Tumbang Samba...

Ini adalah Tumbang Samba, tempat tanah lahir beta...dibuai dibesarkan bunda:) Desa ini menjadi pertemuan antara dua sungai (Katingan dan Samba). Desa yang dulu berpenduduk sangat bersahaja ini kini tergerus zaman. Prilaku mengagungkan materi kini merusak banyak tatanan budaya luhur yang diwariskan nenek moyang dari zaman silam. Desa ini merupakan pintu masuk ke pedalaman Sungai Katingan dan Sungai Samba.

Raksasa yang Membinasa

Dalam selang waktu yang tak lama, silih bergenti pemilik modal raksasa mengirimkan truk-truk raksasa untuk membuka lahan raksasa yang bak raksasa membuat kami, Dayak Ngaju binasa. Foto ini saya ambil ketika berada di muara Sungai Katingan (Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Katingan)

Kau Lumatkan Hutanku, Banjir Lumatkan Aku

Selama 10 hari (sejak pertama Ramadhan tiba) aku, keluargaku, dan segenap rakyat biasa di Kabupaten Katingan direndam banjir. Banjir datang sebanyak tiga kali dalam jeda yang sangat singkat. Banjir pertama datang bersamaan dengan kedatangan bulan Ramadhan. Segenap warga yang beragama Islam, menjalankan puasa di sela banjir yang menimpa.

Air sempat turun sebentar, warga pun segera membersihkan rumah dan toko-toko tempat berjualan. Setelah semuanya bersih dan rapi, air naik lagi. Kerepotan pun berlangsung lagi. Banjir yang kedua ini berlangsung beberapa hari dan cukup tinggi. Ibuku, adik ayahku, dan seorang keponakanku tidur di atas loteng berdempetan dengan barang-barang yang berhasil diselamatkan sebelumnya.

Sementara aku tidur di tempat menjemur pakaian yang letaknya agak tinggi di bagian belakang rumah di atas dapur. Ketika mengungsi di tempat jemuran, aku mengirimkan sms ke kawan-kawan wartawan. Antara lain ke Anto (Kompas), Bang Yadie (Mata Banua), Bang Yanto (Sinar Kalimantan), Alfi (Radar Sampit), Ka Ida (Banjarmasin Post), Bang Ifan (RCTI), dan kawan-kawan yang lain. Mereka sangat respon. Aku dikabari seorang temen dari Jakarta, bahwa pernyataan-pernyataanku turun di berbagai surat kabar. Aku bersyukur, paling tidak dunia tahu apa yang sedang terjadi dengan tanah lahirku.

Kepada kawan-kawan itu kusampaikan, banjir semacam ini terjadi akibat hancurnya hutan di daerah tangkapan air di hulu sungai Katingan dan sungai Samba. Ketika hujan terjadi di hulu, air pun mengalir deras ke hilir, karena sudah tak ada lagi hutan yang mampu menahan keganasan mereka. Semua memang sudah habis...

Dalam beberapa hari air surut. Tapi setelah warga membersihkan rumah dan menata dagangannya lagi, air kembali naik dengan tinggi air yang mampu menenggelamkan dada. Banjir inilah yang berlangsung relatif lama. Orang tak bisa berbuat apa-apa.

Sementara aku mendengar dari seorang kawan yang berada di Palangkaraya yang sedang membaca koran lokal disana, Camat Katingan Tengah, Drs Ganti, menyatakan banjir tak berdampak apa-apa bagi warga. Lalu Rentas, salah satu kepala dinas di Pemkab Katingan menyatakan ia masih belum mendapat laporan dari Camat bahwa Tumbang Samba, kampung halamanku, dan desa-desa di sepanjang sungai Katingan terendam banjir. Aku hanya mampu mengelus dada mendengar itu...Rupanya bukan hanya para pemilik HPH yang telah merampas hutan-hutan kami orang Dayak Ngaju, dan membuat banjir melumatkan kami, tetapi para birokrat itu juga telah menipu dirinya, menipu kami...Amarahku terasa hampir menyentuh langit...

Dua Sisi Mata Uang?

Dalam sebuah perjalanan Banjarmasin-Banjarbaru, aku berhenti untuk mengisi perut di sebuah warung di Gambut, yang terkenal dengan nasi itiknya yang enak. Di sini aku tak hanya menemukan nasi itik, tapi juga ada "selebaran" minta dukungan dari seorang "artis"lokal yang sedang mengadu nasib dengan sms di sebuah kontes dangdut di sebuah televisi swasta di Jakarta.

Sementara di warung itu --dan di sebuah warung cukup besar di Km 30 Jalan Trans Kalimantan menuju Sampit dan Tumbang Samba-- juga terpampang wajah ulama yang punya pengikut banyak di Kalimantan Selatan. Ini dua sisi mata uang sikap dan sifat? Entahlah....

Jangan Bicara Soal Keadilan

Ketika Ayahku tercinta meninggal dunia pada 19 Agustus 2008, aku segera pulang dari Jakarta, tempatku numpang "nyari makan". Namanya orang pedalaman --aku lahir di Tumbang Samba, sebuah desa di pedalaman Kabupaten Katingan (hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur)-- aku panik untuk pulang. Tiket ke Palangkaraya baru bisa didapatkan sehari setelah Ayahku meninggal. Terpaksa lah aku kompromi pada keadaan. Aku pulang pada 20 Agustus ke Palangkaraya.

Dari Palangkaraya aku naik sepeda motor menuju kampung halaman. Perjalanan ke kampung dari Palangka membutuhkan waktu lebih dari 4 jam dengan melalui medan yang cukup berat --terutama dari Km 30 arah Sampit menuju Tumbang Samba. Di sepanjang jalan membentang lahan yang kini mulai ditanami sawit oleh orang-orang lokal berduit dan orang luar yang kaya raya. Sebagian lagi lahan kering bekas penambangan emas besar-besaran pada tahun 1980-an. Udara terasa sangat panas. Ditambah dengan kondisi jalan yang sulit untuk dikatakan bagus.

Perjalanan ke Samba jika jalannya bagus tak perlu waktu hingga 2 jam. Karena jaraknya tak sampai 100 Km. Tapi itulah, Katingan, katanya kaya raya, tapi untuk membangun jalan saja mereka tak mampu.

Sementara di Kasongan, ibukota Kabupaten, aku menyaksikan rumah bupatinya bak istana. Gedung pemerintahannya mentereng. Sementara rakyat di pedalaman tetap saja menderita. Mereka tak punya pekerjaan. Menambang tradisional terpaksa dilakukan. Padahal merusak lingkungan. Membangun rumah dari kayu tak lagi bisa dilakukan, karena telunjuk kekuasaan menganggap mereka pelaku illegal logging. Sementara di hulu Sungai Katingan dan Sungai Samba, perusahaan besar pemegang izin dari Jakarta, melenggang seenaknya, dan membabat hutan sambil tertawa girang.

Api dalam Sawit

Oleh : Budi Kurniawan (Wartawan dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Tinggal di Jakarta. Blog: budidayak.blogspot.com)

Di pinggiran jalan Trans Kalimantan yang membelah kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan kini membentang luas perkebunan sawit. Sebagian diantaranya masih dalam bentuk pohon-pohon kecil dalam bungkus plastik hitam yang siap ditanam di lahan yang lebih luas. Semua ini sungguh kontras ketika hutan rimba masih meraja memenuhi tanah Kalimantan.

Seiring dengan napsu pemerintah yang mendewakan angka pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan, lalu menapikkan kualitas manusia dan kehidupannya, sawit kini menjelma menjadi salah satu sektor yang “penting” untuk mendatangkan investor dari berbagai penjuru dunia. Logika bahwa investor datang membawa pundi-pundi uang, lalu menanamkannya di Indonesia, memberi berkah dan kebaikan pada penduduk lokal berupa pekerjaan dan penghasilan, dan pendapatan daerah yang kemudian melimpah menjadi pilihan. Soal bagaimana lingkungan porak-poranda, hutan yang beralih fungsi, rusaknya tatanan sosial dan budaya, dan berada di tubir jurangnya kearifan lokal menjadi hal yang tak pernah dihitung. Benda dan uang menjelma menjadi “Tuhan” baru yang diyakini bisa menentukan dan membeli apapun.
Padahal dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).
Tengoklah kini di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan terdapat 1,8 juta hektare program sawit dan 6 juta hektare untuk pengembangan biofuel; di Kalimantan Tengah saat ini ada 334 izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan dengan luas areal yang dicadangkan mencapai 4,2 juta hektare. Dari jumlah itu, yang beroperasi baru 130 izin dengan luas areal 600 ribu hektare dan sisanya sebanyak 204 izin belum operasional; Data Departemen Kehutanan sampai bulan Desember 2006 menunjukkan adanya pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Kalimantan seluas 4,3 juta hektar: dan dari luas lahan yang dikonversi itu lahan yang terealisasi menjadi perkebunan seluas 373.303 hektar. Sementara luas lahan yang belum termanfaatkan seluas 3,9 juta hektar.
Secara nasional hingga tahun 2006, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 6.04 juta ha dengan laju tanam rata-rata dalam waktu 5 tahun (1999-2004) mencapai 400,100 ha per tahun (Sawit Watch, 2006). Produksi CPO Indonesia mencapai 16,17 juta ton dibandingkan Malaysia yang hanya 15,88 juta ton (Investor Daily, 01/02/2007). Struktur produksi bisnis minyak sawit dikuasai dan berasal dari 27 group besar mengendalikan sekitar 600 anak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 19 propinsi dimana kelapa sawit dikembangkan dengan distribusi 50% milik swasta, 33% petani kecil penghasil buah, dan 17% BUMN (Deptan, 2006). Dari segi investasi, hampir 45% perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah milik investor dari Malaysia.
Seiring dengan ekspansi sawit yang tumbuh cepat itu, konflik terjadi. Hampir di semua daerah di Kalimantan Tengah dan Selatan yang dimasuki para investor sawit –bahkan masih rencana pun—konflik lahan terjadi. Sampai tahun 2006, terdapat 140 kasus yang melibatkan 353 komunitas di wilayah perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sesama masyarakat lokal atau dengan pendatang.
Sawit Watch mencatat, sekitar 70 persen dari 500 kasus perselisihan perkebunan sawit besar swasta dengan warga di Indonesia bersumber dari sengketa tanah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, ada sekitar 20 kasus sengketa yang dilaporkan. Konflik ini terjadi karena kesalahan sejak awal proses perizinan yang tak melibatkan warga sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Ini terjadi karena perizinan lebih banyak melibatkan pemerintah pusat di Jakarta, pemerintah daerah, elit lokal, dan para investor. Sementara masyarakat yang sejak nenek moyangnya tinggal dan hidup di lahan yang diberin izin justru ditinggalkan. Proses ini seperti mengulangi kesalahan fatal pemerintah Orde Baru ketika bermimpi menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung padi nasional di luar Jawa dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare yang gagal dan menyengsarakan hingga kini. Ketika itu Soeharto dan menteri-menterinya hanya membagi hutan Kalteng bak puzzle dari Jakarta dan menjadikannya sebagai bagian dari PLG, tanpa melihat bahwa di tanah yang mereka bagi itu hidup orang Dayak dengan seluruh potensi alam dan kearifan lokal yang mereka miliki. Konflik lahan kala itu dihadapi dengan senjata dan intimidasi. Hal yang kini tak jauh berbeda dengan lahan rakyat yang menjadi perkebunan sawit.
Seharusnya pengalaman buruk PLG bisa menjadi cermin bening bagi pemerintah lokal untuk melindungi segenap tumpah darah masyarakatnya dari kepentingan yang hanya mendewakan uang dan materi. Pemerintah lokal juga wajib melindungi tetap tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal warganya. Bukan justru bertindak sebaliknya.
Betul pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah bertindak tegas dengan mencabut 11 izin perkebunan kelapa sawit –sementara di Kalsel hal ini tak dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Mereka ternyata tidak serius menanamkan modalnya dan hanya mengincar kayu di lahan yang mereka bersihkan melalui izin pemanfaatan kayu (IPK) –modus ini juga dilakukan Orba dalam PLG.

Tetapi tindakan itu ada baiknya dilakukan terus menerus dan tidak hanya dititikberatkan pada soal keseriusan investor dan pemanfaatan IPK semata yang dianggap membuat iklim investasi semrawut. Yang tak kalah penting adalah melindungi masyarakat lokal dari serbuan sawit dengan lebih memilih pengembangan perkebunan yang secara psikologis, budaya, dan terbukti mampu menghidupi masyarakat tanpa benturan konflik. Jika itu tak dilakukan, percayalah sesungguhnya ada api dalam sawit...

Melangkah

Perempuan Dayak Ngaju ini melangkah gontai dengan "luntung" di pundaknya. Dia hanya bisa pergi ke ladang dan menatap kehancuran yang kian meraja di sekitarnya. Dan mereka yang berkuasa, membagi tanah lahirnya dengan pisau "kebijakan" yang tak pernah bijak.