Sunday, September 23, 2007

Antara Metta, Faisal, dan Pembungkaman Itu

Oleh : Budi Kurniawan (Alumnus FISIP Unlam dan Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo. Email: budibanjar@yahoo.com)

Metta Dharmasaputera, wartawan Majalah Berita Mingguan TEMPO, kini mengalami masalah. Komunikasi intensnya dengan narasumber yang memberikan data sangat lengkap tentang praktik bisnis curang dan illegal justru bocor. Komunikasi dilakukan Metta, satu diantara tiga bersaudara wartawan berdarah Tionghoa, ini untuk membongkar praktik curang yang sering menjadi ciri “khas” pebisnis Indonesia. Sayangnya investigasi yang dilakukan Metta justru mengantarkannya pada masalah.

Dengan alasan yang tak jelas aparat keamanan justru meminta rekaman komunikasi itu –termasuk pesan-pesan pendek—antara Metta dan narasumbernya. Rekaman komunikasi itu tak ayal membuat kerahasiaan terbongkar dan Metta berada dalam bahaya. Betapa tidak selain membocorkan investigasi yang dilakukan, tindakan aparat itu menjadi tanda tanya besar. Karena komunikasi yang dilakukan Metta tidak ada hubungannya dengan tindakan makar, terorisme, dan membahayakan kepentingan publik. Kasus ini kini mengemuka dan menjadi perhatian khalayak di Jakarta. Tak kurang Dewan Pers turun tangan.

Dalam tataran yang hampir sama, kasus di sekitar dunia kewartawanan dan pers juga terjadi di Banjarmasin. Sebuah tulisan pendek yang ditulis Muhammad Faisal dan dimuat di salah satu koran lokal berbuah penjara. Surat pembaca berjudul “Duh Gus Dur Kecil” isinya mengkritik kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan Sjachriel Darham –kini mantan Gubernur dan divonis hukuman penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta—dalam soal pengerukan alur Barito dan perjalanan yang dilakukan Sjachriel dan keluarganya ke luar daerah.

Tak terima dengan surat pembaca itu Sjachriel mengadukan Faisal ke polisi. Pengaduan itu menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan. Di pengadilan Faisal menang. Kejaksaan tidak terima dengan vonis pengadilan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah sempat terkubur selama hampir dua tahun –ini anehnya—Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap Faisal dan menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin beberapa waktu lalu. Keputusan kasasi Mahkamah Agung itu membuat Faisal meringkuk dalam penjara selama empat bulan.

Mencuatkan Diskursus

Kasus yang menimpa Faisal ini mau tidak mau mencuatkan kembali diskursus terhadap kebebasan berekspresi (berpendapat, menulis, dan berbicara) yang dilindungi Undang-Undang dan menjadi salah satu dari unsur Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketika kritik disampaikan masyarakat –siapa pun orangnya—terhadap jalannya kekuasaan dan tindakan para penguasa justru berbuah penjara, maka masa kelam pembungkaman seperti yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa telah kembali. Padahal tindakan semacam ini menjadi musuh bersama dalam era yang kini jauh lebih terbuka.

Lebih jauh lagi ketika kritik dengan sangat mudah dibungkam, maka para penguasa akan semakin memaharaja melakukan tindakan apa pun. Kontrol yang dilakukan para aktivis –juga kalangan pers—akan menjadi sia-sia. Dan kekuasaan yang selalu cenderung korup dan menyengsarakan rakyat banyak akan makin seenaknya.

Karena itu kasus ini bukan sekadar menyangkut diri Faisal. Namun kasus ini menjadi starting point kembalinya kekuasaan lalim yang dengan sangat mudah membungkam kritik. Padahal era pembungkaman sudah lama berlalu. Kebebasan pers yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Diktum Undang-Undang Pers jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Diktum itu juga menyebutkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Undang-Undang itu juga menyebut peran pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar
informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Wajib Dilawan

Berdasarkan pemikiran bahwa pembungkaman terhadap kritik konstruktif yang disampaikan siapa pun terhadap jalannya kekuasaan dan kebijakan yang diambil penguasa itulah maka kalangan aktivis di Banjarmasin pada Rabu (21/9) menggelar “Malam Melawan Pembungkaman”. Acara yang digelar di halaman terbuka kampus Universitas Lambung Mangkurat, diterangi obor nan bersahaja, dan juadah sederhana, itu dihadiri oleh hampir semua kalangan, termasuk wartawan dan pekerja media lainnya.

Satu pesan yang terungkap jelas dari acara itu adalah pembungkaman dalam bentuk apa pun dan diterapkan pada siapa pun harus dilawan. Karena hal itu menyangkut kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Jika kemudian penguasa yang dikritik tidak terima, jalur yang diatur oleh instrument perundang-undangan sesungguhnya sudah jelas.

Undang-Undang Pers misalnya dijelaskan adanya hak jawab yang bisa dilakukan pihak-pihak yang tidak terima dengan kritik dan pemberitaan yang dianggap telah merugikan dirinya. Pers sendiri diwajibkan memuat hak jawab itu. Memang Undang-Undang tidak menyarankan dengan sangat tegas penggunaan hak jawab diutamakan sebelum pengaduan pidana oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Namun, di era yang sudah jauh berbeda ketimbang era Orde Baru yang biasa menggunakan cara-cara refresif, maka metode hak jawab sesungguhnya bisa dikatakan sebagai salah satu solusi jika persoalan soal pers dan kritik terjadi.

Dari Kalsel Menyelamatkan Indonesia

Apa yang dilakukan para aktivis muda Kalsel dalam dua pekan terakhir ini selain menunjukkan adanya reaksi terhadap pembungkaman hak berpendapat sesungguhnya menyiratkan pesan mendalam. Dalam soal kebebasan pers dan berpendapat Kalsel sesungguhnya saat ini sedang dalam proses menyelamatkan Indonesia.

Betapa tidak, ketika kebebasan pers dan berpendapat yang merupakan salah satu hasil reformasi terancam melalui kasus yang menimpa Faisal, para aktivis dan semua kalangan bereaksi. Tidak bisa dibayangkan betapa buruknya dampak kasus Faisal ini bagi kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia, jika dalam kasus serupa keputusan kasasi MA menjadi yurisprudensi. Maka polah penguasa dan kekuasaan yang cenderung korup dan karenanya wajib diawasi, dikritik, dan dikabarkan secara terbuka dan objektif, akan semakin memaharaja. Jika itu yang kemudian terjadi, maka percayalah kebebasan berpendapat bisa jadi akan tinggal cerita. Dan kekuasaan berlangsung kian seenaknya.

Konflik Sampit= Tragedi Komplit

Banjarmasin Post, Senin, 17-09-2007

Imaji atau stigma ini harus diakui sebagai bagian dari realitas masa lampau.

Oleh: Baron R Binti (Urang Banjar dari Suku Dayak Ngaju)


Adalah satu persoalan besar ketika ada kegagalan negara menjalankan perannya selaku pemegang monopoli atas kekuasaan. Padahal, dikehendaki otoritas tersebut mampu mengendalikan serta menjalankannya untuk kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi substansi persoalan sehingga terjadi konflik etnis di Sampit.

Tulisan sederhana ini ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap tulisan Budi Kurniawan berjudul, Kayau yang Disesatkan (BPost, Selasa 14 Agustus 2007, Rubrik Opini).

Penyesatan persepsi dalam buku karangan MTH Perelaer berjudul Desersi: Menembus Rimba Raya Kalimantan tentang kayau atau mengayau memang terasa memperburuk imej suku Dayak. Dalam buku berjudul Borneo van Zuid naar Noord ditulis sebagian latar belakang novel ini adalah Perang Banjarmasin, ketika orang-orang Dayak, selain orang Banjar, mengangkat senjata melawan Belanda.

Satu hal yang barangkali penting dipahami menyangkut perannya sebagai salah seorang pelaku yang dilibatkan MTH Perealer dalam novel tersebut yaitu keyakinannya mengikuti jalan Kristus menjadi awal suatu pertobatan seorang tokoh yang sangat diperhitungkan Belanda. Penjajah tentu punya alasan khusus sehingga perlu mengangkatnya menjadi Temanggung Dayak. Secara tersirat Temanggung Ambo memiliki keinginan kuat menjadikan jalan Kristus sebagai pintu keluar dari salah satu kebiasaan buruk seperti mengayau, yang di zaman itu dipahami sebagai lambang keperkasaan dan penaklukan.

Kayau atau tetek uyat (bahasa Dayak Ngaju) hanya salah satu dari imaji populer tentang uluh Dayak. Selain narasi yang banyak bertutur tentang kehidupan komunal di rumah betang, lengkap kisah menenteng mandau, serta primitifisme sebagai simbol kemiskinan dan keterbelakangan.

Imaji atau stigma ini harus diakui sebagai bagian dari realitas masa lampau. Kenyataan pada hari ini bahwa komunitas Dayak tetap akrab dengan kehidupan pilu karena masih belum terlepas dari lingkaran setan kemiskinan maupun kebodohan. Semua ini terjadi akibat belum ada kebijakan publik yang lebih adil sehingga komunitas suku Dayak yang sebagian besar hidup di daerah pedalaman belum memperoleh keadilan atau kesempatan memadai untuk menikmati kemajuan pembangunan.

Ada kesan, ukuran kemajuan di Provinsi Kalteng dilihat dari kemegahan bangunan kantor-kantor pejabat publik, termasuk rumah-rumah, mobil-mobil mewah jabatan para pemangkunya. Padahal, sebagian kabupaten hanya memiliki jalan beraspal sepanjang puluhan kilometer saja. Itu pun jadi bubur di musim hujan.

Kemajuan peradaban belum diprioritaskan untuk sebanyak mungkin membangun gedung sekolah dan rumah-rumah guru yang memadai. Membangun sarana pelayanan kesehatan yang nyaman dan modern atau membangun rumah-rumah yang benar-benar murah hingga mampu dibeli sebagian besar masyarakat yang masih tinggal dibangunan kumuh dan tidak layak huni.

Ketidakadilan sosial, ekonomi dan hukum banyak dialami suku Dayak. Inilah yang menjadi pemicu konflik tahun 2001 di Sampit yang sama sekali tidak kita inginkan. Kerusuhan disertai aksi anarkis nyaris menyebar ke seluruh wilayah kabupaten di Kalteng. Peristiwa ini adalah tragedi paling komplit, karena selain memilukan, juga memalukan.

Di akhir tulisannya, Budi Kurniawan menyatakan tinggal kemudian bagaimana generasi muda Dayak berbuat mengubah dirinya secara sistematis menjadi suku yang disegani, bukan ditakuti. Pendapat ini benar dan cerdas karena orang Dayak akan lebih dihargai bila tidak lagi miskin dan bodoh. Lebih jauh mungkin perlu ditumbuhkan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah, tidak lagi diukur dari bangunan megah gedung-gedung pemerintah kabupaten atau banyaknya orang Dayak yang berhasil menjadi pengusaha kaya atau sukses menjadi pejabat tinggi, namun ditambah parameter lain. Misalnya, dihitung semakin kecil jumlah orang Dayak yang miskin, kemerdekaan dari kebodohan dan semakin sedikit orang Dayak yang menjadi narapidana tindak pidana korupsi.

e-mail: binti_advocat@yahoo.co.

Jaksa Jemput Paksa Faisal

Jumat, 14-09-2007 02:43:09
MA Memenjarakannya 4 Bulan
(Berita ini ditulis wartawan Banjarmasin Post)

BANJARMASIN, BPOST - “Kenapa suami saya harus dijemput di kantor polisi? Kenapa tidak dijemput di rumah saja? Kenapa harus di sini,” teriak Ny Mona saat berada di ruang Direktorat Reskrim Polda Kalsel, Kamis (13/9) siang.

Mona protes keras karena aparat Kejaksaan Negeri Banjarmasin tiba-tiba menjemput suaminya, Muhammad Faisal, untuk dieksekusi terkait kasus pencemaran baik terhadap Sjachriel Darham tahun 2000 silam. Padahal, kemarin, tokoh sebuah partai politik itu sedang dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi dalam perkara lain yang diduga melibatkan istrinya.

Mona bertambah emosi saat salah seorang jaksa menyodorkan surat penahanan. Sambil menenteng dua buah handphone, Mona berusaha mempertanyakan tindakan aparat kejaksaan tersebut.

“Coba pikir, putusan (Mahkamah Agung) sudah dua setengah tahun lalu, kenapa baru sekarang dilaksanakan. Kenapa harus di kantor polisi suami saya dijemput? Ini tidak etis,” kata Mona lagi.

Mendengar hal itu, Kasipidum Kejari Banjarmasin, Bambang Marsana SH, berusaha menjelaskan bahwa pihaknya sudah tiga kali mengirim surat pemanggilan, namun tidak ditanggapi.

Rupanya jawaban itu belum juga memuaskan perasaan perempuan tersebut. Sambil meluapkan kekesalannya, Ny Mona keluar ruangan Dit Reskrim Polda. Ia tampak sibuk menghubungi seseorang melalui ponselnya.

Sementara, dalam waktu bersamaan, aparat kejaksaan tetap bersikeras menjemput paksa Faisal.

Setelah sekitar satu jam bersitegang, Faisal akhirnya bersedia keluar ruangan. Ia tampak menuruni tangga gedung Dit Reskrim dengan didampingi pengacaranya, Marudut Tampubolon SH. Sejurus kemudian, ia masuk ke mobil pribadinya, Patrol DA 1888 MU.

Mona yang semula tegar melihat suaminya dikawal petugas, belakangan terkulai lemas ketika ia hendak masuk mobil, mengikuti suaminya.

Namun itu semua tak menghalangi proses eksekusi. Pengusaha batu bara di Tanah Bumbu itu kemudian dibawa ke Lapas Teluk Dalam guna menjalani pidana, sebagaimana putusan MA yang diterima Kejari Banjarmasin beberapa hari lalu.

Diperoleh informasi, ketika sampai di Lapas Teluk Dalam, Faisal sempat menolak menandatangani surat penahanan karena beralasan tidak bersalah.

“Ia ngotot mengaku tidak bersalah. Meski demikian, kejaksaan tetap melakukan eksekusi penahanan,” kata seorang jaksa yang turut menjemput.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Faisal divonis empat bulan karena terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham.

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika ia diadukan Sjachriel Darham ke Polda Kalsel. Dalam tulisannya di sebuah media massa di Banjarmasi, pada 2000 silam, Faisal dinilai telah mencemarkan nama baik Sjachriel. Dalam sidang di tingkat PN, Faisal divonis bebas. Kasus tulisan “Duh Gus Dur Kecil” ini kemudian berlanjut sampai tingkat kasasi.

Setelah diproses, putusan MA keluar pada 1 September 2004. Namun berkas putusan itu baru diterima Kejari Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. mdn

Tidak Terima Dieksekusi Kejaksaan

* Faisal Minta Klarifikasi Polda
(Berita ini ditulis wartawan Banjarmasin Post)
Sabtu, 15-09-2007 09:13:30

BANJARMASIN, BPOST - Eksekusi penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap Muhammad Faisal di ruang Direktorat Reskrim Polda Kalsel, Kamis (14/9) berbuntut protes dari yang bersangkutan.

Melalui pengacaranya, Marudut Tampubolon, politisi salah satu partai itu mendapat putusan empat bulan kurungan atas kasus pencemaran nama baik pada mantan Gubernur Kalsel Sjachriel Darham, yakin tidak bersalah atas kasus tersebut.

Selain itu, proses eksekusi yang dilakukan kejaksaan kemarin terkesan tindakan personal tanpa kelengkapan administrasi hukum.

“Karena sebelum eksekusi dilakukan sudah ada permintaan bantuan ke Polda, tapi permintaan bantuan itu belum pernah dijawab Kapolda Brigjen Halba R Nugroho dengan mengeluarkan surat perintah untuk membantu kejaksaan menghadirkan klien kita (Faisal) untuk dilakukan eksekusi,” jelas Marudut Tampubolon, Jumat (14/9).

Karena hal itu, kata Marudut, Faisal tetap tidak bersedia menandatangani berita acara eksekusi, meskipun telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.

Dikatakannya, pengajuan PK ini karena sebelum putusan kasasi itu dikeluarkan MA diduga banyak hal yang tidak dipertimbangkan MA. “Dan itu sudah kita kritisi melalui PK, kemudian melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, itu sudah diproses,” katanya.

Berdasar hal itu, lanjut Marudut, karena antara saksi korban dengan terpidana Faisal sudah ada komunikasi untuk kepentingan apa eksekusi dilakukan.

“Karena tugas kejaksaan itu kan mewakili masyarakat, dan kepentingan masyarakat sudah terpenuhi. Sehingga untuk kepentingan siapa ? dia (kejaksaan) melakukan eksekusi itu. Lagi pula ini juga bukan perkara yang sifatnya korupsi, berat, pelanggaran HAM. Tapi, kritik dari seorang aktivis terhadap penguasa,” kata Marudut.

Pihaknya mengajukan protes keras kepada kapolda dan meminta untuk memberikan klarifikasi, menyusul terjadinya eksekusi yang dilakukan aparat kejaksaan terhadap Faisal, di ruang Dit Reksrim Polda Kalsel tersebut.

Terpisah, Kasat I Direktorat Reskrim Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar Polisi Suherman mengatakan, proses eksekusi yang dilakukan aparat kejaksaan terhadap Muhammad Faisal adalah hak institusi tersebut.

“Walaupun itu dilakukan di Mapolda. Karena secara yuridis, apabila sebuah institusi hendak melakukan penahanan secara paksa terhadap seseorang. Selagi masih di wilayah Indonesia, tidak ada batasan, dimana ia ditangkap,” kata Suherman.

Terkait adanya permintaan bantuan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin kepada Polda untuk menghadirkan Faisal untuk dilakukan eksekusi, namun belum sempat dikeluarkan surat penangkapan ketika eksekusi dilakukan, kata Suherman hal itu tidak masalah.

“Karena momennya tidak sempat, walaupun sebelumnya pihak kejaksaan sudah ada meminta bantuan kepada kita. Karena mereka tahu tahu bahwa Faisal ada di polda, otomatis mereka langsung menjemput Faisal tanpa harus menunggu kita membuat surat,” katanya. mdn

Bukan Sekadar Faisal

Berita Opini

Selasa, 18 September 2007

Oleh: Nasrullah *)


SAYA yakin, kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan, bukan sekadar solidaritas untuk Muhammad Faisal saja. Percayalah, kedatangan mereka untuk hal-hal yang lebih jauh. Anda jangan beranggapan, “Ko’ Faisal aja dibela”. Padahal saya sendiri, mungkin juga anda, boleh jadi tidak akan setegar Faisal yang harus berjuang di setiap persidangan membela diri dari dakwaan, hingga berujung sebuah keputusan bernama penjara.

Ada kekhawatiran kasus Faisal berpengaruh kepada para aktivis jurnalis, akan menyendatkan goresan pena untuk menulis, atau membuat kaku ujung jari untuk mengetukkannya di atas keyboard komputer maupun mesin tik. Inilah dunia penulis, antara pena dan penjara di masa sebelum reformasi jaraknya terlampau dekat. Kita terlanjur berharap banyak, ketika reformasi bergulir jarak pena dan penjara itu semakin jauh. Namun yang terjadi pada Faisal misalnya, saat bangsa Indonesia berbulan madu dalam reformasi, ternyata kebebasan mengekspresikan pendapat lewat tulisan ternyata tidak dimiliki oleh setiap orang. Lebih celaka lagi, terjadi di Kalimantan Selatan ini.

Kita mesti melihat pengalaman Faisal dalam hubungan antara penulis dan penguasa, setidaknya ada tiga kemungkinan pilihan tulisan yang akan disampaikan. Pertama, membenarkan, kebenaran versi penguasa. Bagi sang penulis apapun menjadi kebijakan penguasa akan selalu benar, pokoknya “semua baik-baik saja Pak”. Kedua, mempertanyakan kebenaran. Bagian ini, apa yang disampaikan penguasa, bukanlah sebuah kebenaran mutlak, jadi memberikan peluang untuk dipertanyakan. Ketiga, menyatakan kebenaran kepada penguasa, yakni kebenaran itu bukan hanya milik penguasa, melainkan penulis atau bahkan orang lain memiliki pandangan tentang kebenaran versi mereka sendiri.

Jika mengambil pilihan pertama, maka kita akan bermesraan dengan penguasa. Boleh jadi mendapatkan fasilitas enak, karena mendapatkan “proyek maambung” demi menyenangkan penguasa. Namun kita melupakan suara-suara rakyat, bahkan suara dari hati nurani kita sendiri tidak akan didengarkan. Pilihan kedua, kita akan menjadi pengawal kebijakan penguasa. Bukan untuk membenarkan, tapi menjadi navigator untuk melihat jalan mana semestinya ditempuh, barangkali perselisihan dengan penguasa akan terjadi. Pilihan ketiga, menjadi pilihan sulit bagi orang yang terbiasa berdekatan dan bermesraan dengan penguasa. Tapi pilihan ketiga, Anda menjadi juru bicara rakyat dan nurani Anda sendiri untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang terlindungi oleh gemerlapnya kekuasaan dan atas kebenaran tunggal dari penguasa.

Terhadap pilihan kedua dan ketiga ini, jika seorang penguasa atau pemimpin maupun pejabat mengerti akan hak berpendapat dalam kehidupan berdemokratisasi dan meniadakan sakralisasi kekuasaan. Maka ia menempuh jalan dialog, atau pena diladeni dengan pena juga, sehingga akan terbuka berbagai kemungkinan lebih luas untuk melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang.

Saya yakin pilihan Faisal adalah kedua dan ketiga, jika Anda pembaca pernah menempuh pilihan-pilihan tersebut, saya yakin Anda akan mengetahui mengapa nabi bersabda “Jihad yang paling disukai di sisi Allah adalah perkataan yang benar diucapkan kepada imam (pemimpin) yang palsu/curang”. Sebab menyatakan kebenaran melalui tulisan sekalipun, bukanlah perkara mudah apalagi kebenaran anda tidak bisa diterima. Risikonya, kalau Anda tidak bisa dipanggil sang Penguasa, maka keluarga Anda akan mendapatkan getahnya. Jika keluarga Anda mempunyai hubungan struktural dengan penguasa tersebut, bersiap-siaplah karena Anda, maka hubungannya dengan penguasa akan terancam, barangkali ancaman penurunan jabatan. Sungguh pengalaman seperti ini turut saya rasakan.

Seorang penulis akan mampu mengekpresikan pikiran-pikirannya, apabila tidak ada ketakutan apakah tulisan itu salah, dicemooh orang, atau bahkan mendapat tekanan dari banyak. Seorang penulis yang tegar tak akan goyah dengan berbagai kecaman. Tapi menjadi pertanyaan, siapakah yang setegar itu? Apalagi dengan kejadian dialami Faisal, akan melayukan semangat para penulis menyuarakan kebenaran. Sungguh kita tidak berharap Faisal kebal hukum, jika ia memang salah. Justru ada perkara lain yang tidak bisa disepelekan, yakni kebebasan berpendapat lewat tulisan untuk menyuarakan kebenaran tersebut. Itulah yang sangat dikhawatirkan.

Saya yakin, bagi Faisal di dalam penjara tidak akan memenjarakan jiwanya, dia tahu penjara merupakan sekolah bagi para penulis untuk mempertajam nuraninya dan mengkilatkan ujung pena. Faisal tahu, banyak karya besar lahir dari dalam penjara, bukan dari hotel berbintang. Pramoedya Ananta Toer bahkan mengatakan, “karena kau terus menulis, namamu akan abadi hingga jauh, jauh dikemudian hari”. Maka jangan pernah sama sekali, minta pengurangan masa tahanan baginya, saya yakin Faisal tidak akan pernah berharap untuk itu. Kita menunggu saja, ia akan melahirkan karya-karya besar dari dalam tahanan.

Saya lantas berpikir, jika hal seperti ini terjadi kembali. Seorang Faisal saja yang cukup disegani dan mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan, tidak terjamin kebebasan mengeluarkan pendapat apalagi orang seperti saya. Imbasnya bagi media massa juga merupakan pukulan, sebab mereka akan kehilangan para penulis yang memberikan kritik kepada pemerintah ataupun penguasa.

Maka kedatangan kaum akademisi, mahasiswa, kalangan parpol, aktivis LSM maupun kalangan jurnalis yang menjenguk Faisal di tahanan bukan sekadar demi Faisal belaka. Tapi karena kesedihan kita seperti dikatakan Budi Kurniawan mengancam hak berekspresi dan kebebasan pers. Semestinya lebih banyak pihak lagi turut menyesalkan kejadian ini, kalau saya pemimpin daerah Kalimantan Selatan, tentu akan turut berduka cita karena belenggu terhadap kebebasan untuk mengemukakan pendapat lewat tulisan di media massa belum sepenuhnya hilang. Sebagai pemimpin Kalsel, sayalah orang yang lebih dulu bersedih dan berteriak, namun sayangnya justru hal itu yang tak terdengar.***


*) Mahasiswa Pascasarjana Antropologi UGM

Aktivis Journalist and Writer Forum of Borneo

Malam Melawan Pembungkaman

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin

Kamis, 20 September 2007

Aksi Aktivis untuk Muhammad Faisal

BANJARMASIN,- Aksi moral mendukung Ketua DPD Partai Nasional Bung Karno (PNBK) Kalsel Muhammad Faisal SE yang dipenjara selama 4 bulan, terus dilakukan berbagai pihak. Aksi penentangan atas pemenjaraan Faisal itu tadi malam digelar dengan hidmad di kawasan kampus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, dengan tajuk “Malam Melawan Pembungkaman”.

Acara yang dikemas dengan suasana teramat bersahaja di lapangan terbuka, dengan penerangan puluhan obor, itu dimulai dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekitar 100 aktivis muda yang mengikuti acara tersebut serentak berdiri dan mengumandangkan lagu kebangsaan itu dengan penuh semangat.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Budi Kurniawan (wartawan/penulis buku), dilanjutkan pembacaan puisi penyemangat oleh seniman Lazuardi Saragih. Berikutnya sejumlah aktivis menyampaikan orasi. Juga ada yang menyanyikan lagu yang liriknya antara lain berbunyi: Kepalkan tinjumu ke awan/Rapatkan barisanmu kawan/Hancurkan segala penindasan.

Intinya, acara ini menentang atas pemenjaraan Faisal yang dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Untuk itu, seratusan aktivis yang sebagian besar mahasisa Unlam itu kompak menyatakan perlawanan.

Di tengah acara yang “dikomandani” Taufik Arbain (dosen Unlam) dan Budi Kurniawan ini, dibagikan selebaran berisi pernyataan sikap dari Ketua Journalist and Writer Forum of Borneo, Setia Budhi, yang kini masih berada di Malaysia menyelesaikan pendidikan tingkat doctoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Juga ada penyataan Taufik Arbain dan Budi Kurniawan.

Menurut Setia Budhi, apa yang terjadi pada Faisal ini adalah pembungkaman terhadap ekspresi yang menunjukkan kemunduran luar biasa bagi demokrasi di Kalsel. “Pembungkaman semacam ini biasa terjadi di era Orde Baru. Tapi ketika suasana dan iklim politik lebih terbuka, pembungkaman justru terjadi di Kalsel. Ini ironi,” tegasnya.

Sedangkan Taufik Arbaik menegaskan, pemenjaraan ini bukan sekadar menyangkut pribadi Faisal. “Kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan membungkam tradisi intelektual,” ujarnya. (aha)

Thursday, September 20, 2007

Dukungan Moral buat Faisal

Berita Utama Harian Radar Banjarmasin (Kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas kebebasan pers sedang dalam ancaman. Untuk para aktivis mari bereaksi)

Minggu, 16 September 2007

BANJARMASIN – Siang kemarin, sejumlah intelektual dan tokoh muda Kalsel serta puluhan aktivis kampus maupun LSM ramai-ramai mengunjungi Muhammad Faisal SE, Ketua DPD PNBK Kalsel, yang sejak Kamis lalu ditahan di LP Teluk Dalam Banjarmasin.

Para intelektual dan tokoh muda Kalsel yang kemarin mengunjungi Faisal di LP Teluk Dalam antara lain Taufik Arbain (dosen Unlam sekaligus aktivis), Muhammad MED (mantan anggota KPUD Kalsel yang kini aktif di Golkar), Yanuaris Frans (aktivis LSM sekaligus pengacara), Muaz (pengurus parpol/mantan anggota KPUD), Hairiadi Asa (aktivis media massa), Sukhrowardi (pengusaha muda/mantan aktivis LSM), Budi Kurniawan (wartawan/penulis buku), dan Desmond J Mahesa (pengacara). Dua nama yang disebut terakhir bahkan sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta.

Kedatangan mereka dengan tujuan yang sama, yakni memberikan dukungan moral kepada Faisal agar tabah menjalani cobaan yang kebetulan waktunya bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini. “Faisal itu tak bersalah, tapi nyatanya dipenjara. Jadi ini saya sebut musibah. Karena itu kita semua merasa perlu memberikan dukungan moral kepadanya,” kata Sukhrowardi.

Budi Kurniawan bahkan memandang kasus yang menimpa Faisal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik dan kalangan aktivis. “Sikap kritis para aktivis yang kemudian diakomodir media massa, eh ternyata bisa membawa yang bersangkutan ke balik tembok penjara. Bayangkan, kalau sudah begini, siapa pula yang masih punya nyali untuk bersuara lantang mengkritisi ketidakberesan pembangunan atau jalannya pemerintahan misalnya,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Puluhan aktivis mahasiswa yang kemarin ikut mengunjungi Faisal, justru mengaku bingung dengan penegakan keadilan di negeri ini. “Bang Faisal itu kan mengingatkan tentang adanya ketidakberesan seorang pemimpin di Kalsel kala itu, dan ternyata apa yang diingatkan Bang Faisal itu benar, buktinya pemimpin itu dijatuhi hukuman penjara. Eh, kemudian Bang Faisal ikut dipenjara pula. Ini kan tidak adil. Hidup Bang Faisal,” teriak Ikhsan, salah satu aktivis mahasiswa, yang spontan disambut segenap pengunjung lainnya dengan ucapan sama, “Hidup Faisal!”

Faisal sendiri yang kemarin mengenakan baju koko putih plus kopiah putih tak henti-henti mengucapkan terima kasih. “Terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Tapi yang harus diingat, meski sekarang saya dipenjara, saya tak pernah merasa bersalah,” ujarnya. (aha)