerah mampu memberdayakan dirinya untuk memberi kemaslahatan bagi warganya, tetapi juga membuka kesempatan besar bagi “Raja-Raja Kecil” di daerah memperkaya dirinya sendiri.

Dalam sebuah pembicaraan dengan Andi Mallarangeng di sebuah pesawat yang menerbangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama pasca Orde Baru tumbang, Rudini dan Pakar Otonomi Daerah Ryass Rasyid ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, kekhawatiran akan munculnya “Raja-Raja Kecil” ketika otonomi daerah dibuka lebar pernah saya sampaikan. Dengan yakin Andi Mallarangeng yang ketika itu masih menjadi dosen di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), menyatakan kekhawatiran itu tidak perlu ada. Karena dampak otonomi yang diberikan sudah diperhitungkan. Keyakinan yang kini hanya tinggal keyakinan kosong belaka.

Seiring dengan otonomi daerah yang diberikan itu, ternyata tak sekadar “Raja-Raja Kecil” yang kemudian bertahta dan menjadi selebritas lokal, tetapi juga mereka kian gampang memperkaya diri. Mereka pintar menipu dan menjadikan negeri ini negeri para penipu.

Pelaksanaan berbagai pekerjaan yang semula menjadi wilayah pemerintah pusat dan kini diserahkan ke daerah menjadi makanan empuk untuk melakukan korupsi. Kebijakan politik yang memiliki nilai ekonomi juga menjadi pintu masuk korupsi. Penyusunan instrumen pemerintahan daerah selalu saja berselemak korupsi.

Korupsi yang dilakukan di daerah ini –juga daerah lainnya di Indonesia—tidaklah bermetode canggih. Modus yang dilakukan para koruptor masih berpola konvensional. Mereka cerdik memanipulasi data, menggelembungkan dana, menyuap, dan berselingkuh dengan otoritas pemerintahan dan anggota lembaga legislatif.

Data yang dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW) pada Semester I (Januari-Juni 2007) menunjukkan fenomena ini. Mark up menjadi bentuk korupsi terbanyak. Sedangkan lembaga asal korupsi terbanyak masih didominasi oleh Eksekutif (101), Legislatif (102), Swasta (49), BUMN/BUMD (27), Badan Negara (24), Komisi Negara (5), Yudikatif (5), Ormas (5), Kepolisian/Jaksa (3), TNI (1), dan lainnya (4). Dari semua pelaku ini pola mark up rupanya menjadi primadona. Jumlahnya 20 kasus (39,22%). Sementara jumlah kerugian negara akibat korupsi pada Semester I 2007 mencapai Rp665,8 miliar dengan dua sektor terbanyak pada pemerintah pusat dan daerah (7 kasus) dan sektor sosial kemasyarakatan (7 kasus). Karena itu korupsi dengan pola ini gampang dilacak seperti yang terjadi dengan Sentra Antasari atau Pasar Kuripan di masa yang lalu.

Walau berpola sederhana, korupsi tetap saja sulit diberantas. Selain korupsi sudah dianggap menjadi budaya dan keseharian –dari pengurusan KTP hingga menjadi pejabat publik, korupsi menjadi hal yang “biasa”, kesan “tebang pilih” juga tak bisa dihindari. Karena mereka-mereka yang dikejar para penegak hukum seringkali adalah orang-orang yang sudah tak memiliki base ekonomi maupun politik. Mereka adalah figur publik dan selebritas yang menjabat tanpa dukungan partai politik besar. Mereka juga tak lagi memiliki sumber daya ekonomi yang besar yang bisa “dibagi” pada aparat penegak hukum. Bisa dibayangkan jika Midpai Yabani, Prof Ismet Ahmad, Sampurno, dan Helmi Indra Sangun adalah anggota parlemen lokal atau ketua salah satu partai politik besar di Kalsel, atau Laksamana Sukardi adalah Megawati Soekarnoputri, atau Jusuf Kalla, maka yang berlaku terhadap mereka sangat mungkin berbeda.

Sebuah Tanya Untuk Gerakan Dan Pers Mahasiswa Unlam?

2007-11-27T23:35:00.000-08:00

Oleh:
Budi Kurniawan (Pendiri dan mantan Pemimpin Umum Tabloid Mahasiswa INTR-O, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Dalam sejarah pergerakan menumbangkan kekuasaan lalim dan korup, mahasiswa selalu turut serta. Tak lengkap rasanya jika bicara gerakan rakyat, mahasiswa tidak turut dibicarakan. Di belahan dunia lain di luar Indonesia, hal ini pun terjadi. Memang ada gerakan yang berhasil menumbangkan kekuasaan, tapi ada juga yang tersungkur. Tapi paling tidak mahasiswa selalu turut serta dalam hampir semua babakan sejarah pergerakan.

Di Indonesia pun mahasiswa punya peran besar. Mereka sering menjadi lokomotif perubahan untuk menjadi lebih baik. Sayangnya ketika kekuasaan yang mereka tentang tumbang, lalu melahirkan rezim baru, hampir semua substansi perjuangan yang dikibarkan mahasiswa hilang tak berbekas dan terbang entah kemana.

Beberapa mahasiswa yang menjadi ikon gerakan turut masuk dalam lingkaran kekuasaan. Seiring waktu mereka kemudian hidup gembira berlimpah kemewahan, kekuasaan. Tapi ada juga sebagian mahasiswa yang tetap menjaga jarak dengan kekuasaan dan memilih hidup sebagai orang biasa. Hidup normal kembali di tengah masyarakat setelah misi gerakan mereka tercapai.

Sejarah kontemporer Indonesia ketika gerakan mahasiswa Angkatan 1966 menumbangkan kekuasaan Bung Karno, menunjukkan dengan jelas fluktuasi gerakan mahasiswa dan pelakunya. Beberapa mantan aktivisnya --lokal dan nasional-- masuk dalam pusaran kekuasaan. Mereka memperoleh semua kemudahan dalam bentuk menjadi menteri, anggota parlemen dan pengusaha yang disokong habis-habisan oleh kekuasaan yang turut mereka bangun dan lahirkan. Beberapa aktivis lainnya memilih tetap terus kritis dan menggugat rezim yang mereka lahirkan dari luar. Namun nasib mereka umumnya tak terlalu bagus secara ekonomi dan politis. Dalam hal ini Soe Hok Gie menjadi salah satu ikonnya.

***

Gerakan mahasiswa Indonesia yang terjadi tak bisa dilepaskan dengan peran pers
mahasiswa ketika itu. Pers mahasiswa menjadi medium strategis untuk menyosialisasi gerakan. Berita yang diliput, ditulis, dicetak dalam bentuk sederhana dan diedarkan dengan cara yang sederhana pula, mampu menjadi energi luar biasa bagi kalangan mahasiswa pergerakan.

Ketika kekuasaan yang ditentang mahasiswa dan aktvis persnya tumbang, dalam konteks lokal beberapa tokoh pers mahasiswanya memilih untuk berada di luar kekuasaan. Mereka kemudian menerbitkan beberapa koran lokal seperti Banjarmasin Post (didirikan oleh Djok Mentaya, HG Rusdi Effendi AR cs), Media Masyarakat (Anang Adenansi cs),
Dinamika Berita --kini menjadi Kalimantan Post (didirikan Djohar Hamid) dan beberapa media lokal lainnya.

Walaupun pada awalnya menjaga jarak dengan kekuasaan Orde Baru, karena tekanan
yang sangat kuat beberapa tokoh pers ini terpaksa pasrah. Dalam sebuah pembicaraan dengan mantan aktivis 66 di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), seorang di antaranya berkisah tentang kuatnya tekanan Orba kepada mereka.

Karena berpikir panjang dan berbuat banyak untuk anak buah yang jumlahnya ratusan, mantan aktivis 66 itu terpaksa mengiyakan tekanan kuat kekuasaan melalui Menteri Penerangan Harmoko ketika itu.

Tindakan ini tentu punya nilai plus ketika dilihat pada strategi gerakan. Artinya, keterpaksaan itu dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas, penuh perhitungan dan bermuara pada kepedulian terhadap anak buah beserta 'periuk nasi' yang mereka perjuangkan. Jadi tak ada yang salah untuk memilih strategi gerakan yang djalankan. Bertahan selangkah untuk melaju beberapa langkah, rasanya tidak salah.

Langkah strategis itu kini berbuah juga. Beberapa koran lokal yang didirikan
mantan aktivis mahasiswa hingga kini berkibar sukses. Walaupun masuknya beberapa investor luar ke dalam industri pers lokal tak bisa dikesampingkan.

***

Memasuki era 1990-an, pers mahasiswa tetap tumbuh subur. Atmosfir politik
ketika itu turut menghidupi pers mahasiswa. Mereka tumbuh menjadi pers alternatif, tempat berita yang tidak berani disentuh pers umum. Ketika itu orang hanya bisa mendapatkan berita yang kritis, berani, komprehensif dan menyentuh berbagai isu berbahaya, hanya ada di pers mahasiswa. Pers mahasiswa bergerak dengan cara klandestein dan underground.

Pengalaman penulis ketika bersama kawan-kawan di pers mahasiswa (Tabloid Mahasiswa INTR-O) pada era 1990-an menunjukkan, betapa mengasyikkannya menulis berita berbahaya. Dominasi tentara melalui Dwi Fungsi ABRI, kekuasaan sentralistik Orba dan lainnya bisa ditulis dengan sangat berani dan terbuka. Namun risiko seperti dipanggil dan 'diwanti-wanti' petinggi militer dan kepolisian lokal, juga birokrat Departemen Penerangan sering terjadi. Tapi karena idealisme yang terus menggelora, membuat semua 'wanti-wanti' itu dianggap angin lalu yang lindap begitu saja.

Tapi anehnya di kalangan mahasiswa sendiri, berita penuh idealisme lengkap dengan panji anti kekuasaan yang korup itu justru tidak populer. Yang populer malah berita yang ngepop, gaul, berbau seks dan misteri. Untuk menyiasati pasar demikian, aktivis pers mahasiswa di Tabloid Mahasiswa INTR-O memilih untuk meniti buih berita.

Sebagian berita tetap berbau idealisme dan perjuangan, tapi di sisi lain berita yang lebih ngepop tetap dikedepankan. Hasilnya pasar menerima itu. Hingga kini di usianya yang ke-13, INTR-O tetap bertahan dan menjadi satu-satunya tabloid mahasiswa yang terus berkiprah.

***

Di tengah kembalinya peran pers mahasiswa di Unlam, hal yang berbanding terbalik justru terjadi pada gerakan mahasiswanya. Gerakan mahasiswa Unlam kini seolah lindap begitu saja. Kalau pun ada, hanya dalam tataran yang tidak terlalu luas. Hanya ergerak pada isu lokal.

Ini bukan hal aneh. karena sudah menjadi fenomena fase gerakan mahasiswa. Pada era 1920-an, gerakan mahasiswa bergerak menentang kekuasaan penjajah. Isu yang mereka usung pun bergerak di dataran itu. Pada era 1940-an, gerakan mahasiswa tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mereka menentang penjajahan dan bermuara pada kemerdekaan Indonesia. Pada era 1960-an ketika kemerdekaan sudah diraih, mahasiswa bergerak menentang kekuasaan yang mereka lihat korup. Ketika kekuasaan tumbang, mereka turut mereguk berkah.

Memasuki era 1970-an, gerakan mahasiswa berada dalam lingkaran menentang kekuasaan dan dominasi modal asing. Di sela isu itu, beberapa kali gerakan mahasiswa bergerak pada tataran lokal kampus. Mereka mulai menentang prilaku kampus yang dianggap tidak adil. Mereka memprotes minimnya sarana, prasarana dan biaya kuliah yang tinggi.

Fenomena ini terus berlangsung hingga era 1980-an. Tapi beberapa elemen gerakan
juga mulai bergerak ke luar kampus. Mereka memprotes berbagai tindakan korup dan lalim penguasa pada rakyatnya. Penggusuran tanah pertanian untuk keperluan lapangan golf, perumahan mewah, waduk dan lain sebagainya adalah beberapa tindakan yang ditentang mahasiswa.

Memasuki era 1990-an, gerakan ini terus berlangsung di dataran yang sama. Akumulasi gerakan ini kemudian pecah pada 1998 ketika Soeharto, kekuasaan yang turut dilahirkan mahasiswa, tumbang. Sejarah kembali berulang. Reformasi yang dituntut mahasiswa ternyata tak banyak berbuah. Kekuasaan yang silih berganti kemudian justru kian menjauh dari idealisme gerakan yang dilahirkan mahasiswa.

Kekuasaan kembali cenderung korup. Mahasiswa kembali ditinggalkan kekuasaan. Beberapa elemen gerakan memilih kembali ke kampus, menjadi insan intelektual dan tak lagi terlibat pada perebutan kekuasaan dan hingar-bingar politik lainnya.

Pasca 1998, gerakan mahasiswa kembali meredup. Mahasiswa memilih bergerak di kampus sambil sesekali mengusung isu berdataran luas. Ini terjadi karena memang atmosfir yang berkembang di masyarakat tak lagi bisa menjadi lahan subur bagi pergerakan mahasiswa, seperti yang sudah-sudah terjadi. Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa membuahkan keterbukaan di segala bidang. Semua orang kini menjadi berani. Orang yang semula 'maling', kini bisa meneriaki orang lain 'maling'. Semula berpihak pada kekuasaan korup, kini bisa meneriaki orang lain korup. Perilaku buruk Orba turut merembesi mahasiswa dengan berbagai kepentingan.

Kini ketika fase gerakan dan pers mahasiswa turun tensinya, kehadiran Tabloid
Mahasiswa INTR-O semoga saja bisa menjadi titik picu kembalinya kejayaan
mahasiswa yang pernah gilang-gemilang dan dicatat sejarah, bisa terulang.
Bahkan dalam konteks dan dataran yang lebih kuat dan luas. Walau gerakan dan
pers mahasiswa kini berada di ujung senja, semoga saja senja yang tercipta
bukan senja yang muram. Tapi senja yang indah penuh jingga dan merah, yang
tercipta.

Lepas Belenggu di Taman Sunyi

2007-11-11T23:06:00.000-08:00

Patung ini dibuat atas perintah Bung Karno. Ia menggambarkan kebebasan Irian (Bung Karno memberi nama bagi pulau ini sebagai akronim Ikut Republik Indonesia Anti Nederland --kini Papua-- dari tangan Belanda. Kini patung ini "kesunyian" di sekitar Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Taman tempat patung ini berdiri kini sepi. Kebijakan pemerintah Jakarta yang mengubah desain lalu lintas di kawasan ini membuat "Kebebasan" --juga kebebasan Papua-- berada di ujung sunyi.

Pahlawan dan The Last Man Standing

2007-11-09T06:52:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam. Penulis buku, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

“Turunkan tangan kau Jenderal! Tak pantas kau menghormat pada mereka!”
“Umar, apa betul mereka yang dikubur di sini semua pahlawan?”

Permintaan memelas kepada patung Jenderal Sudirman yang berdiri kokoh membelah sebuah jalan protokol di Jakarta, dan pertanyaan pada Umar si tukang bajaj bersahaja, ini menjadi garis paling tebal dalam film Naga Bonar Jadi 2 yang dibintangi maestro Dedy Mizwar. Permintaan memelas dan pertanyaan ini menjadi ironi ketika menyaksikan hidup dan kehidupan yang berlangsung kini di negeri ini.

Para tokoh datang silih berganti. Sebagian dipuja lalu dijadikan dan menjadikan dirinya bak pahlawan. Sebagian lainnya lagi disinggirkan dan lindap menjadi pecundang. Politik yang kini kian terbuka juga kian memudahkan orang menjadi pahlawan. Berbagai medium di zaman mutakhir ini turut berperan besar menjadikan seseorang menjadi “somebody” dan “no body”.

Kekuasaan yang digenggam sebuah rezim pun memudahkan seseorang mendapat predikat pahlawan. Obral bintang jasa kepada seseorang yang sesungguhnya bukan siapa-siapa selalu menjadi pemandangan biasa kala peringatan kemerdekaan Indonesia berlangsung. Predikat pahlawan hanya diberikan kepada orang-orang besar dan berpunya. Sementara kaula yang berdarah-darah penuh nestapa dan berada di garis depan dihujani peluru tak pernah mendapatkan apa-apa. Pasca revolusi meraih kemerdekaan yang bergemuruh itu sirna, para kaula yang terlibat hanya menjadi figuran sejarah. Menyaksikan sejarah berlangsung dari pinggiran lapangan dan tempat yang terbuang.

Sejarah versi pemenang dan pemegang kekuasaan sesungguhnya tak pernah objektif. Negeri ini selalu meminggirkan kaum tertentu yang dianggap dan dipersepsikan sebagai lawan kekuasaan. Tak ada prasasti, tak ada bintang jasa, dan tak ada predikat apa pun pada mereka yang dipinggirkan, selain pecundang dan orang-orang yang merongrong kekuasaan.

Sejarah Indonesia modern misalnya menjadikan Kartosuwiryo, Tan Malaka, DN Aidit, Ibnu Hajar, Kahar Muzakkar, Daud Bereuh, dan seterusnya sebagai pecundang. Tak ada yang mau menengok dan membicarakan kenapa mereka melakukan langkah-langkah yang kemudian dicap sebagai separatisme dan subversif. Tak ada yang berbesar hati untuk melihat kiprah mereka ketika terlibat menyokong kemerdekaan. Yang ada adalah melihat mereka setelah melakukan sesuatu yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan.

Padahal kata para ahli, sejarah adalah proses dialektika dari berbagai peristiwa. Dan untuk melihat dialektika itu tak boleh menggunakan kacamata kuda dengan mengesampingkan latar belakang tindakan. Kajian dan penulisan sejarah yang baik –bukan benar—adalah yang mencoba memaparkan segala sesuatunya dalam bingkai holistik dan komprehensif. Bukankah pahlawan di satu tempat bisa jadi adalah pecundang di tempat lain. Semuanya hanya dipisahkan oleh selimut tipis kekuasaan.

Pahlawan sesungguhnya adalah mereka yang berdiri terakhir dan melawan ketika yang lain tiarap menggigil ketakutan. The Last Man Standing, kata para bule. Apakah karena membenci Golkar lalu orang bisa menganggap AA Baramuli yang berselemak masalah itu namun berdiri tegak dan membela partainya ketika diserang badai reformasi lalu ia bukan pahlawan? Paling tidak pahlawan bagi kelompoknya. Apakah karena menganggap Ibnu Hajar separatis, lalu ia bukan pahlawan bagi para pemujanya yang menentang masuk dan berkuasanya para tentara yang berasal dari luar Kalsel yang berpendidikan tapi tidak punya jam terbang dan rekam jejak heroik di medan pertempuran? Apakah karena membenci kaum Komunis, lalu orang bisa dengan mudah melupakan betapa partai ini membuktikan kata dan janji dengan perbuatan nyata pada kaum proletar pendukungnya? Apakah Osama bin Ladin yang marah dengan prilaku Amerika bukan pahlawan bagi kelompok yang sepemikiran dengannnya? Apakah..Apakah..?

Pahlawan memang tak pernah lepas dari kontroversi dan standar ganda. Namun semua orang sesungguhnya ingin menjadi pahlawan. Yang membedakan hanya soal ruang, tempat, dan waktu. Seseorang yang berdarah-darah berjuang bagi keluarganya agar lepas dari deraan lapar, dahaga, dan hidup yang tak jua kunjung membaik, adalah pahlawan dalam konteks yang sederhana. Lalu seseorang yang bisa hidup bersama dalam keberagaman dan perbedaan tanpa menggangu orang lain, apakah bukan pahlawan? Begitu juga dengan seseorang yang mampu menggunakan dan mempraktikkan kata “kita” tanpa melihat orang dan kelompok lain sebagai “mereka”, “kalian”, dan “kamu”, bukan pahlawan?

Pahlawan itu bak kebenaran. Ia biasa ada dimana pun. Di tempat yang kadang tidak kita sukai. Ia biasa ada pada kapan pun. Di waktu yang kadang tidak kita senangi. Ia bisa ada pada kelompok dan orang tertentu yang kadang tidak kita puja. Tetapi ia tetap pahlawan. Ia tetaplah sebuah kebenaran. Pahlawan dan kebenaran baru bisa digenggam setelah ia teruji baik secara faktual maupun filosofis. Apa yang terlihat belum tentu sama dengan yang tak terlihat. Yang tersurat belum tentu mencerminkan yang tersirat.

Walau demikian pahlawan tetaplah pahlawan. Dalam sebuah gerakan pemikiran dan jalanan membela kebebasan berekspresi yang terancam di Kalsel misalnya, masih ada orang yang muncul bak pahlawan, lalu menistakan dan memfitnah orang lain untuk kepentingan dirinya. Atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kebingungan akibat prilaku rezim, cara pandang yang sempit, membeda-bedakan orang, dan selalu menjadikan pahlawan dalam ruang yang dipenuhi gemilang kisah dan mitos, lalu meminggirkan para kaula sederhana dari babakan sejarah, bisa jadi menggerus nurani.

Jadi tangis Naga Bonar yang meminta “Jenderal Sudirman” untuk menurunkan tangannya dan tidak menghormat pada gerombolan mobil mewah yang dengan angkuh melintasi jalanan Jakarta yang macet, pertanyaannya pada Umar si tukang bajaj bersahaja, dan keraguannya mengangkat tangan menghormat pada kuburan di Kalibata, sama saja dengan keraguan kita kini. Ah, pahlawan...

Doktor, Dayak Ngaju, dan Kekuasaan yang Jumawa

2007-11-09T06:41:00.000-08:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Akhir Oktober 2007, menjadi lembaran sejarah baru bagi kajian hukum adat Dayak Ngaju. Dua putra Kalteng, H Suriansyah Murhaini SH MH dan Drs Eddy MPd yang mengkaji dan mengangkat hukum adat Dayak Ngaju melalui disertasi “Singer Bagi Masyarakat Dayak Ngaju di Tengah Perubahan Sosial di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan” dan “Palaku Masyarakat Dayak dalam Perubahan Sosial di Kabupaten Gunung Mas” meraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Merdeka, Malang.

Dalam disertasi yang dipromotori Prof H Samsul Wahidin SH MS –dulu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan kini mengajar di berbagai perguruan tinggi di Malang dan Surabaya-- dan diuji secara terbuka oleh 12 Profesor dan Doktor dengan berbagai latar keilmuan itu, Suriansyah menyatakan walau mulai tergerus zaman akibat perubahan sosial, sebagai perangkat hukum pada masyarakat Dayak Ngaju, Singer (denda adat) hingga kini masih relevan dan berperan penting dalam menyeimbangkan dan melestarikan adat. Sengketa yang terjadi dalam masyarakat Dayak Ngaju sebaiknya diselesaikan dengan penegakan hukum adat berupa pemberian sanksi berupa Singer dengan jipen dalam jumlah tertentu. Sayangnya, peran Damang sebagai pemangku dan pemuka adat dalam penegakan Singer masih kurang maksimal.

Dalam paparannya Suriansyah Murhaini menyatakan, dari 15 jenis Singer Perkawinan yang terbagi dalam banyak pasal, kini tidak seluruhnya lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sikap dan pola pikir masyarakat yang bersifat irasional menjadi rasional; pembanding budaya yang menyebabkan budaya lama ditinggalkan; terjadinya pertukaran sosial budaya perseorangan dan kelompok; dan adanya penerapan aturan perudang-undangan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan, sanksi, dan perangkat hukum yang lebih kuat.

Sementara Eddy dalam disertasinya menyatakan telah terjadi pergeseran dalam hal Palaku (mahar perkawinan) dalam masyarakat Dayak Ngaju. Berbagai simbol Palaku di masa silam seperti gong kini berubah menjadi emas, perhiasan, dan barang berharga lainnya.

Selain itu masyarakat Dayak Ngaju juga kini menjadi jauh lebih terbuka di tengah perubahan sosial, perkawinan tidak hanya bersifat endogami tapi juga eksogami. Ini menunjukkan fleksibilitas dan terbukanya masyarakat Dayak Ngaju terhadap perubahan sosial. Perkawinan eksogami menunjukkan masyarakat Dayak Ngaju telah terbuka dan mengenal sikap egalitarian. Proses permintaan dan pemberian Palaku kini menjadi sangat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Musyawarah mufakat menjadi faktor utama dalam permintaan dan pemberian Palaku.

Dua kajian ini menjadi tak sekadar kegiatan mengangkat batang terendam. Meminjam istilah DR JJ Kusni, putra Dayak yang kini mengajar di Universitas Sorbonne, Prancis, ia juga bukan sekadar menjadi ragi usang. Hukum adat Dayak Ngaju ternyata masih bisa mengisi ruang kosong hukum formal yang diproduksi pemerintah. Karena memang tak semua pelanggaran hukum bisa ditangani hukum formal, walau dari sisi legalitas dan otoritas ia lebih kuat dari hukum adat.

“Kekosongan” hukum formal misalnya bisa dilihat dalam penanganan illegal logging dan illegal mining yang dilakukan di tanah-tanah adat. Persekongkolan jahat dan perselingkuhan penegak hukum dengan pengusaha menjadikan sanksi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau pun ada yang diberi sanksi, ia tak lebih dari sekadar pelaksanaan konsep tebang pilih. Mereka yang terkena sanksi sering datang dari kalangan yang tidak lagi memiliki basis politik dan ekonomi. Sementara yang memiliki kedua hal itu bisa melenggang bebas.

Dalam konsep hukum adat Dayak Ngaju, perusakan lingkungan adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan akan dikenakan Singer dengan jumlah jipen tertentu. Pelanggaran terhadap hal itu tak sekadar merusak alam, tetapi juga telah mengganggu keseimbangan alam mikrokosmos dan makrokosmos. Karena itu jika sesuatu terjadi terhadap alam, baik disengaja atau tidak, sejumlah upacara adat dan pembayaran denda adat (Singer) wajib dilakukan. Jika tidak, keseimbangan alam terganggu dan hubungan antara manusia dan alam akan terganggu.

Dayak Ngaju juga tak hanya menghukum manusia pelanggar hukum adat. Suku yang distigmakan barbarian oleh Kompeni dan pemerintah Hindia Belanda ini juga akan “menghukum” alam yang menyebabkan nyawa manusia melayang. Upacara mangayau kayu dan mangayau danum (air) menunjukkan dengan jelas hukuman yang harus ditanggung kayu dan alam yang menyebabkan kematian manusia. Kayau jenis ini bertujuan mengembalikan keseimbangan dan hubungan manusia-alam yang telah rusak.

Ini menunjukkan betapa hukum adat Dayak Ngaju menekankan sikap antara alam dan manusia untuk tidak saling mengganggu dan membinasakan. Hubungan alam-manusia wajib berlangsung dalam suasana damai, saling memberi dan menerima, dan menjaga kehidupan secara bersama-sama.

Manusia “membalas” tindakan dan “menghukum” alam dengan setimpal. Demikian pula sebalinya, alam pasti bereaksi terhadap prilaku buruk manusia terhadapnya. Karena itu jangan heran ketika banjir datang, puting beliung menghantam, gempa berderap, dan berbagai fenomena alam silih berganti hantam manusia. Manusia yang menebar permusuhan, dan alam membelinya dengan memberi balasan yang setimpal pula.

Tak hanya soal alam, hukum adat Dayak Ngaju juga memberi ruang sangat terhormat bagi kaum perempuan. Palaku yang sering memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi salah satu gambaran betapa perempuan memiliki tempat tertinggi dan karenanya wajib dihargai. Tetapi karena fleksibiltasnya, maka nilai Palaku bisa ditentukan secara bersama-sama, berlandaskan azas musyawarah mufakat, tidak memberatkan, dan terbuka terhadap berbagai perubahan.

Sayangnya pemerintah yang jumawa dengan segala kekuasaan yang melekat padanya, justru memporak-porandakan hukum adat yang ada. Alat pemaksa dan legitimasi yang dimiliki pemerintah justru menyingkirkan hukum adat yang memiliki kekuatan psikologis dan melintasi batas ruang, waktu, dan formalitas.

Dalam kajian DR Abdurrahman SH MH misalnya, ia menemukan betapa hukum adat Dayak Ngaju yang mengatur perusakan alam kini hanya berlangsung dalam ruang sempit. Hanya efektif ketika perusakan alam terjadi di lahan milik sesama suku Dayak Ngaju. Tetapi jika perusakan itu dilakukan kapital besar terhadap lahan milik suku Dayak Ngaju, hukum adat itu menjadi singa ompong. Kalau pun perselisihan masuk dalam area hukum formal, kapitas besar selalu menang. Karena uang rupanya sudah mengkristal menjadi “Tuhan” baru bagi segenap orang.

Hal yang sama juga terjadi dalam soal Palaku. Dengan alasan modernitas, Palaku kini banyak ditinggalkan. Padahal Palaku tak sekadar menjadi salah satu syarat pernikahan, tetapi juga menjadi modal dasar bagi dua pasangan anak manusia membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Jadi sudah saatnya kekuasaan –juga kita—yang jumawa, belajar kembali pada kearifan lokal yang sejak lama menjadi bagian hidup para pendahulu. Mengutip Prof Samsul Wahidin dalam pidato yang menjadi bagian akhir uji disertasi di Malang awal Oktober 2007, pendekatan budaya kini menduduki tempat penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kearifan lokal menjadi keniscayaan di berbagai aspek kehidupan. Tidak saja dalam maknanya yang formal dalam arti birokrasi pemerintahan, namun lebih dari itu secara substansial juga memberikan makna lebih mendalam dan konkret kepada penyelesaian konflik secara arif, santun, dan cerdas. Pelajaran dan langkah yang kini mulai tertatih...

Meneliti Singer dan Palaku, 2 Putra Kalteng Raih Doktor

2007-10-31T20:34:00.000-07:00

Malang – Walau mulai tergerus zaman akibat perubahan sosial, sebagai perangkat hukum pada masyarakat Dayak Ngaju, Singer (denda adat) hingga kini masih relevan dan berperan penting untuk menyeimbangkan dan melestarikan adat. Sengketa yang terjadi dalam masyarakat Dayak Ngaju sebaiknya diselesaikan dengan penegakan hukum adat berupa pemberian sanksi berupa Singer dengan jipen dalam jumlah tertentu. Sayangnya, peran Damang sebagai pemuka adat dalam penegakan Singer masih kurang maksimal.

Hal ini disampaikan dosen Universitas Palangkaraya H Suriansyah Murhaini SH MH dalam disertasi doktornya berjudul “Singer Bagi Masyarakat Dayak Ngaju di Tengah Perubahan Sosial di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan” di Universitas Merdeka Malang, yang diuji dalam Sidang Terbuka Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, Sabtu (27/10). Prof H Samsul Wahidin SH MS bertindak selaku promotor dan DR I Made Weni SH MS menjadi ko promotor. Sebanyak 11 Profesor dan Doktor dari Unmer Malang, Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri, menjadi penguji disertasi tersebut.

Dalam paparannya H Suriansyah Murhaini SH MH, kelahiran Tumbang Samba, Kabupaten Katingan itu, menyatakan dari 15 jenis Singer Perkawinan yang terbagi dalam banyak pasal, kini tidak seluruhnya lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sikap dan pola pikir masyarakat yang bersifat irasional menjadi rasional, pembanding budaya yang menyebabkan budaya lama ditinggalkan, terjadinya pertukaran sosial budaya perseorangan dan kelompok, dan adanya penerapan aturan perudang-undangan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan, sanksi, dan perangkat hukum yang lebih kuat.

Dalam uji disertasi yang dihadiri para civitas akademika Unmer Malang itu, para penguji mengajukan banyak pertanyaan seperti apakah Singer masih relevan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju yang kian terbuka, bagaimana prospek Singer di masa depan, apakah Singer yang merupakan produk adat dan salah satu aturan dalam agama Kaharingan tidak tergeser dan bergesekan dengan ajaran-ajaran yang dibawa agama-agama baru.

Dengan lancar H Suriansyah Murhaini SH MH menyatakan walau Singer terus didera perubahan sosial, sesungguhnya ia masih relevan dalam menegakkan hukum adat dan menjaga hubungan baik antar masyarakat. Setelah melalui ujian yang berlangsung hampir dua jam itu, para penguji sepakat memutuskan H Suriansyah Murhaini SH MH lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Palaku Bergeser

Sementara itu Drs Eddy MPd dalam disertasinya berjudul “Palaku Masyarakat Dayak dalam Perubahan Sosial di Kabupaten Gunung Mas” yang juga diuji di Universitas Merdeka Malang dengan promotor Prof DR Samsul Wahidin SH MS dan ko promotor Prof DR H Agus Solahuddin MS ini menyatakan telah terjadi pergeseran dalam hal Palaku dalam masyarakat. Berbagai simbol Palaku seperti gong kini berubah menjadi emas, perhiasan, dan barang berharga lainnya.

Selain itu masyarakat Dayak Ngaju juga kini menjadi jauh lebih terbuka di tengah perubahan sosial, perkawinan tidak hanya bersifat endogami tapi juga eksogami. “Ini menunjukkan fleksibilitas dan terbukan masyarakat Dayak Ngaju terhadap perubahan sosial. Perkawinan eksogami menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju telah terbuka dan mengenal sikap egalitarian,” kata Eddy.

Faktor-faktor perubahan menurut promovendus dilatar belakangi oleh reaksi terhadap adat kebiasaan yang sebelumnya terkungkung hanya dalam lingkup satu suku, kemajuan tingkat pendidikan, dan pemahaman nilai agama, yang mengajarkan kesetaraan.

Menurut Samsul Wahidin diraihnya gelar Doktor oleh dua putra Kalteng yang meneliti adat dan budaya Dayak Ngaju ini membuka banyak kesempatan untuk kajian-kajian berikutnya yang berguna bagi kehidupan bangsa yang menjaga kearifan-kearifan lokal.

Sementara menurut Rektor Unmer DR Kridawati Sadhana, kedua dosen Unpar yang meraih gelar Doktor ini adalah Doktor ke-17 dan 18 di bidang Ilmu Sosial yang lulus dari Unmer Malang.

Predikat Pemenggal Kepala

Dalam pidato yang menjadi bagian akhir uji disertasi, Profesor H Samsul Wahidin SH MS menyatakan sesungguhnya pendekatan budaya akhir-akhir ini menduduki tempat penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Akar budaya berupa kearifan lokal menjadi satu keniscayaan searah dengan desentralisasi di berbagai aspek kehidupan. Tidak saja dalam maknanya yang formal dalam arti birokrasi pemerintahan, namun lebih dari itu secara substansial juga memberikan makna lebih mendalam dan konkret kepada penyelesaian konflik secara arif, santun, dan cerdas.

Singer menurut Samsul Wahidin memberi makna dalam penyelesaian konflik adat memberi nuansa damai dan sejuk serta dapat diterima semua pihak dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Secara khusus Samsul menegaskan stigma bahwa orang Dayak suka memenggal kepala manusia pada masa lalu sengaja diciptkan penjajah Belanda untuk memprimitifkan orang dan memecah belah bangsa.

"Melawan dengan Restoran"

2007-10-27T05:00:00.000-07:00

Perlawanan ternyata tidak hanya bisa dilakukan dengan mengepalkan tangan kiri ke udara.
Perlawanan kadang bisa dilakukan dengan cara sederhana, namun memberi inspirasi.
Perlawanan semacam inilah yang dilakukan Sobron Aidit dan kawan-kawan di Paris, Prancis.
Semua kisah tentang perlawanan yang sederhana ini terangkum dan tersaji dalam buku yang ditulis Budi Kurniawan dan Sobron Aidit ini.

Melawan dengan Restoran

2007-10-25T01:33:00.000-07:00

Pengen tau kisah para eksil di Prancis yang mendirikan Restoran Indonesia sebagai tempat kumpul-kumpul dan menyusun gerakan? Pengen tau kisah Sobron Aidit, adik kandung Ketua CC PKI DN Aidit di Prancis? Baca buku ini. Ditulis dengan cara bertutur oleh Budi Kurniawan (penulis buku Menolah Menyerah, Menyingkap Tabir Keluarga Aidit) dan Sobron Aidit. Sudah ada di toko-toko buku terdekat lho:)

Berpuasa Sepanjang Zaman

2007-10-20T07:21:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Pekan ini menjadi pekan pertama para pekerja memulai aktivitasnya setelah lebih seminggu menikmati cuti bersama yang ditentukan pemerintah sebelum dan sesudah Lebaran. Seperti yang dilansir berbagai media –termasuk Banjarmasin Post— dengan berbagai sarana angkutan para pekerja yang sebelumnya ramai-ramai mudik pulang kampung, kini bergegas kembali ke kota-kota tempat mereka bekerja. Jalanan, pelabuhan, bandara, dan kapal-kapal penyeberangan dipadati para pekerja dalam arus balik Lebaran itu.

Menyaksikan kesibukan semacam ini yang konon hanya terjadi di Nusantara, seperti menyaksikan sebuah kenduri besar pasca Lebaran. Semua orang sedang bersiap-siap kembali ke kehidupan “normal”.

Puasa yang dijalankan selama sebulan penuh seolah tak banyak meninggalkan sesuatu dalam polah kehidupan. Puasa seolah hanya menjadi “gencatan senjata” terhadap polah negatif. Semua orang menjadi baik dan beriman saat Ramadhan. Segala hal yang mungkin biasa dilakukan dengan bebas, pada Ramadhan ditinggalkan.

Ramadhan memang tegas terhadap segala macam kemunafikan dan prilaku negatif kehidupan. Ketentuan dalam Ramadhan seperti tidak makan dan minum, bersenggama dengan istri pada siang hari, berbohong, menjaga mata, hati, dan perbuatan, tidak berprasangka dan seterusnya, memang sangat tegas. Namun seusai Ramadhan, semua itu seolah tak lagi menjadi ketentuan yang digenggam erat dan diterapkan dalam hidup keseharian.

Padahal yang terpenting dari puasa bukan kala menjalankan semua aturan itu pada bulan Ramadhan. Yang terpenting adalah bagaimana semua nilai yang dijaga selama Ramadhan diimplementasikan dalam keseharian. Ini sama dengan pengertian nilai kesarjanaan dan Haji Mabrur. Kesarjanaan justru diuji ketika sang sarjana keluar kampus dan meniti hidup. Haji baru bisa disebut mabrur seusai pulang dari tanah suci.

Karena jika menjalankan nilai-nilai luhur dalam situasi yang mengharuskan pelaksanaannya, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tetapi mampu melaksanakan nilai-nilai yang semula dilaksanakan dalam situasi yang baik, dan kemudian berada pada situasi destruktif, barulah hal itu bisa disebut luar biasa.

Meminjam istilah cendekiawan Muslim Nurcholis Majid, manusia sering disandera oleh situasi di sekitar dirinya. Ketika seseorang naik sebuah bus yang penuh sesak dan panas, lalu tiba-tiba menyalip sebuah mobil mewah yang berada pada jalur jalan yang benar, lalu sang sopir bus berteriak menyalahkan, ia pun turut menyalahkan. Kadang sang penumpang turut mengumpat dan mengeluarkan sumpah serapah. “Mentang-mentang naik mobil mewah. Nggak mau ngalah,” kalimat semacam ini yang sering terdengar.

Namun jika kebetulan kita yang menumpangi mobil mewah itu, maka kita juga akan bertindak sama dengan penumpang bus tadi. Maka kalimat “Bus sialan. Nggak tau diri. Main salib aja,” bisa dengan mudah meluncur.

Karena itu puasa sesungguhnya tidak banyak bermakna ketika Ramadhan berlangsung. Semua orang akan melakukan yang terbaik dalam bulan penuh berkah, ampunan, dan pembebasan dari jilatan api neraka itu. Yang penting justru sesudah Ramadhan berlalu.

Dalam bahasa Ziauddin Sardar, intelektual Muslim di Inggris, agama kadang menjadi tidak fungsional. Sederet ritual –termasuk berpuasa pada bulan Ramadhan—yang dijalankan justru hampa implikasi sosial. Kesalehan sosial penting di samping kesalehan individual.

Agama fungsional bisa kita temukan dan pelajari sehari-hari. Yang sulit ditemukan adalah agama yang diimplementasi dan memiliki implikasi sosial. Internalisasi nilai-nilai ke-Ilahian-an dalam kehidupan sehari-hari lah yang seharusnya terwujud pasca Ramadhan.

Jadi setelah kembali beraktivitas seperti sebelum pulang mudik dan seuasai Ramadhan pergi, teruslah menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Negeri ini pasti akan menjadi jauh lebih baik, jika puasa dari korupsi, polah menyakiti, membohongi, dan menipu rakyat, dilakukan sepanjang zaman. *

Bubuhan Amang dan Ibnu Hajar (Catatan untuk Konggres Budaya Banjar 28 Oktober-1 November 2007 di Banjarmasin)

2007-10-18T08:09:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam Banjarmasin, wartawan, dan penulis buku. Tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Pada awalnya Banjar atau Bandar, menjadi sebutan sebuah kampung kecil yang dipimpin Patih Masih di pinggiran Sungai Kuin yang berfungsi sebagai pelabuhan kecil. Sebutan ini kemudian menjadi identitas kelompok etnis yang menjadi pendukung utama terbentuknya Kerajaan Banjar. Islam yang masuk kala perebutan kekuasaan marak di istana, mengakibatkan Hindu tersingkir. Tak pelak, Islam pun menjadi agama negara. Lalu Banjar dan Islam pun jadi tak terpisahkan. Adagium Banjar adalah Islam, dan Islam adalah Banjar pun mengkristal.
Dalam catatannya, Karl Muller menyatakan sebagian besar Urang Banjar menyebut dirinya sebagai Melayu atau Dayak yang beragama Islam (Karl Muller, Introducing Kalimantan, Penerbit Periplus Edition, 47).
Definisi dan kristalisasi Banjar adalah Islam, dan Islam adalah Banjar, kemudian mempengaruhi reproduksi dan transformasi nilai-nilai yang bergerak bak pendulum. Pergerakan ini berbanding lurus dengan migrasi Urang Banjar ke segala penjuru Nusantara yang selain disebabkan oleh alasan perubahan nasib, perbaikan kehidupan ekonomi, penaklukan lahan gambut, menyingkir dari Perang Banjar yang berkecamuk pasca konflik internal Kerajaan Negara Daha pada Abad 16, pergi ke pedalaman sehingga terbebas dari kewajiban membayar pajak pada Kompeni, dan penyebaran Islam.

Alasan ini selain menjadi pondasi bagi terbentuknya komunitas baru yang jauh dari pusat kekuasaan Kerajaan Banjar dan tanah lahir, juga menjelma jadi perekat antar anggota komunitas. Walau ruang komunitas yang terbentuk berbeda, namun nilai-nilai yang diproduksi –juga ditransformasikan—tak jauh berbeda dengan tanah asal, namun tetap mengadopsi dan memadukan nilai-nilai lama di tanah harapan. Sehingga yang terjadi kemudian –dalam soal bahasa misalnya-- Urang Banjar perantauan sering memiliki dialek yang berbeda dengan di tanah asal mereka.

Adopsi dan perpaduan dengan nilai-nilai di tanah harapan tak semuanya berlangsung mulus. Sebagian Banjar perantauan yang memiliki base ekonomi sering secara tidak sengaja menciptakan sekat halus dengan orang-orang dan budaya di tanah harapan. Di beberapa daerah di pedalaman Kalimantan Tengah misalnya, masih sering muncul idiom yang relatif mempariakan –selain dominasi bahasa Banjar atas bahasa yang dipergunakan orang Dayak di pedalaman. “Bubuhan Amang” (sebutan untuk orang-orang tua Dayak Ngaju berpenampilan lusuh dan tak berpendidikan yang membeli segala macam bahan pokok di warung dan toko-toko Urang Banjar perantauan), “Biaju” (ingat sejarah awal sebutan ini), “Bubuhan Sabalah” (sebutan terhadap Dayak bukan Islam yang dikembangkan Urang Banjar di berbagai daerah baik di Kalsel maupun Kalteng), “Bubuhan Palang”, “Bubuhan Simpang Empat” (sebutan Urang Banjar pada Dayak Kristen), adalah antara lain sebutan yang hingga kini masih sering terdengar.

Ini belum lagi ditambah dengan folklor, joke, dan anekdot yang dikembangkan Urang Banjar untuk menggambarkan keterbelakangan Orang Dayak (ingat joke tentang kalambu, es yang dingin dan ditiup Orang Dayak, atau tentang cara mencuci kemaluan laki-laki Banjar yang menggunakan daun, dan seterusnya). Padahal sejarah Banjar yang terjadi di masa silam, tak bisa menafikkan betapa berpadunya Dayak dan Banjar. Baik dalam hubungan kawin mawin di antara elite kerajaan dengan putra-putri tokoh Dayak berpengaruh, maupun keterlibatan Dayak menentang Kompeni dalam Perang Banjar.

Jika mau jujur, sesungguhnya ada nilai yang kurang fleksibel yang dikembangkan Banjar perantauan di tanah-tanah harapan di Kalteng yang dulu mereka datangi dan kini diami.
Untungnya orang Dayak –paling tidak hingga kini-- memiliki hati yang lapang menerima kurang fleksibelnya nilai-nilai yang dikembangkan Banjar perantauan itu.

Konflik etnis Dayak-Madura di Sampit misalnya menjadi penanda betapa Dayak sesungguhnya menerima Banjar dengan sangat baik. Walau banyak berbeda keyakinan (Dayak diidentikkan dan mengidentikan dirinya sebagai Kaharingan dan Kristen –sebagian Islam--) dalam konflik etnis itu tak ada satu pun Urang Banjar menjadi korban. Skenario kalangan elit dan kelompok berkepentingan untuk membenturkan Dayak yang Kristen dan pendatang yang Islam (Banjar, Bugis, Batak, Jawa, dan Sunda) tak sempat berkembang. Kearifan ini tak salah jika diadopsi Banjar perantauan di mana pun berada.

Sayangnya Banjar sendiri menghadapi masalah dalam dirinya. Sejarah Banjar misalnya masih dipenuhi kisah-kisah heroik yang bergerak sentralistik di sekitar tokoh-tokohnya. Perang yang melibatkan Pangeran Antasari dan Kompeni misalnya masih disebut sebagai Perang Banjar. Padahal perang yang sesungguhnya terjadi bukan di Banjarmasin dan sekitar pusat kekuasaan Kerajaan Banjar. Perang Banjar lebih berkecamuk di pedalaman Barito –kini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu dalam beberapa buku yang ditulis cendekiawan Dayak, mereka menyebut perang itu sebagai Perang Banjar/Barito.

Banjar juga kurang memberi ruang bagi sejarah kaum –kalangan tentara dan kaum komunis-- yang dipinggirkan sejarah. Padahal kalangan ini –apapun persoalannya—memiliki kontribusi besar dalam sejarah Banjar modern. Kini misalnya sulit mencari sejarah Banjar yang menulis peran Amar Hanafiah dan Ibnu Hajar. Kalau pun ada, semua masih ditulis dalam perspektif pecundang (Amar Hanafiah) dan pemberontak (Ibnu Hajar). Padahal jika dialektika sejarah terjadi, maka peran kaum yang dipinggirkan sejarah ini sesungguhnya bisa mengemuka.

Amar Hanafiah misalnya bersikap tegas membela kalangan tak berpunya. Dan Ibnu Hajar misalnya bersikap keras pada dominasi tentara asal Jawa yang kebetulan berpendidikan tapi tak punya rekam jejak pertempuran. Ibnu Hajar menolak takluk pada dominasi itu dan memilih “melawan” kekuasaan. Sikap yang kemudian menelan dan menghunjamkan keduanya ke dasar jurang pecundang.

Jika memang Banjar ingin menjadi sebuah identitas yang modern, tidak terbuai dengan kisah heroik dan jargon-jargon kosong, dan bisa beradaptasi dalam mereproduksi dan mentransformasikan nilai-nilai, maka memberi ruang terhadap segala macam perbedaan tanpa “melecehkan” identitas dan rekam jejak kaum yang dipinggirkan sejarah, adalah salah satu jalan dan pilihan yang wajib ditempuh. Selamat berkongres. Semoga menghasilkan sesuatu yang baru dan membumi.

Ketua Komnas HAM Kunjungi Faisal di Penjara

2007-10-06T23:55:00.000-07:00

* “Dari Kalsel Menyelamatkan Kebebasan Berekspresi di Indonesia” Digelar

BANJARMASIN - Eksekusi yang dilakukan aparat Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Muhammad Faisal selama empat bulan dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim. Karena selain kasus ini memiliki implikasi sangat tinggi bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, juga berbahaya bagi pengembangan demokrasi.

Untuk mengetahui kasus yang disebabkan tulisan Faisal berjudul “Duh Gus Dur Kecil” dalam rubrik Surat Pembaca sebuah koran di Banjarmasin itu, pada hari ini (Senin, 8 Oktober) Ifdhal Kasim khusus datang dari Jakarta ke Banjarmasin. “Kasus ini bukan sekadar soal Faisal. Kasus ini menjadi cerminan betapa kekuasaan bisa memperlakukan orang secara semena-mena karena sikap dan tindakan kritisnya terhadap para pemegang kekuasaan. Karena itu, Ketua Komnas HAM di sela kesibukannya datang ke Banjarmasin,” kata Koordinator Kajian Hukum Solidaritas untuk Kebebasan Berekspresi Hasanuddin SH dalam konferensi pers yang digelar di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Minggu (7/10).

Menurut Hasanuddin, setibanyanya di bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Ifdhal akan langsung menuju LP Teluk Dalam. Selain melihat dari dekat kondisi LP Teluk Dalam dan aktivitas di dalamnya, di LP ini Ifdhal akan menemui Muhammad Faisal. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan langsung informasi yang akurat yang menimpa aktivis yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah ini.

Menilai Kasus Faisal

Seusai pertemuan Ifdhal akan memberikan penilaian terhadap LP dan kasus yang menimpa Faisal dalam sebuah konferensi pers. Setelah itu Ifdhal akan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik bertema “Dari Kalsel Menyelamatkan Kebebasan Berekspresi di Indonesia” yang digelar Solidaritas untuk Kebebasan Berekspresi, Dewan Mahasiswa Unlam, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unlam, di Stasiun TVRI Kalsel.

Pada kesempatan yang sama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Unlam M Hadi Saputra menyatakan kasus yang menimpa Faisal bisa menjadi studi bagi para mahasiswa. “Pasal-pasal yang diterapkan dan proses hukumnya, bisa menjadi bahan studi bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Unlam Joko Nurcahyo menyatakan keterlibatan mahasiswa dalam diskursus tentang kekebasan berekspresi sesungguhnya bernilai positif. “Ini bukan sekadar soal Faisal. Apa yang terjadi dengan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat saat ini bisa menjadikan Kalsel sebagai sumber bencana bagi demokrasi di Indonesia. Kasus Faisal bisa menjadi yurisprudensi. Karena itu kajian dan gerakan yang konstruktif perlu terus dilakukan. Mahasiswa bisa memberi warna cerdas dalam gerakan-gerakan ini,” kata Joko.

Dalam konferensi pers, Hasanuddin mengundang akademisi, pengacara, wartawan, kalangan LSM dan organisasi kepemudaan, dan segenap lapisan masyarakat yang peduli pada terancamnya kebebasan berpendapat hadir dan mengikuti Diskusi Publik di TVRI pada Senin (8/10) pukul 12.00 WITA.

Karaniyametta Sutta dan Gereja Diaspora dalam Ramadhan

2007-10-06T22:39:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo, tinggal di Jakarta. E-mail: budibanjar@yahoo.com)

Mata yatha niyam puttam
Ayusa ekaputtamanurakkhe
Evampi sabbabhutesu
Manasambhavaye aparimanam

Karaniyamatthaku salena
Yantam santam padam abhisamecca
Sakhouju ca suhajuca
Suvaco cassa mudu anatimani
Santussako ca subharo ca
Appakicco ca sallahu kavuti
Santindriyo ca nipako ca
Appagabbho kulesu ananugiddho

(Khotbah Cinta Kasih)

Kidung Karaniyametta Sutta dalam bahasa Pali didendangkan puluhan ribu biksu dan biksuni yang memenuhi udara Burma –junta militer mengubahnya menjadi Myanmar—kini tak lagi banyak terdendangkan. Junta membungkam mereka. Junta rupanya memegang teguh ucapan Ketua Mao, bahwa kekuasaan sesungguhnya lahir dari moncong senapan, ketika menghadapi protes para pemuka agama Buddha ini. Darah pun tumpah. Dunia kembali disentakkan aksi brutal junta setelah pada 1988 mereka melakukan hal yang sama.

Darah tumpah di Burma kali ini kian menegaskan bahwa kawasan yang di masa silam memiliki sejarah gilang-gemilang kini perlahan tapi pasti masuk dan berada di jurang kelam. Biksu yang dalam sejarah Burma selalu memegang peranan penting, baik dalam dataran moral maupun politik, dan menjadi harapan rakyat yang ternistakan, kali ini kembali membuktikan bahwa dengan diam mereka telah menyalakan pelita perlawanan terhadap kekuasaan yang lalim.

Protes dengan membalikkan mangkok-mangkok sedekah sebagai simbol penolakan mereka terhadap derma yang diberikan junta dan keluarga (pattam nikkujjana kamma) –dalam ajaran Buddha ini menunjukkan tingkat perlawanan dalam diam yang tertinggi tensinya—tak sedikit pun menyentuh nurani. Sehingga tidak berlebihan jika biksu dan biksuni mengeluarkan pernyataan keras dengan menyamakan junta dengan kekuasaan setan.

Para pemuka agama Buddha itu sesungguhnya bisa saja berdiam diri dan terlena dengan berbagai ritus di pagoda-pagoda. Tapi hal itu tak mereka lakukan. Panggilan moral dan perlawanan terpaksa mereka lakukan ketika kekuasaan menjadi lalim dan tak lagi memedulikan nasib para kaula. Prilaku junta yang menaikkan harga bahan bakar minyak hingga 500 persen menjadi pemicu kian miskinnya rakyat Burma. Dan para biksu memilih bergerak dalam diam dan menghadapi segala macam risiko, termasuk kehilangan nyawa di ujung senjata.

Sebuah foto yang dilansir gerakan perlawanan di Burma yang menunjukkan tubuh seorang biksu mengapung di tengah sungai dengan luka lebam dan darah membeku kehilangan nyawa adalah prilaku yang sangat jauh dari nilai moral dan kemanusiaan.

Dalam ajaran Katholik, apa yang dilakukan para biksu yang memilih bergerak melawan dan meninggalkan pagoda-pagoda –untuk sementara-- adalah bentuk penerjemahan gerakan Gereja Diaspora (kesadaran baru perlunya pembaharuan gereja dengan terlibat langsung pada persoalan-persoalan kaum marjinal). Gerakan ini dalam bentuk nyata diterjemahkan Romo Mangun Wijaya pada era 1980-an. Romo Mangun memilih “meninggalkan” gereja dan bergabung bersama kaum terpinggirkan di pinggiran Kali Code, Yogyakarta. Romo Mangun berhasil mengubah cara hidup warga pinggiran Kali Code yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan kumuh dan semrawut tanpa nilai di Yogyakarta.

"Pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Besar diungkapkan lewat pengangkatan manusia hina ke taraf kemanusiawian yang layak, sebagaimana dirancang oleh Tuhan pada awal penciptaan, tetapi dirusak oleh kehadiran hukum rimba buatan manusia,” kata Romo Mangun tentang apa yang dilakukannya.

Dalam bentuk nyata, Romo Mangun mengajak warga pinggir Kali Code (Girli Code) belajar bersama, sambil membangkitkan apa saja potensi terpendam yang mereka miliki. Romo Mangun terlibat langsung dalam semua proses itu. Ia misalnya turut mendesain rumah-rumah sederhana di sepanjang pinggiran kali. Ia juga mengajari anak-anak belajar segala macam hal, dari ilmu-ilmu yang umum dipelajari di sekolah hingga berdebat soal filsafat.

Melalui Yayasan Edukasi Dasar yang dipimpinnya, Romo Mangun memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat miskin di girli untuk belajar. Romo Mangun berhasil memanusiakan (memperlakukan masyarakat girli sebagai manusia yang bermartabat). Ia juga mendirikan sebuah gubuk yang dihuninya di tengah komunitas girli.

Romo Mangun berhasil mengubah sikap dan pikiran pemerintah yang menganggap masyarakat girli yang hampir tergusur dan telah mengotori wajah kota Yogya dan merusak lingkungan di sepanjang Kali Code menjadi masyarakat yang “berharga” dan bukan sampah masyarakat yang pantas dimusnahkan.

Islam pun mengajarkan dan mengembangkan keberpihakan pada kaum terpinggirkan yang dihinakan kekuasaan dalam ajaran-ajarannya. Beragam ayat-ayat suci dalam Al Qur’an misalnya menganjurkan –bahkan memerintahkan—kaum berpunya menyedekahkan sebagian penghasilannya kepada kaum marjinal. Itu menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya berpihak pada kaum lemah tak berpunya.

Ramadhan yang kini berada di ujung bulan pun menyimpan pesan tentang keberpihakan itu. Dahaga dan lapar yang mendera selain bermanfaat untuk kesehatan, juga menyimpan pesan dan praktik untuk merasakan betapa dicobanya kaum miskin memenuhi kebutuhan mendasarnya. Setelah waktu berbuka tiba, kaum berpunya bisa jadi bebas dari dahaga dan lapar yang sebelumnya mendera. Sementara bagi kaum miskin papa dahaga, lapar, dan ketidakberdayaan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan.

Jika para biksu di Burma, Romo Mangun di pinggiran Kali Code, Yogyakarta, memilih berbaur dan membela para jelata, menjadi ibu yang mempertaruhkan jiwa melindungi “anak tunggalnya”, maka rasanya tak ada alasan bagi kaum berpunya yang taat menjalankan perintah agama untuk tak peduli dan memalingkan mukanya dari segala penindasan yang hingga kini masih saja ada.

Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya
Melindungi anak tunggalnya
Demikian terhadap semua makhluk
Dipancarkan (kasih sayang) tanpa batas
Kasih sayangnya ke segenap alam semesta

Matahari Terbit di Sela Gunung Kembar

2007-09-30T07:16:00.000-07:00

Matahari Terbit di Sela Gunung Kembar

Oleh : Budi Kurniawan (Wartawan, Penulis Buku, dan Peminat Sastra. Tinggal di Jakarta. Email: budibanjar@yahoo.com)

kupancing kau masuk hutan, kekasih sayang
dan kau ikuti aku seperti bayangan
tinggal pantai hilang lautan
bertimbun bangkai di kota rebutan
pita merah dan matahari
cinta berdarah sampai mati.

(Revolusi, 1957)

Ketika politik kian jauh dari logika, hukum milik kaum berpunya, kebenaran menjadi paria, jelata merayapi hidup dalam nista, ekonomi hanya penuh angka tak bermakna, perselingkuhan kalangan elite menjadi biasa, dan orang-orang yang sudah tak punya basis ekonomi dan politik silih berganti datang dan pergi dari penjara, kerinduan terhadap perlawanan tiba.

Perlawanan yang dinanti tak hanya datang dari kalangan pergerakan yang memang sudah menjadi khittahnya. Perlawanan melalui berbagai karya sastra, entah itu cerita pendek, esai, puisi, dan sebagainya, itu yang kini dinanti.

Bukankah karya sasta –juga media massa—adalah cerminan zamannya. Ironi rasanya jika zaman edan seperti yang sedang berlangsung saat ini, lewat begitu saja dan tidak dilawan.

Ketika berbicara dalam tataran ini, orang mungkin kembali berdebat tentang “Seni untuk Seni”, “Seni untuk Rakyat”, “Realisme Sosialis”, “Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) versus Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)”, “Politik sebagai Panglima”, “Tinggi mutu ideologi tinggi mutu artistik", dan sebagainya.

Umbul-umbul dan embel-embel ini menjadi semacam kontroversi abadi dan memisahkah dua kutub besar. “Seni untuk Seni” dan “Seni untuk Rakyat”. Lekra di kutub yang satu dan Manikebu di kutub yang lain.

Umbul-umbul dan embel-embel semacam itu di masa silam ketika ideologi sedang baku hantam bisa jadi masalah tersendiri. Namun yang namanya penindasan –juga perlawanan—tak mengenal umbul-umbul dan embel-embel semacam itu. Penindasan tetaplah penindasan. Dan perlawanan wajib dilakukan oleh semua kutub dan aliran kesenian.

Perlawanan bahkan kadang bisa dilakukan dengan sangat santun. Puisi yang panas membara, kadang bisa tampil dingin dan elegan. Meminjam istilah penyair Lekra, Amarzan Ismael Hamid alias Amarzan Loebis, yang penting bukan puisi yang bagus atau tidak bagus, tapi puisi yang menyentuh atau tak menyentuh. Atau, secara sederhana: puisi yang puisi.

Jadi bukan puisi atau karya sastra yang sekadar “berbunyi nyaring” namun kosong belaka. Puisi politik pun bisa menyentuh, bahkan bisa "tidak politik". Sekadar memberi contoh –karena masih banyak puisi perlawanan yang lain yang ditulis para penyair--, puisi berjudul “Revolusi” yang ditulis Agam Wispi pada 1957 misalnya, indah, tinggi mutu, politik sekaligus tidak politik.

kain ini kain sutra
kalau mandi disesah jangan
main ini main berdua
kalau mati disesal jangan

kecitak-kecitung jakarta-bandung
terasa jauh, terasa jauh
jika kau gubuk di kaki gunung
singgahku tidak untuk berteduh.

(Agam Wispi, 1957)

Tetapi bisa juga puisi menjadi sangat politik. Apalagi jika suasana bathin dan fakta yang melatarbelakanginya dramatik dengan tensi ketertindasan yang tinggi. Misalnya puisi tentang Peristiwa Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Sumatera bagian Timur, yang terjadi pada suatu hari pertengahan 1950-an tak lama setelah Konfrensi Meja Bundar yang juga ditulis Wispi.

“Matinya Seorang Petani”
buat L. Darman Tambunan

1.
depan kantor tuan bupati
tersungkur seorang petani
karena tanah
karena tanah
dalm kantor barisan tani
silapar marah
karena darah
karena darah
tanah dan darah
memutar sejarah
dari sini nyala api
dari sini damai abadi

2.
dia jatuh
rubuh
satu peluru
dalam kepala
ingatannya melayang
didakap siksa
tapi siksa Cuma
dapat bangkainya
ingatannya kejaman muda
dan anaknya yang jadi tentera
-- ah, siapa kasi makan mereka? --
isteriku, siangi padi
biar mengamuk pada tangkainya
kasihi mereka
kasihi mereka
kawan-kawan kita
beri aku air, aku haus
dengan lapar tubuh lemas
aku datang pada mereka
aku pulang padamu
sedang tanah kering dikulit
kita makan samasama

3.
mereka berkata
yang berkuasa
tapi membunuh rakyatnya
mesti turun tahta

4.
padi bunting bertahan
dalam angin
suara loliok disayup gubuk
menghirup hidup
padi bunting
menari dengan angin
ala, wanita berani jalan telanjang
di sicanggang
dimana cangkol dan padi dimusnahkan
mereka yang berumah penjara
bayi digendongan
juga tahu arti siksa
mereka berkata
yang berkuasa
tapi merampas rakyat
mesti turun tahta
sebelum dipaksa
jika datang traktor
bikin gubuk hancur
tapi pintu kitagedor
kita gedor

Jadi alangkah aneh dan tidak arifnya ketika segala macam penindasan terjadi, imajinasi kanak-kanak ketika melukiskan matahari terbit di sela gunung kembar, sinarnya menerangi persawahan di bawahnya, dan seorang petani sedang menanam padi, masih saja ada dalam kepala.

Padahal petani yang ada dalam imajinasi itu sudah tak punya tanah, padi yang ditanam tumbuh merana karena pupuk dimakan spekulan, air di sawah mengering, korupsi telah merusak irigasi, dan tengkulak telah menghancurkan nasib sang petani.

Maafkan jika kini saya merindukan karya sastra yang menjadi cermin zamannya. Bukan hanya karya tentang bulan nan indah di langit malam. Namun juga tentang rakyat yang ternistakan.

Dua Pelukan, Dialektika, dan Reproduksi Sejarah di Sekitar Peristiwa G 30 S

2007-09-28T23:12:00.000-07:00

Oleh: Budi Kurniawan (Wartawan, Penulis Buku “Menolak Menyerah, Menyingkap Tabir Keluarga Aidit” dan Buku “Melawan dengan Restoran” ditulis bersama Sobron Aidit).

Dua puluh delapan tahun silam, seorang jenderal TNI bersilang maaf dengan seorang anak komunis. “Rekonsiliasi” terjadi di balik sebuah tebing di Kawah Upas di Gunung Tangkuban Perahu.

BERDEBAR-debur jantung anak muda berusia 22 tahun itu. Sebentar lagi, ia akan bertatapan mata langsung dengan Sarwo Edhie, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Anak muda itu tahu benar siapa Sarwo Edhie dan sepak terjangnya dalam mengganyak Partai Komunis Indonesia (PKI) pada rentang tahun 1965-1966. Sepak terjang itu diketahuinya seusai menerima pelajaran sejarah di sekolah.

Anak muda itu tak bisa menghindari tatap mata Sarwo Edhie yang mengarah padanya. Ia tak bisa berlindung di antara 72 anggota Wanadri, sebuah kelompok pendaki gunung di Bandung, Jawa Barat, yang hingga kini masih tersohor, yang akan dilantik pada awal tahun 1981. Sarwo Edhie selaku Inspektur Upacara lah yang akan melantik anak muda dan 72 rekannya itu. Sarwo Edhie mengetahui di antara anggota Wanadri yang akan dilantiknya itu terdapat seorang putra Dipa Nusantara (DN) Aidit, Ketua Centra Committee PKI. Sarwo Edhie juga tahu nama anak muda itu, Ilham Aidit.

Jantung Ilham kian berdegub kencang. Ilham berada di baris kedua, dan beberapa detik lagi ia akan berhadapan dan bersalaman dengan Sarwo Edhie. Saat sang Jenderal tiba di hadapannya, Ilham menguatkan diri. Sarwo Edhie menyalami dan menepuk bahu kanan Ilham sesuai dengan tradisi yang biasa dilakukan Wanadri. Mata Sarwo Edhie mengarah pada nama Ilham yang tertera di bagian dada kemejanya. Ilham berusaha tegar menatap mata sang Inspektur Upacara. Sarwo memeluk Ilham. "Ilham, selamat kamu telah berhasil menyelesaikan pendidikan," kata Sarwo.

Pelukan itu hanya berlangsung sekejap. Pelukan itu adalah satu-satunya pelukan di antara 72 siswa Wanadri yang dilantik. Tidak ada yang tahu apa makna pelukan itu, kecuali Sarwo Edhie dan Ilham Aidit.

Pada tahun 1984 –tiga tahun seusai pertemuan pertama-- Ilham kembali bertemu Sarwo Edhie. Ketika itu, Wanadri kembali melakukan pendidikan dasar anggota baru. Pada pelantikan anggota baru yang dilakukan pukul tujuh pagi itu, Ilham menjadi komandan operasi dan Sarwo Edhie sebagai Inspektur Upacara.

Pukul enam pagi, Sarwo Edhie sudah datang. Tiba-tiba, Sarwo Edhie memanggil Ilham. Ia mengajak Ilham berjalan berdua ke balik sebuah tebing di Kawah Upas, Gunung Tangkuban Perahu. Ilham gugup menerima ajakan itu. Hanya sepuluh menit keduanya berbicara di tebing itu.

Dalam pertemuan itu, Sarwo Edhie mengatakan dalam Peristiwa 1965 dirinya melakukan tugas dan kewajiban yang diyakininya sebagai satu hal yang benar. Tetapi setelah itu, dia sadar betul bahwa semua yang dilakukannya itu salah. Ilham terpana mendengar pengakuan itu. Sarwo Edhie mengulurkan tangannya pada Ilham. Tangan Ilham bergetaran. Mereka bersalaman dan berpelukan seperti tiga tahun silam.

Ilham, saat itu menganggap apa yang terjadi antara keduanya adalah semacam rekonsiliasi
Kala itu, ada pembicaraan tentang masa lalu yang menyangkut kebenaran. Kemudian, ada semacam pengakuan bersalah, dan saling memaafkan. "Hanya 10 menit, tetapi maknanya luar biasa. Saya menganggap pertemuan itu semacam rekonsiliasi," kata Ilham.

Saat bertemu pada 1981 itu, sebenarnya Ilham dirasuki perasaan takut dan marah. "Saya sudah tahu apa yang dilakukan Sarwo Edhie pada Peristiwa 1965. Ada kemarahan luar biasa dan ketakutan terhadap figurnya,” kata Ilham.

Tapi Ilham bertahan tegar menatap mata Sarwo Edhie saat bersalaman. Saat mereka bersalaman dan berpelukan, Ilham merasakan ada juga getaran di hati Sarwo Edhie. "Suara pak Sarwo juga bergetar," kenang Ilham. Setelah saling memaafkan, Ilham baru menyadari betapa kabut pagi Kawah Upas yang hening sangatlah dingin. "Saya memahaminya, Pak Sarwo. Dan saya bisa memaafkan," kata Ilham kepada Sarwo. Bagi Ilham kenangan berbincang –walau sesaat— dengan Sarwo Edhie di pagi berkabut itu sangat berkesan.

Usai pertemuan itu, Ilham semakin sering bertemu dengan Sarwo Edhie. Maklum posisi Sarwo di Wanadri adalah anggota kehormatan. Sarwo juga adalah nara sumber dalam pelatihan untuk The Esprit The Corps (Kesetiaan terhadap Korps). "Itu sebabnya saya mengerti bahwa dia adalah orang yang sangat setia terhadap korpsnya. Demikian juga ketika dia ditugaskan untuk menumpas PKI. Mungkin dia menilai bahwa itu tugas dan merasa itu benar," kata Ilham.

Memberi Ruang

Peristiwa itu, seperti yang dituturkannya pada saya ketika menyusun buku “Menolak Menyerah, Menyingkap Tabir Keluarga Aidit” (Era Publisher, 2005), selalu terbayang menjelang peringatan tragedi paling berdarah dan kelam dalam sejarah Indonesia, Gerakan 30 September. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, hari itu selalu mengingatkan pada tewasnya beberapa jenderal TNI AD, diumumkannya Dewan Revolusi yang mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno, pembunuhan para anggota dan mereka yang dituding terlibat dan memiliki hubungan dengan PKI, dan berujung pada lahirnya rezim baru pimpinan Soeharto (Orde Baru).

Sejak menggenggam kekuasaan, Orde Baru selalu mereproduksi ulang peristiwa itu dengan mencampur kisah dan fiksi yang mendiskreditkan PKI –juga lawan-lawan politiknya. Buku-buku yang berpihak dan tidak melalui kajian sejarah mendalam juga objektif diproduksi secara sistematis oleh Orde Baru. Ketika Orba berkuasa tak ada sedikitpun ruang bagi versi sejarah yang isinya berbeda dengan versi yang mereka kembangkan.

Sejak mahasiswa dan sebagian besar elemen masyarakat berhasil menumbangkan Orba pada Mei 1998, barulan berbagai versi sejarah bermunculan. Ada yang berasal dari penelitian pakar, pengakuan korban, dan dari dokumen resmi pemerintah Amerika yang boleh diunduh secara terbuka. Berbagai karya sastra yang ketika Orba berkuasa terlarang diterbitkan dan diedarkan, kini bermunculan.

Fakta dan cerita baru ini sesungguhnya memberi ruang bagi khalayak untuk menyeimbangkan sekaligus mereproduksi nilai dan pemahaman baru yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka ketahui. Reproduksi ini bisa bernilai positif bagi penulisan teks sejarah modern Indonesia. Meminjam istilah Prof Sartono yang menyatakan bahwa sejarah adalah sebuah proses dialektika berbagai fakta dan cerita dari masa silam dan kekinian yang berlangsung terus menerus tanpa henti.

Bagi sejarah tak ada terminal terakhir soal satu peristiwa. Dengan atau tidak adanya campur tangan pemerintah, sejarah akan terus bergulir. Fakta dan cerita lama akan terus berpadu. Pemahaman pada satu hal akan ditindih pemahaman baru. Begitu seterusnya.

Dengan reproduksi dan dialektika tanpa akhir itu satu bangsa bisa belajar sejarah terus menerus. Bisa saja satu bagian sejarah ditulis tidak objektif. Namun seleksi alam pikiran yang meragukan fakta dan cerita bisa memilah-milahnya. Komprehensif dan konstruktifnya peristiwa sejarah disusun dan dituturkan menjadi penentu diterima tidaknya fakta dan cerita-cerita itu.

Dialektika dan Reproduksi Terhenti

Sayangnya proses reproduksi dan dialektika ini justru rusak akibat salah kaprahnya pemerintah menerjemahkan dirinya sebagai satu-satunya otoritas yang berhak memproduksi dan mengatur sejarah. Salah kaprah ini terwujud dalam bentuk pelarangan buku-buku teks yang tidak mencantumkan nama PKI sebagai dalang Peristiwa 30 September 1965 dan dihentikannya pembahasan –juga pembentukan—Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh pemerintah dan DPR.

Komisi yang konon mengadopsi penyelesaian konflik politik masa silam seperti di Afrika Selatan pasca Nelson Mandela menjadi Presiden itu sempat membersitkan harapan banyak pihak. Komisi ini menjadi tumpuan penyelesaian dan rekonsiliasi peristiwa-peristiwa politik –bukan hanya pada korban Peristiwa 30 September 1965, tapi juga korban yang jatuh akibat tindakan DII/TII, DOM Aceh, dan korban tindakan negara yang lainnya.

Padahal di sebuah negara yang pernah mengalami konflik berdarah mutlak memerlukan rekonsiliasi sebagai antisipasi pada peristiwa serupa di kemudian hari. Rupanya pasal-pasal dalam RUU KKR menjadi batu sandungan yang kemudian merubuhkan bangunan imajinasi penyelesaian konflik. Pada pasal 27 misalnya disebutkan bahwa rehabilitasi dan kompensasi hanya diberikan kepada korban apabila pelaku mendapatkan amnesti. Kalau tidak mendapatkan amnesti tidak ada kompensasi dan rehabilitasi. Padahal, amnesti tidak bisa dikaitkan dengan rehabilitasi atau kompensasi. Walau pun pelaku jelas-jelas terbukti salah, kemudian tidak mendapatkan amnesti, korban tetap harus mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi.

Langkah pemerintah yang memberangus buku-buku dan terkuburnya KKR sesungguhnya telah menghentikan kebebasan masyarakat untuk belajar sejarah secara komprehensif dan terbuka. Sadar atau tidak, pemerintah telah menghentikan proses reproduksi dan dialektika sejarah. Jika dua hal itu lindap, maka tak hanya rekonsiliasi psikologis seperti yang dialami Sarwo Edhie dan Ilham di tebing Kawah Upas saja yang sia-sia. Tetapi juga rekonsiliasi seluruh komponen bangsa.

Bukan Sekadar Faisal

2007-09-28T08:17:00.001-07:00

Berita Opini Harian Radar Banjarmasin

Selasa, 18 September 2007

Oleh: Nasrullah

SAYA yakin, kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan, bukan sekadar solidaritas untuk Muhammad Faisal saja. Percayalah, kedatangan mereka untuk hal-hal yang lebih jauh. Anda jangan beranggapan, “Ko’ Faisal aja dibela”. Padahal saya sendiri, mungkin juga anda, boleh jadi tidak akan setegar Faisal yang harus berjuang di setiap persidangan membela diri dari dakwaan, hingga berujung sebuah keputusan bernama penjara.

Ada kekhawatiran kasus Faisal berpengaruh kepada para aktivis jurnalis, akan menyendatkan goresan pena untuk menulis, atau membuat kaku ujung jari untuk mengetukkannya di atas keyboard komputer maupun mesin tik. Inilah dunia penulis, antara pena dan penjara di masa sebelum reformasi jaraknya terlampau dekat. Kita terlanjur berharap banyak, ketika reformasi bergulir jarak pena dan penjara itu semakin jauh. Namun yang terjadi pada Faisal misalnya, saat bangsa Indonesia berbulan madu dalam reformasi, ternyata kebebasan mengekspresikan pendapat lewat tulisan ternyata tidak dimiliki oleh setiap orang. Lebih celaka lagi, terjadi di Kalimantan Selatan ini.

Kita mesti melihat pengalaman Faisal dalam hubungan antara penulis dan penguasa, setidaknya ada tiga kemungkinan pilihan tulisan yang akan disampaikan. Pertama, membenarkan, kebenaran versi penguasa. Bagi sang penulis apapun menjadi kebijakan penguasa akan selalu benar, pokoknya “semua baik-baik saja Pak”. Kedua, mempertanyakan kebenaran. Bagian ini, apa yang disampaikan penguasa, bukanlah sebuah kebenaran mutlak, jadi memberikan peluang untuk dipertanyakan. Ketiga, menyatakan kebenaran kepada penguasa, yakni kebenaran itu bukan hanya milik penguasa, melainkan penulis atau bahkan orang lain memiliki pandangan tentang kebenaran versi mereka sendiri.

Jika mengambil pilihan pertama, maka kita akan bermesraan dengan penguasa. Boleh jadi mendapatkan fasilitas enak, karena mendapatkan “proyek maambung” demi menyenangkan penguasa. Namun kita melupakan suara-suara rakyat, bahkan suara dari hati nurani kita sendiri tidak akan didengarkan. Pilihan kedua, kita akan menjadi pengawal kebijakan penguasa. Bukan untuk membenarkan, tapi menjadi navigator untuk melihat jalan mana semestinya ditempuh, barangkali perselisihan dengan penguasa akan terjadi. Pilihan ketiga, menjadi pilihan sulit bagi orang yang terbiasa berdekatan dan bermesraan dengan penguasa. Tapi pilihan ketiga, Anda menjadi juru bicara rakyat dan nurani Anda sendiri untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang terlindungi oleh gemerlapnya kekuasaan dan atas kebenaran tunggal dari penguasa.

Terhadap pilihan kedua dan ketiga ini, jika seorang penguasa atau pemimpin maupun pejabat mengerti akan hak berpendapat dalam kehidupan berdemokratisasi dan meniadakan sakralisasi kekuasaan. Maka ia menempuh jalan dialog, atau pena diladeni dengan pena juga, sehingga akan terbuka berbagai kemungkinan lebih luas untuk melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang.

Saya yakin pilihan Faisal adalah kedua dan ketiga, jika Anda pembaca pernah menempuh pilihan-pilihan tersebut, saya yakin Anda akan mengetahui mengapa nabi bersabda “Jihad yang paling disukai di sisi Allah adalah perkataan yang benar diucapkan kepada imam (pemimpin) yang palsu/curang”. Sebab menyatakan kebenaran melalui tulisan sekalipun, bukanlah perkara mudah apalagi kebenaran anda tidak bisa diterima. Risikonya, kalau Anda tidak bisa dipanggil sang Penguasa, maka keluarga Anda akan mendapatkan getahnya. Jika keluarga Anda mempunyai hubungan struktural dengan penguasa tersebut, bersiap-siaplah karena Anda, maka hubungannya dengan penguasa akan terancam, barangkali ancaman penurunan jabatan. Sungguh pengalaman seperti ini turut saya rasakan.

Seorang penulis akan mampu mengekpresikan pikiran-pikirannya, apabila tidak ada ketakutan apakah tulisan itu salah, dicemooh orang, atau bahkan mendapat tekanan dari banyak. Seorang penulis yang tegar tak akan goyah dengan berbagai kecaman. Tapi menjadi pertanyaan, siapakah yang setegar itu? Apalagi dengan kejadian dialami Faisal, akan melayukan semangat para penulis menyuarakan kebenaran. Sungguh kita tidak berharap Faisal kebal hukum, jika ia memang salah. Justru ada perkara lain yang tidak bisa disepelekan, yakni kebebasan berpendapat lewat tulisan untuk menyuarakan kebenaran tersebut. Itulah yang sangat dikhawatirkan.

Saya yakin, bagi Faisal di dalam penjara tidak akan memenjarakan jiwanya, dia tahu penjara merupakan sekolah bagi para penulis untuk mempertajam nuraninya dan mengkilatkan ujung pena. Faisal tahu, banyak karya besar lahir dari dalam penjara, bukan dari hotel berbintang. Pramoedya Ananta Toer bahkan mengatakan, “karena kau terus menulis, namamu akan abadi hingga jauh, jauh dikemudian hari”. Maka jangan pernah sama sekali, minta pengurangan masa tahanan baginya, saya yakin Faisal tidak akan pernah berharap untuk itu. Kita menunggu saja, ia akan melahirkan karya-karya besar dari dalam tahanan.

Saya lantas berpikir, jika hal seperti ini terjadi kembali. Seorang Faisal saja yang cukup disegani dan mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan, tidak terjamin kebebasan mengeluarkan pendapat apalagi orang seperti saya. Imbasnya bagi media massa juga merupakan pukulan, sebab mereka akan kehilangan para penulis yang memberikan kritik kepada pemerintah ataupun penguasa.

Maka kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan bukan sekadar demi Faisal belaka. Tapi karena kesedihan kita seperti dikatakan Budi Kurniawan mengancam hak berekspresi dan kebebasan pers. Semestinya lebih banyak pihak lagi turut menyesalkan kejadian ini, kalau saya pemimpin daerah Kalimantan Selatan, tentu akan turut berduka cita karena belenggu terhadap kebebasan untuk mengemukakan pendapat lewat tulisan di media massa belum sepenuhnya hilang. Sebagai pemimpin Kalsel, sayalah orang yang lebih dulu bersedih dan berteriak, namun sayangnya justru hal itu yang tak terdengar.***

*) Mahasiswa Pascasarjana Antropologi UGM

Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo

Debu Dalam Retina

2007-09-28T07:45:00.000-07:00

Sebutir debu dalam retina
Kukedip mata
Penglihatan segala rupa
Tapi tetap juga tak kucium harumnya bunga
Kuusir dengan segala mantra
Tapi dekap debu kian merata
Harapku debu ke sisi mata
Biar pandang sedia kala
Ah, tak jua dia sudi beringsut
Pandang mengelam
Padahal kucoba jadi kelana di rimba malam
Namun lunglai mempercepat waktu
Kunang-kunang di ujung pohon
Usir debu ini kumohon

Banjarmasin, 28 September 2007

Menyelami Misi Dakwah Seorang Faisal (Bagian Terakhir dariri Dua Tulisan)

2007-09-28T06:54:00.000-07:00

Berita Opini Harian Radar Banjarmasin
Jumat, 28 September 2007

Oleh: Ali Mustofa *,-

ADA keadaan umum mengatakan bahwa nilai manusia itu sengguhnya ditentukan oleh nama baiknya yaitu nama baik dari sisi penilaian manusia dan penilaian dihadapan KhalikNya. Adapun pengertian “kehormatan” merujuk kepada “respect” (rasa hormat) yang merupakan hak seseorang sebagai manusia. Sedangkan pengertian “nama baik” merujuk pada “mengurangi kehormatan seseorang di mata orang lain”.

Penilaian tentang nama baik di hadapan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan dan manusia tidak berwenang untuk campur tangan atasnya. Tetapi nama baik yang bersandar pada penilaian manusia mempunyai kriteria-kriteria yang bisa dijadikan pegangan bersama.

Sebagai contoh seorang penguasa yang suka berzina, korupsi dan menyimpangkan amanah yang diembannya maka masyarakat luas akan menilainya bahwa penguasa tersebut sebenarnya sudah tidak pantas lagi menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain nama baik sang penguasa telah hilang dimata rakyat yang dipimpinnya. Nama baik adalah penilaian yang dilakukan oleh orang luar sebagai konsekuensi dari perilaku yang dilakukan oleh seorang penguasa.

Pertanyaan pun muncul, kalau seorang penguasa bertindak zalim dan menyimpangkan amanah yang di embannya, masihkan ia dianggap mempunyai nama baik? Sehingga ia berhak untuk menuntut orang lain yang mengkritiknya karena telah dianggap mencemari nama baiknya? Bukankah “label” nama baik itu diberikan oleh orang lain bukan karena SK atau melekat pada jabatan yang diembannya?

Itulah sebabnya, dalam masyarakat demokratik yang modern, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat “kritik” dan “protes’ terhadap kebijakan pemerintah atau penguasa. Terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik yang dituduhkan pada Faisal dengan merujuk pasal 310 KUHP sesungguhnya pada ayat (3)nya menyatakan bahwa bila kritik itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, maka perbuatan tersebut bukan tindakan “pencemaran”. Dibedakan juga antara “pencemaran” (pasal 310), dengan “fitnah” (pasal 311). Bahwa dalam delik “pencemaran” dan “pencemaran tertulis”, tidak disyaratkan bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar (onwaar).

Lain halnya pada “fitnah”, di sini dipersyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar. Dengan demikian kalau kemudian apa yang dituduhkan oleh seorang Faisal itu benar adanya, maka seyogyanya ia bukanlah suatu fitnah atau mengada-ada karena terbukti.

Memang rumusan kata-kata dalam perundang-undangan hukum pidana sering harus ditafsirkan, dan ini merupakan tugas hakim dan para akamedisi (termasuk penemuan hukum). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai social dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat “kritik” dan “protes’ terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah)..

Karena itu bagi aparat penegak hukum, seyogyanya pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman pada Faisal tidak hanya semata-mata mendasarkan diri pada fakta hukum yang sifatnya tekstual yang seringkali multi tafsir tetapi harusnya juga dengan menyelami asbabul nuzul atau asal usul lahirnya surat pembaca itu. Selain itu juga menggali kebenaran kontekstual berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga hukum yang ditegakkan benar-benar hukum yang berkeadilan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dampak hukum yang timbul juga perlu di pikirkan karena akan lebih strategis bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus-kasus besar seperti korupsi di birokrasi yang terbukti merugikan rakyat banyak ketimbang memperkarakan kasus Faisal yang notabene justru mengemban misi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu di lakukan agar supaya tidak muncul stigma di masyarakat bahwa aparat penegak hukum selama ini hanyalah menjadi “anjing penjaga” kepentingan penguasa di Pusat maupun di Daerah.

Harus Dilawan

Penahanan seorang Faisal harus dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap warganya. Hukum yang seyogyanya berlaku secara sinergis mempertimbangkan aspek yuridis, filosifis dan sosiologis terbukti hanya mengedepankan pertimbangan kebenaran yuridis belaka. Seorang Faisal yang di tuduh melakukan pencemaran nama baik, seharusnya bebas demi hukum karena apa yang dituduhkan tujuh tahun lalu olehnya terbukti benar adanya. Terbukti benar karena mantan Gubernur Sjahriel Darham menjadi pesakitan sekarang. Karena itu wajar kalau rombongan aktivis, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat berbondong-bondong menjenguk seorang Faisal di Teluk Dalam. Karena apa yang terjadi pada Faisal sebenarnya adalah miniatur kejadian yang bisa menimpa mereka juga. Rasa senasib dan seperjuangan inilah yang membuat mereka semua “bergerak” menyuarakan asipirasinya. Langkah ini harus dilakukan terus menerus untuk membuka mata hati dan menunjukkan pada semua orang bahwa perjuangan perlu di teruskan. Terjadinya kemungkaran dan kesewenang-wenangan khususnya yang dilakukan oleh penguasa harus dilawan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: “Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangan-nya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya” (HR Muslim).

Berani karena benar, takut karena salah.***

*) Penulis warga Banjarmasin yang sekarang tinggal di Semarang

Melawan dalam Diam

2007-09-27T08:14:00.000-07:00

Kutunggu

Tak berhingga kata mengudara
Udara jadi tak berjiwa
Sunyi dianggap diam
Sunyi jadi paria

Kutunggu kata berjiwa
Walau hanya teronggok nista
Di sisi kiri persimpangan jalan

Banjarmasin, September 2007

Faisal Ingin Nulis Buku

2007-09-27T07:57:00.000-07:00

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin

Jumat, 21 September 2007
Kemarin Dikunjungi Anggota DPRD Kalsel

BANJARMASIN,- Dukungan moral terus saja mengalir kepada Muhammad Faisal SE, yang kini meringkuk di LP Teluk Dalam Banjarmasin. Bang Faisal, sapaan akrab Ketua DPD Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Kalsel ini tak henti-hentinya mendapat simpati sekaligus suntikan semangat dari koleganya.
Jika sebelumnya dia kedatangan para tokoh muda, aktivis dan kaum intelektual, kini giliran para politisi DPRD Kalsel yang mendatangi Faisal, pukul 14.00 kemarin siang.

Tampak hadir Ketua Komisi I DPRD Ibnu Sina beserta dua anggota Komisi I, yakni Adhariani dan SJ Abdis, serta Ketua Komisi III DPRD Gusti Perdana Kesuma. Tak ketinggalan juga Sukrowardi (LSM Olah Tajuk Banjar) dan istri tercinta Faisal, Mona. Berselang 30 menit kemudian, 2 orang aktivis Komisi HAM Kalsel M Razak dan Budairi datang. Mereka baru meninggalkan LP sekira pukul 14.45.

Dengan mimik muka cerah mengenakan celana jins warna biru muda dan baju koko putih berbordir merah di bagian dada, serta kopiah kain berwarna hitam dengan bordir putih, Faisal diizinkan menerima koleganya tersebut di ruang depan penjagaan LP. Faisal langsung menyalami setiap koleganya dan khususnya istrinya, mereka saling menempel pipi.

Wartawan kini tak terlalu leluasa lagi meliput kegiatan Faisal. Seorang penjaga LP meminta agar wartawan terlebih dahulu meminta izin Kanwil Hukum dan HAM Kalsel jika ingin meliput pertemuan tersebut.

Jeruji besi agaknya tak menyurutkan, apalagi memudarkan idealisme Faisal. Meski dikemas santai, Faisal Cs tetap terlibat diskusi tentang kondisi Banua dan Indonesia ini. Beberapa hari menjadi penghuni LP, Faisal pun mendapat banyak pengalaman baru. Dia berencana, pengalaman di LP tersebut akan dibukukan.

“Banyak yang saya dapat di sini. Misalnya tentang kondisi tahanan anak-anak yang dititipkan ke LP. Begitu pula tentang kondisi LP yang tak sebanding lagi dengan penghuninya. Seharusnya LP ini hanya diisi oleh 425 orang saja, namun harus diisi lebih dari 1.000 orang. Pokoknya, banyak yang dapat ditulis,” kata Faisal, yang juga mantan wartawan ini.

Ide unik bahkan dilontarkan Faisal. Menurutnya, perlu dibentuk Alumni LP Teluk Dalam. Diyakini Faisal, kemampuan napi LP Teluk Dalam ini sangat potensial dikembangkan. “Yang ada malah malu juga jika mengaku Alumni LP sehingga tak diterima di masyarakat,” katanya.

SJ Abdis mengkritik dijebloskannya Faisal ke LP. Menurut politisi PAN ini, bukan Faisal yang harus meringkuk di LP, namun para pejabat yang jelas-jelas melakukan korupsi. “Satu Faisal ini harus segera keluar dan sebagai gantinya adalah para pejabat. Lihat saja, kasus Bandara Syamsudin Noor, Alur Barito, dan PKM. Kini tinggal ketegasan aparat kejaksaan dan polisi,” sindirnya.

Dukungan moral juga bergema hingga di Banjarbaru. Aktivis LSM Banjarbaru Anang Syahrani menilai, dijebloskannya Faisal sama artinya dengan mundurnya demokrasi di Kalsel hingga 10 tahun silam. “Kritikan yang benar berujung penjara,” katanya. (pur)

KEBEBASAN BERPENDAPAT TAK BISA DIBUNGKAM

2007-09-27T07:27:00.000-07:00

* Aktivis Gelar Happening Art Lawan Pembungkaman

BANJARMASIN – Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk menulis, berpendapat, dan berbicara, tak bisa semena-mena dilakukan. Semua orang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang kian terbuka, sesungguhnya berhak mendapatkan hak berekspresi tanpa ancaman dan tekanan. Karena tindakan pembungkaman adalah pengingkaran terhadap hak-hak dasar manusia, maka ia wajib dilawan.

Hal ini menjadi pesan yang disampaikan para aktivis dalam aksi happening art, Rabu (26/9). Aksi yang dilakukan kalangan akademisi dan aktivis kampus ini dilakukan di lima titik di Banjarmasin. Lima titik ini tersebar di perempatan Jalan Pangeran Samudera, Jalan S Parman, Jalan Soetoyo S, Terminal Km 6 Jalan A Yani, dan depan kampus Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjen H Hasan Basry.

Di setiap titik itu terdapat empat aktivis yang mengenakan kaos bergambarkan sosok Muhammad Faisal –aktivis yang kini dijebloskan ke LP Teluk Dalam pada 13 September 2007 karena mengkritik kebijakan dan prilaku mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham dalam sebuah tulisannya berjudul “Duh Gus Dur Kecil” yang dimuat di rubrik Surat Pembaca sebuah koran lokal di Banjarmasin --membagikan selebaran anti pembungkaman dari dalam kurungan yang menyimbolkan telah dipasung dan dibungkamnya hak berpendapat. Selebaran itu ditulis dalam dua versi bahasa, Banjar dan Indonesia. “Penggunaan bahasa Banjar dimaksudkan untuk menghargai bahasa lokal, dan memudahkah masyarakat memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam aksi happening art ini,” kata Koordinator Pelaksana Aksi Taufik Arbain.

Dalam selebaran yang disebarkan itu, para aktivis Solidaritas Kebebasan Berekspresi menyatakan kasus yang menimpa Faisal dan menyebabkan ia dijebloskan ke penjara menunjukkan kebebasan berpendapat telah mati di Kalsel.

“Aksi ini merupakan bentuk gerakan moral mengingatkan segenap unsur masyarakat dari mana pun asalnya, bahwa kasus Faisal sesungguhnya mengancam kita semua. Kasus Faisal bisa menyebabkan matinya keberanian masyarakat untuk mengingatkan pemegang kekuasaan baik berbentuk tulisan, berpendapat, dan berbicara, dalam menjalankan tugasnya menyejahterakan rakyat yang mereka pimpin. Jika perlawanan tidak dilakukan, maka kekuasaan yang dijalankan bisa berlangsung semena-mena dan melupakan rakyat banyak,” kata Budi Kurniawan, wartawan dan penulis buku dari Journalist and Writer Forum of Borneo.

“Hukuman yang kini dijalani sang aktivis turut mengancam kita semua. Kasus ini menyebabkan ekspresi berupa tulisan, obrolan, pembicaraan, dan hal positif untuk mengingatkan para penguasa, yang kita sampaikan bisa berbuah penjara. Jika ini dibiarkan, maka penguasa dan kekuasaan yang mereka jalankan dan merupakan amanah dari kita semua, bisa dengan sangat mudah diselewengkan. Tanpa kritik dan langkah mengingatkan yang kita lakukan bersama, maka korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang seenaknya akan membuat Kalsel bangkrut,” tulis para aktivis itu dalam selebaran yang mereka bagikan dalam dua tahap, pukul 09.00-10.00 dan 16.00-17.00 WITA.

Kita, tulis para aktivis Solidaritas Kebebasan Berekspresi, rakyat pemilik sah Banua ini, pasti akan terus menderita. Sementara penguasa bisa melakukan apa saja, termasuk menjebloskan kita yang kritis menjalankan amar ma’ruf nahi munkar ke penjara. Karena itu, kasus yang menimpa Muhammad Faisal, tak sekadar soal dirinya pribadi. Tapi juga soal kita semua. Ketika kebebasan berbicara, menulis, dan berpendapat, dibungkam, maka wajib bagi kita semua untuk melawan. Yang hak dan benar harus berdiri tegak. Yang bathil dan salah harus runtuh.

Jika hal ini kita biarkan, maka sangat mungkin Faisal-Faisal yang lain akan jadi korban. Apa yang terjadi di Kalsel saat ini pun bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Penguasa akan menggunakan kasus Kalsel sebagai rujukan untuk memenjarakan para pejuang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Para aktivis mengajak segenap masyarakat Kalsel, untuk melawan pembungkaman dan menyelematkan Indonesia.

Bingka Barandam

Sementara itu dalam selebaran berbahasa Banjar, para aktivis mengingatkan bahwa pembungkaman akan mematikan kebiasaan masyarakat Banjar yang terbuka dalam menyampaikan pendapatnya –dalam bentuk bapanderan di getek.

“Tapi nang kalaliwaran lagi sabujurnya kasus nang manimpa Faisal ini maancam kita sabarataan. Imbah pang, mun kita kena manulis, bakesahan –ujar urang wayah ini tu bacurhat-curhatan--, bapandapat, atawa bakesahan di getek, lalu Abah-Abah pejabat nang di atas sana tasinggung dan marasa ngaran sidin jadi kada baik, bubuhannya langsung mangadu ke polisi, dan kita sabarataan bisa dipenjara. Lamun sudah kaitu, makin gampang dan sakahandaknya ai bubuhannya batingkah. Ulih kadada lagi nang wani mangingat akan, bubuhannya bisa asyik haja lawan diri dan bubuhannya sabarataan. Kada manutup kamungkinan korupsi dan sebagainya bisa marajalela. Mun sudah kaitu, hantu gin mati,” tulis para aktivis dalam selebaran yang mereka bagikan.

“Lamun kaitu nang balangsung, ampihan ai sudah. Matian ai kita sabarataan. Tapi jangan manyarah. Mun nang bujur tatap ai harus disampai akan, biarpun pahit adanya. Kita sabarataan harus tatap wani bapander nang bujur. Jar urang sampai akan nang bujur walau pun hanya sabuting ayat. Mun kada kaitu, kita wan anak cucu kita kaena, kada kawa lagi bapanderan. Amang Garbus wan Palui gin kena kada kawa lagi bapanderan di getek kaya bahari.”

Para aktivis mengakhiri seruan mereka dalam selebaran dengan sebuah pantun berbunyi:

“Bingka barandam, bingka kantang
Hintalu karuang wan sarimuka
Nang bakuasa jangan pina mantang-mantang
Gampang manangkap urang wan mamanjara”

Menyelami Misi Dakwah Seorang Faisal (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

2007-09-27T07:17:00.000-07:00

Berita Opini Harian Radar Banjarmasin

Kamis, 27 September 2007

Oleh: Ali Mustofa *

HARI masih gelap ketika telepon dirumah kontrakanku berdering kencang. Pagi itu tanggal 13 September 2007, seorang kawan dari Banjarmasin tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa Faisal barusan dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Penulis yang merasa mempunyai “andil’ atas terjadinya kasus ini ikut tersentak atas penahanan Faisal.

Segera ingatanku menerawang pada kejadian-kejadian tujuh tahun lalu tepatnya tahun 2000 silam. Saat itu Gubernur Kalsel Sjahriel Darham sedang berada di puncak kekuasaannya. Roda pemerintahan Kalsel yang dikendalikannya tengah mendapatkan sorotan deras dari masyarakat luas di Kalimantan Selatan. Tak lain karena saat itu, mantan Gubernur yang sekarang menghuni hotel prodeo di Jakarta itu sedang “jalan-jalan” ke Jerman dan China untuk studi banding dengan membawa rombongan besar yang diduga keras menghabiskan uang APBD Kalsel. Kunjungan ini terkait dengan proyek pengerukan alur Barito yang menggandeng “perusahaan bonafid“ dari China bernama CHEC. Belakangan diketahui bahwa perusahaan itu hanyalah perusahaan ecek-ecek yang kemudian terbukti bermasalah. Hartono Limin yang menjadi dedengkot perusahaan CHEC akhirnya juga masuk bui.

Sepulang studi banding, Banjarmasin saat itu berubah menjadi semarak dengan hiasan aneka spanduk dan umbul-umbul penyambutan sang penguasa. “Selamat atas keberhasilan meraih investasi 33 miliar/triliun?”, begitu kira-kira salah satu bunyi spanduk yang digelar oleh para pendukung sang penguasa. Belakangan juga terbukti bahwa investasi Rp33 triliun yang gembar-gembor akan ditanam oleh negara luar itu hanyalah pepesan kosong belaka.

Pendek kata, sang penguasa pada waktu itu memang sedang menebar pesona dan angin surga bagi masyarakatnya. Namun bagi seorang Faisal, ulah sang penguasa itu dinilainya sebagai bentuk kebohongan publik dan kesemena-menaan penguasa. “Kita tidak boleh diam, kita harus melakukan sesuatu,” katanya. Lantas beberapa tindakan pun diambil. Diantaranya dengan menulis surat pembaca di media massa. Salah satu surat pembaca yang kemudian mengantarkannya ke penjara berjudul “Duh Gus Dur Kecil”. Karena perilaku sang penguasa Kalsel saat itu yang mirip-mirip dengan aksi Gus Dur khususnya dalam konteks hobi “melancongnya”.

Misi Dakwah

Alhasil apa yang dilakukan seorang Faisal pada waktu itu sesungguhnya tak lain adalah wujud tanggung jawab sosialnya atas terjadinya penyimpangan perilaku sang penguasa yang dinilainya lalim dan sewenang-wenang. Sekiranya pada waktu itu Pemerintah Kalsel berjalan lurus-lurus saja tentu tidak akan muncul surat pembaca yang bernada keras dari seorang Faisal. Seandainya, penguasa waktu itu tidak melakukan kebohongan publik, tentulah Faisal tidak melakukan perbuatannya yang kemudian mengantarkannya ke penjara. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi.

Kritik seorang Faisal sesungguhnya juga merupakan representasi aspirasi publik yang berkembang saat itu sehingga harus dimaknai sebagai langkah positif untuk perbaikan jalannya pemerintahan daerah. Dari sisi agama, seorang Faisal sebenarnya juga sedang melaksanakan misi dakwah yaitu menyikapi tindak-tanduk sang penguasa yang telah keluar dari koridor amanah yang diembannya.

Sebagai bagian dari warga rakyat biasa tentu seorang Faisal juga berhak untuk memberikan nasehat kepada penguasa. Karena nasihat adalah hak setiap orang, mulai dari rakyat jelata hingga para penguasa. Artinya, penguasa juga mempunyai hak untuk dinasihati. Sebaliknya, nasihat menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf, tatkala menyaksikan kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain; baik pelakunya penguasa maupun rakyat jelata. Inilah yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW: “Agama adalah nasihat; untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim, dan orang-orang awam” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, nasihat sebagai upaya mengubah perilaku mungkar atau zalim orang lain, baik penguasa maupun rakyat jelata, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konteks dakwah bi al-lisân (melalui lisan maupun tulisan), sebagaimana sabda Nabi SAW: “Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangan-nya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya” (HR Muslim).

Karena itu, tindakan mengkritik kebijakan zalim atau mungkar yang dilakukan oleh penguasa, baik secara langsung ketika berada di hadapannya maupun tidak langsung, misalnya melalui tulisan, demonstrasi atau masîrah, bukan saja boleh secara syar‘i, tetapi wajib. Kewajiban ini bahkan pahalanya dinyatakan sebanding dengan pahala penghulu syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthallib, seperti dalam hadis Nabi SAW: Penghulu syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berkata di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkannya (pada kemakrufan) dan melarangnya (terhadap kemungkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya” (HR al-Hakim).

Apa yang dilakukan oleh para Sahabat terhadap Umar dalam kasus pembatasan mahar atau pembagian tanah Kharaj hingga kain secara terbuka di depan publik adalah bukti kebolehan tindakan ini. Memang, ada pernyataan Irbadh bin Ghanam yang mengatakan, “Siapa saja yang hendak menasihati seorang penguasa, maka dia tidak boleh mengemukakannya secara terbuka, tetapi hendaknya menarik tangannya dan menyendiri. Jika dia menerimanya maka itu kebaikan baginya; jika tidak, pada dasarnya dia telah menunaikannya.Akan tetapi, pada dasarnya pernyataan tersebut tidak menunjukkan adanya larangan mengkritik atau menasihati penguasa di depan publik; ia hanya menjelaskan salah satu cara (uslûb) saja.

Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa menasihati penguasa atau mengkritik kebijakan penguasa yang zalim, termasuk membongkar kemungkaran atau kebohongan publik seperti yang dilakukan oleh seorang Faisal hukumnya wajib, hanya saja cara (uslûb)-nya bisa beragam; bisa dilakukan langsung, dengan bertemu face to face; atau secara tidak langsung, dengan melalui tulisan, surat, demonstrasi atau masîrah. Melakukan upaya dengan lisan—termasuk melalui tulisan, seperti surat pembaca , buletin, majalah, atau yang lain—baik langsung maupun tidak, jelas lebih baik ketimbang upaya bi al-qalb (dengan memendam ketidaksukaan), apalagi jika tidak melakukan apa-apa, sementara terus mengkritik orang lain yang telah melakukannya. (bersambung)

*) Penulis warga Banjarmasin yang sekarang tinggal di Semarang

Kasus Faisal Dipantau Komnas HAM

2007-09-27T07:01:00.001-07:00

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin
Kamis, 27 September 2007

* Awal Oktober, Ketua Komnas HAM Temui Faisal

BANJARMASIN,- Kasus yang menimpa Ketua PNBK Kalsel Muhammad Faisal SE memantik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Bahkan, rencananya, awal Oktober nanti Ketua Komnas HAM RI Ibdhal Kasim akan datang ke Banjarmasin untuk menemui Faisal. “Kasus yang menimpa Faisal menjadi perhatian serius Komnas HAM. Karenanya, awal Oktober nanti Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim akan datang ke Banjarmasin,” ungkap Budi Kurniawan, aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Kebebasan Berekpresi, pada sela-sela aksi happening art yang digelar di perempatan Jl Pangeran Samudera-Lambung Mangkurat, Banjarmasin, kemarin.

Menurutnya, pemenjaraan terhadap Faisal adalah preseden buruk bagi penegakan demokrasi, yaitu pembungkaman terhadap kebebasan berekpresi dalam bentuk menulis, berpendapat, dan berbicara. “Karena pembungkaman adalah pengingkaran terhadap hak-hak dasar manusia, maka wajib dilawan. Mungkin karena itulah, Komnas HAM sangat serius memantau kasus yang menimpa Faisal ini,” kata penulis buku anggota Journalist and Writers Forum of Borneo ini.

Di sisi lain Budi menegaskan, pada prinsipnya aksi yang digelar para aktivis bukan karena membela pribadi Faisal. Tapi lebih mengedepankan perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan berekpresi dan mengeluarkan pendapat. “Jadi jangan salah diartikan aksi moral yang digelar para aktivis lantaran membela pribadi Faisal. Perjuangan ini untuk melawan pembungkaman, jika tidak dilawan maka kedepannya akan ada Faisal Faisal lain yang jadi korban. Kami tidak ingin kebebasan berpendapat dan berekspresi para aktivis, masyarakat, dan juga Anda wartawan akan dibelengu dan dibatasi,” tandasnya.

Kalau itu terjadi, lanjut Budi, maka kebebasan berpendapat telah mati di Kalsel ini. “Kasus yang menimpa Faisal dapat menyebabkan matinya keberanian masyarakat untuk mengingatkan pemegang kekuasaan baik berbentuk tulisan, berpendapat, dan berbicara. Jika perwalanan tidak dilakukan, maka kekuasaan yang dijalankan bisa berlangsung semena-mena dan melupakan rakyat banyak,” tandasnya lagi.

Parahnya lagi, lanjut Budi, jika kasus yang menimpa Faisal dibiarkan, akan menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Karena penguasa akan menggunakan kasus Kalsel sebagai rujukan untuk memenjarakan para pejuang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. “Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi kemunduran dalam penegakan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Perjuangan para aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Kebebasan Berekpresi, tandas Budi, akan terus berlanjut. Bahkan, mereka meminta Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. “Kami juga akan mengadu kepada Dewan Pers dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta soal pasal-pasal karet yang dapat membungkam kebebasan berekspresi,” katanya lagi.

Pantauan koran ini, aksi happening art kemarin digelar pada lima titik di Kota Banjarmasin. Yaitu dimulai di perempatan Jl Pangeran Samudera-Lambung Mangkurat, lalu menuju Jl S Parman, Jalan Soetoyo S, Terminal Km 6 Banjarmasin, dan depan Kampus Unlam Banjarmasin. Pada setiap titik terdapat 4 orang aktivis yang mengenakan kaos hitam bergambar sosok Faisal, aktivis yang kini dijebloskan ke LP Teluk Dalam Banjarmasin pada 13 September 2007 lalu karena mengkritik kebijakan mantan Gubernur Kalsel HM Sjahriel Darham dalam sebuah tulisannya berjudul “Duh Gus Dur Kecil”. Menariknya, dalam aksi kemarin, para aktivis menutup mulut dengan isolasi berwarna hitam, dan terkurung dalam kurungan bambu. “Kurungan ini sebagai simbol telah dipasung dan dibungkamnya hak berpendapat,” kata Kordinator Pelaksana Aksi, Taufik Arbain.

Tak hanya itu saja, para aktivis juga membagikan bunga dan selebaran yang berisikan pesan moral anti pembungkaman kepada pengendara yang melintas sekitar lokasi aksi.

Tampak dalam aksi kemarin, Apriansyah (dosen Fisip Unlam), Sukhrowardi (pengusaha muda/mantan aktivis LSM), sejumlah intelektual, tokoh muda, aktivis kampus, serta LSM di Kalsel.

Seperti diketahui, Kamis 13 September 2007 lalu, Faisal dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk menjalani hukuman penjara selama empat bulan. Tindakan pihak kejaksaan ini merupakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Faisal terbukti melakukan pencemaran nama baik mantan Gubernur Kalsel HM Sjachriel Darham sekitar tahun 2000 silam.

Kala itu Faisal, melalui Harian Radar Banjarmasin ini, menyebut Sjachriel sebagai “Gus Dur Kecil”. Disebut seperti itu, Sjachriel tak terima, lalu mengadukan Faisal ke polisi.

Pada sidang di PN Banjarmasin, Faisal dibebaskan. Namun, pihak kejaksaan yang menyeretnya ke meja hijau tak terima. Pihak kejaksaan kemudian mengupayakan banding/kasasi. Sampai akhirnya, pada September 2004, Mahkamah Agung memutuskan Faisal terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan.

Sampai sekian lama, putusan MA itu tak kunjung dieksekusi. Yang aneh, pada Kamis, 13 September 2007 lalu, ketika Faisal yang sedang berada di Polda Kalsel untuk satu urusan, tiba-tiba dijemput pihak kejaksaan dan langsung dibawa ke LP Teluk Dalam Banjarmasin untuk menjalani putusan MA tersebut.(sga)

Antara Metta, Faisal, dan Pembungkaman Itu

2007-09-23T08:03:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Email: budibanjar@yahoo.com)

Metta Dharmasaputera, wartawan Majalah Berita Mingguan TEMPO, kini mengalami masalah. Komunikasi intensnya dengan narasumber yang memberikan data sangat lengkap tentang praktik bisnis curang dan illegal justru bocor. Komunikasi dilakukan Metta, satu diantara tiga bersaudara wartawan berdarah Tionghoa, ini untuk membongkar praktik curang yang sering menjadi ciri “khas” pebisnis Indonesia. Sayangnya investigasi yang dilakukan Metta justru mengantarkannya pada masalah.

Dengan alasan yang tak jelas aparat keamanan justru meminta rekaman komunikasi itu –termasuk pesan-pesan pendek—antara Metta dan narasumbernya. Rekaman komunikasi itu tak ayal membuat kerahasiaan terbongkar dan Metta berada dalam bahaya. Betapa tidak selain membocorkan investigasi yang dilakukan, tindakan aparat itu menjadi tanda tanya besar. Karena komunikasi yang dilakukan Metta tidak ada hubungannya dengan tindakan makar, terorisme, dan membahayakan kepentingan publik. Kasus ini kini mengemuka dan menjadi perhatian khalayak di Jakarta. Tak kurang Dewan Pers turun tangan.

Dalam tataran yang hampir sama, kasus di sekitar dunia kewartawanan dan pers juga terjadi di Banjarmasin. Sebuah tulisan pendek yang ditulis Muhammad Faisal dan dimuat di salah satu koran lokal berbuah penjara. Surat pembaca berjudul “Duh Gus Dur Kecil” isinya mengkritik kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan Sjachriel Darham –kini mantan Gubernur dan divonis hukuman penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta—dalam soal pengerukan alur Barito dan perjalanan yang dilakukan Sjachriel dan keluarganya ke luar daerah.

Tak terima dengan surat pembaca itu Sjachriel mengadukan Faisal ke polisi. Pengaduan itu menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan. Di pengadilan Faisal menang. Kejaksaan tidak terima dengan vonis pengadilan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah sempat terkubur selama hampir dua tahun –ini anehnya—Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap Faisal dan menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin beberapa waktu lalu. Keputusan kasasi Mahkamah Agung itu membuat Faisal meringkuk dalam penjara selama empat bulan.

Mencuatkan Diskursus

Kasus yang menimpa Faisal ini mau tidak mau mencuatkan kembali diskursus terhadap kebebasan berekspresi (berpendapat, menulis, dan berbicara) yang dilindungi Undang-Undang dan menjadi salah satu dari unsur Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketika kritik disampaikan masyarakat –siapa pun orangnya—terhadap jalannya kekuasaan dan tindakan para penguasa justru berbuah penjara, maka masa kelam pembungkaman seperti yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa telah kembali. Padahal tindakan semacam ini menjadi musuh bersama dalam era yang kini jauh lebih terbuka.

Lebih jauh lagi ketika kritik dengan sangat mudah dibungkam, maka para penguasa akan semakin memaharaja melakukan tindakan apa pun. Kontrol yang dilakukan para aktivis –juga kalangan pers—akan menjadi sia-sia. Dan kekuasaan yang selalu cenderung korup dan menyengsarakan rakyat banyak akan makin seenaknya.

Karena itu kasus ini bukan sekadar menyangkut diri Faisal. Namun kasus ini menjadi starting point kembalinya kekuasaan lalim yang dengan sangat mudah membungkam kritik. Padahal era pembungkaman sudah lama berlalu. Kebebasan pers yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Diktum Undang-Undang Pers jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Diktum itu juga menyebutkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Undang-Undang itu juga menyebut peran pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar
informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Wajib Dilawan

Berdasarkan pemikiran bahwa pembungkaman terhadap kritik konstruktif yang disampaikan siapa pun terhadap jalannya kekuasaan dan kebijakan yang diambil penguasa itulah maka kalangan aktivis di Banjarmasin pada Rabu (21/9) menggelar “Malam Melawan Pembungkaman”. Acara yang digelar di halaman terbuka kampus Universitas Lambung Mangkurat, diterangi obor nan bersahaja, dan juadah sederhana, itu dihadiri oleh hampir semua kalangan, termasuk wartawan dan pekerja media lainnya.

Satu pesan yang terungkap jelas dari acara itu adalah pembungkaman dalam bentuk apa pun dan diterapkan pada siapa pun harus dilawan. Karena hal itu menyangkut kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Jika kemudian penguasa yang dikritik tidak terima, jalur yang diatur oleh instrument perundang-undangan sesungguhnya sudah jelas.

Undang-Undang Pers misalnya dijelaskan adanya hak jawab yang bisa dilakukan pihak-pihak yang tidak terima dengan kritik dan pemberitaan yang dianggap telah merugikan dirinya. Pers sendiri diwajibkan memuat hak jawab itu. Memang Undang-Undang tidak menyarankan dengan sangat tegas penggunaan hak jawab diutamakan sebelum pengaduan pidana oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Namun, di era yang sudah jauh berbeda ketimbang era Orde Baru yang biasa menggunakan cara-cara refresif, maka metode hak jawab sesungguhnya bisa dikatakan sebagai salah satu solusi jika persoalan soal pers dan kritik terjadi.

Dari Kalsel Menyelamatkan Indonesia

Apa yang dilakukan para aktivis muda Kalsel dalam dua pekan terakhir ini selain menunjukkan adanya reaksi terhadap pembungkaman hak berpendapat sesungguhnya menyiratkan pesan mendalam. Dalam soal kebebasan pers dan berpendapat Kalsel sesungguhnya saat ini sedang dalam proses menyelamatkan Indonesia.

Betapa tidak, ketika kebebasan pers dan berpendapat yang merupakan salah satu hasil reformasi terancam melalui kasus yang menimpa Faisal, para aktivis dan semua kalangan bereaksi. Tidak bisa dibayangkan betapa buruknya dampak kasus Faisal ini bagi kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia, jika dalam kasus serupa keputusan kasasi MA menjadi yurisprudensi. Maka polah penguasa dan kekuasaan yang cenderung korup dan karenanya wajib diawasi, dikritik, dan dikabarkan secara terbuka dan objektif, akan semakin memaharaja. Jika itu yang kemudian terjadi, maka percayalah kebebasan berpendapat bisa jadi akan tinggal cerita. Dan kekuasaan berlangsung kian seenaknya.

Konflik Sampit= Tragedi Komplit

2007-09-23T07:47:00.000-07:00

Banjarmasin Post, Senin, 17-09-2007

Imaji atau stigma ini harus diakui sebagai bagian dari realitas masa lampau.

Oleh: Baron R Binti (Urang Banjar dari Suku Dayak Ngaju)

Adalah satu persoalan besar ketika ada kegagalan negara menjalankan perannya selaku pemegang monopoli atas kekuasaan. Padahal, dikehendaki otoritas tersebut mampu mengendalikan serta menjalankannya untuk kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi substansi persoalan sehingga terjadi konflik etnis di Sampit.

Tulisan sederhana ini ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap tulisan Budi Kurniawan berjudul, Kayau yang Disesatkan (BPost, Selasa 14 Agustus 2007, Rubrik Opini).

Penyesatan persepsi dalam buku karangan MTH Perelaer berjudul Desersi: Menembus Rimba Raya Kalimantan tentang kayau atau mengayau memang terasa memperburuk imej suku Dayak. Dalam buku berjudul Borneo van Zuid naar Noord ditulis sebagian latar belakang novel ini adalah Perang Banjarmasin, ketika orang-orang Dayak, selain orang Banjar, mengangkat senjata melawan Belanda.

Satu hal yang barangkali penting dipahami menyangkut perannya sebagai salah seorang pelaku yang dilibatkan MTH Perealer dalam novel tersebut yaitu keyakinannya mengikuti jalan Kristus menjadi awal suatu pertobatan seorang tokoh yang sangat diperhitungkan Belanda. Penjajah tentu punya alasan khusus sehingga perlu mengangkatnya menjadi Temanggung Dayak. Secara tersirat Temanggung Ambo memiliki keinginan kuat menjadikan jalan Kristus sebagai pintu keluar dari salah satu kebiasaan buruk seperti mengayau, yang di zaman itu dipahami sebagai lambang keperkasaan dan penaklukan.

Kayau atau tetek uyat (bahasa Dayak Ngaju) hanya salah satu dari imaji populer tentang uluh Dayak. Selain narasi yang banyak bertutur tentang kehidupan komunal di rumah betang, lengkap kisah menenteng mandau, serta primitifisme sebagai simbol kemiskinan dan keterbelakangan.

Imaji atau stigma ini harus diakui sebagai bagian dari realitas masa lampau. Kenyataan pada hari ini bahwa komunitas Dayak tetap akrab dengan kehidupan pilu karena masih belum terlepas dari lingkaran setan kemiskinan maupun kebodohan. Semua ini terjadi akibat belum ada kebijakan publik yang lebih adil sehingga komunitas suku Dayak yang sebagian besar hidup di daerah pedalaman belum memperoleh keadilan atau kesempatan memadai untuk menikmati kemajuan pembangunan.

Ada kesan, ukuran kemajuan di Provinsi Kalteng dilihat dari kemegahan bangunan kantor-kantor pejabat publik, termasuk rumah-rumah, mobil-mobil mewah jabatan para pemangkunya. Padahal, sebagian kabupaten hanya memiliki jalan beraspal sepanjang puluhan kilometer saja. Itu pun jadi bubur di musim hujan.

Kemajuan peradaban belum diprioritaskan untuk sebanyak mungkin membangun gedung sekolah dan rumah-rumah guru yang memadai. Membangun sarana pelayanan kesehatan yang nyaman dan modern atau membangun rumah-rumah yang benar-benar murah hingga mampu dibeli sebagian besar masyarakat yang masih tinggal dibangunan kumuh dan tidak layak huni.

Ketidakadilan sosial, ekonomi dan hukum banyak dialami suku Dayak. Inilah yang menjadi pemicu konflik tahun 2001 di Sampit yang sama sekali tidak kita inginkan. Kerusuhan disertai aksi anarkis nyaris menyebar ke seluruh wilayah kabupaten di Kalteng. Peristiwa ini adalah tragedi paling komplit, karena selain memilukan, juga memalukan.

Di akhir tulisannya, Budi Kurniawan menyatakan tinggal kemudian bagaimana generasi muda Dayak berbuat mengubah dirinya secara sistematis menjadi suku yang disegani, bukan ditakuti. Pendapat ini benar dan cerdas karena orang Dayak akan lebih dihargai bila tidak lagi miskin dan bodoh. Lebih jauh mungkin perlu ditumbuhkan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah, tidak lagi diukur dari bangunan megah gedung-gedung pemerintah kabupaten atau banyaknya orang Dayak yang berhasil menjadi pengusaha kaya atau sukses menjadi pejabat tinggi, namun ditambah parameter lain. Misalnya, dihitung semakin kecil jumlah orang Dayak yang miskin, kemerdekaan dari kebodohan dan semakin sedikit orang Dayak yang menjadi narapidana tindak pidana korupsi.

e-mail: binti_advocat@yahoo.co.

Jaksa Jemput Paksa Faisal

2007-09-23T07:34:00.000-07:00

Jumat, 14-09-2007 02:43:09
MA Memenjarakannya 4 Bulan
(Berita ini ditulis wartawan Banjarmasin Post)

BANJARMASIN, BPOST - “Kenapa suami saya harus dijemput di kantor polisi? Kenapa tidak dijemput di rumah saja? Kenapa harus di sini,” teriak Ny Mona saat berada di ruang Direktorat Reskrim Polda Kalsel, Kamis (13/9) siang.

Mona protes keras karena aparat Kejaksaan Negeri Banjarmasin tiba-tiba menjemput suaminya, Muhammad Faisal, untuk dieksekusi terkait kasus pencemaran baik terhadap Sjachriel Darham tahun 2000 silam. Padahal, kemarin, tokoh sebuah partai politik itu sedang dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi dalam perkara lain yang diduga melibatkan istrinya.

Mona bertambah emosi saat salah seorang jaksa menyodorkan surat penahanan. Sambil menenteng dua buah handphone, Mona berusaha mempertanyakan tindakan aparat kejaksaan tersebut.

“Coba pikir, putusan (Mahkamah Agung) sudah dua setengah tahun lalu, kenapa baru sekarang dilaksanakan. Kenapa harus di kantor polisi suami saya dijemput? Ini tidak etis,” kata Mona lagi.

Mendengar hal itu, Kasipidum Kejari Banjarmasin, Bambang Marsana SH, berusaha menjelaskan bahwa pihaknya sudah tiga kali mengirim surat pemanggilan, namun tidak ditanggapi.

Rupanya jawaban itu belum juga memuaskan perasaan perempuan tersebut. Sambil meluapkan kekesalannya, Ny Mona keluar ruangan Dit Reskrim Polda. Ia tampak sibuk menghubungi seseorang melalui ponselnya.

Sementara, dalam waktu bersamaan, aparat kejaksaan tetap bersikeras menjemput paksa Faisal.

Setelah sekitar satu jam bersitegang, Faisal akhirnya bersedia keluar ruangan. Ia tampak menuruni tangga gedung Dit Reskrim dengan didampingi pengacaranya, Marudut Tampubolon SH. Sejurus kemudian, ia masuk ke mobil pribadinya, Patrol DA 1888 MU.

Mona yang semula tegar melihat suaminya dikawal petugas, belakangan terkulai lemas ketika ia hendak masuk mobil, mengikuti suaminya.

Namun itu semua tak menghalangi proses eksekusi. Pengusaha batu bara di Tanah Bumbu itu kemudian dibawa ke Lapas Teluk Dalam guna menjalani pidana, sebagaimana putusan MA yang diterima Kejari Banjarmasin beberapa hari lalu.

Diperoleh informasi, ketika sampai di Lapas Teluk Dalam, Faisal sempat menolak menandatangani surat penahanan karena beralasan tidak bersalah.

“Ia ngotot mengaku tidak bersalah. Meski demikian, kejaksaan tetap melakukan eksekusi penahanan,” kata seorang jaksa yang turut menjemput.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Faisal divonis empat bulan karena terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham.

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika ia diadukan Sjachriel Darham ke Polda Kalsel. Dalam tulisannya di sebuah media massa di Banjarmasi, pada 2000 silam, Faisal dinilai telah mencemarkan nama baik Sjachriel. Dalam sidang di tingkat PN, Faisal divonis bebas. Kasus tulisan “Duh Gus Dur Kecil” ini kemudian berlanjut sampai tingkat kasasi.

Setelah diproses, putusan MA keluar pada 1 September 2004. Namun berkas putusan itu baru diterima Kejari Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. mdn

Tidak Terima Dieksekusi Kejaksaan

2007-09-23T07:32:00.000-07:00

* Faisal Minta Klarifikasi Polda
(Berita ini ditulis wartawan Banjarmasin Post)
Sabtu, 15-09-2007 09:13:30

BANJARMASIN, BPOST - Eksekusi penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap Muhammad Faisal di ruang Direktorat Reskrim Polda Kalsel, Kamis (14/9) berbuntut protes dari yang bersangkutan.

Melalui pengacaranya, Marudut Tampubolon, politisi salah satu partai itu mendapat putusan empat bulan kurungan atas kasus pencemaran nama baik pada mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham, yakin tidak bersalah atas kasus tersebut.

Selain itu, proses eksekusi yang dilakukan kejaksaan kemarin terkesan tindakan personal tanpa kelengkapan administrasi hukum.

“Karena sebelum eksekusi dilakukan sudah ada permintaan bantuan ke Polda, tapi permintaan bantuan itu belum pernah dijawab Kapolda Brigjen Halba R Nugroho dengan mengeluarkan surat perintah untuk membantu kejaksaan menghadirkan klien kita (Faisal) untuk dilakukan eksekusi,” jelas Marudut Tampubolon, Jumat (14/9).

Karena hal itu, kata Marudut, Faisal tetap tidak bersedia menandatangani berita acara eksekusi, meskipun telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.

Dikatakannya, pengajuan PK ini karena sebelum putusan kasasi itu dikeluarkan MA diduga banyak hal yang tidak dipertimbangkan MA. “Dan itu sudah kita kritisi melalui PK, kemudian melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, itu sudah diproses,” katanya.

Berdasar hal itu, lanjut Marudut, karena antara saksi korban dengan terpidana Faisal sudah ada komunikasi untuk kepentingan apa eksekusi dilakukan.

“Karena tugas kejaksaan itu kan mewakili masyarakat, dan kepentingan masyarakat sudah terpenuhi. Sehingga untuk kepentingan siapa ? dia (kejaksaan) melakukan eksekusi itu. Lagi pula ini juga bukan perkara yang sifatnya korupsi, berat, pelanggaran HAM. Tapi, kritik dari seorang aktivis terhadap penguasa,” kata Marudut.

Pihaknya mengajukan protes keras kepada kapolda dan meminta untuk memberikan klarifikasi, menyusul terjadinya eksekusi yang dilakukan aparat kejaksaan terhadap Faisal, di ruang Dit Reksrim Polda Kalsel tersebut.

Terpisah, Kasat I Direktorat Reskrim Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar Polisi Suherman mengatakan, proses eksekusi yang dilakukan aparat kejaksaan terhadap Muhammad Faisal adalah hak institusi tersebut.

“Walaupun itu dilakukan di Mapolda. Karena secara yuridis, apabila sebuah institusi hendak melakukan penahanan secara paksa terhadap seseorang. Selagi masih di wilayah Indonesia, tidak ada batasan, dimana ia ditangkap,” kata Suherman.

Terkait adanya permintaan bantuan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin kepada Polda untuk menghadirkan Faisal untuk dilakukan eksekusi, namun belum sempat dikeluarkan surat penangkapan ketika eksekusi dilakukan, kata Suherman hal itu tidak masalah.

“Karena momennya tidak sempat, walaupun sebelumnya pihak kejaksaan sudah ada meminta bantuan kepada kita. Karena mereka tahu tahu bahwa Faisal ada di polda, otomatis mereka langsung menjemput Faisal tanpa harus menunggu kita membuat surat,” katanya. mdn

Bukan Sekadar Faisal

2007-09-23T07:24:00.000-07:00

Berita Opini

Selasa, 18 September 2007

Oleh: Nasrullah *)

SAYA yakin, kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan, bukan sekadar solidaritas untuk Muhammad Faisal saja. Percayalah, kedatangan mereka untuk hal-hal yang lebih jauh. Anda jangan beranggapan, “Ko’ Faisal aja dibela”. Padahal saya sendiri, mungkin juga anda, boleh jadi tidak akan setegar Faisal yang harus berjuang di setiap persidangan membela diri dari dakwaan, hingga berujung sebuah keputusan bernama penjara.

Ada kekhawatiran kasus Faisal berpengaruh kepada para aktivis jurnalis, akan menyendatkan goresan pena untuk menulis, atau membuat kaku ujung jari untuk mengetukkannya di atas keyboard komputer maupun mesin tik. Inilah dunia penulis, antara pena dan penjara di masa sebelum reformasi jaraknya terlampau dekat. Kita terlanjur berharap banyak, ketika reformasi bergulir jarak pena dan penjara itu semakin jauh. Namun yang terjadi pada Faisal misalnya, saat bangsa Indonesia berbulan madu dalam reformasi, ternyata kebebasan mengekspresikan pendapat lewat tulisan ternyata tidak dimiliki oleh setiap orang. Lebih celaka lagi, terjadi di Kalimantan Selatan ini.

Kita mesti melihat pengalaman Faisal dalam hubungan antara penulis dan penguasa, setidaknya ada tiga kemungkinan pilihan tulisan yang akan disampaikan. Pertama, membenarkan, kebenaran versi penguasa. Bagi sang penulis apapun menjadi kebijakan penguasa akan selalu benar, pokoknya “semua baik-baik saja Pak”. Kedua, mempertanyakan kebenaran. Bagian ini, apa yang disampaikan penguasa, bukanlah sebuah kebenaran mutlak, jadi memberikan peluang untuk dipertanyakan. Ketiga, menyatakan kebenaran kepada penguasa, yakni kebenaran itu bukan hanya milik penguasa, melainkan penulis atau bahkan orang lain memiliki pandangan tentang kebenaran versi mereka sendiri.

Jika mengambil pilihan pertama, maka kita akan bermesraan dengan penguasa. Boleh jadi mendapatkan fasilitas enak, karena mendapatkan “proyek maambung” demi menyenangkan penguasa. Namun kita melupakan suara-suara rakyat, bahkan suara dari hati nurani kita sendiri tidak akan didengarkan. Pilihan kedua, kita akan menjadi pengawal kebijakan penguasa. Bukan untuk membenarkan, tapi menjadi navigator untuk melihat jalan mana semestinya ditempuh, barangkali perselisihan dengan penguasa akan terjadi. Pilihan ketiga, menjadi pilihan sulit bagi orang yang terbiasa berdekatan dan bermesraan dengan penguasa. Tapi pilihan ketiga, Anda menjadi juru bicara rakyat dan nurani Anda sendiri untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang terlindungi oleh gemerlapnya kekuasaan dan atas kebenaran tunggal dari penguasa.

Terhadap pilihan kedua dan ketiga ini, jika seorang penguasa atau pemimpin maupun pejabat mengerti akan hak berpendapat dalam kehidupan berdemokratisasi dan meniadakan sakralisasi kekuasaan. Maka ia menempuh jalan dialog, atau pena diladeni dengan pena juga, sehingga akan terbuka berbagai kemungkinan lebih luas untuk melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang.

Saya yakin pilihan Faisal adalah kedua dan ketiga, jika Anda pembaca pernah menempuh pilihan-pilihan tersebut, saya yakin Anda akan mengetahui mengapa nabi bersabda “Jihad yang paling disukai di sisi Allah adalah perkataan yang benar diucapkan kepada imam (pemimpin) yang palsu/curang”. Sebab menyatakan kebenaran melalui tulisan sekalipun, bukanlah perkara mudah apalagi kebenaran anda tidak bisa diterima. Risikonya, kalau Anda tidak bisa dipanggil sang Penguasa, maka keluarga Anda akan mendapatkan getahnya. Jika keluarga Anda mempunyai hubungan struktural dengan penguasa tersebut, bersiap-siaplah karena Anda, maka hubungannya dengan penguasa akan terancam, barangkali ancaman penurunan jabatan. Sungguh pengalaman seperti ini turut saya rasakan.

Seorang penulis akan mampu mengekpresikan pikiran-pikirannya, apabila tidak ada ketakutan apakah tulisan itu salah, dicemooh orang, atau bahkan mendapat tekanan dari banyak. Seorang penulis yang tegar tak akan goyah dengan berbagai kecaman. Tapi menjadi pertanyaan, siapakah yang setegar itu? Apalagi dengan kejadian dialami Faisal, akan melayukan semangat para penulis menyuarakan kebenaran. Sungguh kita tidak berharap Faisal kebal hukum, jika ia memang salah. Justru ada perkara lain yang tidak bisa disepelekan, yakni kebebasan berpendapat lewat tulisan untuk menyuarakan kebenaran tersebut. Itulah yang sangat dikhawatirkan.

Saya yakin, bagi Faisal di dalam penjara tidak akan memenjarakan jiwanya, dia tahu penjara merupakan sekolah bagi para penulis untuk mempertajam nuraninya dan mengkilatkan ujung pena. Faisal tahu, banyak karya besar lahir dari dalam penjara, bukan dari hotel berbintang. Pramoedya Ananta Toer bahkan mengatakan, “karena kau terus menulis, namamu akan abadi hingga jauh, jauh dikemudian hari”. Maka jangan pernah sama sekali, minta pengurangan masa tahanan baginya, saya yakin Faisal tidak akan pernah berharap untuk itu. Kita menunggu saja, ia akan melahirkan karya-karya besar dari dalam tahanan.

Saya lantas berpikir, jika hal seperti ini terjadi kembali. Seorang Faisal saja yang cukup disegani dan mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan, tidak terjamin kebebasan mengeluarkan pendapat apalagi orang seperti saya. Imbasnya bagi media massa juga merupakan pukulan, sebab mereka akan kehilangan para penulis yang memberikan kritik kepada pemerintah ataupun penguasa.

Maka kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan bukan sekadar demi Faisal belaka. Tapi karena kesedihan kita seperti dikatakan Budi Kurniawan mengancam hak berekspresi dan kebebasan pers. Semestinya lebih banyak pihak lagi turut menyesalkan kejadian ini, kalau saya pemimpin daerah Kalimantan Selatan, tentu akan turut berduka cita karena belenggu terhadap kebebasan untuk mengemukakan pendapat lewat tulisan di media massa belum sepenuhnya hilang. Sebagai pemimpin Kalsel, sayalah orang yang lebih dulu bersedih dan berteriak, namun sayangnya justru hal itu yang tak terdengar.***

*) Mahasiswa Pascasarjana Antropologi UGM

Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo

Malam Melawan Pembungkaman

2007-09-23T06:57:00.000-07:00

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin

Kamis, 20 September 2007

Aksi Aktivis untuk Muhammad Faisal

BANJARMASIN,- Aksi moral mendukung Ketua DPD Partai Nasional Bung Karno (PNBK) Kalsel Muhammad Faisal SE yang dipenjara selama 4 bulan, terus dilakukan berbagai pihak. Aksi penentangan atas pemenjaraan Faisal itu tadi malam digelar dengan hidmad di kawasan kampus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, dengan tajuk “Malam Melawan Pembungkaman”.

Acara yang dikemas dengan suasana teramat bersahaja di lapangan terbuka, dengan penerangan puluhan obor, itu dimulai dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekitar 100 aktivis muda yang mengikuti acara tersebut serentak berdiri dan mengumandangkan lagu kebangsaan itu dengan penuh semangat.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Budi Kurniawan (wartawan/penulis buku), dilanjutkan pembacaan puisi penyemangat oleh seniman Lazuardi Saragih. Berikutnya sejumlah aktivis menyampaikan orasi. Juga ada yang menyanyikan lagu yang liriknya antara lain berbunyi: Kepalkan tinjumu ke awan/Rapatkan barisanmu kawan/Hancurkan segala penindasan.

Intinya, acara ini menentang atas pemenjaraan Faisal yang dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Untuk itu, seratusan aktivis yang sebagian besar mahasisa Unlam itu kompak menyatakan perlawanan.

Di tengah acara yang “dikomandani” Taufik Arbain (dosen Unlam) dan Budi Kurniawan ini, dibagikan selebaran berisi pernyataan sikap dari Ketua Journalist and Writer Forum of Borneo, Setia Budhi, yang kini masih berada di Malaysia menyelesaikan pendidikan tingkat doctoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Juga ada penyataan Taufik Arbain dan Budi Kurniawan.

Menurut Setia Budhi, apa yang terjadi pada Faisal ini adalah pembungkaman terhadap ekspresi yang menunjukkan kemunduran luar biasa bagi demokrasi di Kalsel. “Pembungkaman semacam ini biasa terjadi di era Orde Baru. Tapi ketika suasana dan iklim politik lebih terbuka, pembungkaman justru terjadi di Kalsel. Ini ironi,” tegasnya.

Sedangkan Taufik Arbaik menegaskan, pemenjaraan ini bukan sekadar menyangkut pribadi Faisal. “Kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan membungkam tradisi intelektual,” ujarnya. (aha)

Dukungan Moral buat Faisal

2007-09-20T06:56:00.000-07:00

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin (Kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas kebebasan pers sedang dalam ancaman. Untuk para aktivis mari bereaksi)

Minggu, 16 September 2007

BANJARMASIN – Siang kemarin, sejumlah intelektual dan tokoh muda Kalsel serta puluhan aktivis kampus maupun LSM ramai-ramai mengunjungi Muhammad Faisal SE, Ketua DPD PNBK Kalsel, yang sejak Kamis lalu ditahan di LP Teluk Dalam Banjarmasin.

Para intelektual dan tokoh muda Kalsel yang kemarin mengunjungi Faisal di LP Teluk Dalam antara lain Taufik Arbain (dosen Unlam sekaligus aktivis), Muhammad MED (mantan anggota KPUD Kalsel yang kini aktif di Golkar), Yanuaris Frans (aktivis LSM sekaligus pengacara), Muaz (pengurus parpol/mantan anggota KPUD), Hairiadi Asa (aktivis media massa), Sukhrowardi (pengusaha muda/mantan aktivis LSM), Budi Kurniawan (wartawan/penulis buku), dan Desmond J Mahesa (pengacara). Dua nama yang disebut terakhir bahkan sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta.

Kedatangan mereka dengan tujuan yang sama, yakni memberikan dukungan moral kepada Faisal agar tabah menjalani cobaan yang kebetulan waktunya bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini. “Faisal itu tak bersalah, tapi nyatanya dipenjara. Jadi ini saya sebut musibah. Karena itu kita semua merasa perlu memberikan dukungan moral kepadanya,” kata Sukhrowardi.

Budi Kurniawan bahkan memandang kasus yang menimpa Faisal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik dan kalangan aktivis. “Sikap kritis para aktivis yang kemudian diakomodir media massa, eh ternyata bisa membawa yang bersangkutan ke balik tembok penjara. Bayangkan, kalau sudah begini, siapa pula yang masih punya nyali untuk bersuara lantang mengkritisi ketidakberesan pembangunan atau jalannya pemerintahan misalnya,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Puluhan aktivis mahasiswa yang kemarin ikut mengunjungi Faisal, justru mengaku bingung dengan penegakan keadilan di negeri ini. “Bang Faisal itu kan mengingatkan tentang adanya ketidakberesan seorang pemimpin di Kalsel kala itu, dan ternyata apa yang diingatkan Bang Faisal itu benar, buktinya pemimpin itu dijatuhi hukuman penjara. Eh, kemudian Bang Faisal ikut dipenjara pula. Ini kan tidak adil. Hidup Bang Faisal,” teriak Ikhsan, salah satu aktivis mahasiswa, yang spontan disambut segenap pengunjung lainnya dengan ucapan sama, “Hidup Faisal!”

Faisal sendiri yang kemarin mengenakan baju koko putih plus kopiah putih tak henti-henti mengucapkan terima kasih. “Terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Tapi yang harus diingat, meski sekarang saya dipenjara, saya tak pernah merasa bersalah,” ujarnya. (aha)

Potong Kepala yang Sesat di Mata

2007-08-06T00:19:00.000-07:00

Oleh : Budi Kurniawan (Aktivis Journalist and Writers Forum of Borneo)

Judul Buku : Borneo van Zuid naar Noord (Desersi: Menembus Rimba Raya Kalimantan)
Penulis : MTH Perelaer
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Cetakan : Pertama, Oktober 2006
Halaman : xiv + 286 halaman

Sudah hampir 6,5 tahun kerusuhan antar etnis Dayak-Madura di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terjadi. Tragedi paling berdarah di bumi Kalimantan ini menyebabkan 90.000 orang Madura terpaksa mengungsi pulang ke kampung halamannya. Seperti puluhan orang Dayak lainnya di Sampit, sebagian dari orang Madura itu tewas.

Konflik etnis ini tak sekadar menyentakkan. Tetapi juga memunculkan kembali diskursus dan kontoversi terhadap orang Dayak yang selama pemerintahan Belanda di Indonesia sebagai suku terasing, tidak beradab, barbarian, kanibal, dan biasa mengayau (memotong kepala musuh dalam peperangan) ke permukaan. Stigmanisasi Belanda ini “berhasil” menyesatkan pandangan suku-suku lain di Nusantara terhadap orang Dayak. Hingga kini misalnya anak-anak di Pulau Jawa yang lahir pada era 1970-an percaya bahwa orang Dayak itu berekor, haus darah, dan dilingkupi kehidupan black magic yang pekat.

Penyesatan persepsi inilah yang dilakukan Michael Theophile Hubert (MTH) Perelaer (1831-1901) dalam buku yang ditulisnya dan diterjemahkan oleh Helius Sjamsuddin ini. Perelaer yang pernah ambil bagian dalam Perang Banjarmasin (1859) sebagai opsir Belanda dan diangkat sebagai Civiel Gezaghebber (pejabat sipil) di daerah Groote en Kleine Dajak --kini Kalimantan Tengah-- (1860) ini di hampir seluruh bagian buku yang ditulisnya menggambarkan dengan sangat mumpuni keindahan rimba raya Borneo beserta sungai-sungai yang bersih dan berarus deras mengalir. Tentu sebelum ganasnya gergaji dan raung bulldozer milik kaum kapitalis dari kota meluluh-lantakkan wajah dan perut bumi.

Melalui kacamata empat serdadu Pemerintah Kolonial Belanda (dua Swiss, satu Belgia, dan satu Indo beribu Nias) yang minggat dari benteng Kuala Kapuas, melakukan perjalanan selama 70 hari menembus belantara Borneo dari utara ke Selatan melalui segala marabahaya, dan tidak mau lagi menjalankan tugas kemiliteran (desersi) karena merasa ditipu oleh Pemerintah Belanda yang memberi janji penghasilan melimpah saat mereka ditugaskan, Perelaer juga berkisah tentang kebudayaan, mitos, jipen (denda adat), perkawinan, persaudaraan dan kekerabatan, dan ketajaman mandau Dayak Punan memenggal kepala musuh-musuhnya.

Namun yang paling banyak dikisahkah Perelear adalah hal yang terakhir. Di mata Perelear, kayau menjadi bukti barbarianisme tumbuh, berkembang, dan menjadi mesin pembunuh yang sangat efektif di kalangan orang Dayak pada abad ke-19. Hampir di semua bab novelnya (19 Bab), Perelear menggambarkan bagaimana kayau berlangsung. Sayangnya Perelear lupa (?) –mungkin karena buku ini bersifat novel-- menjelaskan mengapa kayau hidup, berkembang, dan juga menjadi sarana perlawanan terhadap kekuasaan kolonial selain menjadi medium penaklukan dan lambang keperkasaan.

Namun tidak sekali ini saja penulis-penulis Belanda –juga orang asing lainnya—menggambarkan dengan sangat tidak sempurna dan cenderung mendiskreditkan orang Dayak dan kayau-nya.

Buku berbahasa Prancis yang ditulis Jean-Yves Domalain (1971) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Len Ortzen berjudul "Panjamon: I was a Headhunter" (Morrow, New York, 1973) pun demikian. Sebuah buku yang berkisah tentang kayau terakhir (mungkin). Buku ini lebih banyak memuat fantasi sang petualang (turis) Domalain. Karena itu tidaklah mengherankan Library of Congress (AS) membuat subject-nya buku ini sebagai "Borneo- Description and Travel" yang secara tak langsung menunjukkan kualitas buku ini tak lebih dari sekadar iklan untuk turis yang keranjingan bepergian ke tempat-tempat “eksotik”, liar, primitive, dan menyeramkan. Terutama dalam menantang marabahaya kayau.

Sama halnya dengan buku Wyn Sargent, "My Life with the Headhunters" yang diterbitkan Garden City, New York, Doubleday, 1974. Seorang Dayak Ngaju perantauan menceritakan, Gubernur Kalteng WA Gara pernah terpaksa mengusir Wyn Sargent, wartawan petualang asal Virginia ini, karena menulis di koran dan tabloid di Amerika, dan memberi wawancara bahwa dia tinggal di betang (rumah panjang tempat beberapa keluarga Dayak tinggal bersama denga guyub) bersama para pengayau dan melakukan sex orgy setiap malam.

Dalam bukunya Sargent menceritakan hengkang dari Borneo, ibu seorang putera (waktu itu berusia 11 tahun) kembali berpetualang ke Lembah Baliem, Papua Barat. Di sini dia mengaku kawin dengan kepala suku Bahorok atau O'Bahorok. Sargent kembali membuat sensasi dengan gambar-gambar pesta perkawinan yang sebenarnya cuma pesta biasa di kalangan
orang-orang Bahorok selesai musim tanam. Sargent mengklaim gambar-gambar itu sebagai pesta perkawinannya dengang sang kepala suku. Sargent kembali membumbui kisahnya dengan sex orgy seperti yang dilakukannya di Borneo. Dengan cara demikian Sargent melengkapi fantasi keprimitifan Borneo dan Papua bagi para pembaca buku-buku berbahasa Inggris di Amerika dan Eropa.

Penguasa kolonial dan turis menggunakan ketidaktahuan –bisa jadi karena kesengajaannya—berkisah dan melebih-lebihkan kenyataan yang ada agar orang membayangkan Borneo –juga Papua-- sebagai tempat primitive. Kayau di tangan mereka dibumbui dengan cerita-cerita
lisan yang menggambarkannya sebagai kegiatan perorangan yg meneror komunitas
lokal maupun seberang sana. Mereka tak pernah berkisah alas an di balik propaganda kayau sebagai medium perang psikologis, pertahanan, dan reaksi terhadap sesuatu yang sudah berlangsung kelewat batas. w (perang psikologis) ini.

Prof Andrew P Vayda dalam bukunya "War in Ecological Perspective: Persistence, Change, and Adaptive Processes in Three Oceanian Societies" (1976) mengungkapkan bagaimana upaya propaganda menjadi alat pertahanan komunitas maupun tribal nation setempat untuk mengamankan wilayahnya dari para pengganggu keseimbangan hidup dan kearifan lokal yang sudah berlangsung dan terpelihara sekian lama.

Perelear mungkin lupa bahwa orang Dayak bisa juga menjadi lebih beradab dengan saling berdamai dan menghentikan pertikaian yang berlangsung ratusan tahun melalui sebuah rapat besar yang dihadiri oleh para utusan dari 400 kelompok Suku Dayak di seluruh Kalimantan di Desa Tumbang Anoi, Kahayan Hulu Utara, Kalimantan Tengah, pada 22 Mei -24 Juli 1894.

Pertikaian yang berlumuran adat kebiasaan lama yang sudah terlanjur membudaya, berurat berakar warisan negatif dalam bentuk asang-maasang (perang suku), bunu-habunu (saling membunuh), kayau-mangayau (saling penggal kepala), dan jipen-manjipen (saling mendenda), berganti menjadi suasana yang penuh getaran semangat pembaharuan dan persaudaraan yang pekat akibat Pakat Tumbang Anoi itu.

Lalu jika kayau terjadi dalam konflik etnis di Sampit 6,5 tahun silam, tentu penyebabnya adalah sesuatu yang maha luar biasa. Hanya sesuatu yang maha dahsyatlah yang bisa membangkitkan reaksi orang Dayak dalam bentuk mangayau musuhnya itu hidup kembali. Ketidakadilan dan pemihakan kekuasaan yang meminggirkan hak-hak orang Dayak lah yang sesungguhnya menjadi penyebabnya. Kayau dalam bentuk modern (korupsi, diskriminasi, penjarahan kekayaan rimba raya Borneo dan seterusnya) justru lebih berbahaya dari kayau yang sudah lindap pasca Pakat Tumbang Anoi 1894. *