Monday, September 15, 2008

Jangan Bicara Soal Keadilan





Ketika Ayahku tercinta meninggal dunia pada 19 Agustus 2008, aku segera pulang dari Jakarta, tempatku numpang "nyari makan". Namanya orang pedalaman --aku lahir di Tumbang Samba, sebuah desa di pedalaman Kabupaten Katingan (hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur)-- aku panik untuk pulang. Tiket ke Palangkaraya baru bisa didapatkan sehari setelah Ayahku meninggal. Terpaksa lah aku kompromi pada keadaan. Aku pulang pada 20 Agustus ke Palangkaraya.

Dari Palangkaraya aku naik sepeda motor menuju kampung halaman. Perjalanan ke kampung dari Palangka membutuhkan waktu lebih dari 4 jam dengan melalui medan yang cukup berat --terutama dari Km 30 arah Sampit menuju Tumbang Samba. Di sepanjang jalan membentang lahan yang kini mulai ditanami sawit oleh orang-orang lokal berduit dan orang luar yang kaya raya. Sebagian lagi lahan kering bekas penambangan emas besar-besaran pada tahun 1980-an. Udara terasa sangat panas. Ditambah dengan kondisi jalan yang sulit untuk dikatakan bagus.

Perjalanan ke Samba jika jalannya bagus tak perlu waktu hingga 2 jam. Karena jaraknya tak sampai 100 Km. Tapi itulah, Katingan, katanya kaya raya, tapi untuk membangun jalan saja mereka tak mampu.

Sementara di Kasongan, ibukota Kabupaten, aku menyaksikan rumah bupatinya bak istana. Gedung pemerintahannya mentereng. Sementara rakyat di pedalaman tetap saja menderita. Mereka tak punya pekerjaan. Menambang tradisional terpaksa dilakukan. Padahal merusak lingkungan. Membangun rumah dari kayu tak lagi bisa dilakukan, karena telunjuk kekuasaan menganggap mereka pelaku illegal logging. Sementara di hulu Sungai Katingan dan Sungai Samba, perusahaan besar pemegang izin dari Jakarta, melenggang seenaknya, dan membabat hutan sambil tertawa girang.

3 comments:

Syamsuddin Ideris said...

Memang, bangsa kita tidak mau belajar dari pengalaman rutin lima tahunan yakni pemilu.

Sudah tahu sang pemimpin hanya bohong besar dan tebar janji semata, ee tahun depan "jualan politiknya" laku kembali. Terpilih lagi.

Rakyat kita adalah penguasa sesuai dengan prinsip demokrasi. Harusnya mereka bisa memilih penguasa yang benar-benar mampu mensejahterakan rakyat. Bukan hanya mampu mensejahterakan diri sendiri dan kroni-kroninya diatas penderitaan rakyat. Tapi rakyat kita masih rakyat yang terpesona oleh selebaran politik, terkagum dengan baliho pilkada, terpana dengan iklan "politik" tokoh-tokoh di TV. Rakyat kita masih gampang dibodohi jarang mereka benar mampu memilih yang terbaik.

Atau...memang pilihan yang ada cuma itu-itu saja. Sehingga apapun pilihan rakyat hasilnya akan sama. Korupsi dan ketidak adilan terus terjadi. Maklum, semua calon berasal dari sistem yang sama dan hasil didikan status quo.

Wah jadi bingun ya?

baritobasin said...

Bahkan kebanyakan kita berebut sepiring nasi hanya untuk mendapatkan sedikit "kenikmatan" dari hasil alam bumi Kalimantan ini, tanah kita sendiri.
Rasanya penjajahan belum terhapus dari bumi Kalimantan. Ingat, bangsa Indonesia pada awal dijajah oleh perusahaan dagang bernama VOC. Sekarang perusahaan tambang, perkebunan sawit membentuk persekutuan jahat dengan oknum aparatus pemerintah untuk menjajah kita.
Hanya ada satu kata, lawan dengan cara apa saja.

David Pangemanan said...

MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi
dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
Statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan "trimo" terhadap putusan tersebut.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan
mestinya berhak mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" dan menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Siapa yang akan mulai??

David
HP. (0274)9345675