Damang Masih Dipandang Sebelah Mata

Berita di Harian Sinar Kalimantan, Sabtu 2 Desember 2008

PALANGKA RAYA - Posisi Damang/Kepala Adat selama ini masih dianggap sebelah mata dalam setiap pengambilan keputusan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat lembaga Kedemangan merupakan institusi tertua di tengah masyarakat Indonesia yang menjujung tinggi nilai-nilai budaya.

“Damang harus memiliki posisi tawar dan memiliki kesamaan persepsi,” kata Setia Budhi, Direktur Eksekutif Centre for Reseach and Development Studies ( CRDS) kepada Sinar Kalimantan di Palangka Raya, kemarin.

Menurut dia, di berbagai daerah di Kalimantan, posisi Damang sering terjepit ketika harus berhadapan dengan investor yang didukung pemerintah daerah.
Di daerah rawan konflik kepemilikan tanah, posisi Damang selalu berada di pihak yang kalah karena tekanan penguasa dan pemodal besar. Dengan pertimbangan tersebut CRDS berupaya memberikan bimbingan dan pedampingan kepada Damang Kepala Adat yang wilayah kerjanya rawan gesekan kepentingan investor.

Damang Kepala Adat, kata Setia Budhi, harus di bekali pengetahuan seiring dengan perkembangan jaman. Seperti meningkatnya konflik tanah menyusul masuknya investor ke daerah ini. “Selama ini hak-hak Damang banyak terabaikan.” katanya.

Direktur Program CRDS, Budi Kurniawan menyatakan pihaknya siap mengadakan pendampingan bila para Damang/Kepala Adat terlibat konflik dengan investor menyangkut kepemilikan tanah di daerahnya. Saat ini CRDS memfokuskan pendampingan pada masyarakat adat di Daerah Aliran Sungai (DAS). “CRDS memiliki komitmen tinggi terhadap kearifan lokal,” kata Budi Kurniawan.

Dalam rangka memberdayakan posisi Damang CRDS menyelenggarakan pelatihan dasar-dasar HAM bagi Damang di daerah konflik di wilayah Kalteng dan Kalsel. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Batu Suli Palangka Raya, mulai Senin (1/12) hingga Jum’at
(5/12). bgz/SK